;

Dividen Jumbo Kekang Ekspansi BUMN

Yuniati Turjandini 21 Jul 2023 Investor Daily (H)

JAKARTA,ID-Peningkatan setoran dividen BUMN ke kas negara patut diapresiasi, karena turut berkontribusi menutup difisit  APBN. Di sisi lain, penetapan dividen payout ratio BUMN perlu mempertimbangkan kebutuhan ekspansi perusahaan, agar mampu meningkatkan profitabilitasnya di masa mendatang. Dahaga para pemburu dividen terpuaskan dengan dividen jumbo yang ditebar sejumlah perusahaan pelat merah dan afiliasi yang listing di pasar saham. Bukan kaleng-kaleng, dividen payout ratio PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bahkan mencapai 100%, seluruh laba bersih sebesar Rp12,6 triliun yang diperoleh perusahaan tahun buku 2022 dialokasikan untuk dividen. Pelaku pasar pemburu dividen biasanya aktif mengakumulasi saham emiten yang rutin  menebar dividen jumbo sebelum cum date dividen. Tak heran, sebelum cum date harga saham melesat, sebaliknya sejak ex date harga saham merosot. Saham PTBA bahkan sempat mengalami auto rejection bawah (ARB)  saat ex data dividen  dan hingga kini PTBA belum menunjukkan indikasi rebound. Begitu pula saham TLKM, tak bertenaga menggapai level psikologis Rp 4.000 setelah ex data. Umumnya saham dengan  dividen payout ratio tinggi akan terhempas setelah menebar dividen, setelah dahaga pemburu dividen  telah terpuaskan. (Yetede)

BHP Frekuensi Jadi Beban Bagi Industri, Tapi Berkah Buat Negara

Yuniati Turjandini 21 Jul 2023 Investor Daily

JAKARTA,ID-Operator telekomunikasi harus memikul kewajiban  untuk membayar biaya hak penggunaan (BPH) frekuensi radio setiap tahun, yang menjadi pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Padahal, pada saat bersamaan persaingan bisnis antaroperator telekomunikasi di Indonesia makin ketat. Nilainya diperkirakan belasan persen  dari total pendapatan operator. Kondisi ini membuat operator harus mengetatkan ikat pinggang (efisiensi) biaya investasi, maupun biaya operasi dalam membangun jaringan telekomunikasi di Tanah Air. Pengamat telekomunikasi, sekaligus Dosen Institute Teknologi Bandung (ITB) Ridwan Effendi mengatakan, saat ini, PNBP sektor telekomunikasi sudah sangat besar dan makin banyak. Biaya ini, bahkan telah menjadi beban bagi operator telekomunikasi. "Memang PNBP sektor komunikasi sudah sangat besar dan makin banyak,  bukan hanya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), tapi juga berasal dari Direktorat Jenderal  Penduduk dan Catatan  Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga saat ini sudah menjadi beban operator," kata Ridwan kepada Investor Daily, Kamis (20/7/2023). (Yetede)

Pasar Biji-Bijian Dunia Terancam

Yuniati Turjandini 21 Jul 2023 Investor Daily

MYKOLAIV-ID-Serangan Rusia pada Kamis (20/07/2023)  dilaporkan menghantam bangunan-bangunan tempat tinggal di kota-kota pelabuhan Ukraina. Pengeboman selama tiga malam berturut-turut itu disertai ancaman terhadap kapal-kapal yang menuju Ukraina. Rusia menyatakan, setiap kapal yang menuju Ukraina sekarang dianggap membawa kargo militer. Amerika Serikat (AS) berpendapat, hal itu menandakan kemungkinan Rusia bakal menyerang kapal-kalap di laut lepas. Sementara itu, ada sinyal-sinyal baru bahwa Rusia menggunakan kekuatan untuk menerapkan kembali blokade terhadap salah satu eksportir makanan terbesar di dunia telah membuat harganya  menlonjak. Hal ini terjadi beberapa hari setelah  Negeri Beruang Merah itu menarik kesepakatan yang ditengahi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengizinkan Ukraina mengekspor biji-bijian. Pihak berwenang Rusia mengatakan tidak akan berpartisipasi dalam kesepakatan biji-bijian yang telah berlangsung selama setahun terakhir, tanpa persyaratan lebih baik untuk penjualan makanan dan pupuknya sendiri. (Yetede)

