Komisi IX DPR RI menetapkan tujuh nama sebagai Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2022-2027. Penetapan ini dilakukan pasca DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test 6 dan 7 April 2022. Pimpinan OJK terpilih adalah: Mahendra Siregar terpilih sebagai Ketua DK OJK, sedangkan Wakil Ketua Mirza Adityaswwara. Tujuh pimpinan OJK ini diharapkan mampu menangani kasus-kasus di pasar modal dan lembaga keuangan yang menjadi sorotan masyarakat. Saat dihubungi Kontan Kamis (7/4), Mahendra belum bersedia membeberkan langkah yang akan dilakukanmnya untuk mengatasi masalah ini. Adapun Kepala Ekskutif Pengawas Pasar Modal OJK Terpilih Inarno Djajadi bilang akan melakukan pengawasan terintegrasi di pasar modal untuk menghindari kejahatan. Salah satu kejahatan yang tak bisa dispelekan adalah saham gorengan yang dapat merugikan investor.

Pemerintah butuh uang untuk membiayai anggaran. Maka, mulai 1 April 2022 pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. Efek kenaikan ini kemana-mana. Termasuk untuk nasabah perbankan. Bank Central Asia (BCA) misalnya, menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada transaksi Obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Serta biaya transaksi pada instrumen di Bank Indonesia (BI). Excecutive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F. Haryn mengatakan, BCA mendukung kebijakan pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan di tengah pemulihan akibat pandemi. 

Menjelang Lebaran, permintaan pembiayaan terhadap mobil bekas diprediksi meningkat. Apalagi di tahun ini pemerintah membuka kembali mudik bagi masyarakat. Salah satu yang sudah merasakan adanya kenaikan permintaan pembiayaan mobil bekas adalah PT Mandiri Utama Finance (MUF).Direktur Utama MUF, Stanley Setia Atmadja menjelaskan, secara perbandingan Januari-Maret 2022 dibanding Januari-Maret 2021 booking bekas MUF naik 60% menjadi Rp 354 miliar. "Di bulan Ramadan ini diharapkan bisa tumbuh 20%-25% dibanding bulan Maret 2022," ujarnya, Rabu (6/4). Tak jauh berbeda PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) mengakui mulai terlihat adanya peningkatan pembiayaan mobil bekas yang cukup signifikan di kuartal pertama tahun ini. Tercatat nilai realisasi Pembiayaan sebesar Rp 3,2 triliun. Meningkat 52% dibandingkan realisasi pembiayaan kuartal I-2021 di angka senilai Rp 2,1 triliun. 

PT Ceria Metalindo Prima mendapatkan sumber pendanaan eksternal berupa kredit sindikasi dari Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Bank (Bank BJB), dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) untuk membiayai proyek smelter nikel. Presiden Direktur PT Ceria Metalindo Prima, Derian Sakmiwata mengatakan, Ceria berencana membangun empat line RKEF sebesar 72 MVA dengan total produksi per tahun mencapai 252.000 feronikel pada kadar 22% 

Agenda lainnya, Ceria Metalindo Prima juga bakal membangun High Pressure Acid Leach (HPAL) dengan total produksi sebesar 103.000 ton Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dengan kandungan 39% nikel dan 4% kobait. Menurut perhitungan Derian, estimasi dari total kebutuhan investasi untuk proyek-proyek tersebut diperkirakan mencapai US$ 2,2 miliar. "Ini semua kita bangun secara bertahap," tutur dia, dalam konfrensi pers virtual, Rabu (6/4) lalu. 

Risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka  Federal (FOMC) pada 15-16 Maret 2022 menunjukkan bahwa beberapa pejabat The Federal Reserve (The Fed ) Amerika Serikat (AS) mendukung kenaikan suku bunga 0,2  persentase poin di masa depan untuk memerangi inflasi. Saat menghadiri pertemuan FOMC Maret, para pejabat The Fed memutuskan menaikkan suku bunga  0,25 poin persentase. Ini adalah kenaikan pertama, sejak memangkas suku bunga menjadi nol karena pandemi Covid-19 melanda dua tahun lalu. "Namun, sejumlah peserta ini mengindikasikan, mengingat ketidakpastian jangka pendek yang lebih besar terkait dengan invasi Rusia ke Ukraina, mereka menilai kenaikan  25 basis poin akan sesuai pada pertemuan ini. Para pejabat juga percaya, bahwa komunikasi komite sebelumnya telah berkontribusi pada pengetatan kondisi keuangan,  sebagaimana terbukti dalam peningkatan suku bunga berjangka selama beberapa bulan terakhir," demikian menurut risalah. (Yetede)

Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Janet Yellen meminta pengawasan terhadap mata uang kripto ditingkatkan. Lampu hijau yang diberikan Biden langsung menempatkan AS diantara lebih dar 100 negara yang sedang menjajaki, atau telah melakukan program percontohan mata uang digital bank sentralnya sendiri, termasuk yuan digital Tiongkok. Sebagai informasi, dalam beberapa tahun terakahir mata uang digital, seperti bitcoin atau ethereum (ether) telah mengalami pertumbuhan yang booming. Terlepas, ketika para pejabat AS menyatakan kekhawatiran  apakah aset tersebut telah  diatur dengan benar atau bisakah digunakan dalam kegiatan terkait kejahatan. "Ketika bank-bank dan perusahaan-perusahaan keuangan tradisional lainnya menjadi lebih terlibat  dalam pasar aset digital, kerangka peraturan perlu mencerminkan resiko dari kegiatan baru  ini dengan tepat. Dan jenis perantara baru, seperti pertukaran aset digital dan perantara asli digital lainnya, harus tunduk pada bentuk pengawasan yang sesuai," ujar Yellen yang dikutip dari pidato yang dirilis oleh Departemen Keuangan AS, dan dilansir AFP. (Yetede)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mengajukan sebanyak 362 daftar invetarisasi masalah (DIM) dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  (UU PPP).  Revisi UU PPP merupakan langkah awal untuk memperbaiki UU Cipta Kerja atau omnibus law yang dinyataan inkonstitusional  bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Airlangga menegaskan, karena revisi ini menjadi usulan inisiatif DPR, pemerintah bertugas untuk menyiapkan  DIM-nya." Berdasarkan subtansi revisi UU PPP, pemerintah sudah menyusun 362 DIM dan kami berharap untuk segera dibahas," Kata Menko Airlangga. Selain itu, pemerintah menerima dengan perubahan  redaksional terkait penyempurnan penjelasan asas keterbukaan untuk  mengakomodasi prinsip partisipasi bermakna yang dimuat dalam penjelasan pasal 5  huruf g. (Yetede)

Pemerintah memberikan sinyal akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, menyusul lonjakan harga minyak dunia dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini akan memicu lonjakan inflasi tahun ini menjadi 3,3%, dibandingkan tahun lalu 1,87%. Head of Macroeconomic Research Bank Mandiri  Dian Ayu Yustina mengatakan, tahun ini, harga ditingkat konsumen akan meningkat secara bertahap. Ini sudah terefleksi dari kenaikan bahan pangan  sejak awal 2022. Tekanan pada sisi inflasi akan semakin meningkat, setelah keputusan pemerintah akan menaikkkan harga BBM jenis Pertalite. "Penyesuaian harga yang diatur pemerintah atau administered price, seperti Pertamax dan kemungkinan Pertalite serta LPG 3 kg akan memberi tekanan tambahan yang substansial terhadap sisi inflasi," kata dia, Rabu (6/4). Meski terjadi peningkatan inflasi, Dian optimistis, levelnya masih berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia sebesar 2-4% year on year. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) merilis posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia sebesar US$ 139,1 miliar pada akhir Maret 2022. Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan Februari sebesar US$ 141,4 miliar. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan, posisi cadangan devisa dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,2  bulan impor atau 7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. "Cadangan devisa masih berada diatas  standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor," kata dia, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/4). Kedepan Bank Indonesia memandang cadangan devisa  tetap memadai didukung  oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan respons kebijakan untuk pemulihan ekonomi. (Yetede)

Asian Development Bank (ADB) menyebut invasi Rusia ke Ukraina akan berdampak minimal kepada prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, berpotensi menjadi besar apabila perang terjadi berkepanjangan. "Jika ini terjadi, perang akan semakin membatasi permintaan global, memangkas pertumbuhan ekspor, dan meningkatkan inflasi," tulis ADB dalam laporan terbaru bertajuk Outlook 2022 yang dikutip Kamis (7/4). Konsumsi swasta harus kembali  ke pra-pandemi Covid-19. Dengan tren pertumbuhan ekonomi 5% pada 2022, secara konservatif, konsumen tidak sepenuhnya menebus hilangnya konsumsi pada 2020 dan 2021. "Permintaan konsumen akan meningkat  didorong oleh kegiatan masyarakat  yang kembali normal sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan sisi pendapatan," tutur ADB. (Yetede)