Indonesia bakal memiliki dana pariwisata atau Indonesia tourism fund pada 2024 yang bertugas mendukung pembiayaan sektor pariwisata di Tanah Air. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menjelaskan bahwa pendirian Indonesia tourism fund (ITF) merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menjelaskan ITF bertujuan mendukung penyelenggaraan ajang promosi pariwisata di Tanah Air. Untuk tahap awal, dana pariwisata yang dikelola sebesar Rp2 triliun. “Bapak Presiden memberikan arahan untuk mendirikan Indonesia tourism fund atau dana kepariwisataan Indonesia, yaitu sebuah dana yang difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan event promosi pariwisata dan juga nation branding atau peningkatan image Indonesia di mata dunia,” katanya seusai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (4/12). Selama ini, Sandiaga mengatakan banyak ajang internasional yang diselenggarakan di Indonesia telah sukses dan memberikan dampak ekonomi. Ajang tersebut antara lain Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, KTT ASEAN, dan ajang ekonomi kreatif seperti olahraga, musik, hingga seni budaya. Jokowi memberikan arahan kepada jajarannya agar dana kepariwisataan Indonesia dikelola penuh dengan tata kelola yang baik dan penuh kehati-hatian. Sandiaga mengungkapkan bahwa Presiden juga berpesan agar jajarannya mampu menghadirkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sehingga kunjungan wisatawan meningkat.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. mengincar pertumbuhan dana murah dengan menggenjot nasabah pengguna tabungan Simpeda yang diperkirakan naik lebih dari 10% pada 2024. Senior Executive Vice President (SEVP) Consumer Banking Bank Jatim Hermita mengatakan bahwa saat ini Bank Jatim memiliki sebanyak 2,3 juta nasabah tabungan Simpeda dengan saldo total mencapai Rp15,3 triliun. “Jumlah nasabah Simpeda tersebut mengalami peningkatan rerata 10% per tahun dan pada tahun depan diharapkan tumbuh double digit atau di atas 10%,” katanya seusai gelaran Spektaria Undian Tabungan Simpeda Bank Jatim, Sabtu (2/12) malam. “Fitur-fitur Bank Jatim terus dikembangkan mengikuti kebutuhan nasabah agar memberi kemudahan, salah satunya sekarang sudah bisa membuka rekening melalui aplikasi tanpa perlu ke cabang. Ini akan turut mendukung bertumbuhnya nasabah baru,” ujarnya. Adapun, hingga kuartal III/2023, Bank Jatim telah menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp84,1 triliun atau naik 1,46% secara tahunan. Jumlah tersebut terdiri atas tabungan Rp24,97 triliun atau naik 3,43% year-on-year (YoY), tabungan giro Rp21,38 triliun turun 14,2% YoY, dan deposito Rp37,82 triliun naik 11,56% YoY. Rasio loan to deposit (LDR) Bank Jatim tercatat 61,49%. Sementara itu, jumlah pengguna JConnect Mobile Bank Jatim hingga kuartal III/2023 tercatat sebanyak 606.239 user atau tumbuh 29% YoY, dengan tren volume transaksi sebanyak 3,2 juta atau tumbuh 41% YoY dan nominalnya mencapai Rp3,3 triliiun, tumbuh 35% YoY.

Sepuluh tahun terakhir jumlah usaha pertanian menurun. Di saat yang sama, jumlah petani berusia tua atau di atas usia 55 tahun dan petani gurem meningkat. Jika tidak segera diatasi, kondisi itu akan berimplikasi pada regenerasi dan kesejahteraan petani, ketahanan pangan nasional, serta penanggulangan kemiskinan ke depan. Ini mengingat sektor pertanian merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi nasional dan penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia. Hal itu mengemuka dalam Desiminasi Hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 Tahap I yang digelar BPS secara hibrida di Jakarta, Senin (4/12). Sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali itu pada tahun ini dilakukan pada 1 Juni-31 Juli.

