Sejumlah pakar energi mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan untuk memperkuat industri nasional produsen panel surya, alih-alih mengubah skema ekspor-impor listrik net-metering demi mendorong bauran energi terbarukan hingga 23 persen pada 2025.Di sisi lain, pemerintah pun diminta untuk membatalkan revisi Permen ESDM Nomor 49/2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara. 

Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Mukhtasor menilai perubahan tersebut mengabaikan potensi uang APBN yang menguap tanpa nilai tambah terhadap industri nasional produsen pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Selain itu, juga untuk biaya menyalakan pembangkit untuk siaga mengantisipasi ketidakpastian pasokan PLTS karena cuaca dan sebagainya. Skema ini diistilahkan 0,65:1. Dengan mengubah skema ekspor-impor tersebut menjadi 1:1, tidak ada lagi kompensasi biaya penyimpanan listrik konsumen. Seluruh kompensasi biaya penyimpanan menjadi ditanggung oleh PLN."Draf Revisi Permen ESDM mengabaikan biaya-biaya tersebut, di mana semua listrik yang diekspor siang dapat 100 persen diimpor kembali malam. Ketika beban keuangan menimpa PLN, pada akhirnya menjadi beban APBN," ujar Mukhtasor pada Selasa (24/8).

Di antara enam jenis industri andalan dalam pembangunan industri nasional adalah industri pembangkit energi. Solar cell sendiri merupakan primadona karena tetap diutamakan pada seluruh tahapan rencana pembangun industri 2015-2035 tersebut. Mukhtasor menilai ketika insentif belum dilaksanakan dan captive market tak ada namun revisi Permen disahkan, maka pertumbuhan permintaan soal cell akan jatuh pada perangkap importir partikelir, tanpa nilai tambah pada industri nasional. "Ini artinya, Draf Revisi Permen juga bertentangan dengan PP Nomor 79/2014, bahwa energi adalah modal pembangunan, di mana pembangunan energi harus diarahkan salah satunya untuk menciptakan nilai tambah nasional," katanya.

Para pengusaha raksasa bermunculan saat bisnis logistik booming terdorong peningkatan belanja online. Tak pelak, para konglomerat juga mulai mengintip dan merangsek masuk bisnis jasa kurir dan logistik.Misalnya, SiCepat yang mengklaim kini menguasai pangsa pasar 22%. SiCepat punya sederet investor seperti Prajogo Pangestu (pemilik Grup Barito) dan Pandu Sjahrir (Komisaris BEI dan Komisaris SEA Group Indonesia). Tahun 2018, Prajogo pernah menyuntik SiCepat senilai Rp 704 miliar.

Pemerintah tengah mengkaji usulan pengusaha untuk memoratorium atau menghentikan sementara pengajuan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) bagi perusahaan. Hal ini dilakukan karena pemerintah menilai ada moral hazard dibalik kemudahan pengajuan pailit yang berlaku selama ini. "Pemerintah melihat ada moral hazard daripada pengajuan PKPU ini dengan persyaratan yang mudah. Nah, sekarang pemerintah sedang kaji terkait dengan hal tersebut," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Rakerkonas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke-31, Selasa (24/8). Airlangga mengatakan indikasi moral hazard ini muncul dari tingginya jumlah kasus pailit di Indonesia. Data terakhir yang dikantonginya ada sekitar 480 kasus pailit atau PKPU di sejumlah pengadilan di Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota lain di tanah air. 

