Vietnam Akan Bangun Pabrik Mobil Listrik di RI
Perusahaan produsen kendaraan listrik Vietnam, VinFast, siap
untuk berinvestasi membangun pabrik di Indonesia. Total penanaman modal
diperkirakan mencapai 1,2 miliar dollar AS. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita
mengatakan, rencana investasi itu diterima setelah pihaknya mendampingi
Presiden Jokowi bertemu dengan perwakilan VinFast di Vietnam. Agus menjelaskan,
VinFast sedang mengidentifikasi lokasi yang cocok untuk mendirikan pabrik di
Indonesia dengan kebutuhan lahan sekitar 240 hektar. ”Kami sangat mengapresiasi
rencana investasi VinFast karena akan turut mendukung pengembangan ekosistem
kendaraan listrik di Indonesia mengingat potensi yang besar di Indonesia,” ujar
Agus dalam keterangannya, akhir pekan lalu.VinFast akan berkolaborasi dengan
perusahaan dalam negeri untuk proses produksi.
Selain itu, VinFast akan bermitra dengan perusahaan transportasi
dan penyedia jasa teknologi dalam rangka ekspansi untuk kendaraan taksi
listrik. VinFast juga berminat membuat bus listrik. Bahkan, mereka juga ingin berinvestasi
di Ibu Kota Nusantara. Terkait rencana investasi VinFast ini, Pemerintah
Indonesia akan memberikan sejumlah insentif yang dapat dimanfaatkan oleh
perusahaan, termasuk untuk industri kendaraan listrik, antara lain fasilitas
tax holiday, tax allowance, insentif bea masuk, serta insentif Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM). Pada tahap produksi, VinFast bisa memanfaatkan
fasilitas tarif 0 % untuk skema impor completely knock down (CKD) atau
incompletely knock down (IKD) yang diatur dalam Permenperin No 29 Tahun 2023.
Selain itu, fasilitas PPnBM 0 % juga dapat dimanfaatkan jika mencapai
persyaratan minimum kandungan lokal sebagaimana Perpres No 79 Tahun 2023. (Yoga)
Pemerintah Janjikan Insentif Biaya Frekuensi
Prospek Cerah Mobil Listrik
BTS Beroperasi di Depok, Tarif Digratiskan Dua Tahun
Kemenhub melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)
akan menghadirkan layanan bus berbasis skema pembelian layanan atau buy the
service (BTS) di Kota Depok, Jabar. Skema ini diharapkan dapat mengurangi
masalah kemacetan di Jabodetabek serta membangkitkan minat masyarakat menggunakan
transportasi umum. Menyusul penerapan di Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor, BPTJ melakukan
penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding / MoU) bersama
Pemkot Depok mengenai layanan bus berbasis BTS di Depok, Jumat (12/1). Namun,
belum diumumkan kapan layanan ini mulai beroperasi.
BTS merupakan layanan jasa angkutan massal perkotaan berupa
bus yang memperkuat konektivitas moda transportasi. Layanan ini termasuk salah satu
upaya pemerintah pusat dalam rangka menyediakan layanan angkutan umum yang memadai
dan menjangkau semua wilayah. Plt Kepala BPTJ Suharto, Minggu (14/1), mengatakan,
perluasan layanan BTS di daerah-daerah Bodetabek merupakan hal penting yang
terus diupayakan. Angkutan massal dengan program BTS akan menyediakan layanan
yang aman dan nyaman. Sebagai proyek rintisan layanan BTS di Kota Depok, rute pertamanya yaitu dari Terminal Margonda menuju Stasiun LRT Jabodebek
Harjamukti.
Rute tersebut merupakan rute prioritas dari lima rute yang
diusulkan oleh Pemkot Depok dan terintegrasi langsung dengan layanan LRT Jabodebek.
”Rencana operasi secepat nya, tergantung kesiapan Pemkot Depok terkait apakah
halte atau bus stop sudah siap. Menurut rencana, kami akan mengoperasikan 13
bus medium dan 12 titik lokasi pemberhentian bus dari terminal Margonda hingga
Stasiun LRT Harjamukti,” kata Suharto. BTS di Depok akan menggunakan bus
listrik, dilengkapi fasilitas yang nyaman, seperti penyejuk ruangan (AC), jaringan
internet nirkabel (Wi- fi), dan kursi yang empuk. (Yoga)
PEREMPUAN DESA MANGKIT BERDIKARI DENGAN SERTIFIKAT TANAH
Para perempuan di Desa Mangkit, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulut,
menjadi aktor aktif dalam redistribusi lahan di desa mereka. Mereka berjuang
memvalidasi setiap jengkal tanah dan lahan yang dimiliki oleh warga. Perjuangan
mereka pun berbuah manis. Tak pernah terpikir oleh Nova Kalompo (45) bahwa ia
dapat mendirikan warung kelontong di halaman rumah. Sebab, hari-harinya selalu dihantui
kekhawatiran akan pengusiran dari rumah ataupun kebunnya di Desa Mangkit. Semua
berbalik sejak 29 Oktober 2018 ketika Gubernur, bupati, serta jajaran pejabat lain
hadir dalam acara seremonial untuk membagikan 515 sertifikat lahan perkebunan
eks hak guna usaha (HGU) kepada Nova dan ratusan warga lainnya dalam rangka
reforma agraria.
Pada awal 2019, warga kembali menerima sertifikat lahan, untuk
tanah tempat rumah mereka berdiri sejumlah 535 buah sehingga secara keseluruhan
ada 1.050 sertifikat yang diterbitkan untuk meredistribusi tanah negara seluas
444,46 hektar. ”Kehidupan berubah 180 derajat dari sebelum torang dapat sertifikat.
Torang dulu cuma mengandalkan suami. Sekarang, sudah. So merdeka,” kata Nova
dengan mata berbinar-binar di teras rumahnya, Selasa (9/1/2024) siang. Tak lama
setelah itu, Nova membawa sertifikat tanah rumahnya yang berukuran 10 x 20
meter ke sebuah bank di Ratahan, ibu kota Minahasa Tenggara, sebagai agunan
demi mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp 50 juta.
Berkat pinjaman tersebut, selama empat tahun terakhir, ibu
dua anak tersebut dapat menyebut dirinya wirausahawati. Warga desa pun silih
berganti singgah di warungnya untuk membeli segala macam kebutuhan sehari-hari,
mulai dari beras, air mineral, telur, makanan ringan, sampai sabun cuci. Penghasilan bersihnya sebulan, selalu
melampaui Rp 1 juta. Nova juga menjadi pemilik sah lahan garapan seluas 0,49
hektar, hasil bagi rata dengan suaminya. Baru-baru ini, mereka panen cengkeh
dari 100 pohon. Nilai penjualan nantinya diperkirakan mencapai Rp 20 juta. (Yoga)









