Kinerja Bank Mandiri (BMRI) pada kuartal I-2025 menunjukkan pertumbuhan laba bersih 3,9% secara tahunan menjadi Rp 13,2 triliun. Namun secara kuartalan, laba menurun 4,1% akibat tekanan likuiditas dan kenaikan cost of fund menjadi 2,4%, yang menyebabkan penurunan net interest margin (NIM) dari 5,27% menjadi 4,8%.

Investor saham perbankan disarankan tidak hanya terpaku pada bank-bank besar seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI, melainkan juga mulai melirik bank menengah yang menunjukkan kinerja kuat. Beberapa di antaranya mencatat pertumbuhan laba yang lebih tinggi dibanding bank besar sepanjang empat bulan pertama 2025. Misalnya Bank Syariah Indonesia (BRIS) tumbuh laba 6,2% menjadi Rp 2,38 triliun, Bank Permata (BNLI) tumbuh 9,17%, Bank OCBC NISP naik 11,5%, CIMB Niaga (BNGA) naik 3,57%.

Arah dan masa depan pengembangan kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia kini berada pada titik krusial. Di tengah geliat transformasi digital nasional, perlu pendekatan yang mengedepankan aspek teknologi, juga aspek manusiawi. Berpusat pada manusia (Human centered) menjadi kunci utama membangun ekosistem AI yang inklusif, etis dan berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi pokok bahasan webinar bertema “Humanizing Artificial Intelligence: Peta dan Masa Depan Ekosistem Kecerdasan Buatan Indonesia” yang digelar Pusat AI ITB, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB (STEI ITB), Sabtu (31/5). Melalui diskusi lintas sektor yang menghadirkan akademisi, praktisi, industri, dan masyarakat sipil, acara ini menegaskan bahwa AI yang berpihak pada kemanusiaan bukan sekadar idealisme, melainkan keharusan. AI memiliki potensi luar biasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Diperkirakan, teknologi ini dapat menyumbang hingga 366 miliar USD atau 12 % PDB Indonesia pada 2030.

Potensi ini dibayangi tantangan, berupa ketimpangan akses teknologi yang memperlebar kesenjangan digital, ketergantungan pada teknologi asing, hingga kekhawatiran akan erosi nilai-nilai manusia dalam sistem algoritma. Dari studi UNESCO tahun 2024, kesiapan SDM Indonesia mengadopsi AI masih rendah. Mayoritas masyarakat kita masih sebagai pengguna, bukan produsen AI. Ditambah lagi, sistem AI yang ada saat ini sebagian mengadopsi norma-norma yang belum tentu sejalan dengan jati diri dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pengembangan AI di Indonesia seharusnya tidak bertujuan menggantikan manusia, tetapi memperkuat kapasitas dan martabat manusia. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Dekan STEI ITB Tutun Juhana. “Prinsip human centered AI bukan jargon, melainkan keniscayaan. Ini berarti AI harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, pengguna punya pemahaman atas cara kerja sistem, dan AI harus mendukung keputusan yang etis dan adil,” ujarnya. (Yoga)

Tarif buzzer atau pendengung sangat bervariasi. Rentangnya puluhan ribu hingga miliaran rupiah. Berdasarkan penelusuran Kompas, uang miliaran rupiah mengalir ke rekening buzzer kelas kakap. Sementara di level bawah, buzzer cilik mengejar uang receh. Menjelang subuh, akhir April2025, Irwan (nama samaran) membuka buku rekening bank atas namanya, yang terdapat dua transaksi jumbo pada 2024 dan awal 2025. Tahun lalu, uang yang masuk ke rekeningnya Rp 6 miliar. Transaksi berikutnya, awal tahun ini, Rp 1 miliar. Uang miliaran rupiah dari dua transaksi tersebut untuk pembayaran proyek buzzer terkait isu politik. Ia memperlihatkan sejumlah dokumen perencanaan proyek buzzer untuk swasta, korporasi besar, politisi, serta sejumlah instansi.

