Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan tetap melanjutkan pemberian insentif perpajakan pada 2022. Namun, akan diberikan secara selektif agar menyasar sektor yang benar-benar terdampak Covid-19. Ini juga merupakan salah satu strategi untuk mengumpulkan penerimaan pajak tahun depan yang ditarget cukup tinggi di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19. Sehingga pemberian insentif diberikan secara terukur untuk kegiatan yang mempunyai multiplier yang kuat. "Dari sisi insentif perpajakan kita akan lakukan secara lebih selektif," ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2022, Senin (16/8/2021). Untuk 2022, penerimaan pajak ditarget bisa mencapai Rp 1.262,9 triliun. Target penerimaan pajak ini naik 10,5% dibandingkan tahun ini yang dipatok Rp 1.142,5 triliun. Proyeksi penerimaan pajak tahun depan masih akan mengandalkan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 680,9 triliun atau 53,9% dari target, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 552,3 triliun atau 43,7% dari target. Kemudian penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 18,4 triliun atau 1,5% dari target serta dari pajak lainnya sebesar Rp 11,4 triliun atau 0,9% dari target pajak di tahun ini. Selain pemberian insentif secara terukur atau selektif, langkah lain yang akan dilakukan pemerintah dalam mendorong penerimaan pajak adalah: - Perluasan basis pemajakan dengan peningkatan kepatuhan melalui kegiatan edukasi dan peningkatan pelayanan perpajakan - Inovasi penggalian potensi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha - Perluasan kanal pembayaran pajak - Penegakan hukum berkeadilan dan mendorong kepatuhan wajib pajak - Melanjutkan reformasi perpajakan seperti reformasi dari sistem IT, Sumber Daya Manusia (SDM), proses bisnis hingga regulasi. "Itu yang akan kita lakukan dari sisi mendorong penerimaan pajak," jelasnya.

LONDON, DDTCNews – Sebanyak empat LSM internasional menyerukan pemerintah di seluruh dunia untuk menerapkan pajak kekayaan dalam mengakselerasi vaksinasi Covid-19 secara global. Oxfam, Fight Inequality Alliance, Institute for Policy Studies, dan Patriotic Millionaires mengeluarkan rilis bersama terkait dengan pentingnya penerapan pajak kekayaan untuk mempercepat vaksinasi di seluruh dunia. Max Lawson dari Oxfam International mengatakan penerapan pajak kekayaan yang dipungut satu kali tidak akan mengurangi pundi-pundi harta para miliarder. "Miliarder seperti Jeff Bezos secara pribadi dapat membayar cukup vaksin bagi seluruh dunia. Tetapi ia lebih suka menghabiskan kekayaan untuk perjalanan ke luar angkasa. Kesenjangan ini harus segera dikenai pajak 99%," katanya, Minggu (15/8/2021). Pajak kekayaan, lanjut Lawson, tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan vaksin global, tetapi juga memberikan bantuan tunai £14.000 bagi setiap pekerja yang terkena PHK. Pungutan pajak kekayaan satu kali akan mengumpulkan penerimaan sebesar £4 triliun. Hasil pungutan tersebut tidak membuat kekayaan para miliarder menyusut. Sebab, harta kekayaan miliarder sudah meningkat tinggi selama pandemi. Setelah dikenakan pajak, harta para jutawan masih surplus £40 miliar. Senada, Gary Stevenson dari Patriotic Millionaires UK menuturkan krisis justru menyebabkan harta orang super kaya menjadi meningkat. Dia mencontohkan ketika ekonomi dunia mengalami resesi pada 2008. Pungutan pajak kekayaan, lanjutnya, bukan hal baru dalam perumusan kebijakan fiskal pascakrisis. Setelah Perang Dunia ke-II, Prancis dan Jepang menerapkan pajak atas keuntungan melalui kebijakan ekstrem dengan tarif 100%. Islandia melakukan skema yang hampir sama saat memulihkan ekonomi pada 2008. Pemerintah kala itu memperkenalkan pajak kekayaan yang bersifat sementara sebagai cara cepat mengumpulkan penerimaan negara. "Kegiatan filantropi bukan jawabannya. Itu tidak bisa jadi opsi. Pajak kekayaan adalah solusinya," ujar Stevenson seperti dilansir reliefweb.int. (rig)

