JAKARTA,ID-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) didesak segera menghapus aplikasi di website Binance agar tidak bisa diakses lagi di Indonesia. Langkah penghapusan perlu dilakukan agar potensi tambahan kerugian konsumsi/nasabah Binance di Tanah Air yang bisa ditekankan karena sudah merupakan aplikasi yang ilegal. Saat ini, Binance sudah diblokir oleh Kemenkominfo. Namun, aplikasinya masih tersedia di Google Playstore dan App Store, serta bisa dibisa menggunakan private network (VPN). Kemenkominfo pun bisa meminta Google Indonesia untuk menghapus aplikasi tersebut untuk melindungi masyarakat Indonesia. Binance bisa didakwa melakukan kejahatan dan CEO-nya, Changpeng Zhao, juga mengaku bersalah atas dakwaan pemerintah federal Amerika Serikat. Binance, bursa kripto terbesar di dunia, sudah mengakui terlibat dalam kejahatan pencucian uang, melakukan pengiriman uang tanpa izin, dan juga pelanggaran keuangan lainnya. (Yetede)

JAKARTA,ID-Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan konstruksi kereta cepat Jakarta-Surabaya akan lebih mudah berkat kesuksesan  kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh. "Kita letakkan agar dasar-dasar itu akan lebih mudah karena  kita sudah mengalami susah mudahnya membangun, mendesign, membebaskan tanah, meng-install, mengoperasikan, mengkomunikasikan kepada masyarakat. InsyaAllah bisa kita lakukan," kata Menhub. Adapun untuk pembiayaannya, Menhub mengakui bahwa akan sulit jika dibiayai sepenuhnya oleh anggaran negara. Oleh karenanya, proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan creative financing. Artinya, akan ada investor yang menghubungkan Jakarta sampai Surabaya dengan kereta cepat," kata dia. Budi mengatakan bahwa nantinya pemerintah akan terlebih dahulu melakukan didesign engineering bersama investor kereta cepat Jakarta-Surabaya. (Yetede)

Secara pragmatis, anggaran pemilu disebut pengeluaran karena sekali pesta demokrasi usai, semua akan menjadi catatan sejarah. Namun, sudut pandang idealis menilai, anggaran pemilu adalah investasi yang menjamin stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang. Setiap lima tahun se- kali dalam dua decade terakhir, anggaran yang besarnya 10 % anggaran belanja pendidikan nasional secara rutin dikeluarkan pemerintah untuk penyelenggaraan pemiu di Indonesia. Untuk penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024, Kemenkeu mengalokasikan anggaran Rp 71,3 triliun dari usulan Rp 76,66 triliun. Sebagai perbandingan, anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp 608,3 triliun. Kompas mencatat, anggaran untuk Pemilu 2024 mulai di- salurkan sejak jauh-jauh hari, 20 bulan sebelum pemilu terselenggara. Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan Rp 3,1 triliun. Tahun 2023, alokasinya bertambah menjadi Rp 30 triliun. Pada 2024, alokasinya naik lagi menjadi Rp 38,2 triliun, untuk membiayai berbagai kebutuhan teknis operasional penyelenggaraan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pengadaan serta pengelolaan logistik, dan lain sebagainya, termasuk mengantisipasi jika pemilu berjalan dua putaran.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta menganalogikan alokasi anggaran jumbo itu sebagai investasi untuk tatanan kehidupan demokrasi di Indonesia. Ia mengklaim keberhasilan Pemilu 2024 akan menghasilkan suksesi kepemimpinan nasional dan stabilitas politik. Hal ini menggaransi keberlanjutan pembangunan nasional di berbagai sektor. Dari sisi penyelenggaraannya, pesta demokrasi akan merangsang sektor produksi dan distribusi karena adanya kebutuhan pengadaan logistik serta barang dan jasa. Kegiatan kampanye dari para peserta pemilu juga akan turut memutar roda perekonomian masyarakat. ”Jadi, yang akan ikut bergeliat adalah semua sektor kehidupan masyarakat, tidak hanya sektor sosial dan politik, tetapi juga sektor ekonomi,” ujarnya dalam konferensi pers APBN edisi Oktober 2023. Mantan Ketua KPU yang juga Guru Besar Perbandingan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Ramlan Surbakti, mengatakan, besarnya biaya politik, dana kampanye, dan peningkatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kampanye politik turut memberi sumbangsih pada perekonomian. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teuku Riefky, mengatakan ”Stabilitas politik yang dihasilkan pemilu menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat membawa sentimen positif bagi masyarakat dan dunia usaha.”  (Yoga)