Di dokumen itu ada rencana anggaran dan berkas tagihan proyek buzzer bagi korporasi besar. Nilai proyeknya dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Di masa jayanya, Irwan sebagai koordinator buzzer bisa meraih Rp 400 juta per bulan. Ada kalanya, ia berstatus perantara saja dengan mengambil margin keuntungan. ”Bisnis buzzer ini tak jelas antara halal atau haramnya. Namun, ini kerjaan yang ’mikir’. Saya harus menganalisis data, paham konteks politiknya, harus tahu siapa pihak terkaitnya,” ujarnya. Jika ia menerima proyek buzzer dengan nilai Rp 1 miliar, Irwan dan tim setidaknya kecipratan Rp 800 juta, sisanya jatah perantara, orang yang punya akses langsung ke sumber proyek. Dalam dunia buzzer, posisi sangat menentukan. Semakin rendah kastanya, bayaran kian kecil. Contohnya operasi menggarap sebuah isu agar jadi trending topikdi aplikasi X (dulu Twitter).

Misalnya, perantara menjual harga untuk sebuah trending topik ke pemesan sebesar Rp 150 juta per jam.” Dari Rp 150 juta itu, yang sampai ke buzzer tingkat bawah hanya Rp 5 juta-Rp8 juta. Orang yang tugasnya bikin akun hanya kebagian Rp 200.000-Rp 300.000,” katanya. Beda nasib dengan Irwan, AE, Perempuan Jakarta Selatan yang menekuni pekerjaan buzzer selama lima tahun terakhir, sekarang punya standar honor minimal Rp 300.000. Ia pernah kerja sebagai buzzer komentar dengan bayaran Rp 5.000 per komentar. Seiring meningkatnya jumlahpengikut di media sosialnya, ia naik kelas. Di Instagram, pengikutnya 25.000 akun. Ia menunjukkan sejumlah grup tawaran kerja buzzer untuk mempromosikan program instansi dengan bayaran Rp 100.000, Rp 50.000 dan Rp 40.000 dengan syarat calon peserta mempunyai minimal pengikut 500 di Instagram atau Tiktok. (Yoga)

Kabar mundurnya Ray Dalio dari jajaran penasihat BPI Danantara memunculkan pertanyaan. Sosok investor global yang awalnya disambut sebagai simbol kredibilitas Danantara, justru memberi sinyal peringatan urgensi tatakelola berbasis meritokrasi dan profesionalisme. Informasi mundurnya Dalio dari Danantara disiarkan Bloomberg, Rabu (28/5) pagi WIB. Pendiri firma manajemen investasi ternama Bridgewater Associates itu, memilih tidak melanjutkan perannya di Danantara. Dalio melalui juru bicaranya juga menolak memberikan komentar sehingga belum diketahui alasan di balik keputusan tersebut. Dalam peluncuran sekaligus pengumuman struktur resmi BPI Danantara di Jakarta, 24 Maret 2025, Dalio diumumkan menjadi satu dari lima tokoh yang tergabung dalam Dewan Penasihat Danantara, selain mantan CEO Asia Pasifik Credit Suisse, Helman Sitohang, ekonom Columbia University, Jeffrey Sachs, Equity Portfolio Manager Capital Group, F Chapman Taylor, serta mantan PM Thailand, Thaksin Shinawatra.

Dalam presentasi terbaru Danantara pada eksekutif bisnis asing di Jakarta pada Mei 2025, nama Dalio tak tercantum sebagai anggota Dewan Penasihat. Di tengah kabar mundurnya Dalio, CEO Danantara Rosan Roeslani memberi pernyataan berbeda. Ia memastikan bahwa Dalio masih di Danantara. Ia mengklaim komunikasi antara dirinya dan tim Dalio masih berjalan intens dan lancar. Alih-alih meluruskan informasi mengenai statusnya di Danantara, melalui akun Instagram resminya, @raydalio, miliarder berusia 75 tahun itu, justru menyinggung pentingnya meritokrasi. Dalam unggahan bertema principle of the day atau ”prinsip hari ini”, pada 28 Mei 2025, ia memposting tuliskan: ”Don’t use your pull to get someone a job”. Artinya, jangan gunakan pengaruhmu untuk membantu seseorang mendapat pekerjaan. Sebab, hal itu merusak prinsip meritokrasi. Tindakan semacam ini tidak baik bagi pencari kerja karena menciptakan kesan bahwa posisi tersebut tidak diperoleh atas dasar kemampuan. (Yoga)

Pemerintah berencana mengubah luas tanah rumah subsidi dari minimal 60 meter persegi menjadi 25 meter persegi. Rancangan ini dipersoalkan para pengembang dan pakar perumahan karena dinilai tidak manusiawi dan tak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu tertulis dalam draf Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) No/KP-TS/M/2025 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai dan Batasan Harga Jual Rumah dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan. Draf ini akan mengubah standar sebelumnya yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri PUPR No 689/KPTS/M/2023. Luas lantai bangunan juga berkurang dari minimal 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi. Meski demikian, besaran maksimal luas rumah subsidi tidak berubah, maksimum tetap 200 meter persegi dan luas lantai paling besar 36 meter persegi.

