Kementan melibatkan Kalsel untuk menjadi salah satu daerah penopang pangan nasional dalam rangka mengantisipasi dampak El Nino tahun ini. Dengan potensi lahan rawa yang luas, Kalsel yang selama ini sudah surplus beras diyakini tetap mampu memproduksi padi di musim kemarau. BPS Provinsi Kalsel mencatat, luas panen padi di Kalsel pada 2022 mencapai 214.910 hektar (ha) dengan produksi padi 819.420 ton gabah kering giling (GKG). Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksinya setara 484.830 ton beras. Produksi beras tertinggi pada 2022 justru terjadi saat kemarau, yaitu pada September dengan produksi 81.750 ton.

Mentan Syahrul Yasin Limpo saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Antisipasi Dampak Iklim El Nino Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Jumat (11/8) mengatakan, pemerintah telah menyiapkan enam provinsi sebagai penopang pangan nasional untuk mengantisipasi ancaman kekeringan atau El Nino. ”Bapak Presiden memerintahkan saya untuk mencari provinsi-provinsi andalan. Maka, kami juga menambahkan 100.000 ha di Kalsel. Di sini, terdapat lahan rawa yang luas. Saat kemarau, Kalsel justru memperlihatkan produksi (padi) yang tinggi,” katanya. ”Kalsel adalah salah satu lumbung pangan nasional yang mendapat perhatian serius dari Kementan. Maka, perlu dilakukan pengawalan dan didorong untuk menerapkan berbagai program terobosan yang operasional,” katanya. (Yoga)

Perusahaan teknologi global sudah kembali naik daun berkat perkembangan teknologi. Katalisnya, mereka menggarap berbagai bisnis baru. Walhasil, saham-saham perusahaan teknologi global pun mencuat sepanjang tahun ini. Kinerja saham Apple Inc (AAPL) di bursa Nasdaq sepanjang tahun ini naik 15,56%. Begitu juga saham Microsoft Corp (MSFT) yang juga menandak 18,31% selama enam bulan terakhir. Sayang, kinerja baik korporasi global itu belum bisa menular ke saham-saham teknologi domestik. Saham-saham teknologi masih redup. Dikutip dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (13/8), IDX Sector Technology malah turun 13,84% secara year to date atau sejak awal tahun. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy menjelaskan, bisnis teknologi di Indonesia masih belum sepenuhnya sebagai perusahaan di bidang teknologi. Sebagian besar perusahaan teknologi yang melantai di bursa masih berbentuk perusahaan e-commerce. Supaya kinerja saham-saham teknologi di Tanah Air moncer, ia menyarankan emiten teknologi bisa mengurangi biaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Di sisi lain, perusahaan delivery express juga mengalami persaingan harga. Sementara, untuk ojek online, harga saat ini sudah relatif mahal. Perusahaan ojek online enggan bakar duit, maka sudah tidak ada lagi subsidi. Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilian Nico Demus menyarankan ke perusahaan teknologi agar melakukan dua perubahan. Meski ia nilai kinerja IDX Sector Technology saat ini lebih baik dibandingkan dengan kinerja sektor serupa dalam dua tahun terakhir. Pertama, emiten teknologi harus mendorong adanya inovasi untuk mengembangkan ekosistem dan bisnis yang dimiliki saat ini. Kedua, menciptakan nilai tambah ke para pengguna. Tujuannya untuk bisa meningkatkan user engagement di aplikasi perusahaan teknologi yang bersangkutan.

