Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berancang-ancang mengenakan pajak NFT alias Non-Fungible Token. Masyarakat yang melakukan investasi pada aset digital ini bakal wajib menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi yang dikumpulkan. Pemerintah menyatakan sama halnya dengan Bitcoin, aset NFT dan aset digital lainnya wajib dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak berdasarkan nilai pasarnya saat itu. Adapun, dasar ketentuan ini mengacu pada UU No. 36/2008 tentang PPh. 

Direktorat Jenderal Pajak berpandangan bahwa dasar pengenaan pajak di setiap transaksi aset digital, yang mulai naik daun belakangan ini, berpotensi menambah kemampuan ekonomis. Selain PPh, kajian perpajakan juga menyebutkan bahwa NFT juga berpotensi terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan apabila instrumen investasi ini dikategorikan sebagai barang kena pajak (BKP) tak berwujud. Artinya, dengan batasan omzet tertentu, penjual NFT bisa ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Negara-negara pasar berkembang harus bersiap untuk kemungkinan menghadapi masa-masa sulit karena The Federal Reverse (The Fed) segera menaikkan suku bunga. Sementara itu,pertumbuhan ekonomi dunia melambat karena varian Omicron dari Covid-19, kata Dana Moneter Internasional (IMF) pada Senin (10/1). Hingga saat ini Omicron terlihat menyebabkan penyakit yang lebih ringan dari pada jenis virus Corona sebelumnya. Pengetatan kebijakan moneter AS segera bertahap dan transisinya berlangsung baik, kemungkinan akan berdampak kecil pada pasar negara berkembang. Tetapi inflasi upah AS yang berbasisi luas atau hambatan pasokan yang berkelanjutan dapat meningkatkan harga lebih dari yang diantisipasi, "Mengingat resiko bahwa ini bisa bertepatan  dengan pengetatan The Fed yang hadir lebih cepat, negara-negara berkembang harus bersiap menghadapi potensi gejolak ekonomi," kata para ekonom tersebut. (Yetede)

Media setempat melaporkan bahwa perusahaan pengembang Tiongkok, Shimao telah menjual seluruh proyek propertinya akibat meningkatnya tekanan bernegosiasi  dengan para krediturnya untuk mengurangi desakan likuiditas di sektor yang mengancam dan mendorong lebih banyak perusahaan gagal bayar. Menyusul krisis utang yang melilit Evergrande Group, laporan Caixin pada  akhir pekan menyebutkan bahwa Shimao Group Holdings telah gagal bayar trust loan minggu lalu. Anak usaha Shimao, Shanghai Shimao Contruction menyampaikan pada Jumat (7/1)  Bahwa pihaknya sedang dalam pembicaraan dengan China Credit Trust untuk menyelesaikan masalah gagal bayar pinjaman sebesar US$ 101 Juta. Shimao sendiri diprediksi memiliki dana sekitar  23 hingga 25 miliar yuan dalam bentuk obligasi korporasi. (Yetede)

Sebanyak tiga megaproyek Petrokimia milik PT Pertamina (persero), PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP/TPIA), dan PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) diprediksi mampu memangkas impor sebanyak 2 juta ton senilai US$ 2,8 miliar pada 2027. Bahkan, dengan tiga megaproyek ini, Indonesia bisa swasembada petrokimia dan mampu mengekspor produk itu sekitar 600 ribu ton senilai US$ 840 juta. Petrokimia berniat menaikkan kapasitas produksi petrokimia dari 1,6 juta ton saat ini menjadi 8 juta ton pada 2027.

Dengan kapasitas sebesar itu, Pertamina bakal menyaingi Chandra Asri yang kini mendominasi pasar petrokimia nasional. Wakil Ketua Asosiasi Industri Alefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Suhatmiyarso menuturkan, pada 2021, pasar petrokomia nasional berkisar 5-6 juta ton. Dari jumlah itu sebanyak dua juta ton dipenuhi dari impor. 

Sementara itu, dia menuturkan, produksi petrokimia hulu nasional sekitar 3 juta ton, terdiri atas Olefin, seperti etilena, propilena, dan butadiean serta aromatik. Bahan baku Oleifin adalah nafta, yang dihasilkan dari pengelolaan minyak mentah, sedangkan aromatim adalah kondensat, Etilena dan propilena diolah menjadi produk hilir, seperti PP dan PF. Permainan petrokimia nasional biasanya tidak langsung menjual langsung produk petrokimia hulu, karena marjinnya rendah. (Yetede)

Rombongan jamaah perdana dari Indonesia tiba di Arab Saudi. tepanya di Madinah Al Munawwaroh pada Sabtu (8/1). Rombongan ini merupakan rombongan asal Indonesia pertama setelah pemerintah Arab Saudi menutup kedatangan jamaah umroh yang berangkat dari Indonesia karena pandemi. Duta Besar (Dubes) RI Untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad beserta Konsul Jendral RI untuk Jeddah Eko Hartono menerima langsung kedatangan 414 jamaah asal Indonesia di Madinah. Dubes RI mengingatkan para jamaah agar tetap menjaga kesehatan, mengikuti aturan protokol pandemi dari Arab Saudi, dan kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat. Pada tanggal 17 Oktober 2021, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi di Madinah kembali beroperasi penuh. Pada 27 November 2021 Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah menetapkan usia minimum 18 tahun dan telah menurunkan batas usia maksimum 50 tahun untuk jamaah umroh dari luar negeri. (Yetede)

