Hari ini, Selasa (2/1), aktivitas perdagangan di pasar modal Tanah Air mulai dibuka lagi. Berbagai catatan positif sepanjang 2023, siap mewarnai pasar modal sepanjang tahun ini.Kendati dihadapkan berbagai tantangan, seperti konflik geopolitik dan pesta demokrasi Pemilu 2024, pelaku pasar dan otoritas pasar modal percaya diri mampu mengukir berbagai rekor baru pada tahun ini.Berbagai terobosan masih dibutuhkan supaya minat penggalangan dana lewat pasar modal kian tebal dan daya pikat perdagangan di lantai bursa makin kuat.

Memasuki awal 2024, sejumlah ekonom sibuk melempar statement, asumsi dan prediksi dalam meneropong ekonomi di 2024. Pernyataan mereka ada yang bersifat optimis dan ada yang bersifat pesimis. Bahkan pakar ekonomi memprediksi arah ekonomi 2024 menjadi dua cerita yaitu berat di awal dan ringan di akhir. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global akan berada diangka 2,4% secara rata-rata. Angka pertumbuhan ekonomi misalnya Bank Dunia menyebut PDB global akan naik 21,1% per tahun, walaupun Bank Dunia memangkas perkiraan menjadi 2,4% menjadi 2,7%. Namun, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan global pulih menjadi 3,0% di 2025. Internasional Monetetary Fund (IMF) menjelaskan ekonomi China akan melambat dengan pertumbuhan hanya 4,5 % di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) juga akan mengalami perlambatan ekonomi. Suku bunga yang tinggi akan menjadi penghambat ekspansi aktivitas ekonomi AS. Seharusnya AS berupaya mengarahkan kebijakan fiskal yang akomodatif tetapi tetap berhati-hati. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa di tahun 2024 diperkirakan mampu bertahan di level positif meskipun lemah. Pertumbuhan ekonomi meningkat di kawasan ini didukung oleh inflasi yang sudah lebih terkendali dan efektifnya kebijakan moneter dari European Central Bank (ECB). Situasi negara-negara pemodal (investor) dalam kondisi limbung karena mereka kebanyakan melakukan aktivitas transaksi derivatif, beberapa narasi terkenal dikembangkan oleh penganjur gagasan globalisasi, seperti Keinichi Ohmae yang menganalogikan sebagai dinosaurus yang menunggu mati dengan kegagalan negara dalam mengontrol dan melindungi nilai mata uang sehingga tidak melakukan aktivitas ekonomi riil. Penelitian para ekonom dunia memang menjelaskan bahwa situasi negara investor (pemodal) bukan dalam kondisi baik baik saja, namun penuh dengan kegalauan yang tidak menentu.

Para ekonom menjelaskan bahwa pada 2024 masih memiliki potensi pertumbuhan investasi sebesar 30% secara tahunan (YoY) pada kuartal ini atau hampir Rp400 triliun. Proyeksi tersebut lebih rendah dari realisasi kuartal III/2022 yang tumbuh hingga 42,1% (YoY) senilai Rp307,8 triliun. Bersanding lurus dengan realisasi semester I/2023 baru mencapai Rp678,7 triliun atau 48,5% dari target. Sehingga nantinya realisasi investasi di kuartal III/2023 masih akan bertumpu pada komoditas olahan primer yang berorientasi ekspor. Sementara itu pada tahun 2024, tingkat inflasi dalam negeri diperkirakan oleh para Bankir akan meningkat menjadi sebesar 3,20% dalam rencana anggaran tahunan BI (RATBI). Proyeksi tersebut lebih tinggi dari proyeksi inflasi 2023. Sedangkan inflasi global akan mencapai di angka 3,8 %. Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan menggunakan gini rasio adalah sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan gini rasio September 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2022 yang sebesar 0,384. Data ini menjelaskan ketimpangan pendapatan jaraknya kian melebar bukan kian mengecil. Dapat dikatakan juga bahwa pertumbuhan ekonomi belum menjadikan pembangunan sebuah bangsa yang produktif berdikari secara ekonomi. Bahkan Eric Maskin dan Kaushik Basu, dua Guru Besar Ekonomi Universitas Cornell, Amerika Serikat, penerima penghargaan Nobel Ekonomi tahun 2007 bependapat jika hanya mengandalkan angka PDB, pemerintah tidak akan menyelesaikan ketimpangan, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi. Maskin dan Basu menyebutkan globalisasi salah satu penyebab ketimpangan kesejahteraan terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Globalisasi akan meningkatkan pendapatan rata-rata, tetapi globalisasi akan menimbulkan masalah distribusi pendapatan karena hanya menguntungkan tenaga terlatih dan terdidik, yang tidak terlatih akan tertinggal bahkan pendapatan mereka akan tergerus.