Jadi Negara Maju, Ekonomi RI Harus Tumbuh 7%

Yuniati Turjandini 21 Jul 2023 Investor Daily

JAKARTA,ID-Untuk menjadi negara maju pada 2045, ekonomi Indonesia harus tumbuh sebesar 7% per tahun dengan mengubah pendekatan membangun ekonomi dari reformatif menjadi transformatif. Di sisi lain, untuk mencapai high income country, Indonesia sedang bersiap menjadi anggota dari Organisation fot Economic Co-operation and Development (OECD). Pemerintah meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dalam visi tersebut, pemerintah menargetkan agar saat ulang tahun Indonesia bisa keluar dari jebakan perangkap kelas menengah (middle income trap) dan menjadi negara maju. Adapun beberapa target dalam RPJPN 2025-2045 adalah pendapatan per kapita Indonesia dapat mencapai US$ 30.300, kontribusi sektor maritim terhadap produk domestik bruto (PDB) 17,5%, kontribusi industri pengolahan/manufaktur 28% terhadap PDB. Sedangkan tingkat kemiskinan di kisaran 0,5-0,8%, rasio gini dikisaran 0,290-0,320, serta daya saing sumber daya manusia (SDM) meningkat dengan skor Human Capital Index 0,73. (Yetede)

BUMN Karya Raih Kontrak Baru Rp 43 Triliun, Adhi Memimpin

Yuniati Turjandini 21 Jul 2023 Investor Daily

JAKARTA,ID-Empat BUMN Karya membukukan kontrak baru senilai total Rp43,9 triliun sampai paruh pertama 2023. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) memimpin dengan raihan nilai kontrak tertinggi. Sampai Juni 2023, Adhi membutuhkan kontrak baru sejumlah Rp14 triliun dari target kontrak tahun ini sebesar Rp27 triliun. Mayoritas kontrak yang diperoleh Adhi berasal dari lini  engineering & construction sebesar 92%, properti 3%, sisanya disumbang lini bisnis lain. Sekretari Perusahaan  Adhi Karya, farid Budianto mengungkapkan, realisasi kontrak hingga  Juni 2023 tumbuh 10-15% dibandingkan tahun lalu yang mencapai  Rp11,7 triliun. "Kami masih optimistis target kontrak baru tahun ini tercapai. Beberapa potensi kontrak baru selain proyek infrastruktur pemerintah, adalah proyek jalan tol dan gedung yang sedang kami sasar," ucap Farid kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (19/7/2023). Belum lagi, menurut farid, kontrak infrastruktur kereta di Filipina CP S-03C yang baru saja ditandatangani. Kontrak tersebut akan berkontribusi  menambah raihan kontrak perseroan pada semester II-2023. (Yetede)

7 Dampak El Nino di Bidang Pertanian yang Perlu Diwaspadai

Yuniati Turjandini 21 Jul 2023 Tempo

ANOMALI cuaca yang disebabkan El Nino diperkirakan masih berlangsung di Indonesia. Ancaman El Nino diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2023. El Nino sendiri memiliki dampak yang beragam di tingkat global. Pertanian merupakan salah satu sektor utama ekonomi yang dapat terkena dampak parah dari fenomena El Nino. Kekeringan yang disebabkan El Nino menjadi ancaman utama terhadap produksi pangan. Lalu, apa yang dimaksud dengan El Nino? Apa saja dampaknya di bidang pertanian yang perlu diwaspadai? Lebih jelasnya simak infomasi berikut ini. El Nino adalah fenomena alam berupa pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan ini dapat meningkatkan pertumbuhan awan di wilayah tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia.El Nino menimbulkan dampak beragam di seluruh belahan dunia. Saat terjadi El Nino, beberapa negara di kawasan Amerika Latin, seperti Peru, akan mengalami peningkatan curah hujan. Sedangkan dampak El Nino di Indonesia secara umum adalah berkurangnya curah hujan. Dengan kata lain, El Nino menyebabkan kekeringan di wilayah Indonesia secara umum. (Yetede)

