Penanganan masalah kesejahteraan dan perlindungan dokter muda (di bawah 40 tahun) di Indonesia perlu segera dituntaskan. Ketua Junior Doctors Network (JDN) Indonesia Tommy Dharmawan mengatakan, beberapa masalah kesejahteraan tersebut, antara lain, honor di bawah upah minimum regional (UMR) dan ketimpangan tunjangan dan gaji di daerah terpencil. ”Para dokter muda perlu bersuara  agar haknya terpenuhi,” kata Tommy seusai pelantikan pengurus baru JDN Indonesia di Jakarta, Minggu (30/7/2023). (Yoga)

Buruh kebun sawit kerap menjadi sasaran politisi untuk meraup suara, baik untuk politik lokal maupun nasional. Kondisi perkebunan yang tertutup membuat buruh sulit mengeksplorasi pilihan politik mereka. Ironisnya nasib mereka kerap diabaikan, tapi suara mereka dalam kontestasi politik diperebutkan. Pengalaman HRM (50), buruh sawit asal NTT di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, yang sudah 20 tahun bekerja di perkebunan sawit. Ia sudah empat kali mengikuti pemilu, dari pemilihan presiden hingga anggota legislatif. Sudah begitu banyak politisi ataupun tim sukses yang datang ke mes karyawan untuk ”membeli” suara mereka dalam pemilu. Saat Pemilihan Anggota Legislatif 2019 ada seorang caleg yang datang tanpa sosialisasi dan hanya membagikan uang dan stiker lalu pergi dari kebunnya.

Belum sampai seminggu, caleg lainnya datang tanpa memaparkan gagasan, apalagi sosialisasi pemilihan, sang caleg hanya mengungkapkan strategi memilih dirinya dan membagikan uang. ”Mereka hanya datang dan bilang nanti ada bus yang jemput kami di mes untuk bawa ke tempat pemilihan,” kata HRM saat ditemui di mesnya, Senin (24/7). Dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, banyak tim sukses dating, semua memberikan uang, dari Rp 100.000 sampai Rp 150.000. Beberapa juga memberi satu plastik berisi beras, mi instan, dan ikan kaleng. ”Kami datang ke TPS , tapi ya kami pilih sesuka kami. Mereka gak tahu, kami juga gak kenal dengan para calon ini,” ungkap HRM.

Sekretaris Serikat Pekerja Kelapa Sawit Indonesia (Sepasi) Kalteng Dianto Arifin mengatakan, mobilisasi buruh kebun kelapa sawit di Kalteng untuk pemilu sudah lama dilakukan, bahkan oleh oknum-oknum perusahaan yang bekerja sama dengan partai politik. Mereka tidak punya banyak pilihan karena sebagian besar bukan berasal dari tempat wilayah bekerja. ”Terkadang TPS-nya ada di dalam kebun  sawit, kadang buruhnya yang dibawa keluar,” ujar Dianto. Dianto menambahkan, para politisi selalu memanfaatkan banyaknya pekerja untuk meraup suara. Sayangnya, nasib buruh jarang diperjuangkan saat mereka sudah terpilih. ”Justru undang-undang yang ada saat ini tidak berpihak kepada buruh kebun seperti kami,” ungkapnya. Komnas HAM merekomendasikan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu agar melindungi hak pilih para buruh sawit. Mereka juga memantau di kantong-kantong buruh perkebunan sawit untuk mengetahui permasalahan riil di lokasi tersebut. (Yoga)

Implementasi program Jaminan Hari Tua atau JHT nantinya akan terdiri dari dua akun untuk menampung dana iuran. Kendati demikian, pekerja hanya boleh mencairkan dana dari akun kedua/tambahan. ”Porsi dana yang akan ditempatkan di akun utama dipastikan lebih besar daripada  akun kedua (akun tambahan). Namun, hanya dana iuran JHT yang ditempatkan di akun tambahan yang boleh dicairkan apabila pekerja mengalami kondisi mendesak,” tutur Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri, dalam siaran pers, Minggu (30/7) di Jakarta. Indah menjelaskan, dua akun untuk menampung dana iuran JHT merupakan amanat UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Saat ini, pemerintah sedang meminta masukan publik dalam penyusunan peraturan turunan dari UU itu, termasuk dari serikat pekerja dan pengusaha. Indah menilai, inisiatif untuk mengharmonisasikan program JHT itu bertujuan meningkatkan perlindungan, layanan, dan manfaat program bagi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain JHT, mekanisme program Jaminan Pensiun juga akan diharmonisasikan. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal saat dihubungi berpendapat, JHT bertujuan untuk melindungi pekerja ketika telah memasuki usia tua. Jadi, idealnya, pencairan JHT dilakukan saat pekerja memasuki usia senior. (Yoga)