Lumpuhnya tol Bali Mandara pada periode Natal dan Tahun Baru kali ini menjadi penanda revitalisasi moda transportasi di selatan Bali perlu diakselerasi. Langkah ini perlu diupayakan agar pesona Pulau Dewata tak memudar akibat punahnya kenyamanan bagi wisatawan. Pada Jumat (29/12), jalan raya dari Bandara Internasional Ngurah Rai hingga tol Bali Mandara dan jalan Bandara ke arah Jimbaran Nusa Dua sempat mengalami lumpuh total. Bahkan di tol Bali Mandara para wisatawan sampai turun dari mobil lantaran selama berjamjam kendaraan tidak bergerak. Banyak wisatawan jalan kaki membawa barang mereka.Selain itu, banyak wisatawan yang sudah landingtidak bisa bergerak ke hotel mereka karena macetnya lalu lintas. General Manager Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai, Handy Heryudhitiawan mengungkapkan bahwa sejak Jumat (29/12) pukul 13.00 WITA mulai nampak kepadatan kendaraan di jalan akses dari dan menuju bandara.Untuk itu sebagai salah satu upaya penanganan, Angkasa Pura I (AP1) bersama Polres Bandara dan TNI AU berupaya menyesuaikan alur kendaraan sejak nampak potensi kepadatan. Selain itu, koordinasi dengan pihak airlines juga sudah dilakukan guna menyesuaikan jadwal keberangkatan dengan pertimbangan situasi kepadatan di wilayah Bali. Memang pariwisata Bali mulai pulih. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sudah menembus angka 5,3 juta kunjungan, melampaui target 4,5 juta yang ditetapkan pemerintah.Akan tetapi, meningkatnya pariwisata Bali dibayangi dengan sejumlah masalah serius yang harus yang berakibat menurunnya kualitas pariwisata Bali. Pengamat Pariwisata I Nengah Dasi Astawa menjelaskan bahwa pariwisata Bali justru memasuki masa anomali lantaran terjadi penurunan kualitas layanan karena dua masalah utama yakni kemacetan dan sampah yang belum tertangani dengan baik. Menurutnya, kondisi Bali saat ini sangat berbeda dari 10 tahun lalu lantaran ada masalah–masalah lama yang tidak tertangani dengan baik seperti sampah dan kemacetan. “Bali membutuhkan upaya penanganan yang komprehensif demi menjaga keberlangsungan pariwisata.” Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Bali Putu Winastra menambahkan bahwa jika Bali hanya sebagai tempat transit atau menjadi hub wisman, maka Pulau Dewata tidak akan diuntungkan. Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya mengatasi masalah yang berdampak negatif terhadap pariwisata Bali seperti masalah sampah. Pihaknya telah merancang dana pungutan pariwisata yang mulai diberlakukan pada Februari 2024 guna penanganan sampah di Bali.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar–Mahfud akan mengawal kasus pengeroyokan terhadap sejumlah sukarelawan oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Kubu pasangan capres dan cawapres lainnya mendukung upaya pengusutan tuntas tindak kekerasan tersebut. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah menjenguk dua sukarelawan yang menjadi korban penganiayaan yang dirawat di RSUD Pandan Arang Boyolali, Minggu (31/12). Ganjar mendapatkan cerita dari salah satu korban mengenai kronologi penganiayaan bahwa yang bersangkutan ketika sedang berhenti di lampu merah tiba-tiba dipukul oleh pelaku. “Tadi saya mendengarkan cerita dari dia. Jadi kejadiannya satu, dia lagi berhenti di lampu merah, tiba-tiba dipukul. Itu tidak ada cerita [lain]. Jadi kalau ada penjelasan lainnya, rasa-rasanya saat ada pengadilan lebih baik biar penjelasannya semuanya sama,” ujarnya dilansir dari Antara.Ganjar mengingatkan agar masyarakat tidak boleh main hakim sendiri dan bertindak semena-mena. Selain itu, dia meminta para pendukungnya untuk dapat tertib dengan mengikuti seluruh aturan yang ada. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, berharap oknum anggota TNI yang mengeroyok sukarelawan Ganjar-Mahfud dikenai pasal penganiayaan.Menurutnya, TNI tidak berhak membubarkan apalagi menganiaya masyarakat sipil. “Menghentikan, membubarkan, yang itu juga bukan kewenangan anggota TNI. Sama sekali bukan,” ujar Andika di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Senin (1/12). Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud akan terus melakukan komunikasi dengan tim penyidik. TPN menginginkan agar pelaku dikenai pasal penganiyaan. “Minimal Pasal 351 [KUHP] tentang Penganiayaan. Itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun,” jelasnya. Kodam IV/Diponegoro menyatakan masih menyelidiki dan mendalami terkait dengan kasus dugaan penganiayaan terebut. Tindakan itu diduga dilakukan oleh beberapa oknum anggota TNI AD di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali, Sabtu (30/12).Kapendam IV Diponegoro Kolonel Inf Richard Harison menjelaskan berdasarkan informasi sementara yang diterima olehnya, peristiwa tersebut terjadi sebab spontanitas akibat kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menyatakan pihaknya tidak menoleransi segala bentuk kekerasan. “Kami mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan siapa pun, dan apa pun alasannya kepada sesama anak bangsa. Kami tidak menolerir perilaku tersebut,” jelasnya. Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin, Billy David, menyatakan pihaknya mendorong pengusutan kasus penganiayaan tersebut. “Kasus tersebut harus diusut tuntas, jangan sampai mencederai kedamaian pemilu kali ini,” ujarnya.