Berdasarkan ST 2023 Tahap I, jumlah unit usaha pertania di Indonesia turun 7,42 % dari hasil ST 2013, yakni 31,71 juta unit menjadi 29,36 juta unit. Adapun unit usaha pertanian perorangan (UTP), jumlahnya turun 7,45 % dari 31,71 juta unit pada 2013 menjadi 29,34 juta unit pada 2023. Namun, jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) pada 2023 meningkat 8,74 % dari 26,14 juta pada 2013 menjadi 28,42 juta pada 2023. Meskipun meningkat, jumlah RTUP pada semua subsektor pertanian turun. Penurunan terbesar terjadi pada subsektor kehutanan dan tanaman pangan masing-masing 48,87 % dan 12,28 %. Dalam 10 tahun terakhir, dari 100 petani yang memiliki usaha pertanian berkurang dari 21 petani menjadi 3 petani. ST 2023 Tahap I juga menunjukkan petani di Indonesia makin menua. Jumlah petani gurem atau pemilik lahan di bawah 0,5 hektar bertambah. (Yoga)

Kontribusi sektor ekonomi digital terhadap perekonomian Indonesia tidak akan maksimal selama masih ada kesenjangan antara jumlah kebutuhan talenta digital dengan ketersediaan di pasar tenaga kerja. Padahal, jika tergarap maksimal, potensi pasar ekonomi digital bisa menopang melesatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan, 77 % dari populasi 277 juta jiwa penduduk Indonesia telah terpapar internet atau teknologi digital. Dengan potensi itu, pada 2030, PDB Indonesia diprediksi mencapai Rp 24.000 triliun dengan 18 % di antaranya atau Rp 4.500 triliun disumbang oleh ekonomi digital. Sebagai catatan, PDB Indonesia pada 2022 sebesar Rp 19.588,4 triliun. Untuk mencapai lompatan PDB dengan penopang ekonomi digital pada 2030, Indonesia memerlukan tambahan 9 juta talenta digital terhitung sejak 2015 hingga 2030.

”Kalau dihitung secara kasar, setiap tahun Indonesia memerlukan tambahan sekitar 600.000 talenta digital baru,” kata Rudy dalam  pemaparan media bertema ”Peluncuran Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital” di Jakarta, Senin (4/12). Rudy memaparkan, dari kebutuhan 600.000 talenta digital baru per tahun tersebut, saat ini kebutuhan SDM ditargetkan untuk yang ahli dalam bidang digital, seperti pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan komputasi awan. Sayangnya, berdasarkan catatan Kemenkominfo, kemampuan Indonesia menghasilkan talenta digital baru saat ini jauh dari kondisi ideal, yakni 100.000 hingga 200.000 talenta digital per tahun. Menurut Rudy, diperlukan perubahan kurikulum yang lebih menekankan pada aspek analitik; kuantitatif; dan sains, teknologi, teknik, matematika (science, technology, engineering, math/STEM) guna mengejar cepatnya perkembangan teknologi. (Yoga)

Industri pengguna garam dan industri farmasi akan menyerap 736.911 ton garam produksi petambak dalam negeri pada tahun depan. Pelaku industri juga akan membina para petambak agar kualitas produksi garam mereka bisa secara bertahap memenuhi persyaratan. Demikian perjanjian yang tertuang  dalam nota kesepahaman tentang Penyerapan Garam Produksi Dalam Negeri di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (4/12). Acara itu dihadiri, Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Taufik Bawazier; Direktur Industri Kimia Hulu Dirjen IKFT Kemenperin Putu Nadia Astuti; petambak garam yang tergabung dalam Koperasi Petambak Garam Nasional (KPGN), perwakilan Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI), serta Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat. Putu Nadia Astuti mengatakan, sesuai amanat Perpres No 126 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, Kemenperin bertanggung jawab untuk mempertemukan petambak dan industri pengguna garam.