Kebijakan hilirisasi mineral masih memantik pro dan kontra. Pemerintah mengklaim, kebijakan ini memberikan dampak positif bagi penerimaan negara. Namun tak sedikit yang mengkritik kebijakan itu justru hanya menguntungkan pemodal asing. Ekonom senior Faisal Basri menilai kebijakan hilirisasi nikel justru hanya menguntungkan investor China. Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil hilirisasi hanya US$ 27,8 miliar, atau Rp 413,9 triliun (asumsi kurs Rp 14.876 per dolar AS pada 2022). Faisal mengakui ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali lipat. Kendati begitu, dia meyakini mayoritas uang hasil ekspor tadi tidak mengalir ke Indonesia, melainkan hampir 90% ke China. Hal ini mengingat hampir semua perusahaan smelter pengolah bijih nikel di Indonesia 100% dimiliki China. "Berbeda dengan ekspor sawit dan turunannya yang dikenakan pajak ekspor plus pungutan berupa bea sawit, untuk ekspor olahan bijih nikel sama sekali tak dikenakan pajak dan pungutan lainnya. Jadi penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," ujar Faisal dalam di blog pribadinya, dikutip kemarin. Pemerintah membantah kritik Faisal Basri. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, saat pemerintah memulai program hilirisasi nikel, termasuk melarang ekspor nikel pada 2020, pendapatan negara naik 11 kali lipat dari 2016 hingga 2022. Pendapatan negara dari pajak perusahaan smelter semula hanya Rp 1,65 triliun pada 2016. Di 2022, ada peningkatan jadi Rp 17,96 triliun. Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan penerimaan pajak dari hilirisasi meningkat signifikan. Apalagi untuk smelter yang dibangun pada periode 2014-2016 dan memperoleh tax holiday selama tujuh tahun, saat ini sudah mulai membayar PPh Badan.

Kinerja emiten jalan tol diprediksi bisa lebih baik tahun ini ketimbang tahun sebelumnya. Aktivitas ekonomi yang mulai pulih menjadi salah satu faktor pendorong kinerja emiten ini. Hal ini tergambar dari kinerja salah satu emiten jalan tol yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. Perusahaan dengan kode saham CMNP ini menjadi emiten satu-satunya yang merilis kinerja semester I-2023. Hasilnya terbilang positif. Di periode tersebut, CMNP mencatatkan pendapatan Rp 3,15 triliun di semester I 2023. Hasil tersebut melonjak 82,14% ketimbang pendapatan di periode serupa tahun lalu yang hanya Rp 1,73 triliun. Imbasnya, laba yang jadi jatah ke pemilik CMNP menanjak 5,95% menjadi Rp 546,2 miliar. Melihat hasil tersebut, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Muhammad Nafan Aji Gusta meramal kinerja emiten jalan tol di semester I bisa positif. Faktor lain yang tidak kalah penting, menurut Analis Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei adalah beberapa ruas jalan tol tarifnya naik pada tahun ini. Maka proyeksinya, di separuh kedua tahun ini, volume kendaraan yang melewati jalan tol justru bisa semakin melonjak. Selain faktor ekonomi, ada sentimen lain yang krusial. Technical Analyst Kanaka Hita Solvera, Andhika Cipta Labora sependapat. Apalagi inflasi domestik mulai turun. Ini bisa membuat Bank Indonesia (BI) berpeluang menurunkan suku bunga.

Indeks saham berkategori syariah masih belum merekah sepanjang tahun berjalan ini. Tampak dari lima indeks saham syariah yang kompak parkir di zona merah hingga perdagangan akhir pekan lalu. Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) secara year to date (ytd) melemah 4,34%. IDX Sharia Growth ambles lebih dalam dengan minus 7,19%, IDX-MES BUMN 17 terjun 6,30%, Jakarta Islamic Index (JII) merosot 5,90%, dan JII70 turun 3,97%. Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih menyoroti pelemahan indeks syariah terseret oleh rotasi sektor, penurunan saham berbobot jumbo, serta merosotnya kinerja sejumlah emiten. Chartered Financial Analyst Head of Research & Fund Manager Syailendra Capital, Rizki Jauhari mengamini saham-saham dari sektor energi dan barang baku menjadi pemberat indeks syariah. Hal ini menjadi katalis signifikan yang menahan laju performa indeks saham syariah di tahun 2023. Rizki mengamati, saat ini jumlah emiten berkategori syariah yang punya kapitalisasi pasar jumbo dan likuiditas tinggi masih relatif minim. Adapun, jumlah emiten yang sesuai dengan prinsip syariah akan tumbuh selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin maraknya saham-saham baru hasil Initial Public Offering (IPO) juga menjadi katalis penting pendongkrak pasar saham syariah. Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik optimistis, pasar saham syariah akan terus tumbuh. Adapun, OJK menargetkan tambahan 10.000 investor syariah baru sepanjang 2023. Artinya, dalam setengah tahun sudah terpenuhi 76,9% dari target. "Prospeknya masih sangat besar," ungkap Jeffrey.