Rencana pembukaan kembali kode broker diproyeksi dapat meningkatkan gairah investor ritel di bursa saham di tengah sikap wait and see para investor menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Saat ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah melakukan survei kepada Anggota Bursa (AB) mengenai rencana pembukaan kode broker ini. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengatakan bahwa sampai saat ini hasil survei mengenai pembukaan kode broker terhadap AB belum berada di tangan BEI. Hanya saja, imbuhnya, hasil survei tersebut pasti akan sama.“Hasilnya pasti sama. Investor retail akan berharap [kode broker] tetap dibuka. Asing pasti berharap itu ditutup,” katanya saat ditemui Bisnis, pekan lalu. Adapun, penutupan kode broker telah dilakukan BEI sejak 6 Desember 2021. Saat itu, Kepala Divisi Inkubasi Bisnis BEI Irmawati Amran mengungkapkan bahwa penutupan kode broker dilakukan guna memberikan perlindungan investor dari praktik herding behavior. Bursa juga melakukan penutupan informasi domisili investor. Hal tersebut dilakukan 6 bulan setelah kebijakan kode broker berlaku. Investor juga tidak dapat melihat tipe investor dalam perdagangan secara langsung yang ditampilkan dengan kode F untuk investor asing, atau D bagi investor domestikSementara itu, Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy mengungkapkan bahwa dia pernah melakukan focus group discussion (FGD) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai rencana kebijakan tersebut.Dalam FGD itu, imbuhnya, OJK menegaskan bahwa tidak akan membuka kode broker tersebut dalam waktu dekat. Budi memandang bahwa pembukaan kode broker ini tidak serta-merta akan meningkatkan volume dan nilai transaksi di BEI.“Kenaikan volume tidak akan signifi kan dalam waktu pendek,” katanya.Di sisi lain, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta berpendapat bahwa pembukaan kode broker ini dapat meningkatkan volume dan nilai transaksi di BEI.