Hitung Ulang Proyek Jalan Tol Bocimi

Yuniati Turjandini 21 Jul 2023 Tempo

JAKARTA – Pengalihan proyek seksi III jalan tol Bocimi atau Bogor-Ciawi-Sukabumi milik PT Waskita Karya (Persero) Tbk kepada PT Hutama Karya (Persero) hanya tinggal menunggu penyusunan ulang perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT). Juru bicara sekaligus Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra Saleh Atmawidjaja, memastikan ruas tersebut masih masuk daftar proyek strategis nasional (PSN) yang diprioritaskan pemerintah.

Meski begitu, tenggat penyelesaian proyek harus dikaji ulang oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). “Masih ada review sebelum PPJT Waskita di proyek itu ditutup dan diganti ke Hutama,” tutur Endra kepada Tempo, kemarin. Menurut dia, pengkajian itu bisa berisi pembaruan beberapa aspek krusial, seperti desain, target penyelesaian, dan perkiraan tarif saat beroperasi. Endra tak menutup kemungkinan adanya evaluasi ihwal nilai investasi proyek.

Proyek jalan tol Bocimi kini masih dikelola oleh Grup Waskita melalui anak usahanya, PT Trans Jabar Tol. Rancangan jalur bebas hambatan sepanjang total 54 kilometer itu sempat diperkirakan menelan biaya Rp 7,7 triliun. Bagian pertama proyek tersebut, yaitu seksi I Ciawi-Cigombong sepanjang 15,3 kilometer, sudah rampung dan beroperasi sejak Desember 2018. (Yetede)

Tergusur Proyek Kampus Internasional

Yuniati Turjandini 21 Jul 2023 Tempo

ROMALDUS TIRO, 66 tahun, mulai waswas setelah mendapat surat peringatan ketiga dari pihak Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Surat itu berisi perintah pengosongan lahan kepada warga yang menggarap ataupun tinggal di area kampus UIII di Kelurahan Cisalak, Depok, Jawa Barat. “Kami terima surat pada 18 Juli. Surat itu dititipkan kepada warga yang bukan penggarap,” kata Romaldus, Kamis, 20 Juli 2023.

Surat tertanggal 17 Juli itu ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendayagunaan Aset UIII, Syafrizal. Dalam surat itu disebutkan bahwa warga harus mengosongkan lahan paling lama dua hari kerja sejak menerima surat tersebut. Alasannya, pihak UIII akan segera membangun gedung kampus di atas lahan tersebut.“Apabila dalam waktu tersebut tidak dikosongkan, kami akan melakukan pengosongan lahan yang akan dibantu oleh tim keamanan,” kata Syafrizal dalam surat tersebut.

Namun, kata dia, penggarap belum mendapat uang kerahiman hingga kini. Penggarap juga akhirnya memilih menentang pengosongan lahan tersebut dengan meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Romaldus mengatakan, sebelum menerima surat peringatan itu, perwakilan penggarap, pihak UIII, dan kepolisian mengadakan pertemuan pada 13 Juli lalu. Dalam pertemuan itu, pihak kampus berjanji akan memberikan uang kerahiman sebesar Rp 2,5 juta untuk setiap bidang tanah. Sebanyak 31 petani terdata berada dalam area itu dan akan mendapat uang kerahiman. (Yetede)

Pemerintah Beri Santunan, Proses Hukum Berlanjut

Yoga 20 Jul 2023 Kompas (H)

