Perbankan di Tanah Air tampaknya masih sulit mengurangi porsi pembiayaan batubara. Maklum, kebutuhan batubara sebagai sumber energi masih tinggi. Proses peralihan dari energi fosil yang mengandung banyak polutan ke sumber energi bersih yang kini digalakkan pemerintah masih butuh waktu panjang. Bank-bank asing saat ini memang sudah menutup diri terhadap pembiayaan baru di sektor batubara. Kondisi ini membuat pemenuhan pendanaan sektor batubara di Indonesia hanya mengandalkan bank-bank lokal. Tak heran, porsi kredit ke sektor batubara oleh bank lokal masih meningkat. Kenaikan portofolio kredit batubara di antaranya ditorehkan bank pelat merah, seperti Bank Mandiri dan BNI. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan, pembiayaan ke sektor barubara memang akan dikurangi. Namun, sebagai bank BUMN, Bank Mandiri saat ini harus tetap mendukung program pemerintah dalam mendukung ketersedian energi nasional. Jadi, Bank Mandiri masih harus mengalirkan kredit ke proyek-proyek energi dan rantai pasoknya, termasuk batubara. "Di dalam praktiknya, kami memastikan proyek yang dibiayai sesuai dengan timeline dan roadmap transisi energi menuju net zero emission," kata Sandra, sapaan akrab Alexandra. Sementara itu, Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen melakukan fungsi intermediasi untuk mendukung kedaulatan ekonomi nasional. Namun, mitigasi risiko untuk penyaluran kredit ke industri berisiko tinggi seperti batubara diperketat. Per September, porsi pembiayaan batubara BCA di bawah 1% dari total kreditnya. Hera bilang, porsinya tak naik signifikan.

Pengolahan ikan menjadi keumamah atau disebut ikan kayu di Provinsi Aceh diwariskan secara turun-temurun. Memanfaatkan ikan ”buangan” dari pasar ekspor dan domestik, keumamah tetap tidak kalah pamor. Usaha ikan olahan yang diberi nama Puteh Meulu di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, ini telah berusia 45 tahun. Meski dianggap kuliner tradisional, keumamah Puteh Meulu laku keras di pasaran. Bahkan, pada momen tertentu tidak mampu memenuhi permintaan. ”Ikan-ikan yang tidak lewat ke pabrik karena kepalanya putus atau koyak kami beli untuk diolah menjadi keumamah,” ujar Mukhtar (42), pengelola usaha Puteh Meulu, Selasa (5/12). Pagi itu, Mukhtar menjemur ikan tongkol di atas jaring kawat, untuk bahan baku keumamah.

Keumamah mampu bertahan hingga setahun. Ikan-ikan tersebut dibeli dari Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo yang berjarak 1 km dari lokasi usaha Puteh Meulu. Setiap pagi, Mukhtar memburu ikan segar ke pelabuhan. Meski dianggap ikan buangan, ikan tersebut masih segar karena baru dibongkar dari kapal. Untuk menghilangkan bau amis, ikan itu dilumuri garam dan jeruk nipis, lalu direbus 30 menit menggunakan kayu bakar. Saat perebusan, Mukhtar menambahkan rempah, seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih. Ada satu rempah khusus dalam keumamah Aceh, yakni asam sunti alias belimbing wuluh kering. Ikan yang sudah direbus lalu dibelah dan tulangnya dipisahkan. Kemudian ikan-ikan itu dijemur di bawah terik matahari langsung selama tiga hari. Setelahnya, ikan tersebut mengeras dan siap dipasarkan. Satu kg keumamah Puteh Meulu dijual Rp 35.000. Sekali produksi mencapai 35 kg. Namun, produksi tergantung ketersediaan ikan segar di pelabuhan. (Yoga)

Ancaman keamanan siber masih menjadi hambatan utama dalam upaya mengimplementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Padahal, integrasi data server instansi pemerintah di pusat dan daerah, ditambah luruhnya ancaman siber dapat membantu mempercepat transformasi ekosistem digital di Indonesia. Di sela peluncuran Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030, di Jakarta, Rabu (6/12), Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, Indonesia punya 27.000 pusat data pemerintahan, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Dari 27.000 pusat data di tingkat lembaga, baik pemerintah pusat maupun daerah, baru 3 % yang sudah memiliki sertifikasi pusat data. Selain menyulitkan integrasi data, perbedaan standar keamanan dari setiap server instansi pemerintahan juga membuka celah bagi aktivitas kriminal siber yang berbahaya bagi keamanan nasional.

