Presiden Jokowi, Menkopolhukam Mahfud MD, serta banyak aktivis demokrasi, HAM, dan masyarakat sipil menyerukan perlunya reformasi Polri. Urgensi itu muncul secara kuat terkait kasus besar menghebohkan di dalam ataupun luar negeri, yaitu pembunuhan Brigadir J yang melibatkan langsung Irjen FS yang sudah menjadi tersangka beserta empat orang lagi (PC, istri FS; dua anggota Polri; dan satu sipil). Tak kurang 83 personel Polri diperiksa; setidaknya 35 orang terbukti melakukan ”pelanggaran kode etik”, dan 24 orang di antara mereka dicopot dari jabatan masing-masing terkait kasus pembunuhan Brigadir J.

Presiden Jokowi dalam wawancara dengan harian Kompas (15/8) menekankan urgensi penuntasan pengungkapan kasus tewasnya Brigadir J. Presiden sangat memperhatikan kasus ini; sampai empat kali  menanggapi. Intinya, rekayasa pembunuhan dan jaringan Irjen FS harus diungkap sampai pengadilan. Presiden Jokowi menegaskan, ”(Pengungkapan kasus)ini menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan publik. Jangan sampai momentum ini dilewatkan begitu saja, yaitu reformasi Polri untuk memperbaiki sistem selama ini.”

”Bersih-bersih” untuk penyegaran kembali (rejuvenation) reformasi Polri kini bukan subyek baru. Wacana dan programnya sudah bergulir sejak awal masa reformasi 1999. Reformasi bermula dengan pemisahan Polri dari Tentara Nasional Republik Indonesia, dengan Instruksi Presiden (BJ Habibie) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah Pemisahan TNI dan Polri. Langkah ini dikuatkan dengan Ketetapan MPR VI/MPR/2000, yang kemudian dikunci dengan UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjadi dasar reformasi Polri agar selaras dengan paradigma perubahan politik demokratis yang menghormati kebebasan beraspirasi, HAM, dan lingkungan kewargaan dengan supremasi sipil.

Namun, dalam perjalanan 20 tahun, banyak kalangan, khususnya aktivis demokrasi, HAM, dan anggota  Komisi III DPR RI menilai perlunya revisi UU No 2/2002. UU ini dipandang tidak memadai untuk mengembangkan Polri yang kredibel dan akuntabel secara internal dan eksternal dalam lingkungan politik, sosial, budaya, agama, lingkungan hidup, dan kewilayahan lebih luas. Juga tak kuat untuk menjadikan Polri organisasi sipil dengan civilian police yang lebih humanis. (Yoga)

Presiden Jokowi menerima kunjungan Raja Eswatini Mswati III di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (24/8). Kedua pemimpin membahas  upaya peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara. Menlu Retno LP Marsudi mengatakan, Eswatini akan mengimpor kosmetik-kosmetik produk Indonesia. Saat ini ada perusahaan Indonesia di bidang wellness spa yang beroperasi di Eswatini. (Yoga)

BI akhirnya menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 basis poin untuk menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah. Kebijakan moneter itu harus didukung dari sisi fiskal karena keduanya saling melengkapi. Presiden Jokowi meminta para menterinya menghitung betul dampak kenaikan harga energi dan pangan terhadap subsidi dan ketahanan anggaran belanja negara. Pada sisi lain, apabila subsidi energi dikurangi, harus dihitung juga dampaknya pada inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Selasa (23/8/2022) memutuskan suku bunga acuan BI naik menjadi 3,75 %. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, menaikkan suku bunga acuan adalah langkah berjaga-jaga mengantisipasi kenaikan inflasi inti dan ekspektasi inflasi. Hal itu juga untuk menjaga nilai tukar rupiah. BI menaikkan suku bunga juga dengan tujuan menjaga nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar uang global. Sejauh ini nilai tukar rupiah masih terjaga. (Yoga)

Komisi VII DPR mendesak pemerintah menambah kuota BBM bersubsidi pada tahun ini. Selain desakan menambah kuota, ada pula usulan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi yang saat ini harga jual  ecerannya jauh di bawah harga keekonomian. Desakan penambahan kuota BBM bersubsidi tersebut menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Rabu (24/8) di Jakarta. BBM bersubsidi yang kuotanya diusulkan naik adalah pertalite dari 23 juta kiloliter ditahun ini menjadi 29 juta kiloliter, dan biosolar dari 14,9 juta kiloliter menjadi 17,39 juta kiloliter. Dengan kuota yang ada saat ini, diperkirakan jatah pertalite dan biosolar akan habis pada Oktober mendatang.