Pergerakan angkutan masyarakat selama Natal dan Tahun Baru berlipat ganda dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah mengantisipasi dengan berbagai upaya. Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan, pergerakan Natal dan Tahun Baru kali ini didominasi warga dengan tujuan wisata. Dari hasil identifikasi dan survei, ia melihat jalan tol hingga pelabuhan rawan kemacetan. Berdasarkan survei daring potensi pergerakan masyarakat pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang dilaksanakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT), pergerakan masyarakat mencapai 107,63 juta orang atau meningkat 43 % dari tahun lalu. Rinciannya, mobil pribadi yang menjadi moda transportasi favorit 35,6 %, diikuti sepeda motor 17,9 %. Transportasi umum mengikuti, dengan kereta api 13,2 %, pesawat 11,9 %, bus 10,9 %, kapal penyeberangan 6 %, dan kapal laut 3,4 %.

”Pergerakan libur Natal dan Tahun Baru adalah fenomena sosial budaya dan keagamaan. Jadi, ini ujian semester kedua. Semester pertamanya adalah mudik Lebaran. Kita harus sama siaganya dengan saat Lebaran. Kita sudah mengantisipasi lonjakan-lonjakan dan kita juga mengevaluasi angkutan Natal dan Tahun Baru 2022/2023,” kata Budi di sela pembukaan Posko Terpadu Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, di Kemenhub, Jakarta, Selasa (19/12). Posko terpadu, lanjut Budi, memiliki fasilitas command center untuk koordinasi secara daring dengan petugas di lapangan dari daerah-daerah. Posko mampu memantau pergerakan arus penumpang di simpul-simpul transportasi, meliputi 48 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 50 bandara, 51 pelabuhan, 9 daerah operasi (daops) kereta api, 4 divisi regional (divre) kereta api, dan pergerakan kendaraan di sejumlah jalan nasional (tol dan nontol).

Ketua Gugus Tugas Natal dan Tahun Baru Astra Infra Group Renaldi mengatakan, lokasi-lokasi yang rawan kemacetan ialah Serang Timur dan Merak. Potensi arus kendaraan yang tinggi diantisipasi dengan pelebaran lajur ketiga, mulai dari Cikande sampai Serang Timur. ”Sudah diselesaikan tahun ini. Teknisi dan satgas juga bersiaga di gerbang-gerbang untuk mengurangi kepadatan,” ujarnya. Dari pantauan Kompas pada Jumat-Minggu (15-17) jalan tol yang menghubungkan Jakarta hingga Cirebon, Jabar, relatif masih lengang. Namun, pengelola jalan mulai berbenah dan meningkatkan sejumlah fasilitas. (Yoga)

Penangkapan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba sebagai salah satu pihak yang diduga terlibat korupsi jual beli jabatan di pemerintahan Maluku Utara menunjukkan praktik itu masih menjadi momok di pemerintahan daerah. Praktik jual beli jabatan diperkirakan kian rentan terjadi dengan dihapusnya Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN selaku lembaga pengawas manajemen ASN dalam UU ASN yang baru. Abdul Gani merupakan satu dari 18 orang dari kalangan pejabat Pemprov Maluku Utara dan swasta yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, Senin (18/12). Mereka ditangkap di beberapa lokasi di Jakarta dan Ternate, Maluku Utara. Dari OTT, sejumlah barang bukti disita.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (19/12), mengonfirmasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah orang, termasuk Abdul Gani, terkait jual beli jabatan di Pemprov Malut. Meski demikian, hingga Selasa malam, KPK belum menetapkan tersangka dari penangkapan itu. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, sejauh ini 18 orang yang ditangkap masih diperiksa KPK. Sejumlah barang bukti yang disita juga masih dikonfirmasi kepada para pihak yang ditangkap. ”Perkembangan selengkapnya akan disampaikan pada Rabu (20/12),” kata Ali. Penangkapan Abdul Gani, menambah jumlah kepala daerah yang terjerat kasus jual beli jabatan menjadi lima orang dalam kurun waktu Oktober 2021-Desember 2023. Sebelumnya ada Bupati Probolinggo Puput Tantriana, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, dan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. (Yoga)

