Bank Dunia memproyeksikan laju penurunan kemiskinan global akan berhenti tahun ini. Hal ini merupakan dampak melemahnya pertumbuhan ekonomi global, ketegangan geopolitik Ukraina-Rusia, pelemahan ekonomi Tiongkok, hingga harga energi dan pangan yang meningkat. "Tahun 2022 laju pengurangan kemiskinan akan semakin terhenti seiring melemahnya ekonomi global," ucap Presiden Grup Bank Dunia David Malpass dalam laporan Proverty and Shared Prosperity 2022 yang dikutip, Senin (10/10). Menurut Malpass setidaknya 667 juta orang diperkirakan berada dalam kemiskinan ekstrem pada 2022. Artinya, 70 juta lebih dari perkiraan tanpa memasukkan dampak panjang dari Covid-19 dan invasi Rusia ke Ukraina. 

"Sementara dalam skenario terburuk, hingga 685 juta orang bisa dalam kemiskinan ekstrem atau (bertambah) 89 juta dari yang seharusnya terjadi. Pada level-level ini, jumlah orang yang diperkirakan keluar dari kemiskinan pada 2022 bisa mencapai 5 juta," kata dia. Dampak kenaikan harga energi dan pangan, kata Malpass telah mendorong lonjakan inflasi yang dalam jangka pendek dapat memiliki dampak sangat merugikan  masyarakat miskin dan rumah tangga yang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan makan. Kemudian dalam jangka panjang, sektor rumah tangga dapat beradaptasi dengan harga yang lebih tinggi dengan mengubah pola konsumsi untuk mengurangi dampak naiknya inflasi. Serta, menyesuaikan upah di sektor-sektor tertentu. (Yoga)

Likuiditas valas global semakin ketat, sejalan dengan penguatan indeks dollar Amerika Serikat (AS). Kondisi ini berdampak terhadap cadangan devisa negara-negara, termasuk Indonesia. Mengutip Bloomberg, cadangan mata uang asing telah turun sekitar US$ 1 triliun atau 7,8% sepanjang tahun berjalan menjadi US$ 12 triliun. Ini merupakan penurunan terdalam sejak Bloomberg mulai mengumpulkan data sejak 2003 silam. Khusus Indonesia, cadangan devisa per akhir September turun jadi US$ 130,8 miliar. Tak ayal, genderang perang perburuan valas pun ditabuh. Baru-baru ini, perbankan Singapura menawarkan suku bunga tabungan yang tinggi. Bahkan, tertinggi sejak krisis moneter 1998. Maybank misalnya, menawarkan suku bunga tetap untuk deposito jangka waktu 12 bulan dengan penawaran suku bunga tertinggi sebesar 3% per tahun.

Bisnis batubara masih dianggap cuan di mata para konglomerat, meski tren energi hijau sudah menyebar. Lihat saja, Grup Salim yang sudah sohor di bisnis consumer goods sekalipun, kepincut bermain batubara dengan mengakuisisi saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Grup Bakrie dan Grup Salim akan bersama-sama mengendalikan BUMI. Anthoni Salim dan Agoes Projosasmito yang terafiliasi dengan Grup Salim, akan menguasai sekitar 127,75 miliar saham (37,15%) terhadap total modal BUMI yang ditempatkan dan disetor penuh pasca PMTHMETD. Adapun Bakrie akan mengempit 28,38% saham BUMI. BUMI akan mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 11 Oktober 2022. Sementara sampai sejauh ini, belum ada perubahan rencana bisnis. "Tambahan kemitraan (yang) berkualitas dapat dipandang sebagai pengembangan yang berpotensi sinergis," tutur Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava saat dihubungi KONTAN, Minggu (9/10).

Realisasi pengembalian, atau restitusi, pajak sampai akhir September 2022 tercatat Rp 166,93 triliun. Kendati setara dengan kenaikan sebesar 3,84% dalam basis tahunan, namun tren tersebut dinilai bukan sinyal ekonomi sudah mulai pulih di tahun ini. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan merinci realisasi restitusi pada periode laporan tersebut didominasi oleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri. "Besarannya mencapai Rp 124,84 triliun," ucap Neilmaldrin Noor, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak kepada KONTAN, Jumat (7/10). Selain PPN dalam negeri, jenis pajak lain yang menyumbang restitusi bernilai besar adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29, dengan restitusi sebesar Rp 36,22 triliun. Realisasinya turun 20,41% secara tahunan dari periode serupa tahun lalu.

