SURABAYA, SURYA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebut tingginya defisit neraca perdagangan produk halal di Indonesia. Untuk mengatasi itu, Sandiaga mengungkap pentingnya kolaborasi pemerintah, produsen, hingga investor. Hal ini disampaikan Sandi saat berbicara dalam forum Bootcamp dan Fitching Islamic Creative Economy Founders Fund (ICEFF) di Surabaya, Minggu (17/7). Ajang ini mempertemukan pelaku ekonomi kreatif halal dengan investor yang akan memberikan pendanaan. 

Terkait dengan pasar industri halal, Sandi mengungkapkan besarnya potensi yang bisa dikembangkan. "Tren industri halal saat
ini menjadi salah satu topik perbincangan di dunia bisnis internasional," kata Sandi melalui virtual. Mengutip data Indonesia Halal Market Report tahun 2021/2022, Indonesia adalah pasar konsumen halal terbesar di dunia. Di Indonesia, konsumsi produk halal mencapai 184 miliar dolar AS pada tahun 2020. Untuk tahun yang sama, nilai ekspor produk halal Indonesia mencapai 8 miliar dolar AS. Sayangnya, nilai impor produk halal mencapai 10 miliar dolar AS. "Kita masih ada defisit 2 Miliar dolar AS sementara investasi sektor ekonomi halal di Indonesia baru hanya sekitar 5 miliar dolar AS Untuk itu, ayo kita kuatkan produksi halal kata," kata Sandi

Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menjelaskan ada tiga peluang yang bisa dikembangkan dalam menutup defisit perdagangan tersebut. Masing-masing perlu kerjasama antara investor, produsen, dan konsumen di Indonesia. Pertama, meningkatkan ekspor produk halal. Sandi optimistis produsen halal di Indonesia bisa memenuhi pasar yang lebih luas di Indonesia. Di dalam negeri, konsumen seharusnya melakukan substitusi kebutuhan produk halal dalam negeri yang selama ini masih impor. Strategi lainnya, dengan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dalam mendukung produk halal Indonesia. Apalagi, investasi sektor ekonomi halal di Indonesia baru sekitar 5 Miliar dolar AS. Untuk memperbesar peluang tersebut, Kemenparekraf menggelar ajang ICEFF30 Pelaku usaha

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf Henky Hotma Parlindungan Manurung optimistis akan ada banyak
investor ikut memberikan investasi di sektor industri halal. Apalagi, ajang ini bukan sekadar pertemuan institusi permodalan syariah dengan pelaku usaha sektor parekraf saja.Namun, ICEFF 2022 juga akan memberikan edukasi. "Lewat ajang ini, ada 18 investor yang akan melihat peluang partnership. pembiayaan kepada para pelaku usaha," kata Henky sesuai cara. Sebanyak 30 pelaku usaha akan bertemu dengan lembaga / institusi permodalan syariah Mulai dari sektor kuliner, fashion, kriya, hingga aplikasi. Henky mengatakan, hal ini sebagai stimulan mendukung pasar ekspor produk halal di Indonesia. "Kami juga berikan program halal certificate. Baik untuk produk halal dan produk lainnya," katanya. Pihaknya juga mendukung Scaleup pelaku industri kreatif melalui berbagai intervensi di beberapa kantong produsen.

JAKARTA, TRIBUN - PT Bank BTPN Tbk terus menyalurkan kredit ke sektor berkelanjutan atau Environmental, Social, & Governance (ESG) di tengah pemulihan ekonomi nasional. Guna mendukung pembiayaan ke sektor ESG, BTPN mulai melirik sumber pendanaan alternatif selain dana pihak ketiga (DPK) yakni greenbond. Sebab, SMBC Grup juga sudah aktif menggunakan Instrumen alternatif berwawasan lingkungan. Head of Wholesale & Commercial Banking Bank BTPN Nathan Christianto menyatakan selama ini, sumber pendanaan dalam penyaluran kredit ke sektor berkelanjutan masih berasal dari DPK.

la menyebut dengan penyaluran kredit terkait ESG sekitar Rp 12 triliun per Desember 2021, maka Bank BTPN sudah bisa menciptakan produk berwawasan lingkungan dari sisi liability. Sehingga BTPN bisa memiliki sumber pendanaan di luar DPK untuk mendukung pembiayaan ESG. Bisa bond (surat utang Instrumen maupun deposit yang bisa dibilang dikhususkan untuk sumber pendanaan. Ini memang masih dalam pemikiran kami, masih menunggu waktu yang tepat, kapan ini bisa kita keluarkan," papar Nathan secara virtual, Jumat (15/7).

