Bola penuntasan kasus penipuan investasi robot trading bakal ditentukan oleh palu hakim. Kini, tiga dari lima kasus dugaan penipuan investasi bodong robot trading yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri sudah menggelinding ke pengadilan. Ketiga kasus tersebut adalah kasus robot trading Viral Blast (PT Trust Global Karya), DNA Pro (PT DNA Pro Akademi), dan robot trading Evotrade (PT Evolution Perkasa Group). Sidang kasus Viral Blast dengan estimasi kerugian masyarakat hingga Rp 1,2 triliun berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ihwal persidangan para terdakwa pengelola Evotrade, prosesnya kini sudah sampai tahap pembacaan tuntutan. Di perkara ini, jaksa menuntut antara 1,5 tahun hingga 2 tahun penjara bagi sejumlah terdakwa kasus tersebut. Mereka juga diancam denda berkisar antara Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar.

Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan bangkit dan terkoreksi ke angka 3,69 %, belum setinggi angka pertumbuhan sebelum pandemi yang berada di kisaran 5 %, tetapi sudah cukup impresif dan memberikan optimisme untuk peningkatan selanjutnya. Namun, jika pertumbuhan ekonomi dilihat ke level provinsi, terlihat pola yang tidak sepenuhnya sama mengikuti kondisi nasional seperti itu. Hampir semua provinsi (31 dari 34 provinsi) ikut mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 2020. Hanya 3 provinsi yang tetap mengalami pertumbuhan positif, yaitu Sulteng (4,86 %), Maluku Utara (5,35 %), dan Papua (2,39 %). Dari 31 provinsi yang mengalami kontraksi ekonomi tersebut, 20 provinsi angkanya lebih  rendah dibandingkan kontraksi nasional. Artinya, kontraksi terjadi tidak terlalu dalam.

Kontraksi ekonomi yang paling dalam dialami Provinsi Bali dengan pertumbuhan minus 9,33 %. Bali bersama enam provinsi di Pulau Jawa menjadi episentrum penyebaran kasus Covid-19 di Tanah Air. Provinsi-provinsi ini paling terpukul karena jumlah penduduk terkonsentrasi di pulau ini dan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga dengan mobilitas masyarakat yang tinggi sangat rentan terhadap penularan virus. Akibatnya, perekonomian yang paling terpukul diawali dari Pulau Jawa dan Bali. Bali menerima dampak terberat dari terpukulnya ekonomi karena ia menjadi pusat industri pariwisata Indonesia. (Yoga)

Secara mengejutkan, Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuannya alias BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) bulan ini. Tak tanggung-tanggung, kenaikan bunganya sebesar 50 basis poin (bps), lebih tinggi ketimbang proyeksi para analis. Dengan begitu, BI mengerek suku bunga acuan 75 bps sejak Agustus 2022 ke level 4,25%. Sementara, suku bunga deposit facility naik menjadi 3,5% dan suku bunga lending facility menjadi 5%. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut, keputusan ini dengan pertimbangan sebagai langkah front-loaded, pre-emptive, dan forward looking agar bisa menurunkan ekspektasi inflasi dan inflasi inti. "Ini untuk memastikan inflasi inti kembali ke kisaran sasaran, yaitu 3% plus minus 1% paruh kedua tahun 2023," tutur Perry, Kamis (22/9).

Sentimen negatif membayangi industri rokok, termasuk PT Gudang Garam Tbk (GGRM). Harga saham emiten yang masuk dalam indeks Kompas100 ini masih berada di zona merah. Per Kamis (22/9), dalam sepekan terakhir, harga GGRM terkoreksi 5,06% ke Rp 22.500 per saham. Bila dihitung sejak awal tahun ini, harga saham merosot 26,47%. Analis Ciptadana Sekuritas Putu Chantika Putri mengatakan, kinerja GGRM cukup mengecewakan. Pada April hingga Juni 2022, GGRM mencetak rugi bersih Rp 121 miliar. Padahal di kuartal I tahun ini, GGRM masih mencetak laba bersih Rp 1,07 triliun. Analis yang kerap dipanggil Chika ini menjelaskan, tekanan pada bottom line terjadi sejalan dengan kenaikan cukai, PPN dan pajak rokok yang mencapai 42,3% secara kuartalan dan terjadi pada kuartal II-2022. Porsi ketiganya terhadap beban pokok penjualan GGRM tergolong besar, yakni mencapai 92%.