Pemulihan daya beli pasca pandemi Covid-19 mulai terlihat. Paling tidak, hal ini tercermin dari kinerja penyaluran kredit konsumsi perbankan nasional yang tumbuh positif di sepanjang semester pertama tahun 2023. Data Statistik Bank Indonesia (BI) menunjukkan, per Juni 2023, penyaluran kredit konsumsi tumbuh 9,1% secara tahunan menjadi Rp 1.895,3 triliun. Pertumbuhan kredit konsumsi ini ditopang naiknya sejumlah segmen kredit. Di antaranya, kredit pemilikan rumah (KPR) naik 10,1% secara tahunan menjadi Rp 663,6 triliun. Lalu, kredit kendaraan bermotor (KKB) tumbuh 17,4% secara tahunan menjadi Rp 127,1 triliun, dan Kredit Multiguna tumbuh 7,6% menjadi Rp 1.104,6 triliun. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi bank penyalur kredit konsumer terbesar, yakni mencapai Rp 183,864 triliun di semester I 2023 atau naik 13,9% secara tahunan. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menjelaskan, hingga Juni 2023, kredit konsumer menjadi segmen bisnis dengan pertumbuhan tertinggi. Hal ini ditopang penyaluran KPR yang tumbuh 12,0% secara tahunan menjadi Rp 114,6 triliun dan KKB naik 19,2% menjadi Rp 51,4 triliun. PT Bank Mandiri Tbk (Bank Mandiri) juga sukses mencatat kenaikan kredit konsumer pada semester I 2023, yakni sebesar Rp 106,3 triliun. Kredit ini meningkat 11,7% dari periode sama tahun sebelumnya Rp 95,2 triliun. Tak mau kalah, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga membukukan pertumbuhan kredit konsumer 11,7% secara tahunan menjadi Rp 116 triliun

Paruh kedua tahun 2023 akan menjadi momentum untuk menyalurkan pembiayaan lebih banyak bagi multifinance. Sejumlah perusahaan percaya diri menyebut, penyaluran kredit akan lebih tinggi ke depannya. Apalagi dengan adanya pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, nilai penyaluran kredit akan meningkat. Salah satu perusahaan yang akan menangguk cuan dari momentum GIIAS adalah Mandiri Tunas Finance (MTF). Perusahaan ini berharap penyaluran kredit pada semester II-2023 akan lebih besar. Direktur Mandiri Tunas Finance William Francis berharap adanya event GIIAS 2023 akan memberi peluang kepada perusahaan untuk memperluas penyaluran kredit. William bilang, pada semester I-2023, MTF berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 14,9 triliun, naik 17% secara tahunan. Pada semester II-2023, dia berharap penyaluran kredit bisa tetap tumbuh dan mencapai target akhir tahun di Rp 30 triliun. Mandiri Utama Finance juga berharap hal yang sama. Direktur Utama MUF Stanley Setia bilang, adanya event, seperti GIIAS 2023, akan selalu memberikan efek peningkatan penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor. Perusahaan pembiayaan milik Astra, PT Federal International Finance, PT Astra Sedaya Finance dan PT Toyota Astra Financial Services juga berharap momen pameran GIIAS akan mendorong kinerja unit usaha Astra Financial. Hingga semester I tahun 2023, penyaluran pembiayaan konsumen Astra Financial meningkat 27% menjadi Rp 59,8 triliun. Sebelumnya Project Director Astra Financial GIIAS 2023, Tan Chian Hok mengatakan, Astra Financial menargetkan pembiayaan naik 10% dari tahun lalu yang sebesar Rp 2 triliun.

Lusa, Rabu (16/8), Presiden Joko Widodo akan menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan RAPBN 2024 di hadapan anggota parlemen.RAPBN 2024 yang disampaikan Presiden menjadi acuan pamungkas di masa pemerintahan Presiden Jokowi di sisa masa baktinya yang kurang dari 15 bulan. Dalam dua periode kepemimpinan, sejak 2014—2019 dan 2019—2024, banyak perbaikan yang ditorehkan terutama dari aspek pembangunan infrastruktur. Namun, sejumlah pekerjaan rumah juga masih tersisa yang mesti dibereskan di akhir kepemimpinannya.