Hingga akhir 2021, BTPN mampu mengucurkan kredit pembiayaan hijau senilai Rp 12.35 triliun. Terdiri dari kredit ke sektor aktivitas UMKM sebesar Rp 6.16 triliun. Lalu ke properti hijau Rp 1,06 triliun. Selain itu, penyaluran kredit ESG juga disalurkan ke sektor energi terbarukan Rp 1.83 triliun, efisiensi energi Rp 580 miliar. Ada juga pengelolaan SDA Hayati dan lahan berkelanjutan Rp 2.29 triliun. Juga sektor transportasi ramah lingkungan Rp 430 miliar.

JAKARTA, TRIBUN - Kenalkan harga komoditas berpotensi mendorong permintaan perumahan. Hal Ini akan membantu menopang pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) perbankan. Bank BTN melihat, fenomena kenaikan harga komoditas pada 2012 - 2013 silam yang ikut mendongkrak permintaan KPR. Direktur Keuangan BTN Nofry Rony Poetra menyebut pada waktu Itu harga rumah naik karena permintaan juga meningkat. Momentum kenaikan harga komoditas juga berpengaruh terhadap saham-saham properti. Pada tahun 2012 - 2013, emiten saham properti menikmati kenaikan penjualan sehingga berdampak positif pada kinerja saham mereka." kata Nofry, pekan lalu.

Sementara untuk tahun 2019 - 2022 harga rumah cenderung bergerak stabil sebagai bentuk pemulihan pasca pandemi Covid-19. Meski demikian, la memperkirakan ekonomi kembali pulih dan permintaan perumahan juga akan meningkat. Hal ini terlihat dari kinerja positif BTN. Hingga Juni 2022, KPR BTN meningkat 7,5% yoy baik untuk segmen subsidi maupun nonsubsidi. Sementara secara total, penyaluran kredit BTN tumbuh lebih dari 6% pada Juni 2022. Jika secara unit, BTN mampu menyalurkan pembiayaan sebanyak 33 - 35 ribu unit rumah pada Maret 2022. Pada Juni, jumlahnya terus meningkat dan hampir menyentuh 45 ribu unit rumah.

Tak berbeda. KPR BCA juga naik. Hingga semester 1 2022, penyaluran KPR bank swasta terbesar di Indonesia ini tumbuh hingga 8.6% yoy dan total outstanding KPR senilai Rp 93,62 triliun. Dengan pertumbuhan 8.6 maka portofolio KPR BCA per Juni 2022 mencapai Rp 101.67 triliun. EVP Consumer Loan BCA Welly Yandoko mengatakan capaian tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan BCA

Daya beli masyarakat mulai tergerus lonjakan harga pangan, meski keyakinan masih di level optimistis. Kondisi ini tergambar dalam Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) baik Bank Indonesia maupun Danareksa Research Institute. Ekonom BCA David Sumual melihat indikator daya beli turun karena masyarakat berhati-hati dalam berbelanja barang tahan lama (durable goods).

Dana investor asing yang hengkang keluar Indonesia masih terjadi. Kondisi tersebut masih terus berlangsung hingga pekan kedua Juli 2022. Berdasarkan data transaksi yang dihimpun Bank Indonesia (BI) untuk periode 11 Juli 2022 hingga 14 Juli 2022, nonresiden di pasar keuangan domestik terjadi jual neto hingga Rp 8,56 triliun.