Di sisi lain, Airlangga menilai pengajuan pailit yang mudah selama ini sebenarnya merupakan dampak dari kebijakan di era krisis moneter pada 1998 lalu. Selain itu juga merupakan langkah pemerintah dalam rangka mengejar peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) di Indonesia. "Ini adalah produk dari hasil fast track restructuring di era krisis moneter di 1998 lalu, di mana dilakukan PKPU dan kepailitan massal dan ini menjadi bagian dari Ease of Doing Business bahwa mekanisme exit-nya itu dipermudah," jelasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan publik lantaran dua tahun terakhir ini sepinya penindakan kasus atau operasi tangkap tangan (OTT). Lembaga anti rasuah itu berdalih, pandemi Covid-19 membuat tim KPK sulit bergerak. Meskipun jarang melakukan tangkap tangan koruptor, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengklaim bahwa KPK bersama pemerintah daerah mengklaim bisa menahan potensi kerugian negara senilai triliunan rupiah pada semester I-2021. Alex mengungkapkan, dana negara yang diselamatkan itu berasal dari, pertama penagihan piutang pajak daerah senilai total Rp 3,8 triliun. Kedua, penyelamatan aset daerah dengan sertifikasi bidang tanah pemerintah daerah dengan perkiraan nilai aset mencapai Rp 9,5 triliun. Ketiga, penyelamatan aset daerah lewat pemulihan dan penertiban aset bermasalah senilai Rp 1,7 triliun. Keempat penyelamatan aset prasarana, sarana dan utilitas (PSU) atau fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) senilai total Rp 7,1 triliun.

Sayang, KPK tidak merinci jenis penangkapannya apakah ada operasi tangkap tangan (OTT). Yang pasti untuk urusan OTT, jumlahnya selama dua tahun terakhir amat berkurang. Wawan Suyatmiko, Manajer Penelitian dan Advokasi Transparency International Indonesia, menyatakan masyarakat saat ini kecewa dengan kinerja KPK hingga di paruh pertama 2021.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan telah menandatangani usulan perpanjangan potongan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen untuk pembelian mobil baru. "Saya sudah menandatangani surat kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani), untuk mengusulkan perpanjangan PPnBM DTP, karena berkaitan dengan industri pendukung di belakangnya banyak sekali," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu.

Menperin menyampaikan insentif tersebut sangat berhasil dalam mendongkrak produksi dan penjualan mobil di masa pandemi COVID-19. Menurut data Kemenperin, penjualan mobil pada kuartal II atau Q2-2021 naik drastis hingga 758 persen setelah insentif tersebut diberlakukan. Diketahui, relaksasi PPnBM DTP 100 persen berakhir pada Agustus 2021 untuk pembelian mobil baru dengan kapasitas silinder 1.500 cc. Sedangkan, hingga September - Desember 2021, keringanan PPnBM yang didiskon oleh pemerintah hanya 25 persen. Pada kesempatan tersebut, Agus juga mengatakan insentif PPN DTP untuk sektor properti juga berhasil mendorong penjualan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melaporkan inflasi terjaga rendah di hampir seluruh daerah Indonesia dan secara nasional tercatat sebesar 1,52 persen secara tahunan atau year on year (yoy) per Juli 2021. "Kondisi ini sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, belum kuatnya permintaan, serta ketersediaan pasokan," ucap Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021 di Jakarta, Rabu.Maka dari itu ia memperkirakan inflasi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjaga dalam kisaran sasaran yaitu 2 persen sampai 4 persen.

Bank Indonesia kembali membantu pemerintah mendanai APBN 2021 dan 2022 melalui pembelian surat berharga negara (SBN), yang sebagian dilaksanakan dengan skema berbagi beban atau burden sharing. Meski akan berpengaruh pada neraca BI, kebijakan ini dinilai tak akan mengurangi kemampuan bank sentral dalam menghadapi efek penarikan stimulus atau tapering off The Fed. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai, langkah burden sharing oleh Bank Indonesia memberi keuntungan bagi pemerintah. Hal ini terutama untuk menjamin ruang fiskal tetap lebar karena bunga utang yang harus dibayar pemerintah semakin kecil.  Meski Bank Indonesia akan menggelontorkan anggaran besar untuk memborong obligasi sementara bunga yang diterima rendah, ia menilai, bank sentral masih akan tetap menuai manfaat. Ini karena burden sharing bisa membantu menjaga stabilitas di pasar obligasi dan secara simultan berefek positif terhadap stabilitas rupiah. 