Pemerintah segera menyalurkan santunan bagi keluarga anak-anak korban gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA. Di sisi lain, proses hukum yang ditempuh keluarga korban terus berlanjut demi mengungkap akar masalah dari cemaran senyawa etilen glikol dan dietilen glikol dalam obat sirop pada 2022. Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Nia Reviani menyatakan, santunan akan diberikan kepada 326 korban di 27 provinsi yang tercatat di Kemenkes. Sebanyak 204 korban meninggal akan mendapatkan santunan kematian, sementara 122 korban yang selamat mendapatkan santunan perawatan lanjutan dan biaya hidup.

Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi yang dipimpin Kemenko PMK bersama Kemenkes serta lembaga terkait, Selasa (18/7) pagi. Namun, Nia belum bisa memastikan waktu dan besaran nilai santunan yang diberikan. ”Kami sedang merumuskan besaran santunannya, tetapi kami berkomitmen akan memberikan santunan, baik yang meninggal maupun yang hidup dengan cacat menetap sesuai aturan yang berlaku,” katanya, dihubungi Selasa. Kuasa hukum yang mewakili 41 korban GGAPA, Siti Habiba, mengatakan, keluarga korban meninggal menuntut kompensasi Rp 3 miliar per orang dan Rp 2 miliar per orang bagi keluarga korban selamat. Hal ini diperjuangkan mereka dalam sidang gugatan kelompok (class action) yang masih terus berlanjut di PN Jakpus, Selasa (18/7). Para korban, menurut Habiba, tidak sekadar menuntut uang santunan. Gugatan tetap diperlukan untuk perbaikan sistem kesehatan demi mencegah tragedi keracunan obat terulang di masa depan. (Yoga)


Ironi Ketimpangan Ekonomi

Yoga 20 Jul 2023 Kompas

Peningkatan tajam angka ketimpangan ekonomi menjadi sebuah ironi di tengah kinerja impresif pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka kemiskinan nasional. Ketimpangan, juga pengangguran dan kemiskinan, sudah lama menjadi momok dalam pembangunan ekonomi kita. Periode pertumbuhan ekonomi yang relative tinggi selama beberapa dekade ternyata belum mampu mengatasi problem utama pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ini. Bahkan, pemulihan pertumbuhan dan angka kemiskinan ke level sebelum pandemi atau mendekati level sebelum pandemi, seperti dilaporkan BPS, tak serta-merta menurunkan angka ketimpangan. Yang terjadi justru sebaliknya: kian melebarnya jurang kaya dan miskin sebagaimana tecermin dari rasio gini. Ketimpangan ekonomi dari sisi pengeluaran per Maret 2023 disebut yang terburuk dalam lima tahun terakhir. Hal ini membuktikan pemulihan ekonomi belum dirasakan secara merata sampai lapisan terbawah masyarakat.

Tren lonjakan kemiskinan dan memburuknya ketimpangan menjadi fenomena global pasca-pandemi Covid-19. Kelompok miskin dan rentan, terutama di perkotaan, paling terpukul oleh dampak pandemi dan paling sulit bangkit lebih cepat pasca-pandemi. Pendapatan mereka turun seiring gelombang PHK sektor padat karya, dan hal ini menekan tingkat konsumsi mereka. Sebaliknya, kelompok kaya, karena penguasaan akses, justru banyak diuntungkan dan semakin kaya karena pandemi. Pukulan yang dirasakan kelompok miskin dan rentan kian berat dengan perlambatan ekonomi nasional di tengah ancaman resesi ekonomi global dan dampak perang Rusia-Ukraina. Kondisi ini  memunculkan desakan kepada pemerintah negara-negara agar mengambil pendekatan yang ekstrem dalam mengatasi kemiskinan ekstrem dan kesenjangan kaya-miskin global. Pertumbuhan ekonomi tak cukup hanya tinggi, stabil, dan berkelanjutan, tetapi juga harus berkeadilan. (Yoga)


Pilihan Editor