Presiden Jokowi : Harga BBM Subsidi Tidak Akan Naik
Kabar baik bagi masyarakat. Harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, seperti Pertalite tidak akan naik sampai akhir tahun ini.
Kepastian ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan pimpinan media massa di Istana Negara, Rabu (13/7). Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun ini. Pertimbangannya, saat ini secara umum penerimaan negara masih mencukupi untuk memberikan subsidi dan mempertahankan harga BBM agar tidak naik. Memang dampak dari keputusan mempertahankan harga BBM bersubsidi ini akan menyebabkan anggaran subsidi membengkak jadi Rp 502 triliun.
Emiten Grup Kresna Incar Pendapatan Naik Dua Digit
Dua emiten milik Grup Kresna, PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) serta PT NFC Indonesia Tbk (NFCX), mengincar pertumbuhan pendapatan dua digit tahun ini. MCAS menargetkan pendapatan bisa mencapai Rp 15 triliun pada akhir 2022.
Head of Investor Relation MCAS Stanley Tjandra optimistis target tersebut dapat tercapai seiring banyaknya inisiatif baru yang tengah dirancang perusahaan ini. "Tahun ini, top line diharapkan bertumbuh minimal 20% atau sekitar Rp 15 triliun di 2022," beber dia, Rabu (13/7).
Pengaruh Inflasi Amerika Serikat
Nilai tukar rupiah masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini. Pergerakan rupiah akan dipengaruhi oleh data inflasi Amerika Serikat (AS).
Kepala Ekonom Bank Central Asia David Sumual mengungkapkan, data inflasi dinantikan pelaku pasar karena jadi petunjuk efektivitas kebijakan The Fed sebelum ini untuk meredam inflasi. Data inflasi juga jadi pertimbangan The Fed menentukan kebijakan moneter negara ini ke depan.
Bunga Naik, Cuan Juga Makin Menarik
Dana kelolaan reksadana terproteksi masih menanjak. Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dana kelolaan reksadana terproteksi periode Juni mencapai Rp 109,71 triliun, naik 5,44% dibanding Mei. Angka ini juga lebih tinggi 4,63% dibanding akhir tahun 2021.
Kenaikan ini antara lain didukung kinerja pasar obligasi yang jadi aset reksadana. Di Juni kemarin, imbal hasil obligasi korporasi dan obligasi negara rata-rata meningkat.
Selain itu, menurut Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana, kenaikan dana kelolaan reksadana terproteksi juga didorong maraknya penerbitan obligasi korporasi bulan lalu. Obligasi korporasi yang baru-baru ini diterbitkan mengalami kenaikan kupon dibanding tahun sebelumnya, serta jauh di atas bunga deposito.
Analis menilai, reksadana terproteksi juga menarik bagi investor ritel. Jumlah investor ritel di reksadana terproteksi juga meningkat.
Kinerja reksadana terproteksi tahun ini akan naik terdorong sentimen kenaikan kupon obligasi. "Kenaikan suku bunga memaksa perusahaan menerbitkan obligasi dengan kupon lebih tinggi," ujar Rudiyanto, Direktur Panin Asset Management, kemarin.
Implementasi CDBC Dorong Efisiensi Sistem Pembayaran
Bankir mendorong upaya Bank Indonesia (BI) dalam pengembangan mata uang digital Indonesia atau central bank digital currency digital (CBDC) yakni rupiah seiring dengan tingginya adopsi digital, CBDC akan cepat digunakan masyarakat, sehingga dapat mendorong efisiensi di sistem pembayaran. "Pastinya efisiensi dan kompetatif dalam lanskap pembayaran di Indonesia," kata Direktur Utama PT Bank Jago Tbk Kharim Siregar. Sebagai bank digital, Kharim menjelaskan bahwa peran dari Bank Jago sangat penting untuk mempromosikan CBDC kepada masyarakat, terlebih kepada masyarakatnya. Perseroan akan meningkatkan literasi digital kepada nasabah, terutama terkait penggunaan CBDC. "Kami yakin penggunaan CBDC meningkat, karena kami bekerja sama dengan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, dan kami dapat memperkenalkan CBDC melalui platform itu juga," tutur Kharim.