”Sebagian pengelola situs instansi pemerintah telah menerapkan standar keamanan yang ketat, tetapi ada juga yang belum,” ujar Budi. Kondisi ini sejalan dengan laporan Lanskap Ancaman Siber 2023 Edisi Ke-4, Ensign Info Security membahas sejumlah ancaman keamanan siber di wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya, termasuk di Indonesia. Area yang paling rentan serangan siber di Indonesia ialah layanan publik pemerintah. Kompas mencatat, serangan server instansi pemerintahan yang cukup meresahkan warga sempat terjadi pada tahun 2021, saat maraknya dilakukan penjualan data masyarakat Indonesia di situs Raidforums.com yang diklaim oleh penjualnya bersumber dari BPJS Kesehatan. ”Keamanan siber memang menjadi isu penting dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk meningkatkan keamanannya, semua akan disinergikan dalam pusat data nasional (PDN),” kata Budi. (Yoga)

JAKARTA,ID-PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE/PGEO) bersama Geothermal Development Company (GDC) dan salah satu pemegang saham perseroan, Masdar, akan menggarap proyek pembangkit listrik panas bumi berkapasitas 300 megawatt (MW) senilai US$ 1,2 miliar atau setara dengan Rp 18,5 triliun di Kenya, Afrika.  Ketiga pihak telah menekan joint statement atau dokumen pernyataan mengenai kesepahaman bersama  untuk menjalankan sebuah program. Selanjutnya, mereka akan membuat dokumen kerja sama yang lebih mengikat dan komperhensif. Kemitraan ini disampaikan langsung Presiden Republik Kenya H.E William Ruto. "Kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan lapangan panas bumi Suswa di Kenya dan ditargetkan berjalan tahun 2030 dengan kapasitas 300 MW. Pembangunan infrastruktur awal proyek ini segera dimulai," tutur William. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk menggandeng PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) membentuk program pendanaan bertajuk BTN Fund. Melalui BTN Fun, BTN akan menyediakan  pendanaan untuk berinvestasi pada perusahaan rintisan yang bergerak di bidang properti dan industri terkait lainnya untuk mendongkrak sektor perumahan di Tanah Air. Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan, lewat kemitraan ini, BTN bekerja sama dengan MCI sebagai pengelola dana BTN Fund. Selain memberikan pendanaan untuk startup di sektor properti, BTN juga dirancang untuk menyuntik investasi pada usaha rintisan lain yang sejalan dengan bisnis BTN. "Mungkin sekitar 10-20 startup tahap awal. Dananya sedang kami finalisasi, tapi sekitar Rp200-400 miliar untuk (10-20) startup ini," kata Setiyo. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT XL Axiata Tbk (EXCL) diyakini bisa mencapai pendapatan hingga Rp 35 triliun pada tahun depan, seiring rencana perseroan mengonsolidasi 750 ribu  pelanggan milik PT Link Net Tbk (LINK) untuk mengakselerasi perubahan strategis menjadi serverCo dan FiberCo. Perolehan pendapatan tersebut  akan naik 10,79% dibanding proyeksi tahun ini yang sebesar Rp 32 tahun. "Konsolidasi basis pengguna Link Net dengan perjanjian grosir infrastruktur dan kemungkinan konsolidasi dengan PT Smartfren Telcom Tbk (FREN) akan meningkatkan potensi  pendapatan anorgenik perseroan," kata Senior Research Analist Mirea Asset Robertus Hardy dalam riset yang dikutip Rabu (6/12/20203). Robertus berpendapat, ke depan kinerja EXCL masih cukup tangguh dididukung dengan eskpansi dan inovasinya di bisnis fixed Broadband (FBB) dan IT Managed Service segmen melalui XL Home dan Hypernet. Karena itu, dirinya mempertahankan rekomendasi trending buy bagi saham  EXCL dengan target harga Rp2.450 atau menyiratkan 4,7x/4,2x rasio EV/EBITDA 23F/24F. "Nilai ini sedikit lebih rendah dibanding sebelumya Rp2.700  karena adanya  pemeringkatan ulang penilaian pasar secara  keseluruhan baru-baru ini akibat tingkat suku bunga yang lebih tinggi." ungkap dia. (Yetede)

JAKARTA,ID-Laju kinerja ekonomi digital diharapkan dapat menjadi energi baru dalam mendorong kinerja  perekonomian nasional. Bila melihat kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), kinerja ekonomi digital berperan sebesar 7,6%-8,7% pada 2022. Untuk itu, kontribusi ekonomi digital harus ditingkatkan mencapai 20% agar memberikan efek positif terhadap pendapatan per kapita Indonesia. Menteri koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia berpeluang untuk memaksimalkan kinerja ekonomi digital menjadi katalisator karena pertumbuhannya sudah lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Indonesia. "Kalau pada 2030 kontribusi industri kita bisa 25% dan ekonomi digital naik menjadi 20%, maka ekonomi Indonesia bisa lepas landas menjadi negara dengan pendapatan antara US$ US$ 8.000 sampai US$ 9.000 pada 2030," kata Airlangga. (Yetede)

