Memaksimalkan Jalan Tol
Hingga akhir 2024, Presiden Jokowi targetkan bangun 4.500 km jalan tol yang terbukti efisienkan logistik, pusat ekonomi baru terbangun, misal di Subang, Batang, Kendal, dan Gresik. Kawasan industri tumbuh seiring lelang ruas tol baru seperti Jabar selatan menuju Garut dan Tasikmalaya. Dampak jalan tol terhadap lahan pertanian diminimalkan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) secara konsisten. Terkoneksinya kota-kota dengan jalan tol juga dongkrak sektor ekonomi. Dengan waktu tempuh singkat hingga tak melelahkan, jalan tol dorong tumbuhnya pariwisata, bahkan di era pandemi Covid-19.
Dengan algoritma, tarif tol bisa berubah sesuai kepadatan lalu lintas. Dengan teknologi radio frequency identification (RFID), untuk membayar tarif tol, dapat diidentifikasi terinci kendaraan yang melintas. Kendaraan pembawa barang produk UMKM dapat dikenai tarif lebih murah. Pemda harus revisi RTRW begitu Kementrian PU tetapkan trase ruas tol yang akan dibangun. Jadi, saat ruas tol baru diresmikan, ekonomi daerah dapat melonjak. (Yoga)
Waspadai Omicron, Batasi Mobilitas
Omicron sudah terdeteksi di Indonesia, tiga kasus terkonfirmasi dan 14 masih terduga. Meski bergejala ringan, bahkan tak bergejala, belum terbukti Omicron tak berbahaya. WHO umumkan Omicron beredar di 89 negara, sangat cepat menular dan bisa tembus pertahanan vaksin. Laporan peneliti Universitas Hong Kong, vaksin Sinovac tak tunjukkan antibodi cukup pada serum darah untuk netralkan Omicron, vaksinasi Pfizer-BioNTech, hanya sebagian yang miliki antibodi cukup menetralkan galur tersebut.
Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan, Omicron menyebar sangat cepat, vaksin saja tak cukup, prokes dengan masker, jaga jarak, ventilasi baik, dan jaga kebersihan tangan wajib dilakukan. Kita perlu waspada, pandemi belum usai, Tes dan telusur kontak erat perlu digencarkan, penapisan pelaku perjalanan dari luar negeri diperkuat, Karantina pelaku perjalanan luar negeri harus dilakukan tanpa pandang bulu, supaya bisa melewati pandemi dengan selamat. (Yoga)
Memaknai Pergeseran Perspektif Pemajakan di Indonesia
Ada pergeseran pemajakan oleh pemerintah termasuk melalui UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yaitu dari pemajakan berbasis penghasilan menjadi konsumsi, yang memberi insentif individu bekerja lebih keras dan produktif karena tarif pajak marjinal lebih rendah.
Pergeseran ini harus terus dievaluasi agar insentif terhadap penghasilan dan disinsentif terhadap konsumsi dapat memacu naiknya tabungan masyarakat yang meningkatkan investasi, terutama di sektor riil dan berorientasi ekspor. Kehadiran UU HPP diharapkan menjadi stimulus pembenahan kinerja pajak menyeluruh demi terciptanya efisiensi, produktivitas, profitabilitas, dan daya saing. (Yoga)
Pemulihan Pendidikan Jadi Prioritas Utama
Pemulihan pendidikan jadi fokus pemerintah, pemda, dan sekolah pada 2022, karena pembukaan sekolah terbatas tahun ini akibat pandemi Covid-19, mengungkapkan penurunan hasil. Mahasiswa program Kampus Mengajar menemukan kasus yang sama. Nicodemus Lolonlun (21), sukarelawan di SD YPK Efata Soop di Tanjung Lampu, Sorong, Papua Barat, mendapati siswa kelas III SD tak paham instruksi buka buku halaman 3, karena siswa itu belum bisa membaca. Selama pandemi, tak hanya kemampuan literasi dan numerasi terdampak, kondisi emosi siswa juga.
Mendikbudristek Nadiem Makarim, mulai 2022 fokuskan pemulihan pendidikan dengan penerapan kurikulum darurat yang membantu pemulihan, terutama memperkuat kemampuan literasi dan numerasi dasar di jenjang SD. Siswa juga didukung untuk bangun kemampuan berpikir tingkat tinggi, kreativitas, dan karakter, serta menghadirkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Tantangan pemulihan pendidikan juga tak lepas dari komitmen dan dukungan pemda mengawal pembukaan sekolah dan pastikan pemulihan pendidikan menjadi prioritas. (Yoga)
Wawasan Digital Jadi Bekal Rekrutmen Kerja
Lowongan kerja 2022 yang mensyaratkan keterampilan teknologi digital banyak dibuka, baik perusahaan tradisional maupun rintisan teknologi (start up). Fenomena perusahaan rintisan teknologi digital yang lakukan pencatatan di bursa saham tahun depan dorong pencarian tenaga kerja di bidang hukum yang paham lanskap industri digital. Country Manager Robert Walters Indonesia Eric Mary berkata, Firma hukum swasta terpicu latih stafnya agar kapabilitas teknologi, media, dan telekomunikasi meningkat. Sektor manufaktur juga mengarah ke otomasi, butuh tenaga kerja dengan hardskill kode pemrograman, software engineering, dan analisis mahadata
Menkominfo Johnny G Plate berkata, Forum Ekonomi Dunia (WEF) melalui laporan Pekerjaan Masa depan 2021 memperkirakan 10 pekerjaan yang permintaannya naik, antara lain analisis data, spesialis mahadata, spesialis transformasi digital, serta spesialis kecerdasan buatan dan mesin pembelajaran, yang berkelas internasional. Pemerintah mendorong percepatan penyediaan talenta digital untuk kebutuhan transformasi digital di Indonesia. Salah satunya dengan program Beasiswa Talenta Digital. (Yoga)
Transisi Energi, Janji 23 Persen
PP No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional menyebutkan pada 2025 peran energi baru dan terbarukan sedikitnya 23 % dan jadi 31 % pada 2050 sepanjang ekonominya terpenuhi. Sepanjang 2020 energi baru dan terbarukan 11,5 %, separuh target, susah capai target 23 %. Pemerintah kurangi peran batubara dengan PLTU co-firing, pembakaran batubara bersama 5 – 10 % biomassa, juga kembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap dalam skala masif, namun butuh biaya yang tak murah.
