Pesiden Jokowi (16/12/2021) perintahkan semua warga dan pejabat tidak bepergian ke luar negeri, Bamus DPR (6/12/2021) memutuskan tunda perjalanan dinas anggota DPR ke luar negeri, merupakan bentuk kewaspadaan terhadap Covid-19 varian Omicron yang masuk Indonesia. Namun, Ketua Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara Ahmad Doli Kurnia dan Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Himawan Hariyoga diketahui berangkat ke Nur Sultan, ibu kota Kazakhstan untuk studi banding pemindahan ibu kota, pada Sabtu, 1 Januari 2022. Bangsa ini tampaknya mengalami krisis keteladanan elite politik atau wakil rakyatnya. Kebijakan karantina sehabis kunjungan luar negeri juga membedakan perlakuan karantina dalam berbagai kasta. Ada kasta penyelenggara negara, kasta anggota DPR dan keluarganya yang dalam praktik bisa dikecualikan. Terhadap penyelenggara negara, karantina pernah dibolehkan di rumah pribadi. Bagi warga negara biasa, karantina harus dijalani secara terpusat, lamanyapun berubah, kadang 14 hari, kadang 10 hari. Padahal, ”serangan” virus Covid-19 tidak mengenal ”kasta” antara elite dan massa. (Yoga)

Pemerintah berencana menggelontorkan 2 juta kiloliter minyak goreng kemasan sederhana bersubsidi untuk kendalikan harga minyak goreng dalam negeri, dengan harga Rp 14.000 per liter menggunakan dana kelolaan sawit. Mendag M. Lutfi mengatakan, kebijakan dan jumlah dana yang digunakan akan diputuskan dalam rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS yang dipimpin Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS (5/1/2022). Perkiraan dana pungutan ekspor CPO untuk subsidi itu Rp 3 - Rp 3,5 triliun. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Mendag menjamin stabilitas harga minyak goreng dalam negeri karena harga CPO di pasar ekspor tinggi. Kemendag mencatat, per 3 Januari 2022 harga minyak goreng curah Rp 17.900 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 18.500 per liter, dan minyak goreng premium Rp 20.300 per liter, yang dipengaruhi harga CPO dunia 1.340 dollar AS per ton. (Yoga)

Ketidakpastian global akibat varian baru Omicron, rencana tapering off Bank Sentral Amerika Serikat, dan gangguan rantai pasok kembali menguji resiliensi industri pada tahun 2022. Purchasing Managers’ Index (PMI Manufaktur) oleh IHS Markit memantul ke zona ekspansif, sektor manufaktur berkontribusi terbesar,  77,16 %  total nilai ekspor nasional Januari-Oktober 2021 mencapai 186,32 miliar dollar AS.

Faktor  penentu daya lenting manufaktur 2021, Pertama, pemberlakukan Izin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), yang mengatur industri bisa melakukan kegiatan terbatas di tengah pandemi dengan prokes ketat. Kedua, diskon PPnBM Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100 % untuk kendaraan bermotor tertentu. Penjualan mobil naik signifikan sejak diterapkan Maret 2021. Ketiga, disrupsi rantai pasok dunia berbulan-bulan. Suplai bahan baku impor yang terhambat membuat industri hilir berpaling ke produsen lokal untuk bahan baku. Meski daya lenting sektor manufaktur teruji melewati tahun berat, ketidakpastian  membayang, karena pandemi belum usai, terutama setelah merebaknya varian baru Omicron yang sudah masuk Indonesia dan di level global menyebabkan lonjakan kasus tinggi. Industri manufaktur juga dihantui rencana Bank Sentral AS (The Fed) melakukan tapering off atau kurangi stimulus moneternya, berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah, dan memberatkan industri yang bergantung bahan baku impor, khususnya yang berorientasi pasar domestik. Imbasnya biaya produksi yang bertambah, bisa menekan daya saing ekspor. Harga pengiriman kargo (freight cost) ekspor melonjak hingga ratusan % dan domestik puluhan %. Penguatan struktur industri dalam negeri terukur diperlukan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor, tanpa bersikap protektif dan menutup diri. (Yoga)

Kemenperin mencatat, sampai akhir 2021, substitusi impor baru mencapai 7 % dari target awal 22 %. Namun, target substitusi impor 35 % tahun 2022 tetap dikejar. Nilai yang dipatok Rp 152,83 triliun dari acuan (baseline) potensi impor 2019 yaitu Rp 434 triliun. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikannya dalam konferensi pers Kinerja Sektor Industri 2021 dan Outlook 2022 (29/12/2021). 