JAKARTA, DDTCNews - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama Ditjen Pajak (DJP) menemukan lebih dari 500.000 rekening tidak teridentifikasi memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan laporan PPATK pada semester I/2021, PPATK mencatat transaksi 500.000 rekening dalam e-commerce tersebut terbilang cukup besar. Untuk itu, data transaksi perbankan sangat diperlukan untuk mengungkap nilai shadow economy, khususnya pada sektor e-commerce. "Perluasan data penyedia jasa keuangan (PJK) dapat mengungkap besaran sektoral shadow economy, khususnya e-commerce," sebut PPATK dalam laporannya, dikutip pada Minggu (15/8/2021). Tak hanya mendeteksi shadow economy dalam sektor e-commerce, DJP dan PPATK juga mendeteksi adanya praktik pencucian uang berbasis perdagangan atau trade-based money laundering. Praktik pencucian uang dari hasil kejahatan mulai dari tindak pidana korupsi hingga perpajakan yang dilakukan dengan memanfaatkan mekanisme perdagangan. Dari seluruh aktivitas tersebut, PPATK bersama DJP berhasil meningkatkan penerimaan negara hingga Rp76,4 miliar sepanjang Januari hingga Juni 2021. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada awal 2021, PPATK diminta untuk mengambil peran untuk menangani masalah shadow economy yaitu seluruh aktivitas ekonomi yang legal dan ilegal, tetapi tidak tercatat oleh negara. "Persoalan ini [shadow economy] sangat kompleks, tak hanya mengakibatkan penerimaan pajak turun, tetapi juga berdampak luas pada tatanan sosial, ekonomi, dan hukum suatu negara," tulis PPATK dalam laporannya. (rig)

JAKARTA, DDTCNews – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Utara menyerahkan tersangka tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Penyerahan 3 tersangka berinisial HR, IE, dan MA beserta barang bukti diserahkan melalui Polda Metro Jaya. Tersangka diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap selama tahun pajak 2016. “Akibat perbuatan tersebut negara dirugikan sebesar Rp502,01 miliar,” tulis Kanwil DJP Jakarta Utara dalam keterangan resminya, dikutip pada Sabtu (14/8/2021). Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), tersangka dapat dipidana dengan pidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun serta denda 2 kali hingga 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sebelumnya, ketiga tersangka mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tergugat Kanwil DJP Jakarta Utara dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mengabulkan permohonan penggugat sehingga penyerahan barang bukti tetap dilakukan. Ketiga tersangka sempat melarikan diri dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada Juli 2021. Namun, dengan kerja sama Kanwil DJP Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya, ketiga tersangka dapat ditemukan. Keberhasilan tersebut, menurut otoritas, merupakan wujud koordinasi yang baik dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kejaksaan Tinggi Jakarta Utara, dan Polda Metro Jaya dalam memberikan efek jera kepada wajib pajak serta upaya penegakan hukum dalam pengamanan penerimaan negara. “Berkat keberhasilan ini, Kanwil DJP Jakarta Utara mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kejaksaan Tinggi Jakarta Utara, dan Polda Metro Jaya,” imbuh otoritas. (kaw)

Jakarta - Menteri Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan PMK 104/2021 terkait dengan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) layanan uji validitas rapid diagnotic test antigen pada Kementrian Kesehatan. Terkait dengan terbitnya beleid tersebut, Kemenkeu menerbitkan keterangan resmi, otoritas mengatakan penanggulangan Covid-19 salah satunya melalui rapid diagnostic test antigen untuk pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining Covid-19.

Layanan pengujian tersebut ditujukan untuk menguji bahan dasar/reagen yang dimiliki perusahaan sebelum produk rapid diagnostic test antigen tersebut dapat diedarkan. Selama ini, biaya pengujiannya telah ditanggung peruhasaan yang meminta layanan pengujian tersebut dalam bentuk penyediaan bahan dan alat. Terkait dengan kebijakan tersebut, menteri kesehatan mengusulkan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP layanan uji validitas terhadap produk rapid diagnostic test antigen sebagai dasar hukum pemungutan PNBP kepada perusahaan yang membutuhkan layanan pengujian.