Penurunan cadangan devisa Indonesia tampaknya bakal berlanjut. Penyulutnya: agresivitas The Fed mengerek suku bunga acuan berimbas pada keluarnya arus modal asing dari pasar emerging market, termasuk Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat, cadangan devisa akhir September US$ 130,8 miliar, turun US$ 1,4 miliar atau 1,05% dari posisi akhir bulan sebelumnya yang sebesar US$ 132,2 miliar. Penyebab utamanya, kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah bergerak melemah di akhir bulan lalu, bahkan sempat ke kisaran Rp 15.200 per dolar Amerika Serikat (AS). Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), posisi rupiah per 30 September melemah 2,55% dibanding posisi 31 Agustus lalu. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual melihat, berlanjutnya penurunan cadangan devisa masih disebabkan oleh keluarnya arus modal asing dari pasar keuangan dalam negeri ( capital outflow ). Secara year to date hingga awal Oktober, besarannya mencapai US$ 9,7 miliar dari pasar obligasi.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia berpeluang menjadi pusat produk dan destinasi halal dunia. Atas hal tersebut, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkomitmen mendukung penuh akselerasi sertifikasi halal dan inisiatif-inisiatif penguatan ekosistem Global Halal Hub. Pada Rakor Tingkat Tinggi Akselerasi Sertifikasi Halal dan Penguatan Ekosistem Global Halal Hub, disepakati inisiatif program strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produk dan destinasi halal dunia tahun 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa inisiatif itu menunjukkan semangat penguatan kolaborasi. BI bersama Kementerian atau Lembaga yang hadir berkomitmen membentuk suatu ekosistem terintegrasi yang akan mengoptimalkan potensi untuk menjadi produsen produk halal dan memperkuat perannya sebagai pelaku usaha global. 

 Menurut Perry Warjiyo, Pertama, program-program strategis tersebut antara lain, berjamaah untuk memperkuat Global Halal Hub, fokus pada produk fashion dan makanan halal dengan pasar Timur Tengah, mempersiapkan misi dagang Bersama, memperbanyak aggregator dan akses global, serta digitalisasi proses dan penguatan kapasitas SDM. Menurut Dirut BSI Hery Gunardi, inisiatif strategis tersebut selaras upaya BSI yang  mengembangkan Islamic ecosystem. “BSI mendukung inisiatif program tersebut dan berkomitmen memperkuat sinergi dengan BI serta berbagai Lembaga/institusi lain untuk mendukung akselerasi sertifikasi halal dan penguatan ekosistem Global Halal Hub sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan,” ujar Hery Gunardi. (Yoga)

Emiten sektor properti harus berusaha lebih keras untuk mencapai target penjualan pada kuartal IV/2022 lantaran tren kenaikan suku bunga serta periode insentif perpajakan yang telah usai. Tak ayal, usulan untuk memperpanjang durasi insentif fiskal pun didengungkan guna menopang laju pemulihan sektor properti. Apalagi, insentif tersebut selama ini diyakini menjadi salah satu penopang daya beli kelas menengah kala suku bunga naik akibat inflasi meninggi. Sejak Maret 2021, sektor properti di Tanah Air menerima stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk transaksi pembelian rumah. Kendati persentase diskon lebih kecil, insentif itu berlanjut pada tahun ini sejalan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022. Beleid yang berlaku hingga September 2022 itu mengatur bahwa PPN DTP sebesar 50% diberikan atas penjualan rumah paling tinggi Rp2 miliar dan 25% atas penjualan rumah dengan harga di atas Rp2 triliun sampai dengan Rp5 miliar.

