BANTALAN NEGARA DI PROYEK PRAKERJA
Program Prakerja yang didesain sebagai pelatihan pengembangan kompetensi bagi pekerja maupun calon pekerja, dilanjutkan pada tahun ini. Sejak digulirkan pada April 2020, program tersebut sudah menjangkau tak kurang dari 17 juta penerima manfaat. Hanya saja, dalam pelaksanaannya masih banyak celah dari program tersebut. Upaya untuk membangun kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Sejauh ini, pemerintah terkesan menjalankan Program Prakerja sebagai proyek menyerap anggaran. Tidak memiliki tolok ukur jelas mengenai kompetensi dan peningkatan daya saing SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai sasaran Indonesia menuju negara maju.
Utilasi Proyek Palapa Ring Capai 60%
Kemenkominfo melalui Badan Layanan Umum Beban
Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BLU BAKTI) terus meningkatkan utilisasi
(penggunaan) jaringan palapa ring. Proyek palapa ring sendiri telah diresmikan
oleh Presiden Jokowi pada 2019 lalu. Saat ini tingkat utilisasi secara
nasional, yaitu palapa ring paket barat, tengah dan timur sudah mencapai 50 % -
60 %. Adapun hingga 2023, utilisasi paket barat mencapai 69 %, paket tengah 37.67
% dan paket timur 37,38 %.
Dirut BAKTI Fadhilah Mathar Mengatakan,
perkembangan tingkat Utilisasi palapa ring terus mengalami peningkatan. “Kita
targetkan selalu mengalami peninkatan. Memang tidak sama utilisasi di barat,
tengah maupun timur. Tetapi bukan berarti utilisasi ini rendah. Palapa ring ini
kan backbone. Jadi kita perlu menambahkan, menggelar kembali supaya bisa
dimanfaatkan sampai last mile atau akses yang sedang diupayakan dalam program
fiberisasi palapa ring integrase,” kata Fadhilah Mathar saat acara kopi bareng
media di Kantor Kemenkominfo, Jumat (8/3). (Yetede)
Harga dan Force Majeur Jadi Tekanan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 Mulai Disusun
Pemerintah Mulai Cegat Barang Bawaan dari Luar
KPK Telusuri Dugaan Investasi Fiktif Petinggi Taspen
Pukulan Ganda di Awal Bulan Puasa
Ujian dan pukulan ganda mengadang masyarakat di awal bulan puasa. Lonjakan harga pangan dan biaya transportasi bakal memukul daya beli masyarakat. Di saat bersamaan, pendapatan tidak tumbuh lebih tinggi daripada lonjakan harga. Selain kelompok menengah, daya beli masyarakat di level bawah yang selama ini menerima bantuan sosial (bansos) ikut tersedak. Salah satu indikasi melemahnya daya beli, tabungan kelompok masyarakat bawah cenderung tergerus. Berdasarkan data Mandiri Spending Index hingga 25 Februari 2023, indeks tabungan masyarakat kelas bawah turun 2,4 poin ke level 39,8 dibandingkan posisi akhir bulan sebelumnya. Penyusutan tabungan ini, terjadi di tengah kenaikan indeks belanja masyarakat kelas bawah yang sebesar 20 poin ke level 263,8. Tergerusnya tabungan masyarakat juga tampak pada pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), DPK Januari 2024 tumbuh 5,8% year on year (yoy). Meski pertumbuhannya lebih tinggi dari posisi Desember yang hanya 3,8% yoy, namun angka itu jauh menyusut dibandingkan posisi Januari 2023 yang tumbuh mencapai 10,49% yoy. Di jangka pendek, masyarakat menghadapi sejumlah problem, utamanya harga pangan.
Eskalasi harga pangan terutama beras, telur dan daging ayam telah mengerek inflasi pangan alias volatile food pada Februari 2024 ke level 8,47% yoy, lebih tinggi dari Januari di level 7,22% yoy. Lonjakan harga pangan juga berpotensi berlanjut hingga memasuki Ramadan. Berdasarkan pantauan KONTAN di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, harga sejumlah bahan pangan memang masih tinggi. Kabar terbaru, pemerintah akan tetap menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, lebih tinggi dibanding tarif yang berlaku sekarang, yaitu 11%. Kondisi itu akan semakin menambah beban masyarakat, meski pemerintah memberi fasilitas berupa tidak dipungut PPN untuk barang kebutuhan pokok. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, kenaikan harga pangan tak sebanding dengan bansos yang diberikan pemerintah. Karena itu, masyarakat kelas bawah tak cukup bila hanya menerima bansos. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat, pemerintah bisa mempertimbangkan memperluas penyaluran bansos sementara waktu saat momen Ramadan, terutama jika kenaikan harga pangan berlanjut. Dia juga menyarankan agar perluasan penerima bansos diberikan juga kepada kelompok menengah.
Pedagang Sulit Jalankan HET Baru Beras Premium
Transisi Energi Membutuhkan Sumber Daya Manusia Berkualitas
Pemerintah Indonesia terus memenuhi komitmennya dalam mengimplementasikan upaya transisi energi dengan menetapkan Enchanced National Determined Contribution (NDC) yang bertujuan signifikan dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca(GRK). Target penurunan emisi GRK tahun 2030 mencapai 32 % setara 358 juta ton CO2 dari tingkat Business as Usual (BAU) menjadi langkah strategis untuk menghadapi tantangan perubahan iklim global.vTransisi energi akan memicu peningkatan kebutuhan SDM berkualitas yang memegang peran krusial dalam kesuksesan program transisi energi di Indonesia.
Ini merupakan tantangan
baru yang harus dihadapi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian ESDM
mengadakan kegiatan “EBTKE Goes to Campus” dengan meyelenggarakan kuliah umum
berjudul “Akselerasi Pemanfaatan eneri Surya Untuk Transisi Energi”. Kegiatan
ini diselenggarakan di Universitas Negeri Semarang (UNNES) Jateng, pada Kamis
(7/3) dengan tujuan memberikan pendidikan dan pemahaman mahasiswa terkait
transisi energi di masa depan, ucap Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan
Kementerian ESDM Andriah Febby Misna dalam keterangannya di Jakarta, Senin
(11/3). (Yetede)









