Persoalan yang membelit industri asuransi dalam negeri masih belum selesai. Beberapa persoalan sudah berjalan bertahun-tahun dan belum ada jalan keluarnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di industri ini masih belum mempunyai jurus jitu untuk menyelesaikan persoalan gagal bayar industri asuransi. Misalnya di PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanartha (Wanaartha Life) terancam terkena sanksi berupa pencabutan izin dari OJK. Pengamat Asuransi, Tri Joko Santoso menduga, OJK memang berhati-hati dalam persoalan asuransi.

Tingkat kepatuhan wajib pajak badan atau korporasi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pada tahun ini masih sangat minim, kendati otoritas pajak telah memberikan berbagai kemudahan mekanisme pelaporan. Berdasarkan data Ditjen Pajak, hingga 21 April 2022 menunjukkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Badan hanya 471.193 wajib pajak. Adapun total wajib pajak yang diwajibkan melaporkan SPT Badan tahun ini mencapai 1,65 juta. Dengan demikian, tingkat kepatuhan korporasi hingga 21 April 2022 hanya 28,51%. Realisasi itu pun terbilang stagnan, yakni hanya naik sebanyak 273 Wajib Pajak Badan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. “Dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama, ada penambahan sebesar 0,06%,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor kepada Bisnis, akhir pekan lalu.  Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Ajib Hamdani mengatakan ada banyak kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam menyampaikan SPT Badan.

Mitratel menyetujui pembagian dividen senilai Rp 966,7 miliar atau 70% dari laba bersih 2021 yang mencapai Rp 1,38 triliun. Selain untuk dividen, laba bersih perseroan sebanyak 5% atau sekitar Rp 69 miliar untuk cadangan, dan 25% atau Rp 345,3 miliar sebagai laba ditahan. Saat ini perseroan telah mulai menjalankan pembangunan jaringan fiber optik kurang lebih sepanjang 2.000 km. Secara rata-rata, pembangunan jaringan fiber optik ini telah selesai 30%.

Keekonomian proyek gasifikasi batu bara masih menjadi ganjalan bagi para pelaku usaha untuk mau mengikuti program penghiliran komoditas tersebut menjadi dimethyl ether atau DME yang diproyeksikan sebagai pengganti LPG. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah untuk memastikan proyek gasifikasi batu bara berjalan ekonomis di dalam negeri. “Tantangan utamanya adalah harus ekonomis. Seperti sektor lainnya, jika sudah ekonomis pasti banyak pelaku usaha yang masuk ke dalam proyek itu,” katanya kepada Bisnis akhir pekan lalu. Sementara itu, Direktur INDEF Tauhid Ahmad menyatakan, pengembangan teknologi gasifikasi batu bara masih tidak feasible pada tingkat harga saat ini. “Berdasarkan simulasi kajian INDEF, gasifikasi batu bara menjadi DME baru feasible pada threshold harga batu bara sebesar US$25 per ton dan harga DME sekitar US$0,6 per kg,” terang Tauhid.

Pemerintah terus mengatur lalu lintas penumpang angkutan umum untuk menghindari kepadatan di puncak arus mudik Lebaran tahun ini yang diperkirakan terjadi pada 28–30 April 2022. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengurai kepadatan pengguna angkutan umum adalah mengimbau masyarakat melakukan mudik lebih awal. Harapannya, jumlah penumpang angkutan umum bisa tersebar merata dan tidak menumpuk di masa puncak arus mudik Lebaran. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pergerakan penumpang yang melakukan mudik terpantau mulai meningkat di beberapa simpul transportasi umum. Salah satunya di Bandara Soekarno-Hatta yang naik lebih dari dua kali lipat.

Menteri Kesehatan (Menkes)  Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa seluruh pasien Covid-19 sampai saat ini masih ditanggung pemerintah. "Harusnya ditanggung pemerintah semua. Jadi kalau ada pasien yang ditagih pihak rumah sakit, itu tidak benar, Dalam perawatan itukan ada paket-paketnya berdasarkan aplikasi INA-CBGs. Kalau mengikuti paket layanan itu,  ya seharusnya rumah sakit mengikuti peraturan itu. Jadi sudah ada paket yang harus dibayar pemerintah semua," kata Menkes Budi kepada Beritasatu.com di Gedung Kementerian Kesehatan  (Kemenkes) Jakarta. Menkes Budi, mengatakan, hal itu terkait dengan ditebitkannya  Keputusan Menteri Keshatan (KMK) Nomor HK.01.07/Menkes/1112/2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian  Biaya Pelayanan Pasien Covid-19.  "Sebenarnya, biaya rumah sakit itu menurun drastis dari periode Delta ke Omicron karena sangat berbeda varian virusnya  Kalau Delta dia masuk parahnya cepat dan masuk ICU cepat. Jadi paket perawatan dan obat yang mahal  masuk semua ke pasien . Sementara untuk Omicron berbeda  dan tidak seperti Delta," ungkapnya. (Yetede)