Pada Rabu (16/8), sesuai dengan tradisi tahunan, Presiden Joko Widodo akan membacakan RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan. Hal itu disampaikan oleh Presiden di Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD yang merupakan rangkaian kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia yang diperingati pada Kamis, 17 Agustus 2023.Momen pembacaan RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan ini istimewa. Boleh jadi karena ini mungkin terakhir dilakukan di Jakarta karena tahun depan Presiden Jokowi berkeinginan pemerintahan telah berpindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.Masa depan IKN dan arah program pembangunan dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024, bakal menjadi periode krusial bagi Presiden Jokowi untuk menerjemahkan konsep besar yang sudah diletakkan sejak memimpin Indonesia pada 2014.Sejatinya, pemerintah saat ini masih berkesempatan menyiapkan kerangka APBN untuk periode 2025. Namun, implementasi APBN 2025 tentu akan dilakukan oleh pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Angka rapor pemerintahan terutama indikator makro ekonomi sejauh ini bisa dikatakan relatif memuaskan banyak pihak. Pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang 5%—5,8% dengan laju inflasi yang terkendali. Tingkat kemiskinan dapat diturunkan 10,94% pada 2014 ke level 9,57%. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, turun dari 5,94% pada 2014 menjadi 5,86% pada 2022. Pada tahun depan, berdasarkan laporan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024 dengan tema Optimis dan Waspada, pemerintah mengejar sejumlah target yang relatif moderat.Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada dalam kisaran 5,1%—5,7%, inflasi juga di antara 1,5%—3,5%, serta nilai tukar rupiah dipatok dalam rentang Rp14.700—Rp15.200 per dolar AS. Kalangan pengusaha dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan sejumlah hal, terutama kualitas, produktivitas, dan daya saing sumber daya manusia.

Presiden Joko Widodo akan membacakan pengantar atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna DPR yang berlangsung lusa, Rabu (16/8). Rombongan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo menyambangi Istana Negara pada Rabu (9/8). Kehadiran pimpinan lembaga tinggi negara itu untuk melaporkan persiapan Sidang Tahunan MPR yang akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Setengah berkelakar, politikus Partai Golkar itu mengatakan bahwa Sidang Tahunan MPR di Jakarta pada tahun ini boleh jadi merupakan perhelatan yang terakhir kalinya. “Kami menyampaikan kepada Presiden bahwa jika gedung MPR di IKN selesai, maka berpotensi ini adalah Sidang Tahunan MPR yang terakhir di Jakarta,” katanya kepada para juru warta yang bertugas di Istana. Pernyataan Bambang itu barangkali ada benarnya. Presiden Jokowi memang punya impian untuk dapat menyelenggarakan upacara kemerdekaan RI pada 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun depan, bakal menjadi periode krusial bagi Presiden Jokowi untuk menerjemahkan konsep besar pembangunan yang sudah diletakkan sejak memimpin Indonesia pada 2014. Sejatinya, Presiden Jokowi masih memiliki kesempatan menyiapkan APBN untuk periode 2025. 

Namun, RAPBN 2025 implementasinya akan dilakukan oleh pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Alhasil, RAPBN 2024 benar-benar menjadi momen penting untuk mengejar berbagai program tertinggal di pengujung pemerintahan kabinet Indonesia Maju. Jika berkaca dari indikator makro sepanjang 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang 5%—5,8%. Laju inflasi juga relatif terkendali. Ditemui Bisnis, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa sejumlah kemajuan bidang pembangunan telah dicapai di masa pemerintahan Presiden Jokowi di tengah dinamika kondisi perekonomian global dan domestik yang tinggi.   Sepanjang 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi, kata Suharso tingkat kemiskinan dapat diturunkan 10,94% pada 2014 ke level 9,57%. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 5,94% pada 2014 menjadi 5,86% pada 2022. Pada 2024, tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka ditargetkan semakin berkurang masing-masing menjadi 6,5%—7,5% dan 5%—5,7%. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menuturkan pemerintah dan pemangku kepentingan lain perlu memberi perhatian untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM. Upaya yang harus dilakukan mulai saat ini adalah melakukan investasi pada kualitas SDM, baik melalui pendidikan maupun kesehatan. Penyediaan infrastruktur sektor logistik dan mengakselerasi penghiliran industri.