BI Terbitkan Panduan Rupiah Digital Akhir 2022
BI berencana menerbitkan panduan (white paper) rupiah digital sebagai mata uang digital resmi bank sentral (central bank digital currency/CBD) akhir 2022. Hal ini untuk mengakomodasi pesatnya perkembangan digitalisasi dan penggunaan aset kripto, seperti Bitcoin selama pandemi Covid-19. Deputi Gubernur BI Doni J Joewono menjelaskan, panduan ini merupakan langkah besar yang ditempuh BI sebelum menerbitkan rupiah digital. Sebab, ada berbagai resiko yang harus diantisipasi ketika rupiah digital terbit, seperti stabiltas ekonomi , moneter, dan sistem keuangan. Menurut dia, keberadaan aset kripto melatarbelakangi penerbitan CBDC atau mata uang digital. "Saat ini mayoritas bank sentral dunia telah melakukan tahapan riset dan percobaan sesuai dengan karakteristik negara masing-masing," kata dia. CBDC, kata dia, dirancang untuk dapat digunakan melalui transfer uang tunai maupun surat berharga. Saat ini sejumlah bank sentral masih mendesain uang digital guna memitigasi implikasi resiko keuangan akibat pesatnya perkembangan aset kripto di dunia (Yetede)
Polri Bentuk Tim Gabungan Ungkap Baku Tembak Antaranggota Propam
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membentuk tim gabungan melibatkan pihak internal dan eksternal Polri untuk mengungkap kasus penembakan antar anggota yang terjadi di rumah dinas Kadiv Propam. "Saya sudah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/7). Tim ini, kata dia, beranggotakan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Kabareskrim, Asisten Kapolri Bidang SDM, dan beberapa unsur lain yang dilibatkan seperti Provos dan Paminal. Menurut Jenderal bintang empat itu, pembentukan tim ini selain untuk mengungkapkan peristiwa secara terang benderang, juga meng-counter isu-isu atau berita-berita agar tidak liar di masyarakat. Mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan kasus ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan dengan asistensi dari Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Sementara itu, Presiden Jokowi meminta proses hukum dilakukan terkait peristiwa kasus penembakan antar anggota Polri yang terjadi di Jakarta, Jumat (8/7)
Desakan Mengungkapkan Dalang Penembakan
Sejumlah kalangan mendesak insiden baku tembak polisi di rumah dinas Kadiv Prompan Mabes Polri diungkap terbuka. DPR bakal memanggil Kapolri untuk meminta penjelasan secara rinci. Sejumlah kalangan mendesak Kepala Kepolisian RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menonaktifkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri, Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Indonesia Police Wacth (IPW), misalnya, menilai Ferdy merupakan saksi kunci atas insiden baku tembak polisi yang menewaskan ajudannya, Brigadir Nopriansyah Josua Hutabarat, pada Jumat pekan lalu. IPW juga mendesak Kapolri membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kejelasan motif pembunuhan yang melibatkan sesama polisi, ajudan Ferdy. "Status Brigadir J belum jelas, apakah menjadi korban atau justru orang yang menimbulkan bahaya sehingga perlu ditembak,' ujar Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 12 Juli 2022. (Yetede)
Lamban Aparat di Perkara Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual di Pesantren Shiddiqiyah dan SMA SPI terjadi tidak hanya karena bejadnya pelaku, tapi karena adanya relasi kuasa yang kuat antara pendidik dan anak didik. Siapapun yang melindungi atau membiarkan pelaku kejahatan seksual sama jahatnya dengan pelaku. Selain pidananya, kesamaan kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah di Jombang dan SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) di Kota Batu -keduanya di Jawa Timur- adalah lambannya aparat menegak hukum terhadap pelaku kejahatan. Akibatnya, para korban tidak hanya semakin terpuruk, tapi juga terancam karena korban tidak hanya semakin terpuruk, tapi juga terancam karena pelaku sempat leluasa mengintimidasi mereka. Dalam kasus di pesantren Shiddiqiyah, polisi terkesan membiarkan kasus berlarut-larut. Setelah menetapkan Subchi Anzal Tsani, anak pemimpin pesantren, sebagai tersangka sejak lebih dari dua tahun lalu, polisi tak lantas menahannya. Leletnya proses hukum memberi angin kepada Subchi. Ia menuduh para korban memfitnahnya, lalu mengerahkan pendukungnya untuk mengintimidasi korban dan pendampingnya. (Yetede)
Was-was Ambisi Lumbung Pangan Baru
Ditengah compang-campingnya program food estate, pemerintah menyiapkan proyek lumbung pangan baru di sejumlah daerah. Dikhawatirkan hanya menjadi kedok pembangunan infrastruktur yang haus lahan dan anggaran. Ada enam provinsi yang terpampang dalam peta sebaran lokasi pengembangan sentra produksi pangan atau food estate versi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP). Tiga lokasi pertama, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur, sudah menjadi bagian dari proyek strategis nasional yang dikerjakan pemerintah era Presiden Joko Widodo. Sedangkan tiga lokasi lainnya dicantumkan dengan status "potensi", yaitu Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Peta itu terpampang di lembar kedua bahan paparan Direktorat Irigasi dan Rawa pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PURP saat bertemu dengan Tempo, Selasa,12 Juli 2022. "Sekarang ditindaklanjuti kementerian dan lembaga, termasuk tim kami yang turun ke lokasi untuk mendeteksi potensi airnya," kata Suparji, Direktur Irigasi dan Rawa. (Yetede)









