Pemerintahan Presiden Joe Biden telah menyiapkan paket sanksi awal bagi Rusia yang mencakup larangan terhadap lembaga-lembaga keuangan  AS memproses transaksi bank-bank besar Rusia. Demikian menurut para sumber pada Minggu (20/2). Terlepas bahwa otoritas AS mengatakan pembatasan perbankan akan menjadi bagian dari paket sanksi  yang memungkinkan, rencana pemeritah untuk memutuskan hubungan perbankan, koresponden yang mendukung aliran uang global, adalah sesuatu yang belum pernah dilaporkan sebelumnya. Disamping itu, AS juga bakal menggunakan instrumen sanksi paling kuat terhadap perseorangan dan perusahaan-perusahaan  Rusia tertentu dengan  menempatkannya kedalam daftar  Warga Negara yang Ditunjuk Khusus. Daftar ini secara efektif mengeluarkan  warga yang dimaksud dari sistem perbankan AS serta  melarang perdagangan mereka dengan warga AS dan membekukan aset AS mereka, demikian menurut sumber. (Yetede)

Menurut hasil penyelidikan media internasional berdasarkan kebocoran data besar-besaran, Credit Suisse menangani  miliaran dollar AS uang kotor selama beberapa dekade.  Bank terbesar kedua Swiss itu dilaporkan menyimpan lebih dari US$ 8 miliar dalam rekening para penjahat, termasuk para diktator dan para pelanggar HAM. Laporan yang dirilis Minggu (2 1/2) itu adalah hasil penyelidikan  oleh sebuah kelompok yang terdiri dari puluhan organisasi media. Menurut Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Teroganisir, sebuah kelompok jurnalisme adalah sejarah dan beberapa diantaranya sudah terjadi lebih dari 70 tahun. "Credit Suisse dengan tegas menolak tuduhan  dan sindiran tentang praktik bisnis yang di klaim bank. Hal-hal yang disajikan sebagian besar  bersifat historis, dalam beberapa kasus terjadi (sejak) 1940-an. Dan laporan tersebut  berdasarkan informasi parsial, tidak akurat, atau selektif yang diambil diluar konteks, yang menghasilkan interprestasi  tendensius terhadap  perilaku bisnis bank," kata pihak bank dalam pernyataan resmi yang diunggah Minggu (20/2). (Yetede)

Harga minyak global yang semakin menanjak  dipastikan berdampak bagi penerimaan dan belanja  APBN, utamanya subsidi energi. Pada Senin (21/2), harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) naik ke level US$ 85,89 per barel pada  bulan lalu, dari US$ 73,36 per barel pada Desember 2021. Dalam APBN 2022, subsidi energi dipatok Rp 134 triliun dengan rincian Rp 77,5 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan gas minyak cair  (liquefied pertroleum gas/LPJ) tabung 3 kg. Serta subsidi listrik Rp56,5 triliun. Disisi lain, kenaikan pajak juga berpotensi memberikan  dampak optimal terhadap penerimaan pajak  minyak dan gas, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Wahyu menjelaskan mungkin APBN akan surplus karena kecerobohan itu tidak memberikan kompensasi atau subsidi atas kenaikan harga minyak (Yetede)

Pemerintah akan merivisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Presiden Joko WIdodo (Jokowi) sudah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk memperbaiki regulasi tersebut. "Presiden memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran  JHT itu dipermudah," ucap Menteri Sekretaris Negara  Pratikno dalam keterangan  pers secara daring, Senin (21/2). Namun, Presiden Jokowi juga meminta dukungan para pekerja  agar menjaga situasi secara kondusif di dalam negeri. Langkah ini dilakukan agar bisa meningkatkan daya saing Indonesia mendorong dan mengundang investor untuk melakukan banyak investasi  di Indonesia. "Dalam rangka peningkatan daya saing  dan mengundang investasi. Ini penting sekali dalam rangka  membuka lebih banyak lapangan kerja berkualitas," ucap Pratikno. (Yetede)

PT PLN (Persero) membukukan pendapatan Rp 25,13 triliun pada Januari 2022 atau naik 12,38% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu (year on year/yoy) sebesar Rp 22,36 triliun. "Capaian positif ini merupakan hasil dari langkah inovasi dan efisiensi yang dijalankan perusahaan," kata Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, Agung Murdifi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/1). "Perolehan kenaikan penjualan listrik ini menjadi bukti perekonomian  Indonesia mulai kembali pulih  yang sebelumnya lesu akibat pandemi Covid-19," ujarnya. Perseroan juga mendorong gaya hidup dengan menggunakan peralatan berbasis listrik dalam kehidupan sehari-hari atau electrifying lifestyle, seperti mendorong ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai dan penggunaan kompor induksi. Terobosan PLN tersebut mendorong pertumbuhan pelanggan  mengalami kenaikan 4,77% (yoy) menjadi 82,8 juta pelanggan pada Januari 2022. (Yetede)