Pada tahun depan, menurut rencana, ada 736.911 ton garam produksi petambak yang akan coba diserap oleh pelaku industri. Ini produksi yang berasal dari banyak petambak yang tergabung dalam KPGN. Nota kesepahaman ini rutin dilakukan tiap tahun sejak 2019. Ketua AIPGI Cucu Sutara mengatakan, total kebutuhan garam nasionaltahun ini mencapai 4,7 juta ton. Initerdiri dari 2,9 juta ton garam untuk kebutuhan industri dan 1,9 juta ton garam untuk konsumsi. Menurut Cucu, garam produksi petambak alam negeri baru bisa memenuhi kebutuhan garam konsumsi. Ada pula yang didistribusikan untuk industri sederhana, seperti pengasinan ikan dan penyamakan kulit. Kandungan kadar garam yang diproduksi petambak tidak mencukupi persyaratan untuk terserap industri. Oleh karena itu, petambak akan dibina agar kualitas produksinya bisa meningkat sehingga bisa terserap oleh industri. Sebab, 2,9 juta ton garam industri belum bisa dipenuhi sepenuhnya dari dalam negeri sehingga masih harus impor. (Yoga)

PT Jasa Marga Tbk tidak memberikan diskon tarif tol pada periode Natal-Tahun Baru kali ini. Pertimbangannya, kapasitas jalan tol masih bisa melayani jumlah mobil yang masuk-keluar gerbang tol di sekitar Jabodetabek selama periode 18 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024. Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga Tbk Lisye Octaviana, pada jumpa pers paparan kinerja triwulan III-2023 Jasa Marga di Jakarta, Senin (4/12) mengatakan, diskon tarif sebetulnya upaya untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas.

Mengingat jumlah kendaraan pengguna jalan tol selama periode Natal dan Tahun Baru masih bisa terkelola dengan kapasitas yang ada, diskon tarif tidak diperlukan. Berdasarkan taksiran Jasa Marga, 2,88 juta unit mobil akan masuk-keluar di gerbang tol sekitar Jabodetabek selama 18 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024. Jumlah ini meningkat 14,2 % dibandingkan hari normal, tetapi masih lebih rendah dibandingkan periode Lebaran yang melonjak hingga lebih dari 40 % dibandingkan hari normal. Oleh karena kapasitas jalan tol masih bisa menampung mobilitas mobil pada periode Natal dan Tahun Baru kali ini, alih-alih memberikan diskon, Jasa Marga justru akan memanfaatkanya untuk meraup pendapatan optimal. (Yoga)

Pemerintah meluncurkan sertifikat tanah elektronik yang diklaim lebih aman dari manipulasi, tumpang tindih, atau pencaplokan tanah oleh mafia tanah. Peluncuran tersebut dilakukan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12). Hadir dalam acara ini, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menkominfo Budi Arie Setiadi, serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. ”Saya rasa (sertifikat tanah elektronik) ini penting untuk mengurangi risiko kehilangan akibat pencurian, kerusakan dari bencana, kebakaran, dan bencana lainnya serta meningkatkan kerahasiaan data,” kata Presiden.

Presiden pun meminta Kementerian ATR/BPN dan jajarannya menyosialisasikan layanan sertifikat tanah elektronik kepada masyarakat, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di perdesaan. Dengan demikian, harapannya masyarakat tidak bingung dengan kebijakan baru itu. Sertifikat tanah elektronik ini kelanjutan dari implementasi konsep Digital Melayani yang dicanangkan Presiden Jokowi tahun 2019. Karena itu, sebelum ini, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan empat pelayanan perta ahan secara digital, yakni hak tanggungan elektronik, pengecekan sertifikat elektronik, zona nilai tanah elektronik, dan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) elektronik. Dengan adanya sertifikat tanah elektronik, masyarakat yang sudah memiliki sertifikat fisik konvensional akan mengalami alih media. Ini akan dikerjakan pihak ketiga dan sertifikat masyarakat otomatis diubah secara bertahap ke sertifikat elektronik. (Yoga)