Pemerintah secara bertahap telah menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera. Pembangunan proyek tol penghubung kota-kota di Sumatera itu dinilai perlu dibarengi dengan peningkatan daya tarik untuk angkutan logistik. Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol berupaya menyelesaikan proyek Tol Trans-Sumatera guna memangkas biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk Indonesia. Hingga Juli 2023, tercatat enam ruas Tol Trans-Sumatera sepanjang 596 kilometer (km) telah beroperasi penuh, sedangkan tujuh ruas sepanjang 361 km kini masih dalam tahap konstruksi. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengemukakan, pembangunan Tol Trans Sumatera perlu diimbangi dengan peningkatan daya tarik bagi angkutan barang atau logistik. Dengan demikian, keberadaan tol di Sumatera bisa efektif untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.

Hingga saat ini, truk logistik yang mengakses Tol Trans-Sumatera hanya 8 % dari total kendaraan pengguna tol. Minimnya angkutan barang yang mengakses tol disebabkan tarif tol yang cenderung mahal. Selama tarif angkutan barang mahal, optimalisasi jalur logistik sulit diterapkan. Djoko mengusulkan tarif tol bagi angkutan logistik harus lebih murah dibandingkan kendaraan pribadi. Kompensasinya, tarif tol bagi kendaraan pribadi dinaikkan untuk mengimbangi tarif logistik, atau konsesi pengoperasian jalan tol diperpanjang. ”Tarif tol untuk angkutan logistik perlu diturunkan atau lebih rendah dari tarif kendaraan pribadi sehingga mendorong masuknya truk-truk lewat tol. Tentu, pengawasan perlu diperketat agar truk kelebihan dimensi dan muatan tidak boleh masuk,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (30/7). Ia menambahkan, keberadaan tol harus menjadi urat nadi baru bagi jalur logistik Pulau Sumatera. Berbeda dengan Pulau Jawa, wilayah Sumatera tidak memiliki jalur alternatif logistik, seperti rel kereta. Karena itu, dukungan pemerintah diperlukan untuk mengoptimalkan tol bagi jalur logistik. (Yoga)

PT Federal International Finance (FIF), anak usaha PT Astra International Tbk, mencatat laba bersih semester I-2023 sebesar Rp 1,96 triliun, tumbuh 30,2 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang senilai Rp 1,5 triliun. Presiden Direktur FIF Margono Tanuwijaya dalam keterangan resmi, Minggu (30/7/2023), mengatakan, ekonomi Indonesia yang bertumbuh memberikan peluang bagi seluruh sektor industri, khususnya di industri pembiayaan. (Yoga)