Dollar Amerika Serikat (AS) kini menjadi mata uang paling perkasa. Namun, para analis menyebut, dollar AS bukan mata uang yang tepat dipegang dalam jangka menengah panjang. Jumat (15/7) lalu, indeks dollar AS berada di level 107,98, naik 16,72% secara tahunan. Menurut Research & Education Coordinator Valbury Asia Futures Nanang Wahyudin, saat ini dollar AS menguat karena investor mengkhawatirkan prospek aset berisiko, seiring ketidakpastian kondisi ekonomi. Di sisi lain, kebutuhan dollar AS memang naik. Nanang yakin, kurs dollar AS masih akan menguat terhadap rupiah. Dollar AS bisa kembali ke Rp 15.000. Jika bisa bertahan di atas level tersebut, dollar AS bisa menuju Rp 15.275. Padahal, ekonomi AS dibayangi ancaman resesi karena kenaikan bunga yang agresif, tanpa diimbangi pertumbuhan ekonomi.

Kinerja industri perbankan semakin cerah. Pertumbuhan laba bank besar hingga Mei 2022 naik dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya. Beberapa bank memproyeksikan kinerja kuartal II tahun ini akan lebih baik dari triwulan pertama. Namun, performa saham-saham bank besar justru melempem sejak akhir Mei 2022. Berdasarkan data RTI, saham Bank Central Asia Tbk (BBCA) misalnya terkoreksi 0,3% pada penutupan perdagangan Jumat (15/7) ke level Rp 7.000. Dalam tiga bulan terakhir, saham bank sudah terkoreksi 9,1%.

Presiden Joko Widodo berjalan bersama Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva saat kunjungan delegasi IMF di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/7). IMF menaruh harapan pada kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20. Kepemimpinan itu diperlukan antara lain untuk mendorong para pemimpin negara G20 guna mendukung langkah institusi-institusi yang memiliki kemampuan membantu negara-negara yang sedang menghadapi krisis

Pemerintah akan memperluas cakupan penerima insentif berupa fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal berbentuk tax allowance dalam rangka memacu realisasi penanaman modal yang ditargetkan mencapai Rp1.200 triliun pada tahun ini.  Mengacu pada PP No. 78/2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu, saat ini hanya ada 17 bidang usaha tertentu di daerah tertentu yang bisa memanfaatkan tax allowance.Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir menjelaskan bahwa pemerintah berencana memperluas fasilitas tersebut untuk memacu pemanfaatan dan realisasi investasi lebih tinggi. Bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu adalah bisnis di sektor kegiatan ekonomi dan daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.Adapun, fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) yang bisa dimanfaatkan adalah pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dar jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang dibebankan sebesar 5% per tahun selama 6 tahun.Sektor tertentu dan di daerah tertentu itu antar;a lain pembesaran ikan air tawar yang bisa diakses oleh pelaku usaha di seluruh provinsi kecuali DKI Jakarta; pertambangan batu bara di Aceh, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Papua

Meski jumlah penduduk miskin secara nasional turun, tetapi sejumlah daerah masih mengalami kenaikan per Maret 2022. Kondisi ini perlu upaya ekstra dari pemangku kebijakan untuk menekan risiko peningkatan kemiskinan di sisa tahun ini, menyusul potensi kenaikan inflasi.  Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan Jumat (15/7) menunjukkan sebanyak 9 provinsi mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 dibandingkan September 2021.Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) misalnya. Meski mengalami penurunan jumlah penduduk miskin secara tahunan, tetapi jika dibandingkan pada September 2021, jumlah penduduk miskin di wilayah ini naik tipis menjadi 777.440 jiwa pada Maret 2022.Kepala BPS Sulsel Suntono mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan penduduk miskin di Sulsel berkurang jika dibanding Maret 2021 karena ekonomi Sulsel pada kuartal I/2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,27% secara tahunan (year-on-year/YoY). Suntono menjelaskan peranan komoditas makanan di Sulsel ternyata masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Menurutnya, besarnya sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) pada Maret 2022 sebesar 74,90%. Pada Maret 2022, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama.