Kebijakan tarif perdagangan resiprokal sebesar 32% yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 9 April 2025, telah menciptakan ketidakpastian ekonomi global dan meningkatkan risiko resesi di berbagai negara. Lembaga CEIC memperkirakan bahwa Indonesia memiliki risiko resesi sebesar 5%, namun tetap harus waspada karena dampak kebijakan ini cukup besar, terutama terhadap sektor pangan dan pertanian yang menyumbang devisa penting melalui ekspor ke AS.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai ekspor produk pangan-pertanian Indonesia ke AS cukup signifikan, mencakup komoditas seperti minyak sawit, karet, hasil laut, dan alas kaki. Penerapan tarif resiprokal dapat mengurangi daya saing ekspor Indonesia dan mengganggu industri serta lapangan kerja dalam negeri. Oleh karena itu, strategi manajemen krisis dan diplomasi perdagangan menjadi sangat penting.

Menurut artikel ini, pemerintah Indonesia bersama pelaku usaha dan akademisi harus aktif melakukan diplomasi dagang dengan Pemerintah AS, terutama melalui kerangka kerja sama ASEAN-US TIFA yang bisa dimanfaatkan sebagai platform negosiasi yang inklusif. Pembicaraan dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia sudah dilakukan untuk membentuk kesatuan posisi dalam menghadapi kebijakan Trump.

Diplomasi juga perlu diarahkan pada kebijakan non-tarif, misalnya terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), yang sebelumnya pernah menjadi sorotan perusahaan besar seperti Apple, General Electric, dan Microsoft.

Di tingkat domestik, pemerintah juga perlu membenahi regulasi impor pangan yang masih tumpang tindih, seperti perbedaan syarat antara Permentan No. 5/2022 dan Permendag No. 8/2024. Efektivitas kebijakan pembatasan impor, termasuk mekanisme Neraca Komoditas (NK), perlu diperkuat agar melindungi industri dalam negeri sambil tetap menjamin kelancaran rantai pasok industri pangan.

Di tengah pelemahan rupiah yang berdampak negatif pada pasar saham, instrumen obligasi, khususnya Surat Berharga Negara (SBN), masih menjadi pilihan relatif stabil, termasuk bagi investor asing. Namun, tekanan fiskal yang meningkat membuat risiko oversupply surat utang kian nyata, seiring dengan kebutuhan pembiayaan besar dari pemerintah dan swasta.

Chang-kun Shin, Presiden Direktur Kiwoom Sekuritas, mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah memunculkan kekhawatiran terhadap fundamental ekonomi Indonesia, termasuk risiko defisit fiskal yang melebar akibat beban program seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta kewajiban pembayaran surat utang jatuh tempo. Ia juga menyoroti bahwa Bank Indonesia tidak memiliki ruang cukup untuk menurunkan suku bunga demi menjaga daya tarik obligasi Indonesia.

Ramdhan Ario Maruto, Associate Director Fixed Income di Anugerah Sekuritas, menambahkan bahwa walaupun pasar obligasi ikut terdampak, efeknya tak sedalam saham karena obligasi bersifat investasi jangka panjang. Ia menekankan pentingnya kebijakan moneter dan fiskal yang adaptif, termasuk stimulus ekonomi dan dukungan likuiditas untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Sementara itu, Maximilianus Nico Demus dari Pilarmas Investindo Sekuritas menyoroti bahwa capital inflow tetap positif di SBN, dengan pembelian bersih mencapai Rp23,87 triliun. Ia memperkirakan imbal hasil SBN 10 tahun akan berada pada kisaran 6,75%–7,10% di 2025, dan menyarankan akumulasi bertahap karena pelemahan obligasi dinilai bersifat sementara.

Namun, tantangan besar tetap ada. Dengan utang pemerintah yang mencapai Rp800 triliun dan bunga sebesar Rp500 triliun, penerbitan obligasi baru tak terhindarkan untuk menutup defisit APBN. Jika permintaan rendah, suku bunga mungkin harus dinaikkan, yang bisa meningkatkan beban bunga negara di masa depan.

Kunjungan silaturahmi Presiden Prabowo Subianto ke kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4) malam menjadi momen penting dalam dinamika politik nasional pasca-Idulfitri 2025. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal, termasuk arah hubungan politik antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.

Dalam pertemuan empat mata itu, Megawati, selaku Ketua Umum PDIP, menegaskan sikap partainya untuk tetap berada di luar pemerintahan, namun membuka diri terhadap kerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal ini dibenarkan oleh Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, yang menyebut bahwa meskipun PDIP akan berperan sebagai oposisi, mereka tetap mendukung agar pemerintahan Prabowo berjalan efektif dan stabil.

Muzani juga menekankan bahwa PDIP bisa menjadi mitra strategis, meskipun tidak berada dalam koalisi resmi pemerintahan. Sikap ini mencerminkan model oposisi konstruktif yang tetap menjaga kepentingan nasional di atas kepentingan politik jangka pendek.

Sementara itu, Guntur Romli, politikus PDIP, menambahkan bahwa suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, diwarnai dengan pemberian parsel berisi sayur-mayur kesukaan Megawati, termasuk tomat berukuran besar. Bahkan, Megawati sempat meminta bibit tomat untuk ditanam sendiri, menandakan nuansa personal yang erat antara keduanya.

Meski pertemuan tersebut bersifat mendadak, Guntur menjelaskan bahwa rencana untuk bertemu sebenarnya sudah dirancang sejak lama, namun tertunda karena padatnya agenda masing-masing.

Pemerintah Indonesia akan menempuh negosiasi untuk menanggapi tarif impor resiprokal AS. Namun, konsesi yang ditawarkan berpotensi menurunkan posisi tawar RI di depan AS. Alih-alih berkompromi, pemerintah disarankan untuk fokus saja pada diversifikasi pasar ekspor di luar AS. Kebijakan tarif impor resiprokal AS akan mulai diterapkan secara efektif kepada sejumlah negara mitra dagang pada Rabu (9/4) waktu setempat. Indonesia dikenai tarif bea masuk sebesar 32 %, keenam tertinggi di kawasan ASEAN. Tekad pemerintah untuk menempuh langkah negosiasi demi menurunkan tarif telah bulat. Keseriusan pemerintah untuk bernegosiasi ditunjukkan dengan melayangkan surat kepada otoritas perdagangan AS.

Pemerintah menawarkan serangkaian kebijakan yang mengarah pada konsesi, mulai dari deregulasi aturan perpajakan dan pengurangan tarif bea masuk atas produk AS, pembukaan akses pasar yang lebih lebar bagi sejumlah produk AS, pelonggaran kuota impor, hingga relaksasi syarat tingkat komponen dalam negeri. Menurut Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, berbagai upaya itu diharapkan dapat menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dengan AS, yang saat ini mencatat surplus bagi Indonesia sebesar 16,8 miliar USD pada tahun 2024. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, beberapa komoditas yang akan ditambah impornya dari AS meliputi bahan baku liquefied petroleum gas (LPG/elpiji) dan minyak mentah.

Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mendorong pemerintah mempercepat perjanjian dagang dengan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika untuk diversifikasi ekspor. Jangka pendeknya, penting menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar. ”Beberapa caranya bisa dengan intervensi di pasar keuangan dan stimulus bagi dunia usaha terdampak,” ujar Anggawira. Perluasan sasaran dagang, juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP). RCEP adalah blok perdagangan di Asia Pasifik yang melibatkan 15 negara dengan porsi sepertiga dari total ekonomi global. (Yoga)