Para pengembang menilai standar baru rumah subsidi menjadi kurang layak. Mereka mengingatkan, perlu kajian khusus sebelum meneken Keputusan Menteri PKP tersebut. ”Luas tanah 25 meter persegi rasanya tidak manusiawi, dipastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak bisa memperluas bangunan, kecuali tambahan lantai dua. Namun, sulit, biaya konstruksinya mahal, akan berpotensi masyarakat berpenghasilan rendah ’topengan’ yang memanfaatkan,” tutur Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, Minggu (1/6). Dengan luas tanah 25 meter persegi dan luas bangunan 18 meter persegi, akan ada risiko dampak negatif. Kekumuhan tidak terhindarkan sehingga tdak sehat bagi tumbuh kembang anak karena luasan tempat tinggal yang kurang dari 9 meter persegi. Pemilik rumah juga tak dapat menambah luas bangunan. Dengan demikian, rumah subsidi hanya akan bersifat sementara, tidak ideal sebagai rumah masa depan. (Yoga)

Aplikasi digital telah menjadi bagian keseharian warga, dari transportasi, belanja, makan, sampai mengirim barang. Seiring itu, pungutan biaya lain-lain, seperti biaya layanan dan jasa aplikasi yang dibebankan ke konsumen dan penjual juga bermunculan. Baru-baru ini, muncul usulan untuk menghapus atau setidaknya mengatur standar terkait biaya lain-lain itu lewat regulasi khusus. “Saya rasa perlu ada regulasi khusus untuk mengantisipasi kenaikan biaya jasa aplikasi kedepannya, untuk menghindari penambahan fee (biaya jasa) yang sewenang-wenang. Namanya orang (aplikator) berbisnis, pasti mereka akan terus cari untung. Sejauh ini, saya belum terbebani karena biayanya masih sekitar Rp1.000. Kalau (pakai) lebih banyak atau biayanya jadi lebih tinggi dari pada biasanya, akan jadi masalah,“ ujar Debora Julianti (29)Karyawan Swasta, di Jakarta

”Persentase biaya layanan dan jasa aplikasi perlu diatur. Kalau tidak, biaya yang dibebankan tidak rata dan merugikan penjual atau kurir. Standar biaya bisa berdasarkan kluster wilayah atau berat barang. Kalau tidak diatur, pekerja yang berhubungan dengan platform akan terus diupah secara tak layak. Ekonomi akan lebih baik jika semua orang punya uang (layak). Kalau semua underpaid, siapa yang mau mengeluarkan uang,” kata Sandra Hartono (28) Karyawan Swasta, di Jateng. ”Setuju, biaya layanan dan biaya jasa aplikasi dihapus atau diatur lewat regulasi khusus tentang standar biaya aplikasi digital. Agar aplikasi enggak suka-suka mematok angka karena sudah ada acuan peraturannya. Pemerintah juga perlu mengawasi apakah penerapan di tiap aplikasi sudah sesuai aturan. Itu bagian dari strategi. Mereka kasihvoucer promo, tetapi dibalance dengan biaya macam-macam. Cuma, ya, berat juga,” ujar Deri Nugraha (29) Hotelier, di Jakbar. (Yoga)

Sepekan menjelang Idul Adha 2025, penjual hewan kurban di beberapa daerah di Jateng mengeluh masih sepi pembeli. Penurunan penjualan diduga karena kondisi perekonomian yang sedang lesu. Mereka berharap dagangannya laku dalam sisa waktu sepekan ini. Aziz Muslim (44) penjual hewan kurban di Kecamatan Gunungpati, Semarang, jelang Idul Adha tahun ini, hanya menyiapkan 30 ekor sapi dan 40 ekor kambing untuk dijual, jauh lebih sedikit dibanding jumlah hewan kurban yang disiapkan tahun lalu, yakni 40 ekor sapi dan 60 ekor kambing. Hingga Sabtu (31/5) stok sapi dagangannya masih tersisa 4 ekor dan kambing 15 ekor. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, seluruh sapi dan kambing sudah habis terjual sepekan sebelum kurban. ”Penyebabnya kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil. Jadi, mereka masih mikir untuk beli hewan kurban, mungkin uangnya dipakai untuk kebutuhan lain,” tuturnya.