Kemenkominfo terus mendorong perusahaan rintisan (start-up) lokal Indonesia untuk terus bertumbuh dengan daya tahan bisnis yang lebih kuat di tengah tekanan ekonomi global. Melalui program HUB. ID Accelerator, sebanyak 24 start-up lokal didukung mencari peluang pendanaan dari para investor. Kemenkominfo terus mendorong lahirnya start-up yang mampu tumbuh bukan hanya pada kemampuan untuk menguasa pasar dan meningkatkan valuasi perusahaanmya. Start-up juga didukung untuk mampu tumbuh dengan daya tahan bisnis yang lebih kuat. 

 “Mereka juga harus mampu menahan serangan dari berbagai dinamika global,” kata Menkominfo Johnny G Plate, saat membuka Demo Day HUB.ID Accelerator 2022 di Jakarta, Jumat (7/10). Menurut dia, HUB.ID Accelerator merupakan program terobosan Kemenkominfo untuk membantu start-up lokal mendapatkan akses pendanaan sekaligus meningkatkan kerja sama bisnis dan memperluas kemitraan. Pengembangannya difasilitasi melalui serangkaian proses panel, mentoring, dan business matchmaking. Program tersebut dibuat karena Indonesia merupakan negara terbesar nomor lima pasar start-up dunia dan telah menjadi magnet bisnis start-up di kawasan Asia Tenggara. Tercatat, terjadi lonjakan transaksi pendanaan start-up dalam beberapa tahun terakhir. “Sebanyak 700 transaksi pendanaan untuk start-up terjadi pada 2020, dan pada 2021, meningkat jadi 942 transaksi pendanaan,” ungkapnya. (Yoga)

Tekad pemerintah untuk tidak lagi memberi ruang bagi pembangkit listrik berbasis batu bara di dalam negeri semakin bulat. Penerbitan Peraturan Presiden No. 112/2022 menjadi pijakan pemerintah untuk menghadirkan ‘senja kala’ bagi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Selama ini, PLTU menjadi andalan bagi pemerintah melalui PT PLN (Persero) untuk menghadirkan listrik ke pelosok Nusantara. Hal itu pun terbukti dari porsi batu bara dalam bauran energi nasional yang masih sekitar 38%, dan menjadi yang paling dominan dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Sementara itu, energi baru dan terbarukan (EBT) hanya memiliki porsi 11,5% dalam bauran energi, masih di bawah minyak bumi yang sebanyak 31,2%, dan gas bumi sebesar 19,3%. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wanhar mengatakan, Perpres tersebut secara jelas telah mengamanatkan untuk membuat peta jalan atau roadmap terkait dengan percepatan pengakhiran operasional PLTU, baik milik PLN maupun yang berkontrak jual beli dengan pengembang listrik swasta. Artinya, Kementerian ESDM juga berharap pengembangan PLTU yang dilakukan oleh independent power producer (IPP) harus diatur. Wanhar mengatakan, pihaknya juga mereviu Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Menurutnya, pemerintah ingin memberi batasan-batasan kuota PLTU yang mungkin masih dapat dioperasikan sehubungan dengan target 23% pada 2025.

Di tengah situasi ketidakpastian global yang kian meningkat, optimisme tetap harus dijaga. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajari di JCC, Jakarta beberapa waktu lalu. Diakui Presiden Jokowi bahwa tahun ini situasi sedang sulit dan bahkan tahun depan akan gelap seiring makin tingginya ketidakpastian global. Namun, Presiden tetap optimis momentum pemulihan ekonomi nasional dapat terus berlanjut karena kondisi ekonomi Indonesia yang baik. Sikap optimis yang diperlihatkan Presiden bukan tanpa dasar. Realisasi pendapatan negara hingga akhir Agustus 2022 tercatat mencapai Rp1.764 triliun, tumbuh 49% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Indonesia tercatat mencapai pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2020 sebesar 5,44% (year-on-year/YoY)—tertinggi di antar negara dan kawasan anggota forum G20 yang mengindikasikan pemulihan di Tanah Air masih berjalan on the track. Menurut laporan perusahaan keuangan Amerika Serikat, Bloomberg, Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu dari 15 negara yang berpotensi mengalami resesi, seperti Sri Lanka, Selandia Baru, Korea Selatan, China, Pakistan, dan lain-lain. Dibandingkan dengan sejumlah negara lain, kondisi ekonomi Indonesia sesungguhnya masih lebih baik.