Bergerak dalam senyap, sejumlah individu dan komunitas di berbagai penjuru negeri berupaya menyelamatkan lingkungan dari kerusakan, mulai dari melindungi satwa dari kepunahan, merehabilitasi pesisir yang hancur akibat eksploitasi tambak, hingga memberdayakan masyarakat di kawasan pesisir.  Daman (51) lebih dari satu dekade menjadi pelindung lutung jawa (Trachypithecus auratus) di hutan mangrove Desa Muara Bendera, Muaragembong, Bekasi, Jabar. ”Kadang sampai mau berkelahi. Saya tidak takut karena dari kecil saya sayang binatang,” ucapnya, Minggu (27/11). Meski awalnya tidak paham hewan itu tergolong terancam punah dan dilindungi, Daman teguh menjaga lutung sejak 2010. Tidak sekadar menghalau pemburu, ia juga memasang poster-poster yang berisi ajakan menjaga berbagai jenis hewan yang hidup di hutan mangrove. Upaya tanpa pamrih itu menuai kepedulian warga yang akhirnya turut menjaga kelestarian lutung. Populasi lutung pun bertambah, dari 30-an ekor pada 2018 menjadi 52 ekor ptyada 2021.

Di Kabupaten Deli Serdang, Sumut, kawasan hutan mangrove di pesisir Desa Tanjung Rejo, Purcut Sei Tuan, rusak akibat eksploitasi tambak sejak tahun 2000-an. Kondisi itu membangkitkan kepedulian Miswat (50) dan warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan Pantai Panglima. Tanpa kenal lelah, mereka merehabilitasi bekas tambak dengan menyemai bibit dan menanam mangrove. ”Hampir 10 tahun ini kami tanami kembali hutan mangrove yang rusak,” kata Miswat. Jerih payah merehabilitasi hutan mangrove mulai terlihat, hutan mangrove tampak rimbun. Populasi kepiting dan udang yang menjadi tumpuan hidup nelayan setempat mulai berkembang di sekitar hutan mangrove. Perekonomian setempat kembali bergairah. Penebangan hutan mangrove secara ilegal juga masih dijumpai meski warga rutin berpatroli, tetapi jumlahnya menurun. Sejak 2021, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) juga bergerak merehabilitasi kawasan itu. ”Prinsip rehabilitasi mangrove harus sejalan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kalau tidak, mangrove yang ditanam akan rusak lagi,” kata Kepala BRGM Hartono saat berkunjung ke Desa Tanjung Rejo, Selasa (8/11). (Yoga)

Harta karun berupa benda muatan asal kapal tenggelam terus didorong untuk memperkuat destinasi wisata bahari. Dari 700 lokasi yang diperkirakan menjadi situs benda muatan kapal tenggelam, baru 20 % yang telah teridentifikasi. Tanpa penanganan yang tepat, benda bernilai sejarah tinggi itu berpotensi dicuri. Direktur Jasa Kelautan, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP Miftahul Huda mengemukakan, benda berharga asal muatan kapal tenggelam (BMKT) merupakan sumber daya kelautan unik yang memiliki nilai sejarah tinggi dan jejak peradaban kemaritiman. Kapal karam yang membawa harta karun itu disinyalir tersebar di sekitar 700 lokasi di perairan Indonesia, tetapi baru 20 % yang teridentifikasi, 2 % dieksplorasi, dan 5 persen dimanfaatkan untuk wisata bawah air. Dari catatan Kompas, kapal-kapal tenggelam ini antara lain terdapat di perairan Kepulauan Riau, Selat Karimata, Bangka Belitung, dan Laut Jawa. Sebagian kapal tenggelam itu membawa komoditas dan barang dari China, Asia Barat, dan Eropa. Pemerintah mengklaim, dari aspek ekonomi, setiap lokasi harta karun kapal karam dapat bernilai 80.000- 18 juta USD. Jika dimanfaatkan untuk pariwisata, setiap lokasi BMKT berpotensi menghasilkan devisa 800-126.000 USD per bulan. Pemerintah berupaya meningkatkan pengelolaan wisata bahari lewat  keberadaan BMKT, yakni pada lokasi benda berharga di situs kapal itu ditemukan (in situ), atau benda-benda setelah diangkat dan dikelola di luar BMKT (ex situ). Di sisi lain, lokasi selam berbasis kapal tenggelam diharapkan semakin berkembang. ”Pengelolaan BMKT secara in situ dapat dilakukan melalui penetapan kawasan konservasi maritim, atau atraksi wisata bahari berbasis kapal tenggelam, atau museum bawah air. Pengelolaan ex situ dilaksanakan dengan mengangkat BMKT untuk keperluan pameran,” kata Huda, dalam keterangan tertulis akhir pekan ini. (Yoga)

Di tengah munculnya sejumlah kasus PHK, capaian penerimaan PPh 21 masih tumbuh signifikan. Kinerja pajak bukan patokan kondisi sektor riil masih aman dari efek pelambatan ekonomi global. Insentif untuk mencegah PHK lebih lanjut pun mulai dicermati. Data Kemenkeu menunjukkan, Januari-Oktober 2022, realisasi penerimaan pajak secara umum Rp 1.448,2 triliun, tumbuh 51,8 % secara tahunan dan mencapai 97,5 %i target. Penerimaan pajak penghasilan karyawan (PPh21) menyumbang 9,9 % total realisasi pajak pada periode itu. PPh 21 tercatat tumbuh 21 % secara tahunan, naik signifikan dibandingkan pertumbuhan 2,7 % pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara triwulanan, realisasi PPh 21 juga meningkat, dari pertumbuhan 18,8 % pada triwulan I-2022 menjadi 19,8 % (triwulan II-2022), dan 26,1 % (triwulan III-2022). Menurut peneliti Center of Macroeconomics and Finance di Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan, Minggu (27/11) ada  dua faktor yang membuat pertumbuhan pajak masih terkesan tinggi di tengah pelambatan ekonomi dan fenomena PHK. Pertama, faktor efek basis yang rendah (low base effect) akibat penerimaan pajak yang rendah pada 2021 otomatis membuat capaian pajak tahun ini tumbuh lebih signifikan. Kedua, ada peningkatan tarif pajak yang berlaku pada pertengahan tahun 2021 sehingga nilai penerimaan pajak lebih tinggi daripada sebelumnya. Pada kenyataannya,  PHK tetap terjadi.

Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers kinerja APBN KiTA, Kamis, menyoroti tren realisasi PPh 21 yang masih tinggi di tengah gelombang PHK di sektor padat karya, khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki. Ia juga menyoroti pertumbuhan kinerja kedua sektor itu masih positif sampai triwulan III-2022. Menurut Sri Mulyani, realisasi pajak sejauh ini tidak selaras dengan tren gelombang PHK yang marak diberitakan. ”Jadi, kita harus menyikapi berbagai berita soal PHK ini dalam konteks apakah terjadi perubahan yang harus kita dalami dan kita waspadai untuk merumuskan respons kebijakan yang tepat,” katanya. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menambahkan, meski ruang fiskal tahun depan lebih sempit, pemerintah harus berhati-hati menghapus kebijakan insentif. Sebab, tidak semua sektor saat ini sudah mulai pulih pascapandemi. Ada yang masih memikul efek luka dan semakin tertekan oleh krisis ekonomi global. Insentif untuk sector tersebut harus dipertahankan, bahkan ditambah. Insentif juga perlu diarahkan secara kuratif danpreventif, untuk subsidi pekerja yang sudah terkena PHK, serta meringankan beban biaya operasional perusahaan yang mulai melambat. ”Jadi, kita tidak hanya mengobati setelah sudah terjadi PHK, tapi juga mencegah terjadinya PHK,” ujar Faisal. (Yoga)

Penipuan bermodus rekayasa sosial atau social engineering atau soceng masih terjadi dengan mengincar nasabah perbankan. Nasabah diminta lebih berhati-hati dengan tidak memberikan data pribadi, dan mengecek sumber resmi, agar terhindar dari penipuan. Pekan lalu, polisi menangkap penipu yang menyamar sebagai pihak BRI yang menginformasikan perubahan tariff transfer sehingga meminta nasabah mengirimkan sejumlah data pribadi perbankannya. Data ini digunakan pelaku untuk mengambil uang di rekening korban. Bareskrim Polri menangkap tersangka berinisial FI, H, dan N. Ketiganya diduga sebagai pembuat dan pengelola situs palsu. Modusnya berpura-pura sebagai pihak resmi BRI dan menginformasikan tarif perubahan transfer.

 Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto, Minggu (27/11) menyatakan, pihaknya mendukung penangkapan itu. Penanganannya diharapkan meredam kejahatan serupa agar tidak terulang kembali. Di sisi lain, kata Solichin, BRI secara berkala melakukan edukasi pencegahan berbagai modus penipuan, khususnya kejahatan soceng melalui saluran komunikasi resmi perseroan. Hal itu diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat agar terhindar dari modus tersebut. ”BRI mengimbau nasabah agar senantiasa berhati-hati dalam bertransaksi finansial, dengan menjaga kerahasiaan data pribadi dan data perbankan. Nasabah diharapkan tidak memberitahukan informasi yang dapat digunakan (untuk) mengakses akun, seperti password (kata kunci) dan PIN (nomor identitas pribadi),” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah terus berupaya mengembangkan potensi kelautan di Tidore, Maluku Utara. Kekayaan laut di Tidore dinilai potensial dikembangkan untuk pariwisata. ”Kita akan lihat nanti potensi Tidore ini sebagai jalur strategis sailing (pelayaran) yang kita manfaatkan untuk menarik kapal-kapal yacht (kapal pesiar),” kata Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara puncak Sail Tidore 2022, Sabtu (26/11) di PantaiTugulufa, Kota Tidore Kepulauan. (Yoga)

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama Pemkot Jakarta Utara menyetujui besaran tarif sewa Kampung Susun Bayam. Namun, tarif itu dinilai terlalu mahal oleh sebagian warga Kampung Bayam. Pembiayaan kampung susun selayaknya mengikuti preseden Kampung Susun Aquarium atau Kampung Susun Cikunir. Jakpro, salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, akan menyerahkan pengelolaan Kampung Susun Bayam, di dekat Stadion Jakarta Internasional (JIS), Jakarta Utara, kepada Pemprov DKI Jakarta.”Sambil mengerjakan proses administrasi internal dan koordinasi bersama dinas terkait, Jakpro mendampingi calon penghuni membentuk koperasi untuk pemeliharaan selama masa transisi,” kata Vice President Corporate Secretary Jakpro Syachrial Syarif dalam siaran pers, Sabtu (26/11) di Jakarta. Proses peralihan dari Jakpro ke Pemprov DKI tidak mudah dan memakan waktu, karena pembangunan Kampung Susun Bayam bagian dari pembangunan kawasan olahraga terpadu JIS yang menggunakan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN). Warga calon penghuni pada prinsipnya sudah bisa menghuni Kampung Susun Bayam. Syaratnya, warga menandatangani perjanjian dengan Jakpro dan koperasi yang akan mengelola Kampung Susun Bayam.

Jakpro, Pemprov DKI Jakarta, serta perwakilan Pemkot Jakarta Utara sudah menyetujui tarif sewa Kampung Susun Bayam, mengacu Pergub DKI Jakarta Nomor 55/2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan. ”Jadi, bukan berdasarkan perhitungan tarif keekonomian Jakpro. Ini perlu disyukuri karena kami terus memperjuangkan agar warga segera bisa bermukim di Kampung Susun Bayam,” katanya. Namun, tarif sewa yang disetujui itu belum sepenuhnya disepakati warga Kampung Bayam. Sebagian warga calon penghuni kampung susun menilai tarif yang ditetapkan masih sangat mahal, memberatkan, dan jauh dari kesetaraan. Paul (56), warga Kampung Bayam, saat ditemui di tenda penginapan warga di depan JIS, Minggu (27/11), mengatakan, tarif sewa yang ditawarkan Jakpro berada pada kisaran Rp 600.000 sampai termahal Rp 750.000 yang berada di lantai satu per bulan sewa. ”Dari tiga kelompok warga, yang dua setuju dengan tawaran Jakpro,” kata Paul. Pihak yang tidak setuju dengan tawaran Jakpro, kata Paul, merupakan warga yang tergabung dalam kelompok Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) sejumlahi 75 keluarga dari total 123 keluarga calon penghuni Kampung Susun Bayam, dengan alasan calon penghuni ini pekerjaannya beda-beda, ada yang (penghasilannya) bisa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, ada yang kurang, dan ada yang tidak mampu. Pertimbangan  lain PWKB menolak tarif dari Jakpro ialah kaum lansia. Sebab, di lantai dua kampung susun tersebut direncanakan bakal ditempati kaum lansia. Di lain pihak, tarif yang ditetapkan untuk lantai dua Kampung Susun Bayam Rp 700.000-an dimana mereka belum tentu mampu. (Yoga)

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2023 naik Rp 1,2 triliun, dari Rp 82,5 triliun menjadi Rp 83,7 triliun. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta Michael Rolandi C Brata, Minggu (27/11), menyebut, RAPBD 2023 yang disepakati itu merupakan hasil rasionalisasi. (Yoga)

Terwujudnya ekonomi hijau membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku bisnis. Peran aktif berbagai pihak, termasuk dukungan pendanaan atau pembiayaan, akan mempercepat manfaat ekonomi hijau bagi Indonesia. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau, infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan demi mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Ekonomi hijau akan membuat pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi dan berkualitas. Dan yang paling utama ialah dapat mengurangi potensi kerugian akibat dampak perubahan iklim. Kajian Bappenas menyebutkan, Indonesia berpotensi mengalami kerugian Rp 544 triliun pada periode 2020-2024 akibat perubahan iklim, yang datang dari dampak kenaikan air laut, penurunan ketersediaan air, penurunan produksi padi, dan peningkatan aneka penyakit. Manfaat ekonomi hijau, ialah potensi pencapaian PDB rata-rata sebesar 6,1 % hingga 6,5 % per tahun hingga tahun 2050.