Dalam rapat tersebut, Arifin menuturkan, penambahan kuota BBM subsidi sedang dalam pembahasan. Di saat yang sama, pemerintah juga menyusun skema penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Dengan demikian, penambahan kuota diharapkan tidak melebihi plafon anggaran pemerintah yang ada saat ini. Dari hasil inspeksi ke lapangan, ujar Arifin, ditemukan praktik penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat yang tidak mampu. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VII DPR dari Partai Nasdem Sugeng Suparwoto berpendapat perlunya menaikkan harga BBM bersubsidi di situasi sekarang sebagai jalan tengah di situasi tekanan fiskal akibat besarnya anggaran subsidi energi. Untuk pertalite, misalnya, harga idealnya Rp 10.000 per liter dari saat ini yang Rp 7.650 per liter.(Yoga)

Hari Perumahan Nasional yang diperingati pada 25 Agustus masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Pemenuhan hak dasar papan yang layak dan terjangkau masih jauh dari harapan. Pandemi Covid-19 kian menyadarkan peran rumah tidak hanya untuk tempat tinggal, tetapi juga tempat bekerja atau berproduksi. Namun, hingga kini, masyarakat dihadapkan pada kesulitan memiliki ataupun menempati rumah layak huni dan terjangkau. Sesuai data Kementerian PUPR, pada tahun 2021 masih ada 12,75 juta rumah tangga yang belum memiliki hunian serta 29,45 juta rumah tangga menempati rumah tidak layak huni. Sekitar 60 % rumah tangga yang belum memiliki rumah berpendapatan dari sektor informal. Sementara, laju kekurangan (backlog) rumah terus bertambah, rata-rata 800.000 unit per tahun, seiring bertambahnya jumlah keluarga baru.

Pemerintah telah menggulirkan program 1 juta rumah dengan bantuan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema bantuan itu terdiri atas tiga jenis, yakni fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan subsidi bantuan uang muka (SBUM), bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT), serta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Guna mengejar target pemerintah mengatasi seluruh backlog rumah pada tahun 2045, jumlah rumah yang harus disediakan berkisar 1-2 juta unit per tahun. Akan tetapi, penyaluran FLPP rata-rata hanya mencakup 200.000 unit rumah per tahun. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, rumah tapak di luar kota lebih dipilih MBR demi mengejar harga yang terjangkau. Meski demikian, hunian di pinggiran atau luar perkotaan dapat memicu persoalan baru. (Yoga)

Dampak pandemi yang berkepanjangan menyebabkan industri furniture dan kerajinan berbasis kayu menghadapi kendala pemasaran. Para pelaku industri furnitur dinilai perlu mengoptimalkan pasar dalam negeri di tengah ekspor yang terhambat. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Anggoro Ratmadiputro pada Rabu (24/8) dalam keterangannya terkait penyelenggaraan Munas VII Asmindo di Jogja Expo Center, DI Yogyakarta mengatakan, tak hanya dihadang oleh pandemic Covid-19 yang menyebabkan banyak aturan di negara tujuan berubah, pasar ekspor industri furnitur dan kerajinan juga terimbas oleh ketidakpastian ekonomi global.

Menurut Anggoro, Pasar dalam negeri harus dilirik. Namun, tanpa kerja sama dengan pemerintah, hal itu dinilai tidak akan berhasil. Pengusaha furniture menginginkan produk anak negeri ini bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak para pelaku industri furnitur mengoptimalkan potensi pasar dalam negeri terlebih dulu. Menurut dia, peluang sebetulnya masih sangat besar sehingga pengusaha tidak sekadar mengandalkan pasar ekspor. Pengusaha juga perlu mulai berbenah diri.  Guna mendukung hal itu, kata Teten, pemerintah memiliki kebijakan belanja barang/jasa pemerintah 40 % untuk menyerap produk UMKM. Jumlah yang mesti dibelanjakan Rp 400 triliun pada tahun anggaran 2022. Peluang itu dapat dimanfaatkan oleh industri furnitur dan kerajinan. (Yoga)

