PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) menerapkan strategi kenaikan harga, inovasi produk, dan ekspansi ekspor untuk menjaga pertumbuhan kinerja di tengah risiko pelemahan daya beli masyarakat. Sejak Februari 2025, ICBP menaikkan harga Indomie sebesar Rp 100 per bungkus guna meningkatkan pendapatan dari segmen mi instan yang menyumbang 71,9% dari total pendapatan kuartal I-2025.

Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan keberadaan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Ekonomi Partnership Agreement (IEU-CEPA) dengan  mendorong peningkatan ekspor sejumlah komoditas unggulan Indonesia, terutama yang selama ini mengalami hambatan tarif dan nontarif. Saat ini, Pemerintahan sedang menyelesaikan tahapan akhir perundingan IEU-CEPA. Melalui kesepakatan ini, kedua belah pihak diharapkan bisa meningkatkan peran masing-masing dalam rantai pasok pasar dunia. Oleh karena itu dibutuhkan percepatan  penyelesaian perundingan sudah dilakukan dalam 19 putaran dan memakan waktu 9 tahun. Hubungan Ekonomi Indonesia dan Uni Eropa selama ini terus menunjukkan tren  positif dengan nilai perdagangan mencapai US$ 30,1 miliar pada 2024. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, sementara Indonesia menempati posisi sebagai mitra dagang ke-33 bagi Uni Eropa. Neraca perdagangan antara kedua pihak tetap surplus bagi Indonesia, dengan peningkatan signifikan dari US$ 2,5 miiar pada 2023 menjadi US$ 4,5 miliar pada 2024. (Yetede)

Maskapai operasional penerbangan di Tanah Air saat ini masih kekurangan armada pesawat, karena sejumlah pesawat yang selama ini dioperasikan berada pada masa perawatan. Meski begitu, kondisi ini masih terselamatkan karena demans atau permintaan penumpang juga belum membaik. Analis penerbangan indepen Gatot Raharjo mengatakan, kekurangan armada idealnya tidak dibebankan kepada maskapai, sebab hal itu memerlukan biaya tinggi di tengah ketidakpastian global. Sebaliknya, kebutuhan pesawat diperuntukkan untuk pemerintah dan masyarakat. Idealnya, untuk menjangkau wilayah di setiap pulau besar Indonesia, dibutuhkan setidaknya 600-700 armada. "Sebelum Covid jumlah armada kita mencapai lebih dari 500 pesawat, bahkan kebutuhan ada di 600-700 pesawat. Tapi, yang butuh pesawat itu, harusnya masyarakat dan pemerintah, bukan maskapai. Karena maskapai hanya menyesuaikan demand saja. Pemerintah punya tanggung jawab membuka rute penerbangan seluas-luasnya, sementara masyarakat di pedalaman tentu butuh angkutan pulau," ucap dia. (Yetede)

LPS mencatatkan tren penguatan signifikan pada sumber dana non-dana pihak ketiga (DPK) perbankan per April 2025. Ini sejalan dengan kondisi DPK yang hanya tumbuh 4,55% secara tahunan (yoy), alhasil bank mencari sumber lain DPK. Hingga posisi April 2025, sumber danan non-DPK yang dihimpun perbankan mencapai Rp677,26 triliun, tumbuh 14,95% (yoy). Tren ini terus meningkat dibandingkan posisi Aoril 2023 yang naik 3,2% (yoy), kemudain per April 2024 tumbuh 7,89% (yoy). Peningkatan sinifikan ini membuktikan bahwa penghimpunan DOK menjadi tantangan perbankan, sebab, pertumuhan sumber dana non-DPK melesat tiga kali lipat dari DPK.

Dengan penyaluran kredit yang tumbuh 8,8% (yoy) per April 2025, tidak heran bank berburu dana segar di luar giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan data LPS, komposisi sumber dana non-DPK. Dengan penyaluran kredit yang tumbuh 8,8% (yoy) per April 2025, tidak heran bank berburu dana segar di luar giro, tabungan dan, deposito. Berdasarkan dana LPS komposisi sumber dana non-DPK dikontribusikan oleh pinjaman diterima sebesar Rp 413,76 triliun atau setara 61,09% dari total sumber dana segar di luar giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan data LPS, komposisi sumber dana non-DPK. Berikutnya, surat berharga diterbitkan sebesar Rp158,72 triliun  (23,44%) dan kewajiban bank lain sebesar Rp158,72 triliun (23,44), dan kewajiban bank lain sebesar Rp 104,77 triliun (15,47%)

Bauran energi harus mencapai 34% pada 2034 guna mengejar karbon netral pada 2060. Target bauran energi ini sudah ditetapkan dalam Rancangan Usaha Penyedia  Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Porsi bauran energi ini lebih tinggi dari target dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang sebesar 29% pada 2034. Dalam RUPTL teranyar target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034. Dari total ini, sekitar 76% kapasitas akan berasal dari energi  baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi seperti baterai dan pumped  storage.