Tarif timbal balik yang dijatuhkan Presiden AS, Donald Trump terhadap sejumlah negara berlaku efektif pada Rabu (9/4). Negara-negara sasaran terus berupaya meredam dampak tarif tinggi tersebut pada perekonomian. Negara-negara Uni Eropa (UE) tengah mempersiapkan persetujuan untuk balasan pertama blok itu terhadap tariff Trump. UE menyusul langkah China dan Kanada yang menyatakan akan membalas tarif yang diberlakukan Trump. UE, yang adalah blok 27 negara, menghadapi tarif 25 % atas baja, aluminium, dan mobil. Selain itu, ada tarif 20 % untuk hampir semua barang impor dari UE. Pada Senin, Komisi Eropa mengusulkan tarif ekstra rata-rata 25 % atas barang yang diimpor dari AS.

Hal itu mencakup sepeda motor, ternak, buah, kayu, pakaian, dan benang gigi. Nilainya total 21 miliar euro tahun lalu. Rencananya, tarif balasan UE berlaku bertahap, mulai 15 April, dilanjutkan 16 Mei, hingga 1 Desember. Sementara, China berusaha membuat perekonomiannya ”anti tarif” dengan menggenjot konsumsi dan berinvestasi pada industri-industri kunci. China dikenai tarif AS dengan total 104 %. China menyatakan akan membalas sampai titik penghabisan. Sikap itu dibuktikan China pada Rabu petang. China kini menyerang balik AS dengan tarif baru sebesar 84 % naik dari selumnya, 34 persen. Menurut Kemenkeu China, tarif baru tersebut akan berlaku pada Kamis (10/4) pukul 12.01 waktu setempat.

”AS terus merusak dengan tarif untuk menekan China. China tegas menentang dan tak akan menerima bentuk perundungan apa pun,” kata jubir Kemenlu China dalam konferensi pers, Rabu. PM China Li Qiang mengatakan, para pejabat yakin dengan ketangguhan perekonomian China. Tajuk rencana People’s Daily yang berafiliasi dengan Partai Komunis China pada akhir pekan lalu menggambarkan tarif Trump sebagai ”kesempatan strategis” bagi China untuk memperkuat konsumsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. ”Kita harus mengubah tekanan menjadi motivasi,” demikian tajuk rencana itu. (Yoga)

Pemerintah berencana membuka impor komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak untuk siapa pun dan bahkan tanpa kuota impor. Jika benar-benar dilakukan, kebijakan itu bakal memicu banjir impor pangan, merugikan petani dan peternak, serta menghambat program swasembada pangan. Dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta pada 8 April 2025, Presiden Prabowo menginstruksikan kepada Mentan dan Mendag menghapus kuota impor komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Impor komoditas itu juga harus lebih terbuka untuk dilakukan siapa saja yang mampu mengimpornya.

”Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai, kok. Bikin kuota-kuota, habis itu hanya perusahaan-perusahaan itu saja yang ditunjuk boleh impor, enak saja,” katanya. Hal itu merupakan salah satu rencana kebijakan Pemerintah RI untuk merespons pengenaan tarif resiprokal AS sebesar 32 %. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa, Rabu (9/4) mengatakan, selama ini, Indonesia telah memberikan bea masuk impor yang cukup ringan untuk 12 komoditas pangan utama, yakni 0-10 % untuk beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih, kacang tanah, daging sapi, kentang, bawang bombay, dan susu.

Dengan tarif ringan tersebut, impor 12 komoditas pangan utama dalam 10 tahun terakhir sudah melonjak 11,79 juta ton. Volume impor ke-12 komoditas itu pada 2014 sebanyak 22,56 juta ton, kemudian pada 2024 sudah mencapai 34,35 juta ton. ”Jika impor dibebaskan untuk siapa pun dan kuota impor dihapus, banjir impor pangan akan semakin besar. Ujung-ujungnya, petanilah yang bakal dirugikan,” ujarnya. Jika pemerintah berupa pembukaan keran impor secara masif dan bahkan tanpa kuota, semangat petani meningkatkan produksi pasti semakin pudar sehingga program swasembada pangan bakal terhambat. (Yoga)