PENGUATAN MODAL FINTECH : OJK RESTUI PINJOL MELANTAI DI BURSA
Otoritas Jasa Keuangan merestui platform financial technology peer-to-peer lending atau pinjaman online melakukan initial public offering di Bursa Efek Indonesia untuk memperkuat permodalannya. Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa penguatan permodalan di industri financial technology atau fintech peer-to-peer lending dapat dilakukan oleh pemegang saham. “Tidak ditutup kemungkinan melalui IPO di Bursa Efek Indonesia, dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya, dikutip Jumat (8/12). Berdasarkan data OJK per 30 November 2023, masih terdapat 23 penyelenggara pinjaman online atau pinjol yang belum memenuhi ketentuan pemenuhan ekuitas minimum sebesar Rp2,5 miliar. Di sisi lain, Agusman menyebut bahwa sejauh ini belum ada pemain peer-to-peer lending yang mengajukan diri untuk melantai di Bursa. “Sampai dengan saat ini belum ada peer-to-peer lending yang melakukan IPO melalui bursa efek,” ujarnya. Dalam kesempatan terpisah, Edi Setijawan, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK mengatakan bahwa sejauh ini sebagian besar sumber pendanaan perusahaan fintech masih berasal dari investor korporasi, sehingga regulator mendorong pemain untuk meraih pendanaan dari investor ritel. “ we’ll see. Ada , we’ll see. Tergantung market-nya, karena kami maunya evaluasinya kami apa adanya,” kata Direktur Utama AdaKami Bernardino M. Vega beberapa waktu lalu. Meski demikian, Dino —panggilan akrabnya— enggan membeberkan kapan AdaKami akan melantai di pasar modal. Sebab, kata dia, untuk melantai di pasar modal memerlukan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Berdasarkan catatan Bisnis, usai OJK mengumumkan induk usaha fintech PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran), PT Akselerasi Usaha Indonesia Tbk. (AKSL) telah mengantongi pernyataan pra-efektif per 27 Juni 2023, manajemen AKSL memutuskan untuk menunda IPO hingga Juni 2024. Saat itu, perusahaan menyatakan tengah menjalani proses penawaran umum perdana saham dan berencana untuk menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 9 Agustus 2023. Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengungkapkan bahwa penundaan IPO tersebut dikarenakan perusahaan membutuhkan waktu lebih panjang untuk mendapatkan strategic investor yang tepat untuk dapat mendukung rencana perusahaan di masa mendatang. Adapun, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut industri fintech lending membutuhkan momentum agar dapat melantai di pasar modal. Momentum itu pun dapat terlihat dari sisi kualitas pinjaman fintech yang harus menunjukkan perbaikan.
STRATEGI EKONOMI : Menangkis Dampak Geopolitik
Ekonom senior Chatib Basri menyampaikan, tensi geopolitik dan gejolak yang terjadi di pasar global akan memberikan berbagai dampak rambatan terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai gejolak tersebut, mulai dari konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, serta Israel dan kelompok Hamas, hingga rivalitas di Laut China Selatan antara China dan Amerika Serikat akan terus menimbulkan dampak terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Pertama, kata dia, berbagai risiko itu akan menimbulkan trilemma kebijakan. Tantangan kedua, menurut Chatib, yaitu kenaikan harga minyak dunia yang turut dipicu oleh eskalasi konflik Israel dan kelompok Hamas. Hal tersebut berpotensi mengerek belanja subsidi energi pemerintah. Ketiga, El Nino yang memengaruhi harga beras. Kemudian, keempat, dampak pada kebijakan fiskal. Oleh karena itu, Chatib menambahkan bahwa pemerintah harus mengambil langkah antisipatif dalam menghadapi berbagai situasi tersebut. Langkah-langkah kebijakan fiskal yang dapat diambil antara lain dari sisi penerimaan menaikkan tax ratio, administrative reform, mengurangi tax exemption, dan melakukan reviu belanja pajak. Sementara itu, dari sisi alokasi belanja, perlu ada penekanan pada outcomes, kualitas dan efisiensi belanja, serta reviu efektivitas belanja. Secara terpisah, Founder Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal menyatakan, ketegangan geopolitik akan terus memengaruhi aktivitas perekonomian global pada tahun depan, termasuk di Indonesia. “Dalam situasi ini, Indonesia perlu memiliki strategi kekuatan menengah, baik melalui penguatan posisi dengan Asean maupun dengan kelompok negara G77 atau negara berkembang. Kerja sama perdagangan dan investasi dengan berbagai pihak juga perlu terus diperluas,” tambahnya.
PERFORMA INDUSTRI TEKSTIL : Dampak Minim Pelaksanaan Pemilu
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak memberikan dampak signifikan terhadap industri tekstil. Pesanan yang masuk, kata dia, masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan gelaran Pemilu 2019. Padahal, biasanya Pemilu bisa mengungkit kinerja sektor tekstil dan produk tekstil, karena meningkatnya kebutuhan kaos, jaket, dan syal untuk kampanye. Lesunya permintaan tekstil dan produk tekstil pada masa kampanye Pemilu kali ini pun menambah beban pelaku industri yang memang sedang mengalami masa sulit akibat menurunnya permintaan dan maraknya produk impor di pasar dalam negeri. Banyaknya produk impor, khususnya yang ilegal memang masih menjadi problem yang belum bisa dituntaskan hingga kini. Padahal, pemerintah telah melakukan pengawasan lintas batas untuk menahan produk impor di pasar dalam negeri. Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan bahwa pemerintah bakal memberikan insentif kepada pengusaha yang memiliki orientasi ekspor untuk penjualan barangnya dengan porsi hingga 50%, termasuk tekstil dan produk tekstil. Dengan begitu, kata Airlangga, ketika penjualan ekspor berada di bawah 50%, maka pengusaha akan diberikan surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Kemudahan yang diberikan kepada pelaku industri tekstil juga akan ditindak lanjuti oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan perbankan, di mana nantinya pengusaha akan diberikan restrukturisasi kredit agar bisa bersaing di dalam negeri. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi mengatakan, peluang tersebut hadir dari peningkatan kebutuhan terhadap produk industri hijau, termasuk tekstil dan produk tekstil. Kementerian Perindustrian juga menyiapkan balai-balai sebagai mitra transformasi dari industri melalui penyediaan jasa industri sebagai infrastruktur mutu sekaligus infrastruktur sustainability.
CADANGAN MINERAL NASIONAL : Grasberg Masih Potensial
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, cadangan Freeport Indonesia saat ini memang terus menipis dan hanya cukup sampai dengan 2041. Namun, sebenarnya tambang bawah tanah yang digarap perusahaan masih menyimpan potensi sumber daya bijih yang cukup besar bila dilakukan eksplorasi lanjutan. “Grasberg iya , tapi yang di bawah itu lebih banyak . Grasberg itu ada beberapa lapisan, dan cukup 100 tahun lagi,” katanya, Jumat (8/12). Secara terpisah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, percepatan kepastian perpanjangan kontrak Freeport Indonesia menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan produksi emas dan tembaga dari tambang Grasberg.