Dengan penurunan intensitas emisi karbon mencapai 68 % pada tahun 2045, target net zero emission optimistis bisa dicapai pada tahun 2060 atau lebih cepat. Sebanyak 1,8 juta pekerjaan pun akan terbuka pada tahun 2030 di sektor energi, kendaraan listrik, restorasi lahan, dan pengelolaan limbah. Tulang punggung ekonomi hijau ialah pembangunan yang menghasilkan rendah karbon, meliputi penanganan limbah dan ekonomi sirkular, pengembangan industri hijau, pembangunan energ berkelanjutan, blue carbon, dan pemulihan lahan berkelanjutan. Di sektor perbankan, dukungan pelaku bisnis terhadap ekonomi hijau berada dalam kerangka pengimplementasian keuangan berkelanjutan yang sudah diatur oleh pemerintah. Landasannya Peraturan OJK No 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelajutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Disebutkan bahwa lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik wajib menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usahanya dengan prinsip investasi bertanggung jawab, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, serta prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup. (Yoga)

Hingga hari keenam pascagempa, ada warga terdampak di Kabupa- ten Cianjur, Jawa Barat, yang mengungsi di tenda tak layak, bahkan di kandang kambing. Sebagian penyintas tak memiliki akses ke air bersih dan sanitasi memadai. Akibatnya, ribuan korban bencana kini tertular berbagai penyakit. Mimin (50), warga Kampung Sindangpalai RT 002 RW 002, Talaga, Cugenang, Cianjur, Sabtu (26/11) menceritakan, anaknya, Najla Jamila (11) gatal-gatal. Najla menunjukkan punggung tangan-nya yang terdapat titik-titik putih. Sesekali, anak perempuan itu juga batuk-batuk. Tim sukarelawan kesehatan sudah mengecek kondisi Najla di pengungsian. Petugas mengatakan, mereka belum memiliki obat untuk Najla dan akan dicarikan dulu. Sanitasi buruk di antaranya dihadapi Muhaimin (50), warga RT 003 RW 004, Gasol, Cugenang. Toilet sementara di dekat tendanya hanya untuk mandi. ”Kalau mau buang air besar di sawah,” ucapnya. Ivan Susanto (37) di Kampung Garogol, Cibulakan, Cugenang, kini  menggunakan air PAM yang bocor dan tergenang di lubang aspal jalan untuk mandi sehari-hari.

Di tanah lapang seluas 10 x 25 meter, tenda darurat warga RT 002 dan RT 004 RW 006, Desa Pakuon, Sukaresmi, Cianjur, didirikan. Sekitar 500 orang tersebar di tenda-tenda yang cukup berdekatan di tanah lapang itu. ”Kalau nyuci-nyuci atau mandi di sungai,” kata Imas Nurhasanah (38), salah satu warga terdampak, kemarin. Sungai kecil yang dimaksud berjarak 50 meter dari posko darurat warga. Arusnya yang tak cukup deras dimanfaatkan untuk mandi, cuci, ataupun buang hajat di antara sampah yang mengambang. Kondisi tak laik ditemukan pula di sejumlah posko mandiri milik warga di RT 003. Nur Nurijah (38) beserta 14 kerabat, misalnya, memanfaatkan kandang kambing untuk hunian sementara.  Untungnya majikan yang menawarkan (kandang kambing) ini,” kata Nur. ”Hingga saat ini, 1.576 warga di pengungsian mengidap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), 902 warga gastritis, dan 313 warga diare. Data ini dihimpun dari 12 kecamatan terdampak gempa Cianjur,” ujar Sekretaris Dinkes Kabupaten Cianjur Isman Faisal. Ia menyebutkan, penyakit-penyakit itu sering terjadi di pengungsian, utamanya pada kondisi lingkungan yang tidak bersih. Mayoritas juga terjadi pada anak-anak. (Yoga)