Pada lima tahun pertama, akan dibangun  pembangkit sebesar 27,9 GW yang terdiri dari 9,2 GW berbasis gas, 12,2 GW dari EBT, 3 GW untuk sistem penyimpanan, dan 3,5 GW pembangkit batu bara yang sudah dalam  tahap penyelesaian konstruksi. Memasuki lima tahun kedua, fokus bergeser ke pengembangan EBT dan penyimpanan energi 37,7 GW atau 90% dari total kapasitas yang direncanakan. Sisanya sebesar 3,9 GW masih berasal dari pembangkit berbasis fosil seperti batu bara dan gas. Jenis pembangkit energi terbarukan yang akan dikembangkan yaitu tenaga  surya (17,1 GW). Angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), hidro (11,7 GW, dan bioenergi (0,9 GW). Selain itu, energi baru seperti nuklir mulai diperkenalkan dengan pembangunan dua unit reaktor di Sumatera dan  Kalimantan, masing-masing berkapasitas 250 MW. (Yetede)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi menguat terbatas untuk menguji level resistance 7.223 pada perdagangan minggu ini, setelah pekan lalu melemah 0,87% ke level 7.113,425. Sementara di pasar surat utang, minat investor terhadap intrusmen  investasi ini kian meningkat. dengan peluang kelebihan permintaan (oversubscribed) pada lelang tujuh seri SBSN pekan ini. "Untuk sepekan ke depan, kami memperkirkan IHSG menguat dengan kecenderungana terbatas. Adapun area support berada di 6.970n dan reistance di 7.223," kata Head of Research Retail MNC Sekuritas Herdita Wicaksana kepada Investor Daily. Didit mengungkapkan, pergerakan IHSG pada minggu ini akan dipengaruhi oleh  rilis data ekonomi China, dimana akan ada neraca dagang dan inflasi AS, dimana menurut konsesus cenderung sedikit menguat. "Selain itu,  investor  masih akan mencermati  memanasnya kembali konflik geopolitik Israel ke daerah Suriah, serta Rusia dan Ukraina," tutur dia. Untuk saham, Didit merekomondasikan Investor untuk mencermati saham MEDC dengan target Rp1.290-1.330, BBTN di target harga Rp1.790-1.850. (Yetede)                            

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) mulai serius  menggarap portfolio non-otomotif. Salah satu mesin baru pertumbuhan perseroan adalah pembiayaan dana tunai, yang kini menyumbang sekitar 25% dari total portfolio. Direktur Utama Adira Finance Dewa Made Susila mengatakan bahwa saat ini pembiayaan dana tunai belum bisa menggantikan sektor otomotif, namun perseroan akan menyimbangkan antara otomotif dan non-otomotif. "Jadi saat ini batu sekitar 25% itu dana tunai, kami juga punya bisnis yang auto  kayak alat berat dan sebagainya. Jadi kami menggeser proporsi itu sehingga lebih seimbang," tutur Made. Menurut dia, portfolio otomotif dari emiten leasing bersandi saham ADMF ini sebelumnya lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, pihaknya dalam proses transisi dengan mencari sumber pertumbuhan baru, sehingga dua perannya adalah tumbuh dan diversifikasi risiko. Made menjelaskan bahwa dana tunai permintaannya cukup bagus, terlebih pada situasi saat ini untuk kelas menengah bawah membutuhkan dana tunai untuk keperluannya. Selain itu, nasabah ADMF yang mengajukan pembiayaan dana tunai sebagiannya merupakan unbanked, atau belum dilayani oleh bank. (Yetede)