Ke-87 perusahaan yang meraih penghargaan ini mencapai level kemajuan signifikan dalam penuruanan  emisi GRK setelah  diseleksi dari 124 perusahaan yang menyampaikan sustainability report (SR). Penghargaan atas kerja sama Bumi Global Karbon (BGK) Foundation dengan majalah Investor "Perusahaan yang terbukti sukses dalam hal upaya penurunan emisi karbon atau emisi gas rumah kaca dan kemudian  mempublikasikannya secara baik perlu diberikan apresiasi. Dengan penghargaan ini, diharapkan  makin banyak korporasi yang menerapkan  program penurunan emisi  dengan standar yang terukur," ujar Direktur Pemberitaan BeritaSatu  Media Holdings Primus Dorimulu. Terdapat empat level penilaian atas keberhasilan perusahaan  dalam perhitungan penurunan  emisi. Pertama, Platinum Plus mengungkapkan tiga cakupan emisi dan perhitungan  GRK termasuk dalam lingkup  verifikasi pihak independen.  Mayoritas korporasi yang mencatat kemajuan dalam upaya  penurunan emisi datang dan kalangan perusahaan publik yang tercatat di BEI. (Yetede)

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry  Damayanti mengatakan, dunia sedang mengalami krisis yang  sangat parah, lantaran  saat ini dunia belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19. Namun ketidakpastian kembali meningkat karena perang antara Rusia dan Ukraina yang  mengakibatkan tekanan ekonomi makin tinggi, sehingga harga komoditas global meningkat tajam. Bahkan, IMF mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi global  yang semula sebesar 4,4% menjadi 3,6%. Destry memproyeksikan tekanan harga  komoditas energi dan pangan berpotensi meningkat lebih tinggi sehingga memicu inflasi ditingkat global. "Namun kita sangat beruntung, jika kita melihat dampak langsung perang Rusia dan Ukraina, konflik ke Indonesia sangat terbatas. Bahkan, dalam batas tertentu Indonesia  mendapat keuntungan khususnya (ekspor) karena Indonesia terkenal dengan negara berbasis komoditas," ujarnya. Pemulihan ekonomi yang berlangsung kuat  juga dikonfirmasi melalui  data indikator ekonomi pada Maret 2022, seperti penjualan ritel, ekspektasi konsumen, dan PMI manufaktur. (Yetede)

Sebanyak 120 emiten di Bursa Efak Jakarta (BEI) tercatat secara sukarela telah menerbitkan laporan  environment, social,  and good governance (ESG) dan sejumlah tersebut akan meningkat hingga menjadi lima kali lipat pada akhir 2022.Namun, agar lebih maksimal dalam menyajikan  informasi soal posisi perusahaan dari sisi pengurangan emisi atau produk emisi serta mudah dianalisis, diusulkan agar laporan ESG dibuat seperti laporan keuangan. "Saya kira ini merupakan referensi dasar  bagi dunia usaha baru Indonesia untuk mengetahui  bagaimana kondisi mereka dari sisi emisi, efisiensi pengurangan emisi  mereka,"ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia  (AEI) Samsul Hidayat dalam webinar bertajuk 'Menagih Komitmen Korporasi Mendukung Target Penurunan Emisi 29% pada 2030' yang diselenggarakan Berita Satu Media Holdings, Jumat (22/4).  Sementara Bumi Global Karbon Foundation  mengumumkan, ada 87 perusahaan yang telah mencatat kemajuan signifikan dalam upaya penurunan emisi karbon atau gas rumah kaca. (Yetede)

Manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memastikan suntikan dana penyertaan modal negara  (PMN) Rp 7,5 triliun tidak akan digunakan untuk membayar utang. Direktur Utama Garuda, Irfan Satiaputra, mengatakan sebagian besar dana itu  akan digunakan untuk restrukturisasi bisnis perusahaan. Salah satu kebutuhan bisnis yang paling besar, kata Irfan, adalah pemulihan  jumlah armada dan aspek operasional lainnya untuk mendukung kinerja. Dia mencontohkan dana PMN akan digunakan untuk menjalankan kembali pesawat yang selama ini di-grounded. "Dana itu untuk kebutuhan internal, bukan untuk membayar utang. Sebab dalam proposal, kami tidak ada permohonan dana tunai," kata dia kepada Tempo, Jumat, 22 April 2022. Dalam skema yang direncanakan pemerintah, dana PMN baru cair apabila proposal perdamaian  telah disetujui dalam voting penundaan kewajiban pembayaran utang  (PKPU), bulan depan. Untuk itu Garuda akan menyampaikan kepastian  modal segar tersebut  kepada para kreditor agar mereka menyetujui proposal.