Pada 2021, Pertamina NRE berhasil membukukan kinerja operasional diatas target yang ditetapkan. Antara lain, dari produksi listrik yang dihasilkan selama tahun 2021 mencapai 4.686 GWh atau 4% diatas target. Capaian produksi listrik tersebut juga lebih tinggi dibandingkan  tahun lalu yang mencapai 4.637 GWh. Kinerja operasional yang positif juga ditujukan dari peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT) dari 681 MW menjadi 687,2 MW. Kineja positif para aspek operasional didukung  dengan kinerja HSSE yang cemerlang, dimana total jam kerja tercatat 50.653.894 jam tanpa jam kerja hilang, kecelakaan kerja, ataupun kebakaran. Anak usaha Pertamina  NRE, Pertamina Geothormal Energy (PGE) juga mencatatkan prestasi kembali memperolah PROPER emas melalui wilayah kerja Kamojang untuk yang ke 11-kali. Bukan itu saja, Jawa Satu Power  juga dianugrahi penghargaan sebagai Perusahaan Terbaik PMA Tahun 2021 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (Yetede)

Pengamat energi yang juga Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (puskepi), Sofyano Zakaria menilai  pemerintah sebaiknya segera menetapkan Pertalite sebagai BBM bersubsidi dan BBM Premium dihapuskan. Hal ini dilakukan jika koreksi kenaikan harganya dianggap akan menimbulkan masalah. "Harga jual nonsubsidi jika tidak dikoreksi naik menyesuaikan dengan kenaikan dan tingginya harga minyak dunia, pasti akan membuat badan usaha PT Pertamina Patra Niaga, akan rugi besar," kata Sofyano di Jakarta. Menurut dia, rugi besarnya PT Pertamina  Parta Niaga sebagai badan usaha yang menjalankan bisnis pengadaan  BBM dan juga Elpiji buat rakyat negeri ini pasti akan menimbulkan masalah  bagi pengadaan. Jika kerugian bisnis BBM dan elpiji non subsidi, maka ini akan menimbulkan masalah besar pula karena sejatinya PT Pertamina Patra Niaga bukanlah BUMN. "Ini yang nyaris hampir tak disadari," ujar Sofyano. (Yetede)

Pemberlakuan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib berbagai keperluan diduga berkaitan dengan upaya untuk menahan defisit keuangan lembaga itu. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan ada potensi BPJS Kembali mengalami defisit, salah satunya jika pandemi Covid-19 telah berlalu dan statusnya menjadi endemi. Jika hal itu terjadi, kata dia, masyarakat akan banyak kembali mengakses layanan standar di rumah sakit yang harus ditanggung oleh BPJS Kesehatan. "Akan terjadi rebound pembayaran jaminan. Ini yang harus diantisipasi," kata dia, kemarin. Pada tiga tahun terakhir, BPJS Kesehatan mengalami surplus atau selisih positif antara iuran harus diterima dan klaim yang harus dibayarkan.Pada periode yang sama, klaim yang dibayarkan BPJS Kesehatan juga meningkat dari Rp 67,2 triliun pada 2016 menjadi Rp 84,4 triliun pada 2017. (Yetede)

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memantau dan menyiapkan langkah karena puncak kasus dalam dua minggu sampai tiga pekan kedepan. Puncak kasus varian Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Maret 2022. Angka kasus Covid-19 diluar Jawa dan Bali terdata meningkat dengan proporsi mencapai 23% dari kasus aktif nasional atau 124.714 dari 536.358 kasus. Meski terjadi peningkatan, kata Arla," ujar Airlangga, tingkat penggunaan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) masih terkendali, mengingat varian Omicron memiliki gejala yang tidak seberat varian Delta. Sebagai contoh, Sumatera Utara memiliki BOR 31% dengan konservasi 19%, Sulawesi Selatan memiliki BOR 30% dengan konservasi 23%. Ketiga wilayah tersebut memiliki BOR yang masih cukup terkendali, padahal terjadi peningkatan mancapai 10 ribu kasus. "Meski kasus meningkat secara keseluruhan, keterisian rumah sakit masih terkendali," ujar Airlangga, Senin, 21 Februari 2022. (Yetede)

Berbicara kepada CNN, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Bliken  mengatakan bahwa Presiden Joe Biden siap bertemu Putin kapan saja untuk meredam ancaman perang di Ukraina. "Semua yang kami lihat mengindikasikan bahwa ini sangat amat serius, diambang invasi. Tapi hingga tank-tank mulai bergerak dan pesawat beterbangan, kami akan menggunakan setiap menit yang ada untuk melihat apakah diplomasi masih dapat mengadang Prisiden Putin untuk melancarkan ini," tutur Blinken. Di lain pihak, Putin menyalahkan Ukraina atas eskalasi militer di bagian timur tengah negara bekas Soviet tersebut. Putin mengatakannya dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Prancis Emanuel Macron, Minggu. Gedung Putih sebelumnya pada Sabtu (19/2) menyatakan bahwa Rusia dapat meluncurkan serangan di Ukraina kapan saja. "Tim keamanan nasional presiden menegaskan lagi bahwa Rusia dapat melancarkan serangan terhadap Ukraina kapan saja," kata Psaki. (Yetede)