KlinikGo, platform kesehatan (e-health) di Tanah Air, hadir menawarkan nilai tambah bagi layanan kesehatan di Indonesia. Hingga kini, KlinikGo telah melayani lebih dari 500 ribu pasien dan 10 ribu lebih layanan home care. Selain itu, perusahaan telah menyalurkan lebih dari 500 pengiriman produk kesehatan serta memiliki lebih dari 100 mitra klinik yang berada di wilayah Jabodetabek, serta kota Bandung dan Surabaya. KlinikGo menargetkan untuk bisa mendigitalisasi 1.000 klinik di lebih dari 20 kota di Indonesia dan 300 rekanan pada tahun 2022. Salah satu keunggulan, yakni KlinikGo sangat memudahkan para praktisi kesehatan untuk membuka  kliniknya secara mandiri. Solusi yang ditawarkan KlinikGo bagi praktisi kesehatan adalah pengembangan, pembiayaan dan digitalisasi klinik. Hal lainnya, tantangan terbesar pada layanan kesehatan, atau klinik di Indonesia, keramahan petugas,  pengetahuan yang minim, hingga terbatasnya akses area. (Yetede)

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawas Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan, pemerintah memberikan insentif  pajak dalam jumlah besar pada  kurun waktu 2020 hingga 2021 karena situasi pandemi yang luar biasa atau extraordinary. "Kalau menurut saya, sih ini salah satu tahun yang belum pernah kita beri semacam diskon gede-gedean  untuk perpajakan. Karena sifatnya extraordinary,mau tidak mau kami memberikan banyak insentif," kata dia dalam acara dialog Nyibir Fiskal BBKF, Senin (10/1). Nufransa mengatakan, APBN telah bekerja keras sebagai counter cyclical selama pandemi Covid-19.Untuk tahun ini kepastian insentif usaha yang berlanjut baru berupa PPN DTP untuk property yang akan diberikan hingga Juni 2022. Sementara untuk kapasitas insentif lainnya masih terus dilakukan kajian dan pembahasan oleh Kementerian Keuangan. (Yetede)

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, data desa menjadi kunci penting dalam upaya percepatan pembangunan desa. "Saat ini pengumpulan data desa hampir rampung kita lakukan. Data-data inilah yang akan menjadi dasar berbagai rencana aksi dalam mempercepat pembangunan desa demi kesejahteraan warga desa." Ujar Abdull Halim dalam siaran pers yang diterima, Senin (10/1). Halim mengatakan, sudah saatnya kepercayaan terhadap desa terus ditingkatkan oleh pemangku kepentingan (stakeholder). Harus diakui bahwa selama ini masih banyak pihak yang masih memandang remeh terhadap kemampuan stakeholder desa dalam menyelesaikan masalah. Jika data desa berbasis SDGs Desa ini telah rampung, maka akan jadi titik tolak percepatan pembangunan desa. (Yetede)

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan ketersediaan telur ayam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama beberapa bulan kedepan  dalam kondisi aman dan cukup. Kenaikan harga telur yang terjadi beberapa waktu lalu disebabkan adanya momentum Natal dan Tahun Baru 2022. Kendati demikian, kenaikan yang terjadi masih dalam kendali pemerintah, yakni harga yang ada masih dalam titik wajar. Ketersedian telur maupun sumber daging lainnya dalam kondisi cukup dan tidak terjadi kelangkaan. Mentan menegaskan, semua kebutuhan bahan pokok, baik beras, minyak, gula, serta daging, dan telur ayam, masih mampu terpenuhi setiap harinya. Mentan juga memastikan persediaan jagung aman. Contohnya, perkembangan lahan pertanaman jagung di Kecamatan Binamo, Jeneponto, Sulsel. (Yetede)

Rencana pengangkatan sejuta guru ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021 disebut sebagai catatan historis penanganan masalah guru honorer. Sayangnya, tak menyasar  pembenahan nasib guru honorer yang mengabdi bertahun-tahun tanpa kejelasan status dan kesejahteraan. Justru masalah baru timbul, ribuan guru sekolah swasta bermigrasi ke sekolah negeri, sedangkan sekolah negeri kehilangan guru honorer yang telah mengabdi lama. Ribuan guru honorer sekolah negeri di tahap 1 rekrutmen memenuhi skor passing grade, tetapi tak mendapat formasi, ketika bersaing di tahap 2, kalah dengan guru sekolah swasta dan sarjana pendidikan bersertifikat pendidik yang mendapat afirmasi tinggi. Bagi guru swasta bersertifikat, menjadi guru PPPK meskipun statusnya kontrak lebih menjanjikan dari sisi kesejahteraan dan pengembangan karier, padahal, mereka mendapat tambahan gaji sebesar 1 kali gaji PNS setiap bulan.

Ormas yang mendukung pemerintah dengan menghadirkan sekolah swasta juga mulai protes. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), yang terdiri dari berbagai yayasan penyelenggara sekolah swasta, menuntut supaya guru sekolah swasta yang diterima menjadi guru PPPK tetap bisa ditempatkan di sekolah swasta. Ketum PGRI Unifah Rosyidi meminta supaya pemerintah adil pada sekolah swasta. Rekrutmen PPPK harus dikembalikan pada tujuan awal untuk menyelesaikan pengangkatan guru honorer sekolah negeri yang kini justru tersingkir. Sekolah Muhammadiyah pun kehilangan 3.000 guru karena mereka lolos seleksi PPPK, ujar Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pengurus Pusat Muhammadiyah Alpha Amirrachman. (Yoga)