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) berharap negosiasi dagang dengan AS mengenai kebijakan tarif dapat membuahkan hal yang bagus. Direktur Eksekutif Apsirindo Yoseph Billie Dosiwoda menerangkan, para pelaku industri padat karya alas kaki saai ini wait and see menunggu hasil negosiasi Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah AS. "Harapannya hasilnya berhasil tidak kena tarif  yang tinggi. Dan sementara waktu ini berlaku tarif 10% yang masih diterapkan sebelumnya 8-20% (sebelumnya ada 10%), jadi variatif sekarang diangka 18-30%," ucap dia kepada Investor Daily. Berdasarkan data BPS, ekspor khusus alas kaki  ke AS sebesar US$ 2,39 miliar pada 2024. Angka tersebut naik bila dibandingkan pada 2023 yang sebesar US$ 1,9 miliar. Ekspor ke AS memiliki persentase 33,8% dari total ekspor alas kaki Indonesia ke seluruh dunia. Billie mengakui adanya penurunan ekspor ke AS diawal kuartal 1-2025. Berdasarkan informasi dari anggota Apsirindo, ada beberapa buyer yang menanggung tarif sebesar 10%, namun ada juga sharing cost masing-masing 5% atau produsen yang menanggung 10% tersebut. "Tetapi hal ini biasa selama saling bersepakat transaksi," ucap dia. (Yetede)

Pelarangan study tour yang dilakukan pemerintah memukul usaha UMKM. Dengan kebijakan ini, pelaku usaha harus melihat potensi atau tren di sektor lain. Kepala Pusat Ekonom Digital dan UMKM Indef Izzudin Al Faras Adha mengingatkan kepada para pengusaha di skala UMKM harus melihat trend dengan adanya pelarangan study tour/karya wisata. "Tren kedepan UMKM tidak bisa bergantung lagi kepada karya wisata di masa libur sekolah Juni-Juli ini. Sehingga harus berpikir  alternatifnya sampai seperti apa. Misalnya perubahan  segmen pasar kepada keluarga, atau segmen komunitas masyarakat,"  kata dia. Para pelaku UMKM juga harus memperhatikan pemasaran atau dari promosinya yang harus menyasar ke segmen tertentu. "Jadi misalnya keluarga, artinya fitur-fitur atau layanan dari destinasi kepala wisata itu yang memang ramah keluarga, ramah anak, atau jadi ramah kepada ibu-ibu, misalnya kalau kita menargetkan berbasis komunitas," kata Faras. Untuk mendorong usaha para pelaku UMKM perlu mengingatkan dari sisi pemesanan. "Misalnya pemesananya yang lebih mudah secara daring. Karena semakin banyak masyarakat yang masuk katagori milenial dan gen Z, sehingga apa-apa sekarang online, kata dia. (Yetede)

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyatakan, ada indikasi pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Izin lingkungan perusahaan nikel akan dicabut jika terbukti aktivitas pertambangan itu melanggar ketentuan hkum yang berlaku. Hal itu disampaikan Menteri LH /Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/6). Hanif menyampaikan, KLH/BPLH telah menerima laporan terkait dampak kegiatan pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat sejak Mei 2025, yang ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung di empat lokasi utama pertambangan nikel di Raja Ampat milik PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP. Berdasarkan peninjauan KLH/BPLH, empat perusahaan tersebut mempunyai izin usaha pertambangan (IUP). Namun, hanya PT GN, PT ASP, dan PT KSM yang memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

Hasil pengawasan menunjukkan pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil. PT GN beroperasi di Pulau Gag dengan luas 6.030 hektar. Pulau Gag termasuk pulau kecil sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya melanggar UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lalu, PT ASP, perusahaan PMA asal China, menambang nikel di Pulau Manuran seluas 746 hektar tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian. Atas kelalaian perusahaan ini, KLH/BPLH telah memasang papan peringatan penghentian aktivitas. ”Selain pulaunya kecil, penambangan yang dilakukan kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang cukup serius di Pulau Manuran. Tahapan pengawasan sedang berjalan, mulai dari pengambilan sampel di laboratorium hingga melibatkan ahli untuk memproyeksikan kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan,” tutur Hanif.

Sementara, PT KSM membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektar di Pulau Kawe. Adapun PT MRP tak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam menambang nikel di Pulau Batang Pele. KLH/BPLH tengah mengevaluasi persetujuan lingkungan PT ASP dan PT GN. Jika bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, izin lingkungannya akan dicabut. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya mengawasi secara ketat seluruh aktivitas tambang yang ada di kawasan Raja Ampat, mencakup aspek legalitas, perlindungan lingkungan, serta kepatuhan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung. ”Saya datang ke sini (Pulau Gag) untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mendengarkan masyarakat. Hasilnya akan diverifikasi dan dianalisis oleh tim inspektur tambang,” ujar Bahlil. Pemerintah menegaskan, meski perusahaan memiliki izin resmi, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga keseimbangan lingkungan dan ekonomi. (Yoga)