Edi (56) penjual hewan kurban di Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, juga mengeluhkan lesunya penjualan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya mampu menjual dua hingga tiga ekor sapi sehari, tahun ini Edi menjual paling banyak tiga ekor sapi sepekan. Idul Adha tahun ini, Edi menawarkan 20 ekor sapi yang dibanderol dengan harga terendah Rp 23,5 juta per ekor, sejak awal Mei. Hingga Sabtu, masih ada delapan ekor sapi yang belum terjual. ”Tahun ini, kebanyakan yang beli itu patungan, ada yang dua orang, ada yang tiga orang. Bahkan, ada yang satu kelompok pengajian 10 orang beli satu ekor sapi,” ujarnya. Edi menduga, beralihnya pembeli dari yang awalnya membeli sendiri menjadi berkelompok karena perekonomian masyarakat sedang lesu. Semua pedagang hewan kurban pun berharap, penjualan akan meningkat pada hari-hari terakhir menjelang kurban. (Yoga)

Masa toleransi penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar produksi industri tahu di Tropodo tinggal hitungan hari. Berbagai upaya dilakukan pelaku industri demi menemukan bahan bakar pengganti yang ramah lingkungan tapi murah. Di sisi lain, pemda diharapkan tak berdiam diri menghadirkan solusi. Sejumlah pelaku industri mencoba mengaplikasikan minyak jelantah sebagai bahan bakar industri penggorengan tahu di Desa Tropodo, Sidoarjo, Jatim, pekan ini untuk mengganti bahan bakar sampah plastic dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang hampir 25 tahun digunakan oleh mayoritas perajin. Inisiatif beralih ke minyak jelantah bermula dari studi banding di Kota Kediri, Senin (26/5). Sejumlah pelaku industri kecil dan menengah tahu di Desa Tropodo didampingi Kades dan camat mengunjungi sentra industri tahu di Kelurahan Bandar kidul, Kecamatan Mojoroto, Kediri. Kediri telah lama terkenal sebagai sentra industri tahu di Jatim.

Produk tahu yang dihasilkan sangat khas, yakni tahu kuning dan tahu putih yang gurih rasanya. Selain tahu mentah, pelaku usaha juga mengolah tahu menjadi aneka makanan siap saji, seperti stik tahu, tahu walik dan tahu goreng. Kades Tropodo, HarisIswandi, Sabtu (31/5) mengatakan, “Minyak jelantah sebagai bahan bakar produksi masih tahap uji coba. Dari dua jenisusaha yang berkembang di desanya, yakni produksi tahu mentah dan penggorengan tahu menjadi tahu goreng, minyak jelantah baru diaplikasikan pada jenis usaha penggorengan tahu. Jika uji coba berhasil, akan dievaluasi apa bisa diaplikasikan untuk bahan bakar produksi tahu. Peralihan bahan bakar bukan perkara mudah karena harus diikuti dengan penggantian tungku pembakarannya.” Berdasarkan data Pemerintah Desa Tropodo, terdapat 51 unit usaha yang memproduksi tahu, mencakup produksi tahu mentah dan goreng. (Yoga)

Program stimulus ekonomi yang akan diberlakukan pemerintah mulai 5 Juni diharapkan  dapat meredam dampak  PHK yang belakangan  marak  terjadi. Dengan stimulus, daya beli  masyarakat dapat terjaga dan pada akhirnya bisa menjga pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, paket stimulus  ini perlu dirancang  sebagai bagian dari policy mix yang lebih komprehensif yakni kombinasi antara dorongan konsumsi, penguatan investasi dan ekspor, intensif sektor produksi, dan stabilitas kebijakan agar mampu  mendorong  pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), angka PHK per 20 Mei 2024 lalu yang jumlahnya tak sampai 5.000 orang. PHK terbanyak terjadi di tiga provinsi yakni Jawa Tengah sebanyak 10.695 orang, Jakarta 6.279 orang dan Riau 3.570 orang, sisanya provinsi lain, PHK ini, paling banyak datang dari berbagai sektor, terutama perdagangan  hingga jasa. Gelombang PHK ini meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Tercatat tingkat pengangguran tertinggi di Indonesi terdapat pada usia 19-24 tahun. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencatatkan jumlah pengangakatan tertinggi, disusul SMA, SD, Diploma, lalu perguruan tinggi. Per Februari saja jumlah pengangkutan di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. (Yetede)