Kalangan pelaku usaha meminta pemerintah memperpanjang masa evaluasi ketentuan penempatan dana hasil ekspor dengan membuka opsi perluasan pemberian insentif.Pemangku kebijakan telah menyelesaikan evaluasi atas implementasi PP No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam yang berlaku sejak 1 Agustus 2023.Evaluasi tersebut terkait dengan ketentuan penempatan dana hasil ekspor atau Term Deposit Valuta Asing Devisa Hasil Ekspor (TD Valas DHE) sumber daya alam (SDA).Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hasiil evaluasi DHE sejauh ini cukup menggembirakan.Dari evaluasi selama implementasi selama 3 bulan itu, pemerintah tidak menemukan adanya substansi yang mendesak untuk diperbaiki. Hal itu ditandai dengan terus mengalirnya modal eksportir ke rekening di dalam negeri."Sudah ada peningkatan cukup bagus dari sisi compliance [kepatuhan]. Jadi DHE dilanjutkan," kata Airlangga, Rabu (6/12).Berdasarkan data Kemenko Perekonomian yang diolah Bisnis, penempatan DHE SDA di dalam negeri memang cukup tinggi. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan penerimaan DHE, nilai yang diparkir di dalam negeri masih sangat terbatas. Dari sisi pemilihan tenor pun rata-rata eksportir memilih 3 bulan, sementara tenor 1 bulan dan 6 bulan relatif sepi peminat.Berkaca dari data tersebut, masih ada banyak DHE SDA yang belum ditempatkan di dalam negeri. Padahal, ketentuan ini disusun dalam rangka menopang cadangan devisa nasional agar tetap tangguh menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.PP No. 36/2023 juga telah mengatur soal sanksi dari eksportir yang memiliki DHE SDA dengan nilai ekspor minimal US$250.000 atau ekuivalennya, yakni berupa penangguhan layanan ekspor. Sementara itu, kalangan pelaku usaha menyebut beberapa substansi yang menjadi penghambat terbatasnya penempatan DHE SDA di dalam negeri. Di antaranya ketentuan ambang batas nilai ekspor serta bentuk insentif. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia Benny Soetrisno mengatakan idealnya mekanisme penempatan dana di dalam negeri didesain dengan lebih fleksibel. Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia Moelyono Soesilo menilai kenaikan ambang batas dibutuhkan dalam rangka menjaga cashfl ow perusahaan. Menurutnya, eksportir kecil dan menengah tidak perlu dibebankan dengan wajib mengikuti aturan DHE. "Mungkin bisa dipertimbangkan untuk nilai [minimum ekspor] ditingkatkan lagi untuk eksportir yang kena aturan DHE, misalnya US$500.000—US$1 juta," katanya.Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Eddy Martono, berujar bahwa para eksportir membutuhkan modal kerja. Devisa yang terlalu lama disimpan, membuat para eksportir terpaksa mencari dana dari pihak ketiga. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memandang kehadiran instrumen TD Valas DHE dapat membantu penguatan cadangan devisa karena menawarkan return kompetitif sehingga banyak yang kembali menempatkan dananya di dalam negeri.

Sumber daya nikel nasional terus mendapatkan momentum sejak pemerintah memutuskan untuk melakukan penghiliran dan industrialisasi pada Januari 2020. Besarnya nilai tambah yang dihasilkan dari proses penghiliran nikel pun terbukti mampu mengompensasi luktuasi harga bahan baku penting baterai kendaraan listrik tersebut.Pemerintah terus ‘bergerilya’ agar penghiliran nikel terus bisa dilaksanakan, meski sejumlah negara dan lembaga internasional meminta Indonesia untuk membuka kembali keran ekspor bijih nikel. Sejumlah lobi pun dilaksanakan oleh pemerintah agar produk olahan nikel nasional bisa diterima di seluruh pasar internasional, termasuk Amerika Serikat yang terkenal ketat dengan kebijakan Inflation Reduction Act (IRA)-nya.Di dalam negeri, PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (Harita Nickel) terus mengagendakan ekspansi hingga 2025, dengan cara menyelesaikan pembangunan lini produksi refinery HPAL kedua yang diharapkan beroperasi pertengahan tahun depan.“Refinery HPAL itu nantinya berkapasitas 65.000 ton metalnikel per tahun, dan mencapai kapasitas produksi sebesar 120.000 ton metal untuk MHP pada akhir 2024,” kata Direktur Utama Harita NickelRoy Arman Arfandy, dikutip Rabu (6/12). “Peningkatan kondisi ekonomi global ke depan juga diharapkan dapat turut mendorong pertumbuhan permintaan produk turunan nikel, dan meningkatkan prospek industri nikel secara keseluruhan,” ujarnya.Meski begitu, Harita Nickel masih membutuhkan komitmen dari pemerintah terkait dengan penghiliran yang dilakukan di Pulau Obi, Halmahera Selatan, sebagai objek vital nasional dan proyek strategis nasional. Agus Tjahajana Wirakusumah, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM mengatakan, pemerintah bakal mendorong pelaku pertambangan mineral di dalam negeri memperkuat environmental, social, and governance (ESG) agar produk nikel nasional bisa menembus seluruh pasar global. Sebagai tahap awal, mineral penting yang dipastikan bisa masuk ke pasar AS adalah produk turunan nikel yang diperlukan untuk pengembangan baterai kendaraan listrik. Nantinya, kerja sama tersebut bakal dibahas lebih lanjut oleh kelompok kerja khusus agar bisa segera diimplementasikan.Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal pun mengingatkan pemerintah mengenai persoalan ESG yang kerap mendapat perhatian penting dari kegiatan investasi AS untuk memastikan nikel Indonesia mendapatkan tempat di seluruh dunia.