PT TBS Energy Utama Tbk. (TOBA) menggandeng mitra untuk membangun megaproyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung ber-kapasitas 46 megawattpeak (MWp).Hal tersebut terungkap dalam perjanjian kerja sama antara Badan Pengusahaan (BP) Batam, PT Batam Sarana Surya, dan TBS Energy Utama yang diteken pada 29 Desember 2023.Dalam kerja sama itu, para pihak bakal membangun PLTS terapung di Waduk Duriangkang dan Waduk Trembesi. SPV Business Development BS Energy Utama Dimas Adi Wibowo mengatakan perusahaan membangun PLTS tera-pung berkapasitas 46 MWp di Waduk Tembesi. “Kerja sama ini merupakan komitmen dalam transisi menuju green energy. Batam merupakan salah satu kota yang menjadi prioritas pihaknya dalam mengembang-kan energi baru terbarukan dengan penggunaan energi ramah lingkungan,” katanya dalam keteragan resminya, Minggu (31/12).Sementara itu, Direktur Batam Sarana Surya Vivi Simampo mengatakan bahwa perusahaan akan memulai pengerjaan proyek sesuai dengan target yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama. Di sisi lain, Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam Wan Darussalam menjelaskan bahwa wilayah ini memang tengah dipersiapkan untuk menjadi hub pengembangan EBT. “Kami harapkan PLTS ini segera terealisasi. PT Batam Sarana Surya dan PT TBS Energi Utama Tbk. bisa ber-sinergi dalam membangun Batam. Ini otomatis akan meningkatkan daya saing Batam,” jelasnya.

Proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN niscaya mengubah kehidupan warga lokal di sekitarnya. Minggu (31/12/2023) siang, Jatmiko (50) memamerkan keramik hitam di penginapan atau wismanya seharg Rp 1 juta per dua lempeng. Pria gempal asal Banjar Patroman, Jabar, itu punya dua penginapan di sekitar lokasi Titik Nol IKN, di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Sejak ada IKN, bisnisnya berkembang. Ia mengaku pernah dapat Rp 90 juta dari katering dan sewa kamar. Kementerian PUPR menyewa kamarnya setahun dengan nilai Rp 350 juta. Hidup Jatmiko berubah total. Padahal, sebelumnya ia bekerja sebagai bendahara desa dengan gaji hanya Rp 300.000 per bulan. ”Sekarang mumpung masih bisa kita kebut (usaha), ya, sekarang ini waktunya. Kalau nanti, pasti ada saingan,” katanya.

Sahbudin (54), warga Kelurahan Sepaku. Harapannya di tahun 2024 masih sama dengan sebelumnya, yakni memiliki sepetak tanah dan rumah untuk penerusnya. ”Ndak ada kami mau ganggu IKN. Kayak apa kita mau stop,” ujarnya. Sahbudin keturunan Balik, etnis asli sekitar proyek IKN. Ia tinggal di rumah panggung sederhana dari kayu dengan cat biru kusam yang didirikan di atas lahan milik pamannya di tepi aliran Sungai Sepaku. Bersama istrinya, Dalisah (45), ia punya delapan anak, tetapi dua meninggal. Sahbudin dan keluarganya kehilangan tanah sejak tiga dasawarsa lalu.