Kepala Desa Huanggualu Kecamatan Tianbao, Provinsi Yunnan, China Zhao Youong, Rabu (16/11) menceritakan pengalamannya mengolah kebun tomat seluas 4,5 hektar. Pendapatannya 150.000 RMB (Rp 328 juta) per tahun. Selain tomat, ia dan 30 kepala keluarga di desa itu juga menanam rempah-rempah langka cao guo atau amomum tsao-ko atau kapulaga hitam. Tanaman mirip jahe yang dipanen Agustus ini dimanfaatkan sebagai obat dan bumbu masak. Sekretaris Komite Partai Komunis China (PKC) Kecamatan Tianbao Zhang Jun menjelaskan, pendapatan warga meningkat pesat berkat penjualan tomat dan cao guo secara daring. Dulu hasil panen hanya dijual di pasar terdekat dengan dibawa sendiri oleh para petani. Namun, harganya kurang bagus. Setelah dijual secara daring, harga cao guo bisa lebih tinggi, 60-80 RMB (Rp 132.000-Rp 175.000) per kg dalam bentuk kering. Pendapatan warga dulu hanya 30.000-40.000 RMB per tahun, kini naik menjadi 120.000 RMB per tahun. ”Menjual secara daring tidak repot dan lebih cepat. Kurir layanan antar mengambil hasil panen dari petani dan langsung dikirim ke konsumen. Petani hanya perlu mempromosikan produknya,” kata Zhang. Hasil panen lebih mudah dibawa keluar desa karena akses jalan ke kota sudah dibuat sejak 2014. Terbukanya akses desa setelah dibuat jalan juga menjadi kunci keberhasilan 68 keluarga di Desa Jianglong, Kecamatan Xingjie, yang mayoritas menanam jeruk. Hasil panen pun dijual secara daring sehingga akses jalan menjadi penting bagi truk kurir e-dagang yang lalu lalang di desa saat panen.

Membuka jalan di Yunnan tidak mudah karena kawasan ini berupa gunung dan bukit karst. Hamparan karst menjadi pemandangan sepanjang perjalanan dari Kunming, ibu kota Yunnan, ke Wenshan selama 3,5 jam. Sepanjang jalan tol banyak terowongan menembus gunung dan bukit yang panjangnya 1-9 km. Jalan tol ini menjadi penghubung China dan Vietnam yang sangat dekat. Jarak Desa Huanggualu dengan Hanoi, ibu kota Vietnam, hanya 4 jam. Membuka akses jalan ke kampung juga bukan urusan gampang bagi Xie Chengfen (52), ibu dua anak dari Desa Haiziba di Kecamatan Xichou. Xie yang pernah menjadi kepala desa pada 1996-2016 itu dulu membangun jalan sepanjang 8 kilometer dari desanya yang terpencil menuju jalan utama bersama warga. Lahan yang berbatu dan berbukit sulit untuk ditanami dan dibangun jalan. Perekonomian kampung sulit berkembang. Sebelum membangun jalan, Xie belajar membudidayakan kenari, tanaman yang cocok untuk daerahnya, lalu mengajak warga menanam 8.300 pohon kenari.

”Saat panen, kenari susah sampai pasar karena jalanan jelek. Akhirnya kami bangun jalan pada 2008. Untuk mengatasi kekurangan dana, saya minta sumbangan warga dengan keliling ke setiap rumah,” kata Xie. Kini hasilnya bisa dinikmati. Dari hasil panen kenari, pendapatan naik menjadi 180.000 RMB per tahun. ”Dulu kami khawatir terus tidak bisa makan. Sekarang sudah tak perlu khawatir lagi karena punya uang,” ujarnya. Kehidupan masyarakat yang membaik membuat Tianbao terbebas dari kemiskinan pada 2020. Semua berkat infrastruktur, lapangan pekerjaan di pabrik, konstruksi, dan industri pertanian. Sejak 2012, 8,8 juta orang di 88 kabupaten miskin terbebas dari kemiskinan. Pemerintah Yunnan menghabiskan setengah anggaran pembangunan untuk daerah-daerah yang sangat miskin. Desa-desa di Yunnan kini memiliki akses jalan yang di perkeras, listrik, dan jaringan serat optik. Elemen terpenting dalam pengentasan kemiskinan China adalah pembangunan dan peningkatan jalan desa ke pasar. Akses yang lebih baik bagi masyarakat ke pasar untuk menjual produk pertanian dan memenuhi kebutuhan konsumsi menjadi kunci. ”Dulu tantangannya kondisi jalan dan akses ke kota yang sulit. Sekarang Covid-19. Agak susah, tetapi kami pasti bisa melewatinya karena kami punya impian masa depan untuk makmur bersama,” kata Xie. (Yoga)