Praktik PHK secara sewenang-wenang atau tidak sesuai aturan masih mewarnai deretan pengaduan pelanggaran hak ketenagakerjaan. Ditengarai ada masalah struktural yang belum selesai sehingga praktik seperti itu berulang di sejumlah daerah setiap tahun. Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana mencontohkan, dalam rekapan catatan akhir tahun 2022, YLBHI menerima 270 pengaduan dari 2.500 pekerja pencari keadilan, yang berasal dari 18 kantor, antara lain LBH Jakarta, LBH Surabaya, dan LBH Semarang. Salah satu jenis pengaduan adalah tidak adanya pemberitahuan PHK lebih awal. Jenis pengaduan lainnya ialah pemberangusan serikat pekerja/buruh, pengabaian hak saat bekerja, tidak mendapatkan kerja layak, dan tidak menerima upah adil.

Di LBH Surabaya, yang merupakan kawasan kantong industri, terdapat 11 laporan pengaduan PHK sepihak sepanjang 2022. Pada akhir tahun 2022 di LBH Semarang, terdapat empat buruh yang awalnya merespons keterlambatan pembayaran upah, tetapi berujung mengalami PHK. Dia berpendapat, ada masalah struktural yang tidak selesai di balik kemunculan pengaduan pelanggaran hak ketenagakerjaan, termasuk PHK sewenang-wenang. ”Aktor-aktor (pelaku) tidak banyak berubah, yaitu seputar perusahaan lokal, individu dari perusahaan, pejabat daerah setempat, dan pejabatinstansi pemerintahan nasional,” ujar Arif, Selasa (19/12) di Jakarta. YLBHI masih menunggu 18 kantor LBH  tuntas merekap catatan akhir tahun 2023 sehingga belum bisa menyampaikan kepastian jumlah  pengaduan pelanggaran hak ketenagakerjaan sepanjang 2023. (Yoga)

Pemerintah berencana memberikan bebas visa pada 20 negara yang berpotensi mendorong pariwisata berkualitas, terutama untuk wisatawan dari negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Meski pengusaha mendukung wacana ini, ada peringatan agar rencana kebijakan ini jangan sampai menciptakan masalah baru. Kebijakan bebas visa sedang terus dikaji terhadap 20 negara yang dianggap dapat berkontribusi pada pariwisata berkualitas di Indonesia. Pariwisata berkualitas yang dimaksud adalah wisatawan asing yang tinggal lebih lama dan membelanjakan uang lebih banyak. Pariwisata jenis ini akan berdampak bagi ekonomi lokal di daerah tujuan wisata. ”Kami dorong agar bebas visa kunjungan ini bisa jadi topik yang segera diputuskan. Presiden memberi waktu akhir tahun sampai awal tahun depan. Rapat di kementerian dan lembaga terus berlangsung,” ujar Menparekraf Sandiaga Uno dalam konferensi pers mingguan, di Jakarta, Senin (18/12) sore.

Negara-negara yang dibidik menyumbang wisata berkualitas adalah Australia, Selandia Baru, India, China, Korsel, Jepang, Rusia, Taiwan, Italia, Spanyol, Inggris, Jerman, Perancis, dan Belanda. Lainnya merupakan negara yang dianggap berkontribusi pada investasi serta ekonomi Indonesia, yakni Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, serta negara Timur Tengah yang diusulkan menerima bebas visa kunjungan. Negara-negara itu masuk dalam daftar 20 negara prioritas, selain negara-negara di kawasan ASEAN. Sandiaga menambahkan, Presiden menekankan pergerakan wisatawan mancanegara ini bisa berdampak positif bagi masyarakat Indonesia, baik untuk investasi maupun ilmu pengetahuan. Menurut kajian, ke-20 negara itu akan memberikan pemasukan yang besar sekaligus penyumbang wisatawan terbanyak. Negara-negara ini dipilih berdasarkan sejumlah pertimbangan, di antaranya aspek pendapatan per  kapita, durasi tinggal (length of stay), rata-rata pengeluaran selama mengunjungi destinasi di Indonesia, serta jumlah wisatawan yang akan bepergian ke luar negeri. (Yoga)