Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) menjajaki pendirian pabrik pengolahan sawit berbasis  koperasi sebagai alternatif memperbaiki kesejahteraan petani kelapa sawit. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (1/7) berharap upaya itu bisa menjaga suplai minyak goreng di masyarakat yang selama ini dinilai masih bermasalah. (Yoga)

MRT Jakarta, selain mendorong pembangunan fase 3 koridor timur-barat (Banten, DKI Jakarta, dan Jabar), juga mengejar pengerjaan fase 4 MRT koridor Fatmawati-TMII. Dirut PT MRT Jakarta William P Sabandar (1/7) menjelaskan, fase 4 koridor Fatmawati-TMII sekitar 12 km. Pre-feasibility study (FS) atau studi kelayakan dilakukan sejak tahun 2020. Pendanaan yang diperlukan untuk fase 4 berkisar Rp 22 triliun-Rp 30 triliun. Korsel tertarik menjadi investor dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara MRT Jakarta dan Korsel  dilakukan pada Mei 2022. (Yoga)

PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM) memperkuat dua lini bisnis utamanya, nikel dan emas. Kedua bisnis ini menyumbang 96% penjualan ANTM di akhir tahun lalu. ANTM berencana melakukan spin-off sebagian segmen usaha pertambangan nikel yang berlokasi di halmahera Timur di Maluku Utara. Spin-off akan dilakukan kepada dua entitas anak usaha ANTM, yaitu PT. Sumberdaya Arindo (SDA) dan PT. Nusa Karya Arindo (NKA). Pemisahan sebagian bisnis nikel ini untuk mendukung pengembangan di masa mendatang. Di bisnis emas, ANTM memperkuat bisnis pelanggan logam mulia di pasar domestik dengan ketersediaan produk berkualitas. 

PT. Modernland Realty Tbk (MDLN) optimistis bisa menjaga laju kinerja tahun ini. Katalis positif di harap datang dan berlanjutnya pemulihan ekonomi. Manajemen MDLN akan melanjutkan ekspansi usaha di tahun ini. Direktur Modernland Realty David Iman Santoso menyebut, MDLN berencana menjual aset yang bersifat non-operasional untuk membantu meningkatkan modal kerja. Selain itu, emiten ini akan mencari mitra strategis untuk pengembangan kawasan resiensialnya.

Harga minyak mentah dunia yang terus naik membuat pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menaikkan harga jual. Pada awal Juli ini, sejumlah SPBU terpantau menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan kadar oktan (RON) 92. Jika semua SPBU menaikkan harga jual, tentu bakal memukul kalangan industri. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi), Adhi S. Lukman mengatakan, penggunaan BBM dalam industri mamin terbagi dalam dua fungsi, yakni bahan bakar untuk keperluan produksi di pabrik dan bahan bakar untuk keperluan distribusi dan penjualan. Keduanya tentu tidak bisa terpisahkan dalam rantai pasok industri mamin dari hulu hingga hilir. Adhi pun mengakui, kenaikan harga BBM non-subsidi memberatkan para pelaku industri mamin.

Volta-MCAS Group dan PT POS Logistik Indonesia, anak perusahaan PT POS Indonesia (Persero) bekerjasama dalam mendorong penerapan kendaraan listrik di wilayah Jakarta. Berdasarkan keterbukaan informasi pada Jumat (1/7), kolaborasi tersebut mencakup pengoperasian motor listrik di lingkungan tempat wisata di wilayah ibu kota, seperti Kota Tua, dan lingkungan religi, seperti Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral.