Kepala Center of Trade, Industry and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai, target substitusi impor itu ambisius dan terkesan sebagai kebijakan yang populis, jika melihat struktur industri dalam negeri, sektor hilir sangat bergantung bahan baku impor. Upaya membangun kemandirian industri dalam negeri, khususnya sektor hulu dan antara, butuh pemetaan dan perencanaan matang, investasi besar, dan waktu yang panjang. 

Vice President Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani mengkhawatirkan, kebijakan yang dipaksakan dalam waktu pendek itu mengarah pada restriksi impor yang hambat pasokan bahan baku dan turunkan daya saing industri di rantai pasok global. 

Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman, industri makanan dan minuman sulit memenuhi target substitusi impor dalam waktu cepat, dibutuhkan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kapasitas produksi, serta mendorong ekstensifikasi dan intensifikasi. Selain itu dibutuhkan investasi besar untuk memperkuat sektor antara. (Yoga)

Mendag M. Lutfi mengatakan, pemerintah akan ubah mekanisme kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri atau DMO batubara, setiap eksportir batubara wajib memenuhi ketentuan DMO  25 % dari total produksi tahunan setiap mereka hendak ekspor batubara. Khusus PLTU, mereka wajib memasok batubara sesuai spesifikasi PLTU, yaitu 4.200-5.700 kcal/kg. Harga patokan DMO batubara masih 70 dollar AS per ton. Lutfi menambahkan, 613 eksportir batubara terdaftar dan wajib melaksanakan komitmen DMO, 418 perusahaan atau 68,91 % tidak menjalankan komitmen DMO sepanjang 2021, dengan alasan kadar kalori batubara di bawah spesifikasi batubara untuk PLTU. 

Menteri BUMN Erick Thohir berkata, Kementerian BUMN dapat mandat dari Presiden untuk merampungkan ketidakpastian kebutuhan energi, terutama batubara dalam negeri, upaya yang dilakukan adalah memperbaiki kontrak jangka panjang kebutuhan batubara domestik dan mengurai hambatan logistik. Dalam rapat bersama Kementerian BUMN dengan Kemendag, Kementerian ESDM, Kemenhub, Kejagung, serta BPKP, juga disepakati Kementerian ESDM mengeluarkan perubahan kebijakan DMO yang bisa ditinjau per bulan. Selain itu, produsen batubara yang tidak menepati ketentuan DMO akan dikenai penalti tinggi, bahkan dicabut izin usahanya. 

Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho berpendapat, pelaksanaan kebijakan DMO sektor kelistrikan dan industri merupakan pilihan yang lebih rasional dalam mengendalikan produksi dibanding melepas produksi batubara ke pasar ekspor tanpa pembatasan.  (Yoga)

Pemerintah targetkan produksi garam rakyat 1,5 juta ton tahun 2022 didasarkan rendahnya produksi tahun 2021, impor garam direncanakan 2,9 juta ton. Berdasar data KKP, produksi garam nasional 2021 berkisar 1,3 juta ton atau 61,9 % target produksi 2,1 juta ton. Rendahnya produksi dipicu musim kemarau basah. 

Direktur Jasa Kelautan KKP Miftahul Huda mengemukakan, musim kemarau basah diprediksi berlanjut pada 2022 membuat produksi garam rakyat tidak optimal. Produksi garam rakyat yang ditargetkan sebesar 1,5 juta ton tahun ini dan stok garam sisa produksi tahun lalu 430.000 ton akan difokuskan memenuhi kebutuhan garam konsumsi, industri, dan industri aneka pangan. Di sisi lain,  petambak terpukul harga jual garam tak menentu. Pihaknya berharap impor garam tak mengalir di masa panen raya garam hingga 2 bulan setelah masa panen, yakni Juli 2022-Januari 2023, supaya tak gerus serapan garam rakyat dan memukul harga garam rakyat. 

Ketua Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) Jatim Mohammad Hasan memproyeksikan produksi garam rakyat membaik tahun ini mendekati 3 juta ton seperti 2019. Anomali cuaca 2021 menyebabkan produksi garam Jatim hanya 450.000 ton,  turun 50 % dibanding tahun sebelumnya, namun, harga garam di tingkat petambak naik dari Rp 400 per kg jadi Rp 800 per kg, harga eceran garam Rp 1.200 per kg. Ia berharap pemerintah merealisasikan janji memasukkan garam sebagai barang kebutuhan pokok serta menetapkan harga pokok pembelian, harga garam stabil akan memacu produksi. (Yoga)

Pemprov Sumsel memberi uang insentif pada nakes di bawah naungan Kesdam II Sriwijaya. Namun, insentif yang sudah diberi terkait penanganan Covid-19 itu diminta dikirim kembali ke rekening Kesdam II Sriwijaya tanpa alasan jelas. 

Kepala Penerangan Kodam II Sriwijaya Kolonel Caj Jono Marjono menyatakan, permintaan itu bertujuan mengecek agar terhindar adanya duplikasi penerimaan dana vaksinator. 

Direktur Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi menilai, alasan penarikan dana untuk memastikan tidak adanya duplikasi pemberian insentif merupakan hal yang janggal, sebab,  pemerintah sudah memiliki skema penyaluran bantuan dan insentif, sekaligus verifikasi untuk menjamin dana diterima utuh oleh penerima. 

Ketua Centra Initiative Al Araf juga berpandangan, pimpinan TNI harus menyelidiki masalah penyaluran anggaran insentif nakes di Kesdam II Sriwijaya. Segala upaya yang mengganggu penanganan pandemi, termasuk dalam hal anggaran, adalah kejahatan yang serius. Sementara itu, para nakes di Kesdam Sriwijaya kini justru diliputi kecemasan, karena khawatir dikenai sanksi setelah membuka masalah insentif yang diminta dikirim kembali ke rekening Kesdam itu. (Yoga)

Pertama kalinya Indonesia memegang presidensi G-20. Setiap tahun, salah satu negara anggota dapat giliran mengemban tugas presidensi G-20. Terbentuknya G-20 tak terlepas dari krisis keuangan global 1998 yang berimbas ke banyak negara, terutama Asia, beranggotakan 19 negara dengan produk domestik bruto terbesar dan Uni Eropa. Mengutip situs Kemenkeu, keanggotaan Indonesia dalam G-20 mewakili kawasan Asia Tenggara dan dunia Islam. 

Secara kolektif G-20 merupakan representasi 85 % perekonomian dunia, 80 % investasi global, serta 75 % perdagangan internasional. Penetapan Indonesia sebagai presidensi G-20 tahun 2022 dilakukan pada KTT Ke-15 G-20 di Riyadh, Arab Saudi (22/11/20). Serah terima presidensi G-20 dari Italia ke Indonesia dilakukan pada KTT G-20 di Roma, Italia (31/10/21). 

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Pertemuan Pertama Tingkat Sherpa G-20 berkata, selaku presidensi G-20, Indonesia ajak dunia mencapai pemulihan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Manfaat yang dirasakan Indonesia selama presidensi G-20 adalah keterlibatan dan peran lebih besar dalam menentukan arah kebijakan global ke depan. Jika semua rencana dan agenda G-20 di bawah presidensi Indonesia berjalan lancar dan sesuai rencana, posisi Indonesia sebagai pengarah kebijakan ekonomi global semakin strategis. (Yoga)

Otoritas fiskal meyakini  UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan mempertebal kas negara. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) misalnya mendapat respon tinggi. Ketum Apindo Hariyadi Sukamdani berkata, pengusaha akan memanfaatkan PPS terutama yang belum mengikuti program tax amnesty 2016, yang akan membantu pemerintah mengumpulkan pajak lebih maksimal. 

Pemerhati pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajri Akbar optimis tahun ini otoritas fiskal mampu menembus sasaran pajak seiring target dalam APBN yang moderat. Pada 2022 target penerimaan pajak dari pemerintah Rp 1.277 triliun, lebih rendah dari realisasi 2021 senilai Rp 1.265 triliun, artinya ada kesempatan mengulang pencapaian penerimaan pajak diatas 100 %. Jika pengawasan dari proses pemeriksaan hingga penindakan pelanggar pajak tetap maksimal tahun ini,  peluang mencapai target sangat terbuka. Efektifitas program kebijaksanaan dalam UU HPP juga jadi faktor penentu, pasalnya pemerintah menargetkan regulasi tersebut menambah penerimaan negara Rp 130 triliun. (Yoga)

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin mengatakan Kementerian ESDM tengah merevisi Permen ESDM No 13/2020 agar memudahkan pengembangan infrastruktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Dalam revisi aturan itu, pemerintah memasukkan pengaturan pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk kendaraan roda 2 yang belum masuk Permen 13/2020. Pemerintah memberi insentif berupa keringanan biaya penyambungan atau jaminan langganan serta pembebasan rekening, minimum selama 2 tahun pertama bagi SPKLU dan instalasi privat yang digunakan untuk angkutan umum. Pemerintah melalui PLN juga memberikan insentif biaya penyambungan untuk penambahan daya dan pemberian insentif tarif home charging berupa pengurangan tarif 50 % diluar waktu beban puncak. Sementara itu, PLN meresmikan 2 SPKLU yang menjadikan total 70 unit SPKLU di Indonesia. (Yoga)