Meski Bank Indonesia akan menggelontorkan anggaran besar untuk memborong obligasi sementara bunga yang diterima rendah, ia menilai, bank sentral masih akan tetap menuai manfaat. Ini karena burden sharing bisa membantu menjaga stabilitas di pasar obligasi dan secara simultan berefek positif terhadap stabilitas rupiah.  "Obligasi yang diterbitkan pemerintah sebagian besar diserap Bank Indonesia, karena penyerapan dari asing terus turun yang dulu kepemilikannya di atas 30% sekarang sudah mendekati 20%," kata David. Burden sharing yang dilakukan BI, menurut dia, tak akan mempengaruhi kemampuannya menahan dampak tapering off yang kemungkinan dilakukan The Fed.
 

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pabrik vaksin sedang dibangun di Indonesia. Tahun depan produksi vaksin akan dilakukan.

Dia mengatakan di bulan April 2022 akan ada produksi vaksin jenis mRNA yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia berkolaborasi dengan perusahaan China. Namun, Luhut tak menyebutkan perusahaan apa saja.

"Industri vaksin sudah kita dorong dan dibangun di Indonesia. Akan ada satu produksi di bulan April (2022), kerja sama, mRNA, itu kerja sama dengan Indonesia dan Tiongkok. Merah Putih lagi jalan juga, produksi pada Mei atau Juni tahun depan," papar Luhut dalam Rakerkornas Apindo, Selasa (24/8/2021).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan total investasi yang masuk ke Indonesia akan mencapai Rp1.200 triliun pada 2022.

"Kita menargetkan pada tahun 2022 investasi mencapai Rp1.200 triliun. PR (Pekerjaan Rumah) ini yang nanti tentu membutuhkan kerja sama dengan stake holder utamanya Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri)," kata Menko Airlangga dalam Rakerkonas Apindo secara daring di Jakarta, Selasa.

Target tersebut akan dicapai dengan pemanfaatan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan pengimplementasian Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja secara lebih menyeluruh.

Sepanjang semester I 2021, total investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp442 triliun atau naik 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sampai akhir tahun 2021 pemerintah menargetkan investasi yang masuk akan mencapai Rp900 triliun.

PALEMBANG - Tersisa satu daerah di Sumsel yang berstatus PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level IV. Kota Palembang. Meski diperpanjang hingga 6 September, namun ada kelonggaran untuk operasional usaha dan aktivitas masyarakat lainnya. Baik itu mall (pusat perbelanjaan), tempat wisata, resepsi dan lain sebagainya.

Ini tentu saja memberikan angin segar. Kemarin (24/8), langsung saja semua mall beroperasional kembali hingga pukul 20.00 WIB. Namun, belum seluruh tenant buka. Pantauan di Palembang Trade Center (PTC) Mall sekitar pukul 15.30 WIB, pengunjung belum terlalu ramai. Vice General Manager PTC Mall, Felice, mengatakan, kemarin pihaknya sudah buka penuh, mulai pukul 10.00 - 20.00 WIB dan sebagian besar tenant sudah buka.

"Sebelumnya dibatasi pemerintah, hanya boleh tenant tertentu yang buka, tapi sekarang sudah beroperasional menyeluruh dengan standar protokol kesehatan," tuturnya. Pihaknya menyiapkan petugas patroli yang akan menegur pengunjung jika tidak prokes. "Sesuai ketentuan jumlahnya 50% dari luas mall dan kapasitas area, jelasnya. Untuk sertifikat vaksin, ujarnya, sejauh ini belum diberlakukan, namun PTC Mall tetap menyiapkan scan barcode sertifikat vaksin yang disediakan di akses pintu mall.

General Manager OPI Mall yang juga Wakil Ketua APPBI (Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia) Sumsel, Agus Ekawani, mengatakan, pihaknya cukup senang pemerintah memberi kelonggaran pada PPKM Level 3 dan 4 kepada shopping center dan pelaku usaha lainnya.