Menkor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (24/8) menyebut biaya proyek fase 2 moda raya terpadu (MRT) Jakarta koridor utara-selatan naik dari Rp 22,5 triliun menjadi Rp 26 triliun. Itu terjadi akibat kompleksitas konstruksi dan kondisi lahan yang tidak stabil. Apalagi, jalur fase 2 koridor utara-selatan ini melintasi kawasan Kota Tua di Jakarta Utara. (Yoga)

JAKARTA, ID – Laju konsumsi yang tidak bisa dibendung mendongkrak subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari Rp 502,4 triliun ke Rp 698 triliun. Kementerian Keuangan tengah menunggu persetujuan DPR RI akan tambahan subsidi BBM sebesar Rp 196 triliun. Jika disetujui, kemungkinan besar harga BBM tahun ini tidak dinaikkan. Namun, kalau pun harga BBM dinaikkan tahun ini, pemerintah menyiapkan dana bantuan sosial (bansos) untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat. Sejumlah menteri lain yang kemarin hadir pula di Istana Negara adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia Pemerintah, kata Menko, menyiapkan bansos untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat jika harga BBM bersubsidi harus dinaikkan. “Ya, tentu perlindungan sosialnya akan kita tebalkan. Kita punya banyak sistem yang sudah dilakukan selama menangani pandemi. Ada Komite Penanganan Covid-19 dan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional— Red),” ujar Airlangga. (Yetede)

Usai sudah era bunga rendah. Setelah 18 purnama bertahan tak mengubah suku bunga, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Agustus 2022 akhirnya mengerek bunga acuan 25 basis poin (bps) menjadi 3,75%. Sebelumnya BI menurunkan suku bunga di Februari 2021, dari 3,75% ke 3,5%. Gubernur BI, Perry Warjiyo menyebut, keputusan ini adalah langkah memitigasi risiko atas peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi serta inflasi pangan. Direktur Keuangan BCA, Vera Eve Lim menyatakan, BCA akan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi langkah bank sentral. Analisis Vera, "BI mengambil keputusan mengacu pertimbangan fundamental ekonomi dalam rangka mendukung stabilitas dan memperkuat pemulihan," kata dia, Selasa (23/8). Bank Mandiri berharap, kenaikan suku bunga acuan kali ini untuk menjaga stabilitas makroekonomi agar tetap terkendali hingga akhir tahun. "Kami melihat kebijakan tersebut juga telah diantisipasi oleh pasar," kata Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rudi As Aturridha.

Di tengah tren pemulihan ekonomi, emiten pasar modal semakin ekspansif. Untuk mendorong langkah ekspansi tersebut, pada tahun ini, beberapa emiten mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) lebih tebal dibandingkan tahun sebelumnya. Contohnya PT Astra International Tbk. Emiten dengan kode saham ASII ini menyiapkan dana capex sekitar Rp 18 triliun-Rp 20 triliun pada 2022. Pada 2019, capex ASII Rp 21 triliun. Tapi, selama pandemi pada 2020, capex ASII hanya Rp 8 triliun. Belanja modal ASII mulai naik menjadi Rp 9,2 triliun pada tahun 2021. Head of Investor Relations ASII Tira Ardianti menuturkan, grup Astra telah membelanjakan sekitar Rp 7,6 triliun capex pada semester I-2022. "Belanja modal kami gunakan untuk pengadaan alat berat PT Pamapersada Nusantara (Pama), renovasi, pengembangan diler otomotif, dan investasi digital," ujar Tira beberapa waktu lalu. Di luar grup Astra, emiten grup PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) juga mulai menggejot pengembangan lini bisnis. Pada tahun ini, EMTK mengalokasikan capex 60% lebih besar dari 2021 atau Rp 720 miliar. Sutanto Hartono, Wakil Direktur Utama Elang Mahkota Teknologi, mengatakan, EMTK telah menggunakan sekitar 50% belanja modal pada semester pertama tahun ini. "Sebagian besar belanja modal tahun ini akan dialokasikan untuk bisnis media dan healthcare," kata dia beberapa waktu lalu.