Manuver moneter kembali ditempuh Bank Indonesia (BI) untuk meredam inflasi. Jika bulan lalu bank sentral mengerek suku bunga acuan 25 basis points (bps), kali ini, BI menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate 50 bps menjadi 4,25%. Kenaikan itu bahkan lebih tinggi ketimbang prediksi sebagian besar ekonom, yakni 25 bps. Namun, langkah BI tersebut dinilai rasional. Apalagi, awal bulan ini pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diramal menekan daya beli sebagian masyarakat. Pengetatan moneter lanjutan yang ditempuh BI, diyakini mampu menjadi katalis yang mengendalikan indeks harga konsumen (IHK), terutama dari sisi permintaan. Kendati demikian, sejumlah kalangan menilai upaya yang dilakukan BI tersebut perlu dibarengi dengan kebijakan fiskal pemerintah yang sinkron agar penanganan inflasi lebih efektif. Seusai Rapat Dewan Gubernur, kemarin, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kenaikan suku bunga secara agresif ini dieksekusi dalam rangka mengantisipasi risiko lesatan IHK pada bulan-bulan mendatang. Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menambahkan, kenaikan suku bunga acuan tak akan ampuh menekan inflasi. Sebab, naiknya IHK pada tahun ini lebih didominasi dari sisi penawaran, sehingga membutuhkan peran lebih dari pemerintah untuk mengamankan pasokan, baik untuk komoditas konsumsi langsung maupun bahan baku manufaktur. Di sisi lain, Piter meyakini kenaikan 50 bps tidak banyak mengubah suku bunga kredit sehingga risiko pengetatan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi amat terbatas.

Prospek cerah ekonomi Indonesia pada tahun depan mendorong berbagai korporasi mencari likuiditas untuk memodali bisnisnya. Kenaikan suku bunga acuan yang berimbas pada kenaikan biaya dana pun tak membuat pelaku usaha menurunkan kebutuhan dananya. Pada akhirnya, bukan soal mahalnya biaya dana tetapi apakah kebutuhan dana yang diperoleh bisa digunakan untuk menciptakan nilai lebih yang mengkompensasi biaya dana. Hal itu tercermin pada aksi penggalangan dana di pasar surat utang. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penerbitan obligasi korporasi paling ramai terjadi pada akhir Maret 2022 yakni sebesar Rp42,29 triliun dari 38 perusahaan. Pada periode itu, pasar lebih luwes bergerak karena Federal Reserve memulai normalisasi kebijakan moneternya dengan 25 basis poin (bps). Direktur Pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Hendro Utomo mengatakan hingga 31 Agustus 2022 masih ada penerbitan obligasi senilai Rp36,42 triliun berasal dari 27 perusahaan yang antre masuk ke pasar.

“Mandat tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Rp34,46 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (22/9). Kebutuhan dana korporasi itu, menurutnya, dimotori oleh nilai instrumen jatuh tempo. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hingga 31 Agustus 2022 mencatat bahwa surat utang jatuh tempo pada kuartal IV/2022 mencapai Rp46,8 triliun atau lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama 2021, yakni Rp30,99 triliun. Hal itu tentunya akan menambah porsi obligasi korporasi yang beredar di pasar. Ke depannya, Hendro masih optimistis bahwa pasar surat utang korporasi masih ramai. Selain ditopang oleh kebutuhan dana jumbo, dia menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi bantalan bagi korporasi untuk menggalang dana.

Kelangsungan sektor industri dan penanganan krisis pangan ekonomi global menjadi aspek mendesak dibahas dalam forum G20. Dua sektor itu menjadi kunci ketahanan laju perekonomian negara di dunia selama terjangan pandemi Covid-19. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia meyakini aspek industri sangat penting untuk menjadi wacana yang perlu segera dibahas, karena industri terbukti menjadi motor penggerak perdagangan, mengamankan rantai pasokan, serta investasi. Berdasarkan studi UNIDO pada 2022, kata dia, kapabilitas industri telah menjadi kunci di negara dengan ketahanan pandemi Covid-19. Selain itu, negara dengan indeks kinerja industri yang lebih kompetitif, juga terbukti lebih tahan dari dampak pandemi Covid-19.“Oleh karena itu, G20 harus mempromosikan kesetaraan untuk meningkatkan industri. Ini adalah panggilan yang serius untuk G20 untuk memiliki kerja sama yang lebih baik untuk memberikan insentif dan dukungan yang diperlukan guna mendorong aspek industri pada adopsi teknologi pada negara maju maupun negara berkembang,” katanya di forum Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting, Kamis (22/9). Airlangga menyebut tantangan global saat ini juga membutuhkan solusi global. Dia meyakini mekanisme multilateral akan menjadi platform terbaik, di mana negara-negara G20 dapat menemukan jawaban untuk mewakili kesatuan tujuan. “Indonesia telah bekerja sama dengan anggota G20 lainnya dalam menetapkan arah strategis untuk mengembalikan kepercayaan pada institusi global dengan cara mereformasi itu. Dalam hal ini, reformasi WTO sangat penting,” kata dia.

Perombakan cara main perusahaan asuransi untuk berinvestasi menjadi salah satu agenda utama dalam reformasi industri ini. Salah satu yang menjadi perhatian terkait penempatan pada saham milik emiten yang berafiliasi dengan pemilik produk unitlink tersebut. Saat ini, ada beberapa produk unitlink yang lebih banyak menempatkan portofolio sahamnya di emiten afiliasi. Misalnya, produk MNC Link Aktif milik MNC Life Assurance yang mampu memberi imbal hasil tertinggi pada Agustus 2022 sebesar 58,76%.. Dana kelolaan dari produk tersebut senilai Rp 45,2 miliar. Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A OJK Ahmad Nasrullah menyadari saat ini pengaturan batasan investasi unitlink ke perusahaan grup atau afiliasi belum secara tegas diatur. Namun, ia mengisyaratkan ke depan investasi ini diperketat. Memastikan perusahaan lebih berhati-hati dalam menempatkan investasi.  Menurutnya, ini dilakukan demi menjaga kepentingan pemegang polis. “Kami berharap sebelum akhir tahun aturan ini keluar,” ujar Ahmad.