Lahan seluas 20 hektar hilang saat perusahaan kayu dan yang terakhir perusahaan hutan tanaman industri (HTI) hadir. ”Sudah ditebang, ndak ada bukti sudah,” timpal Dalisah. Hanya berbekal surat tanah garapan tanpa sertifikat, perjuangan Sahbudin merebut kembali tanah hampir mustahil. Saat protes, dirinya dan warga langsung berhadapan dengan aparat. ”Begitu caranya mereka dari dulu kalau perusahaan. Apalagi nanti IKN, negara yang punya,” ujarnya. Sahbudin hampir pasrah, sambil berharap ia focus menggarap lahan satu hektar miliknya yang ditanami kelapa sawit dan pisang. Sayang, sejak ada IKN pisangnya ludes diserbu monyet. Kini, Sahbudin bekerja di gerbang lokasi proyek sumber air baku di IKN., dekat dari rumah, tetapi gajinya hanya Rp 80.000 per hari. (Yoga)

Kepulauan Seribu di DKI Jakarta menjadi destinasi wisata para pengunjung saat libur Tahun Baru 2024. Selain cuaca yang mendukung, pasir pantai juga mengundang mereka. Siang itu, Senin (1/1/2024), ribuan warga hilir mudik di Dermaga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, menikmati biru laut serta pasir pantai. Para wisatawan ini berangkat dari Muara Angke, Jakut, menuju Pulau Pari menumpang kapal kayu dengan waktu tempuh dua jam. Ada juga yang datang memakai kapal cepat dari Dermaga Marina Ancol. Setelah sampai di Pulau Pari, pengunjung menuju Pantai Pasir Perawan untuk mandi di air jernih nan tenang, bermain di pasir putih, hingga mendayung kano. Ada pula yang bersantai menikmati angin sepoi-sepoi dengan pemandangan pantai dan hutan bakau di bibir pantai. Tenda-tenda perkemahan juga berdiri di sekitarnya.

Indah Tri Muktiana (20), wisatawan asal Jakut, berkunjung ke Pulau Pari bersama 14 rekan kerjanya sejak Minggu (31/12/2023) dan akan balik Senin ini. Selama di Pulau Pari, Indah dan rekannya bermain di pantai, snorkeling, dan bakar-bakar ikan. ”Tempatnya bagus, masih asri, dan sejuk. Biaya ke sini juga relatif terjangkau,” kata karyawan toko ini. Ia dan rekannya membeli paket wisata Rp 390.000 per orang. Itu sudah termasuk ongkos kapal, makan, sarapan, dan penginapan. Haris (43), wisatawan lainnya, juga datang ke Pulau Pari bersama tujuh anggota keluarganya, seperti istri, anak-anak, dan adiknya. Mereka sampai Senin siang dan akan kembali Selasa (2/1/2024). ”Kami berwisata ke pulau karena menghindari macet. Kalau ke Puncak (Bogor), misalnya,  udah  pasti macet saat libur panjang. Selain itu, wisata ke pulau juga murah meriah. Kami beli paket wisata Rp 520.000 per orang,” kata Haris. Kedatangan Haris, Indah, dan wisatawan lain saat libur tahunbaru telahmemberikanmanfaat bagiwarga setempat. Ai Sumarni (34), meraup omzet lebih banyak dari jualan telur gulung.

”Cuaca beberapa hari ini bagus. Kalau tahun lalu, (wisatawan) sepi karena cuaca buruk. Ada angin kencang dan ombak besar,” kata ibu satu anak ini. Ribuan pengunjung Kepulauan Seribu memang menjadi salah satu destinasi unggulan wisatawan. Data Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kepulauan Seribu mencatat, jumlah penumpang kapal yang menuju enam pulau di daerah ini meningkat. Antara lain, Pulau Pari, Kelapa, Pramuka, Untung Jawa, Tidung, dan Pulau Lancang. Secara keseluruhan jumlah penumpang pada Natal dan Tahun Baru (30-31 Desember 2023) mencapai 20.919 orang. Pada periode yang sama di 2022 hanya 5.528 orang. ”Jumlah wisatawan meningkat signifikan karena factor cuaca yang sangat mendukung dibandingkan tahun lalu. Selain itu, ada juga informasi dari pelaku wisata bahwa wisata Kepulauan Seribu sangat berkembang dan layak dikunjungi,” kata Capt Mu’min, Kepala KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu. (Yoga)

