Ekonomi
( 40733 )Ekonomi Lesu, Rupiah malah Menguat
Meski depresiasi nilai tukar rupiah cenderung mereda dalam beberapa waktu terakhir, risiko tekanan eksternal yang berasal dari arah suku bunga global dan kebijakan tarif AS tetap perlu diantisipasi. Apalagi, kondisi tersebut terjadi berbarengan dengan sinyal perlambatan ekonomi pada awal tahun. Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilaitukar rupiah pada perdagangan Selasa (6/5) ditutup di level Rp 16.472 per USD atau menguat 1,24 % dibanding akhir April 2025. Sejak awal Mei 2025, rupiah berbalik menguat setelah mengalami tekanan dalam sebulan terakhir hingga mencapai titik tertingginya di level Rp 16.943 per USD.
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, BI secara umum akan terus mencermati dinamika nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini, termasuk penguatan yang sejalan dengan tren di sejumlah negara berkembang (emerging markets) lainnya. ”BI akan tetap selalu berada dimarket dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan tetap terus mengedepankan mekanisme pasar yang sehat, serta akan senantiasa memastikan stabilitas nilai tukar tetap terjaga sesuai mandate untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” katanya, Selasa. Penguatan rupiah mencerminkan respons pasar terhadap sentiment global yang saat ini relatif mendukung. Salah satunya terkait ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter di AS dan negara maju lainnya, serta arus modal masuk ke pasar domestik. (Yoga)
Perumahan Rakyat untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Guna merealisasikan program 3 Juta Rumah, pemerintah pusat dan daerah tancap gas menyiapkan sejumlah skema dan program untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak hanya membangun rumah subsidi, pemerintah juga akan menggencarkan renovasi rumah yang tidak layak huni. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengatakan, APBN 2025 adalah warisan Presiden Jokowi. Dengan begitu, program pemerintahan era Presiden Prabowo belum bisa berjalan sepenuhnya, termasuk dalam penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah. APBN era Prabowo baru akan diusulkan dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta pada 16 Agustus mendatang.
Setelah pidato nota keuangan, usulan akan dibahas. Nantinya, per 1 Januari 2026, barulah APBN era Prabowo berjalan sepenuhnya. ”Saat itu, kita baru bisa melihat usulan masif yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, khususnya terkait penataan permukiman kumuh hingga penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Fahri, di sela peluncuran Gerakan Benerin Rumah Agar Layak (Gebrak) di Palembang, Sumsel, Senin (5/5). APBN 2025 sudah menyediakan anggaran penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan penataan permukiman kumuh. Namun, jumlahnya terbatas, yakni penyediaan rumah subsidi sekitar 220.000 unit dan renovasi rumah tak layak huni sekitar 40.000 unit.
Nantinya, Kementerian PKP akan mengevaluasi tambahan kuota untuk penyediaan rumah layak huni dan renovasi rumah tersebut. Pemerintah pusat akan berkolaborasi dengan pemda, BUMN, dan BUMD dalam penyediaan tanah. Nantinya, lahan milik pemerintah atau negara akan didata dan diatur perizinannya untuk dimanfaatkan dalam penyediaan perumahan. Sebaliknya, pihak swasta akan membangun dengan skema yang telah diatur pemerintah. Untuk renovasi rumah tidak layak huni, sejumlah perusahaan multinasional sangat tertarik mendukungnya. Bahkan, Fahri mengklaim sudah mendapatkan komitmen dukungan anggaran 2,5 juta USD atau Rp 40 miliar dari perusahaan multinasional dalam menjalankan renovasi rumah tidak layak huni. (Yoga)
Pemerintah Siap Genjot Belanja dan Daya Beli
Pemerintah siap menggenjot belanja dan daya beli masyarakat mulai kuartal 11-2026 untuk mencegah berlanjutnya tren perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan begini, pertumbuhan ekonomi 2025 bisa dijaga di atas 5%. Konkretnya, pemerintah akan merilis kebijakan yang berfokus pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, mendorong investasi, dan mengakselerasi belanja. Poin terakhir menjadi fokus utama pemerintahan dengan target penyerapan bisa lebih tinggi dari siklus kuartalnya untuk mendorong multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi yang tahun ini ditargetkan 5,2%. Hingga 25 April 2025, pemerintah telah membuka blokir anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp86,6 triliun dari anggaran yang sebelumnya diblokir sebesar Rp 256,1 triliun.
Dengan pembukaan blokir tersebut, K/L bisa kembali melakukan efisiensi anggaran. Hal ini diatur Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, ekonom menilai, pemerintah juga perlu mengevaluasi rencana pemangkasan anggaran masif, lantaran bisa menambah tekanan ke ekonomi. Bahkan, pemerintah perlu membatalkan rencana tersebut, jika dirasa merugikan ekonomi. Alasannnya, di tengah tren pelemahan daya beli msayarakat, ekonom membutuhkan dukungan fiskal yang ekspansif. Apalagi, sektor swasta tengah lesu, terimbas kontraksi daya beli. (Yetede)
Perbankan Harus Lebih Selektif dalam Menyalurkan Kredit
TPT Harus Dimulai dengan Mengurangi Pekerja Informal
Saham Antam Melaju Rp 3.000
IHSG Siap Uji Level 7.000
Sektor Ritel Berpotensi Bertumbuh
Kemenhub Melakukan Pengawasan Perusahaan Otobus Harus Dipertegas
KAI Commuter Konsisten Tunjukkan Tren Positif Penumpang Sebanyak 32,3 Juta Orang
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