Aplikasi MyPertamina akan efektif cegah penyimpangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi beban subsidi dalam APBN. MyPertamina harus segera diimplementasikan karena kuota solar bersubsidi dan Pertalite tahun ini bakal habis pada September atau Oktober  mendatang jika tidak ada langkah-langkah antisipasi. Di sisi lain, PT Pertamina (persero) harus mendapat dukungan  dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) berupa verifikasi, dan penyelarasan data, sehingga data MyPertamina sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik pemerintah. Kecuali itu, pemerintah harus seegera  mereivisi Peraturan Presiden  No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Pertamina akan menggunakan platform MyPertamina  agar penjualan BBM bersubsidi tepat sasaran. Untuk itu, PT Pertamina Patra Niaga, anak Perusahaan Pertamina , mulai 1 Juli ini melakukan pendataan terhadap pengguna BBM jenis solar bersubsidi dan Pertalite melalui laman subsiditepat.mypertamina.id. (Yetede)

PT Tri Putra Agro Persada Tbk (TAPG) menerima dividen sebesar Rp 150 miliar dari ventura bersama PT Union Sampoerna Triputra Persada (USTP) dan entitas anaknya. USTP merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan hasil minyak  kelapa sawit yang sedang berkembang pesat. "Dividen tersebut diterima perusahaan pada 30 Juni 2022 USTP merupakan perusahaan ventura bersama dari perseroan yang sahamnya dimiliki TAPG sebanyak 50%," ujar Corporate Secretary Agro Joni Tjeng dalam keterbukaan informasi, Kamis (30/6). Ia mengatakan, PT Union Sampoerna Triputra Persada (Group) memiliki 6 perkebunan kelapa sawit  di Kalimantan Tengah, dengan luasan sekitar 70.000 hektare. Perusahaan juga memiliki 4 pabrik pengolahan kelapa sawit. Direktur TPAG Budiarto Abadi menambahkan, perseroan juga berencana membangun satu pabrik palm kernel oil dengan biogas di Kalimantan Tengah dengan kapasitas 300 tph. (Yetede)

Grab dan OVO meluncurkan layanan publik drive-thru Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) untuk tiga layanan pembayaran sekaligus bagi masyarakat Kota Surakarta (Solo), Jawa tengah, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Perumda Air Minum (PAM). Layanan itu dihadirkan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui elektronifikasi infratsrtuktur pembayaran. Apalagi, hasil riset OVO diseluruh Indonesia menunjukkan, mayoritas masyarakat, sebanyak 73%, masih melaksanakan pembayaran pajak, baik PKB,PBB, dan PDAM dengan datang secara langsung ke loket terdekat. "Ini adalagi satu layanan Drive-Thru. Intinya untuk mempermudah warga melakukan transaksi perpajakan dan lain-lain terutama untuk notice pajak kendaraan bermotor serta  membayar online PBB dan PDAM. Penambahan lokasi dan layanan masih akan kita bicarakan kedepannya," ujar Gibran, dalam pernyataannya, Kamis (30/6). (Yetede)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, nilai harta bersih wajib (WP) yang diungkapkan melalui program pengungkapan sukarela (PPS) hingga batas akhir pelaporan, Kamis (30/6), mencapai Rp 532,43 triliun. Adapun jumlah pajak penghasilan (PPh) yang diraih DJP melalui PPS mencapai Rp54,23 triliun. Bila diperinci, harta yang sudah dideklarasikan di dalam negeri dan direpatriasikan mencapai Rp458,11 triliun, dan jumlah harta yang akan diinvestasikan ke instrumen surat berharga negara (SBN) Rp54,06 triliun, dan jumlah harta yang akan diinvestasikan ke instrumen surat berharga (SBN) Rp 20,24 triliun. "Untuk melayani kebutuhan informasi mengenai PPS, layanan live chat pajak.go.id hadir hingga pukul 21.00 WIB pada 30 Juni 2022," tulis @kring_pajak melalui akun Twitter. Sebagaimana diketahui, DJP tidak akan memberikan perpanjangan waktu pelaksaan PPS. Sebab, usai program ini berakhir, seluruh ketentuan untuk menindak WP yang tidak melapor harta akan diberlakukan, termasuk sanksi 200%. (Yetede)