Memasuki tahun 2024, semua dana pensiun di bawah payung BUMN didorong untuk memperbaiki tata kelola investasi dan operasional. Masalah utama dana pensiun BUMN terletak pada rendahnya nilai pengembangan investasi dengan tingginya bunga dari program pensiun manfaat pasti. Di akhir tahun 2023, Kementerian BUMN mengungkapkan, 70 % dari 48 dana pensiun pelat merah punya masalah terkait penyimpangan investasi, transparansi pengelolaan dana, serta minimnya akuntabilitas. Akibatnya, 22 dana pensiun BUMN diminta untuk mengajukan skema penyehatan karena memiliki rasio kecukupan dana (RKD) di bawah 100 %. Ini menjadi sinyal rendahnya kemampuan dana pensiun BUMN untuk membayar kewajiban. Melihat kondisi tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Budi Sulistijo mengatakan, setiap dana pensiun yang punya masalah perlu segera memperbaiki arus kas (cash flow). Pembenahan tata kelola mendesak dilakukan baik di bidang investasi maupun bidang operasional.

”Hal yang tidak kalah penting, perlu adanya dukungan dari pendiri dana pensiun dalam bentuk pemenuhan kewajiban (top up) serta adanya panduan berupa arahan investasi dan strategic asset allocation (alokasi aset strategis),” ujarnya saat dihubungi, Senin (1/1/2024), di Jakarta. Kementerian BUMN telah mengungkap bahwa dana pensiun pelat merah dengan RKD di bawah 100 % membutuhkan suntikan modal tambahan totalRp 12 triliun. Proses penyuntikan modal bisa memakan waktu lebih dari tiga tahun, bergantung dari kemampuan tiap-tiap dana pensiun. ”Secara ketentuan, top up atau pemenuhan atas kewajiban merupakan opsi yang harus dilakukan karena erat kaitannya dengan pemenuhan manfaat pensiun yang menjadi hak peserta,” kata Budi. (Yoga)

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan, tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada dirinya adalah bagaimana menyeimbangkan ekonomi dan ekologi. Kebijakan ekonomi biru pun digulirkan untuk mendorong kelautan dan perikanan berkelanjutan, meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut. ”Desakan ekonomi di laut Indonesia sangat besar. Kita mengelola wilayah laut dari Sabang sampai Merauke dengan luasan besar dan 17.500 pulau serta jumlah penduduk pesisir 140 juta orang. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ekologi pasti akan terabaikan oleh siapa pun ketika orientasinya lebih ke soal ekonomi,” papar Trenggono dalam Kaleidoskop Kelautan dan Perikanan 2023 yang diselenggarakan Destructive Fishing Watch Indonesia, pertengahan Desember 2023.

Pemerintah juga memperkuat pengawasan perairan dengan command center untuk memantau pergerakan semua kapal ikan yang beroperasi dan mencegah pelanggaran kapal perikanan. KKP menyinyalir, terdapat sekitar 23.000 kapal ikan yang beroperasi, tetapi yang berizin dan terdaftar hanya 6.000 kapal. Tantangan muncul dalam keberlanjutan pekerjaan nelayan sebagai dampak perubahan iklim. Merujuk data BPS selama 1993-2022 serta proyeksi Tim Jurnalisme Data Harian Kompas, hingga 2030, jumlah petani dan nelayan akan menurun hingga 2,4 % atau 926.492 pekerja yang akan meninggalkan pekerjaannya akibat perubahan iklim. Kebijakan utama pemerintah untuk keberlanjutan, yakni kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, menuai kontroversi publik akibat sosialisasi kepada publik yang belum optimal, kesiapan infrastruktur yang minim, dan kekhawatiran privatisasi laut oleh oligarki industri perikanan skala besar yang berpotensi meminggirkan nelayan lokal. Segala pembenahan konkret dinantikan sebagai wujud keberpihakan pemerintah memastikan gaung keberlanjutan. (Yoga)