Sepanjang semester I-2023, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp 73,5 triliun atau naik 2,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Direktur Utama PT Telkom Indonesia Ririek Adriansyah dalam siaran pers akhir pekan lalu mengatakan, kinerja semester I-2023 tidak bisa dilepaskan dari fokus perusahaan yang ingin mempercepat transformasi dan mengembangkan infrastruktur telekomunikasi. (Yoga)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mempersiapkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bertransformasi menuju UMKM hijau untuk mendukung ekonomi berkelanjutan. Hal ini tidak terlepas dari semakin tingginya kesadaran akan isu kegiatan ekonomi yang berkelanjutan pada sektor riil. "Upaya tersebut juga penting untuk menjawab peluang usaha bagi pengembang produk hijau, tantangan perubahan iklim kedepan, tuntutan internasional, arah sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan serta menjawab fenomena eco wakening," ucap Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam acara Karya Kreatif Indonesia di Jakarta, akhir pekan lalu.  Pengembangan UMKM hijau merupakan salah satu inisitif dalam framework kebijakan ekonomi keuangan hijau oleh BI. Bila dirinci, pengembangan UMKM hijau dilakukan berdasarkan tiga pilar utama yaitu meningkatkan penerapan praktik ramah lingkungan dan zero waste, meningkatkan penerapan ekonomi sirkular, meningkatkan akses pembiayaan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Indeks harga saham gabungan (IHSG) diproyeksikan melanjutkan  reli pekan ini kisaran 6.836-6.930, ditopang sejumlah sentimen positif, seperti rilis laporan keuangan emiten semester I tahun dan  penetapan suku bunga acuan  di domestik dan diluar negeri yang sesuai ekspektasi, Namun, investor diminta mewaspadai aksi profit taking, mengingat indeks telah menguat dalam dua pekan terakhir. Pekan lalu, indeks naik 0,28% menembus level 6.900. Sepanjang 2023, indeks tumbuh 0,7%, setelah sebelumnya sempat turun 4%.  CEO Edvisor.id Paska Putrantyo memprediksi indeks melanjutkan penguatan pekan ini dikisaran 6.836-6.968. Pergerakan indeks akan dibayangi  oleh berbagai sentimen global, diantaranya penetapan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS), Federal Funds Rate (FFR), dan BI-7 Day Reserve Repo Rate (BI7DDR) pada pekan lalu yang sesuai ekspektasi. Selain itu, kinerja emiten kuartal II-2023 cukup solid dan direspons positif oleh pelaku pasar dalan dua pekan terakhir. "Ke depan, indeks manufaktur dan jasa serta data tenaga kerja AS akan menjadi sorotan public. Lantaran menjadi penentu The Fed dalam menaikkan suku bunga terakhir tahun ini. Terakhir, The Fed menaikkan FFR 25 bps menjadi berkisar 5,25-5,5% untuk meredam inflasi," ujar dia kepada Investaro Daily, akhir pekan lalu. (Yetede)

TRANSAKSI jual-beli online melalui platform e-commerce atau toko online semakin berkembang pesat di Indonesia. Kehadiran platform, seperti TikTok Shop dan Shopee, memungkinkan adanya barang impor cross border yang dikirim langsung dari luar negeri dengan harga lebih murah. Di sisi lain, praktik perdagangan cross border justru meresahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) domestik. Lantas, apa yang dimaksud dengan barang impor cross border? Apa saja dampaknya bagi pelaku UMKM di Indonesia?Pengertian Cross Border: Praktik perdagangan lintas batas atau cross border trading adalah masuknya barang impor ke dalam wilayah suatu negara tanpa  perlu proses pemeriksaan pabean. Barang impor cross border umumnya dipesan melalui platform e-commerce, lalu dikirimkan secara langsung ke konsumen oleh penjual dari luar negeri. Penjualan barang secara cross border mengemuka sejak masa pandemi Covid-19. Kala itu, barang impor yang dipasarkan di e-commerce masuk deras ke dalam negeri tanpa adanya kontribusi terhadap penerimaan negara. Pada waktu itu, sejumlah platform e-commerce menyediakan layanan perdagangan lintas batas langsung dengan harga yang lebih murah dari penjual asal Cina kepada konsumen di dalam negeri. (Yetede)

JAKARTA — Pemerintah segera menetapkan pembatasan harga minimum atau nominal barang impor cross border pada platform e-commerce, marketplace, dan social commerce. Pembatasan produk impor lintas batas di pasar daring dijalankan dengan menerapkan batas minimum harga untuk produk impor yang diperdagangkan yaitu US$ 100 atau sekitar Rp 1,5 juta. Kebijakan ini akan membuat harga produk impor yang masuk ke pasar daring tak akan memukul harga produk pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), sehingga menghindari praktik predatory pricing yang dapat merugikan pelaku usaha lokal. “Nilai itu ditetapkan berdasarkan historis data produk impor yang dibeli masyarakat di platform e-commerce. Kami yakin produk dengan harga jual di bawah US$ 100 sudah banyak juga diproduksi oleh UMKM lokal dan kualitasnya juga tidak kalah mumpuni,” ujar Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Fiki Satari, kepada Tempo, kemarin. Dengan demikian, penjual asing tidak bisa lagi langsung menjual barangnya ke konsumen dalam negeri. Mereka memiliki opsi untuk memasukkan barang melalui mekanisme impor reguler bekerja sama dengan mitra pedagang di Indonesia, dan lebih dulu memenuhi perizinan berusaha hingga standardisasi produk. “Di antaranya mengurus izin usaha atau nomor induk berusaha (NIB), kemudian untuk produk tertentu ada SNI, sertifikasi halal, BPOM, juga penting untuk mencantumkan dari mana asal barang ini secara transparan," ucapnya. (Yetede)