"Prokes ketat pasti kita jalankan, namun akses exit permit masuk ke mall sudah vaksin melalui aplikasi Pedulilindungi saat ini rasanya belum cocok dilakukan, karena prosentase masyarakat sudah divaksin baru mencapai 17%. "Kami akan semakin sulit dan sepi sekali bila masyarakat tidak bisa masuk mall, karena masih banyak sekali masyarakat belum divaksin," tuturnya.

"Kami telah berikan stimulus atau insentif ke tenant. sejak awal pandemi hingga saat ini, berupa diskon biaya sewa dan service charge berkisar 25-75% hingga free rental," terangnya. Namun walaupun sekarang sudah boleh buka, ya masih tidak sedikit juga tenant tenant yang terpaksa tutup karena omzet tidak ada sama sekali atau sangat kecil selama ini, sedangkan fix cost (biaya gaji, biaya sewa, service charge, air dan listrik serta bahan baku/ produk) tetap harus dikeluarkan atau dibayar.

"Kami sudah berdarah darah, hampir 1,6 tahun lebih merugi. Hingga kini belum ada sama sekali stimulus atau insentif dari pemerintah pusat atau daerah," tuturnya. Walaupun tenant sudah boleh operasional full, tapi belum semua karyawan bisa dipekerjakan. "Saat mall tutup kebanyakan karyawan tenant dirumahkan tanpa digaji atau digaji separuh atau bahkan kurang dari separuh. Saat toko buka mereka baru akan dibayar secara proporsional atau harian," bebernya.

Diperkirakan, yang masih dirumahkan atau PHK dari 15 mall sekitar 15 ribuan pekerja. Belum termasuk para supplier dan vendor/rekanan yang kena imbas karena efisiensi. "Rata rata setiap mall dan tenant melakukan efisiensi sekitar 50%, artinya sebelum pandemi ada sekitar 30 ribuan karyawan bekerja. Sekarang yang masih bekerja tinggal separuhnya," tuturnya. Untuk pulih (recovery) pasca pelonggaran PPKM bagi pengelola mall atau tenant dibutuhkan waktu yang tak sedikit. Bisa setahun atau lebih, tergantung karakter usaha. Chief Markering dan Komersial Palembang Indah Mall (PIM), Ongky Prasetya, mengatakan, sekarang mall dan tenant bisa usaha lagi. pekerja yang dirumahkan dipanggil kembali.

"Operasional mall sangat membantu para pekerja dan berpengaruh besar bagi perekonomian. Kalau selama PPKM kemarin, banyak pegawai dirumahkan," tuturnya. Untuk surat vaksin masuk mall, pihaknya prinsipnya mengikuti aturan pemerintah, namun karena belum ada keputusan pihaknya belum menerapkan. 

Markom Palembang Square Mall, Intan, mengatakan pihaknya beroperasional sesuai keputusan pemerintah. "Untuk restoran atau rumah makan dan kafe skala kecil, sedang atau besar baik yang berada di lokasi sendiri maupun mal dapat melayani makan di tempat dan dibatasi jam operasional hingga pukul 20.00 WIB, kapasitas pengunjung 25%, 2 orang per meja," tuturnya. General Manager Palembang Icon Mall, Coing, menambahkan operasional Picon juga berdasarkan aturan Mendagri dan menunggu surat edaran pemkot. "Operasional kami tetap prokes kapasitas 50%," tuturnya.

Wali Kota Palembang, H Harnojoyo, mengatakan memang ada beberapa kelonggaran dalam perpanjangan PPKM level IV kali ini. "Jadi silakan buka (tempat usaha), tapi tetap patuhi prokes dan aturannya," kata dia, kemarin.