Sidang Umum Ke-77 PBB didominasi pembicaraan mengenai isu krisis pupuk dan pangan. Ketersediaan pupuk dunia mengkhawatirkan dan diperkirakan bakal berdampak pada panen beras. Setidaknya 2 miliar orang yang sebagian besar di Asia berpotensi terkena dampaknya. Isu keamanan pangan dan pasokan pupuk menjadi topik pembicaraan utama Indonesia dengan berbagai pihak dalam berbagai rangkaian acara Sidang Umum 19-26 September 2022. Secara umum kondisi pangan dunia saat ini membaik dibandingkan beberapa bulan lalu, tak lama setelah Rusia menyerang Ukraina pada Februari 2022. Namun, ketersediaan puuk justru menurun akibat berbagai sanksi AS dan negara-negara Barat sekutunya terhadap Rusia atas invasi tersebut. Dalam acara Global Food Security Summit, Selasa (20/9) di New York, AS, Menlu Retno Marsudi mengungkapkan, beragam aspek terkait isu keamanan pangan telah membebani semua negara. Di beberapa negara, dampaknya lebih buruk. Sekitar 200 juta orang di 53 negara kini mengalami kelaparan akut. Sekitar 26 juta anak berisiko gizi buruk.

Hingga saat ini hambatan ekspor pupuk Rusia masih ada, terutama pada bahan pembuatnya, akibat sanksi dari Barat. Rusia adalah produsen besar potasium, fosfat, dan nitrogen, yang merupakan bahan pembuat pupuk. Produksinya mencapai 50 juta ton setahun atau 13 % produksi global. Saat ini telah ada ekspor pangan dan pupuk dari pelabuhan Rusia, tetapi jumlahnya masih sangat sedikit. AS menyatakan, pangan dan pupuk Rusia tidak termasuk dalam sanksi. Namun, Rusia menyebutkan tetap ada dampak pada ekspor produk tersebut. ”Saya secara khusus menyebutkan bahwa kita harus mengatasi isu pupuk ini. Jika gagal, situasi pangan dunia yang lebih suram akan terjadi tahun depan,” ujar Retno.

Dalam pidato pembukaan Sidang Ke-77 Majelis Umum PBB, Sekjen PBB Antonio Guterres, juga secara khusus menyebutkan isu pupuk yang akan memperburuk krisis pangan dunia jika tidak segera diatasi. ”Untuk meredakan krisis pangan global, kita sekarang harus mengatasi kegentingan pasar pupuk. Tahun ini, dunia punya cukup pangan, masalahnya adalah distribusi. Namun, jika pasar pupuk tidak stabil, tahun depan persoalannya adalah suplai pangan. Kami sudah mendengar laporan tentang para petani di Afrika Barat yang memanen lebih sedikit akibat mahalnya dan langkanya pupuk,” katanya. Guterres menambahkan, sangat penting untuk terus menghilangkan hambatan ekspor pupuk Rusia dan bahan pembuatnya, termasuk amonia. Amonia tidak masuk dalam sanksi Barat. (Yoga)

KPK kembali mengingatkan Gubernur Papua Lukas Enembe agar kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik. Lukas telah menerima surat panggilan pemeriksaan yang kedua dari KPK, tetapi kuasa hukum Lukas menyebut kliennya belum bisa hadir di Jakarta karena masih sakit. Adapun pemeriksaan ini terkait status Lukas sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi Rp 1 miliar. Selain kasus ini, KPK juga menyelidiki sejumlah perkara lain terkait Lukas. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait dugaan transaksi mencurigakan berupa setoran tunai ke kasino senilai 55 juta dollar Singapura atau Rp 560 miliar juga sudah disampaikan kepada KPK.

”Kami berharap tersangka kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik KPK. Di situlah kesempatan  menjelaskan secara utuh langsung di hadapan penyidik. Penyampaian narasi di ruang publik tidak bermakna sama sekali sebagai alat bukti,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, di Jakarta, Rabu (21/9). Dia memastikan hak-hak Lukas akan diperhatikan sesuai koridor hukum. Ali juga menekankan upaya pemberantasan korupsi yang tengah dilakukan KPK di wilayah Papua adalah untuk memajukan pembangunan nasional, yakni demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang berkeadilan. Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, Lukas diduga memiliki manajer pencucian uang. Saat ditanya  keberadaan manajer pencucian uang tersebut, Mahfud mengatakan bahwa itu bagian dari materi penyelidikan. Ia mempersilakan KPK yang mengonfirmasi kepada Lukas. (Yoga)