Kesadaran sumber energi fosil habis suatu saat nanti, harus dibarengi upaya optimalkan potensi sumber energi terbarukan dalam negeri. Janji 23 % bauran energi baru dan terbarukan pada 2025 harus dikawal. Semua pemangku kepentingan, organisasi nirlaba, sektor swasta, akademisi, dan pers, harus bersama mengawal dan dorong tercapainya tujuan Kebijakan Energi Nasional. Masalah energi bukan masalah sepele. Jangan jadikan negeri kaya sumber energi terbarukan ini menjadi pengimpor energi fosil. (Yoga)
Garuda Perkuat Lini Bisnis Kargo Ekspor
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memperkuat bisnis kargo internasional sembari merestrukturisasi utangn, dengan perluas konektivitas jaringan penerbangan kargo ke Ho Chi Minh atau dulu Saigon, Vietnam, melalui Makassar-Singapura-Ho Chi Minh-Jakarta dengan armada Airbus A330-300, sejak 15 Desember 2021 sekali dalam sepekan. Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra berkata, potensi perdagangan Indonesia-Vietnam menjanjikan, meningkat berkala hingga 66 % dalam 3 tahun.
Ketum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman berkata, untuk pertahankan bisnisnya, Garuda bisa optimalkan bisnis kargo dengan ambil sebagian kargo angkutan laut dalam dan luar negeri mengingat kelangkaan peti kemas dan lonjakan tarif logistik laut. Menurut Dirjen Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) Willie Walsh, permintaan kargo global naik, hingga Oktober 2021, pertumbuhannya 9,4 % meski masih 7,2 % di bawah level sebelum pandemi. (Yoga)
Revisi UMP DKI Menabuh Polemik
Revisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 dari 0,85 % jadi 5,1 % disambut baik buruh dan Serikat Pekerja, namun dikeluhkan pengusaha dalam Kadin DKI Jakarta. Ketum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi (19/12), menyatakan, Kadin DKI mendapat keluhan dari dunia usaha atas kenaikan UMP sepihak oleh Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (18/12) menjelaskan, revisi atas kenaikan UMP DKI 2022 didasarkan kajian BI bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 mencapai 4,7-5,5 persen, dan inflasi terkendali di posisi 3 % (2-4 %), serta proyeksi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 sebesar 4,3 persen.
Kondisi ini membuat beban pengusaha makin berat untuk bangkit pasca pengendalian pandemi. Ketum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang berkata, pengusaha belum terima salinan SK Gubernur yang merevisi UMP DKI Jakarta 2022 yang sebelumnya naik 0,85 % berdasar PP Nomor 36 Tahun 2021, yang ditolak serikat pekerja dengan demo di Balai Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta menyurati pemerintah pusat, Menaker 22 November 2021, isinya penetapan UMP DKI 2022 tak cocok dengan kondisi Jakarta dan minta diubah. Pertanyaannya, apa Menaker sudah jawab surat gubernur hingga ada peluang merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan. (Yoga)
Siap-Siap Rezim Baru Pajak Penghasilan Berlaku
Bersiaplah!. Kurang dari dua pekan, rezim pajak baru akan dimulai. Banyak kebijakan baru bidang pepajakan yang berlaku di 2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah akan menggelar Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty serta mengimplementasikan tarif baru maupun menarik pajak objek pajak baru. Pertama, kebijakan PPH orang pribadi. Pemerintah mengincar pajak penghasilan orang super kaya dengan penghasilan diatas 5 miliar per tahun.
Kedua, masih menyasar orang-orang kaya, pemerintah juga akan mengenakan pajak atas penghasilan non uang alias natura atas fasilitas eksekutif perusahaan dengan level menajerial keatas. Ketiga, pajak juga akan menyasar korporasi. Pemerintah menetapkan tarif PPH badan 22%, batal turun dari kebijakan semula 20%. Keempat, pemerintah memberikan keringanan untuk pengusaha pribadi dengan omzet kecil atau dalam artian fasilitas untuk UMKM. Dalam hal ini pemerintah tidak mengenakan PPh untuk omzet mereka sampai Rp 500 juta.
Pelobi Bisnis Jepang Desak Investasi ke Myanmar
Pelobi bisnis Jepang Hideo Watanabe tengah berkampanye untuk membawa investasi bernilai milliaran dolar dari beberapa perusahaan terkemuka Jepang ke Myanmar. Mantan Menteri Kabinet berusia 87 tahun itu juga mengejar investasi di sektor pusat perbelanjaan senilai US$ 42 juta dalam keterikatan pada sebuah perusahaan yang terkait dengan konglomerat tentara yang terkena sanksi. Baik Watanabe dan Asosiasi Myanmar Jepang (JMA), yang dipimpinnya menolak berkomentar soal isu itu. Demikian pula dengan Kementerian Luar Negeri Jepang. Pasalnya, para anggota JMA itu, seperti kebanyakan perusahaan multinasional lainnya sedang berada dibawah tekanan dari para aktivis untuk menjauhi investasi di Myanmar, termasuk di zona khusus pembangunannya dibantu oleh Watanabe. (Yetede)