Untuk mal boleh buka pukul 10.00-20.00 WIB, dengan kapasitas 50% dari kapasitas pengunjung Tempat wisata juga boleh buka. Resepsi sudah boleh digelar dengan tamu undangan 25% dari kapasitas tempat tuturnya.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan, secara detail dirinya belum mempelajari perubahan aturan dalam perpanjangan PPKM. "Tadi baru lihat sekilas, tapi pada dasarnya jika memang sudah ada dilumendagri dan Perwali, kita mengacu aturan tersebut," tambahnya. Soal tempat wisata atau mall yang dibuka kembali, tentu akan kembali menggeliatkan perekonomian. "Sudah boleh buka, tapi prokes tetap harus dan jangan lalai," tegasnya.

Ketua PHRI Sumsel, Herlan Asfiudin, menyambut baik adanya pelonggaran PPKM. "Alhamdulillah kami lega, artinya usaha dapat kembali berjalan," pungkasnya.

Terpisah, Ketua APJI Sumsel, Susi Sulatha, mengatakan, pihaknya bersyukur adanya pelonggaran meski masih status PPKM. "Artinya kita sedikit bisa bergerak dan bernapas untuk menggaji karyawan-karyawan kami," kata Susi.

Selama PPKM, kata dia, sektor usaha wedding dan katering sangat terimbas, terlebih lagi katering banyak kegiatan yang tadinya sudah dibooking malah diundur bahkan di cancel. "Kita tidak bisa apa-apa," katanya.

Kepala Operasional Amanzi, Melisa mengatakan pihaknya rencana buka lagi mulai 27 Agustus. "Saat ini kita masih mempersiapkan izin dari satgas maupun kepolisian," jelasnya Manajer Operasional Taman Wisata Punti Kayu, Raden mengatakan pihak sudah menggelar rapat dan berkordinasi dengan pihak kepolisian dan Satgas Covid-19. "Kita sudah siap buka. Jika tidak ada kendala, besok (hari ini, red) kita mulai buka," pungkasnya.

Ketua Forum Kedai/Kafe Palembang Bersatu Sumsel, Rudianto Widodo mengatakan saat ini kafe-kafe sudah mulai buka. Namun seiring waktu belum maksimal. "Kondisi masih sangat jauh dari sebelum pandemi, sangat tidak maksimal," ujar pemilik Kedaton Coffee ini.

Dia mengatakan, selama masa PPKM dilarangnya kedai atau kafe beroperasi dengan waktu terbilang lama sangat berdampak. "Kita juga pengelola kafe perlu beradaptasi kembali," ungkapnya. Di masa pandemi, banyak karyawan sudah dirumahkan bahkan mencapai 50 %.

M Langkawi Dicky Farisa, pemilik kedai Lapang Yee mengatakan mulai kemarin malam (24/8), pihaknya buka dari pukul 18.00 hingga pukul 00.00 WIB. "Namun belum ada pengunjung," ujarnya. Walau sudah diberi kelonggaran, pihaknya merasa masih susah, karena pengunjung masih merasakan ketakutan dibubarkan. "Adanya penyekatan di Jl Demang Lebar Daun berimbas, pengunjung turun drastis sampai 95 %, sesalnya.

Owner Guns Cafe, Didit, mengungkapkan, omzet usaha kafenya turun 90 % dibanding sebelum pandemi. Dari Rp 100-150 juta, kini paling Rp 10-15 juta per bulan. Diperparah dengan aturan dan kebijakan PPKM. "Bulan Ramadan kemarin, yang diharapkan dapat mendongkrak pemasukan kafe dengan banyak orang buka bersama, jadi sepi dengan adanya PPKM," ulas Didit. Dia terpaksa kurangi karyawan. Dari awalnya 27 orang, tinggal 10 orang. "Mereka dirumahkan dulu," ucapnya.

Perpanjangan PPKM level IV di Kota Palembang, merujuk Inmendagri No 36/2021 ditujukan ke Gubernur Sumsel. Berlaku 24 Agustus hingga 6 September. Wakil Gubernur Sumsel. Mawardi Yahya, mengatakan mal boleh dibuka. tapi akan ada pembatasan. Ada pengaturan dibuat pemda setempat.