Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Menteri Airlangga Janjikan Keringanan Berbagai Fasilitas Pajak untuk Investor Hong Kong

09 Jan 2025

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menjanjikan berbagai fasilitas keringanan pajak kepada Investor dari Hong Kong. Tawaran tersebut diungkap Airlangga saat menerima kunjungan dari Menteri Keuangan Hong Kong, Paul Chan, di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat Rabu 8 Januari 2024. Airlangga menyambut baik rencana investasi dan kerja sama pembiayaan yang ditawarkan Hong Kong untuk membangun sarana rantai pasok dan proyek infrastruktur lainnya. Dia juga mendorong para pelaku bisnis dari Hong Kong untuk menggali lebih dalam lagi berbagai peluang investasi di Indonesia. Berbagai kemudahan akan diberikan, sehingga diharapkan entitas bisnis dari Indonesia dan Hong Kong dapat mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi bisnis. “Pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif fiskal seperti Tax Holiday, Tax Allowance, Investment Allowance, dan Super Deduction Tax. ” ujar Airlangga dalam pernyataan resmi, dikutip Kamis, 9 Januari 2024.

Bekas pemimpin partai Golkar itu juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa sektor kerja sama potensial lainnya yang dapat dijajaki oleh para investor Hong Kong. Di antaranya energi terbarukan dan greenfield. Airlangga mengatakan Indonesia menawarkan berbagai kerja sama menjanjikan dengan potensi pertumbuhan yang signifikan, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dengan fokus area seperti industri, pariwisata, manufaktur, dan digital. Paul Chan menyampaikan bahwa Hong Kong dapat menjadi mitra potensial untuk mengembangkan servis rantai pasok atau supply chain di Indonesia. Sebagai salah satu penyedia financial services terbesar di Asia, Hong Kong melihat berbagai potensi kerja sama yang signifikan dengan Indonesia, khususnya di bidang keuangan. “Indonesia memiliki lingkungan bisnis kondusif serta surplus populasi usia muda dapat menjadi faktor utama yang akan memperkuat kerja sama investasi,”ujar Paul. (Yetede)

Ekonomi

Membangkitkan Ekonomi Biru Melalui Industri Perkapalan 2025

08 Jan 2025

Pembangunan kemaritiman menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mencapai target pendapatan per kapita US$23.000–US$30.000 pada 2045, sebagaimana tertuang dalam UU No. 59/2024 tentang RPJPN 2025–2045. Target ini mencakup kontribusi PDB maritim sebesar 15% melalui pengembangan ekonomi biru, yakni pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyoroti pentingnya menjaga sumber daya laut dari ancaman seperti illegal fishing, yang sepanjang 2024 menyebabkan kerugian hingga Rp3,1 triliun. Selain itu, Bappenas menekankan penguatan industri perkapalan sebagai salah satu pilar utama ekonomi biru dalam Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru 2023–2045.

Ketua Iperindo, sebagai perwakilan industri, mencatat kebutuhan kapal nasional yang signifikan pada 2025, 80 kapal tanker Pertamina, 800 kapal tunda dan tongkang untuk pertambangan, 3.000 kapal ikan, 1.650 kapal niaga untuk peremajaan, 12 kapal selam untuk kebutuhan pertahanan nasional.

Meski galangan kapal nasional memiliki kapasitas besar, dengan 36.000 dock space untuk reparasi dan 900 untuk pembangunan, bahan baku masih 70% impor, memberikan peluang bagi industri lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi, terutama komponen seperti plat baja dan besi siku.

Skema pembiayaan kompetitif, karena industri perkapalan termasuk usaha berisiko tinggi. Keringanan pajak, terutama PPh impor, untuk mendukung efisiensi biaya produksi.

Jika kendala ini diatasi, industri perkapalan dapat menjadi sektor strategis yang memberikan multiplier effect besar, termasuk menyerap tenaga kerja, mendukung UMKM, dan memperkuat kedaulatan maritim.

Ekonomi

OJK Jadi Pengawas Aset Kripto

08 Jan 2025

Peralihan,tugas pengawasan dan pengaturan aktivitas aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ke Otoritas Jasa Keuangan hampir dipastikan berlangsung pada 10 Januari 2025. Peralihan tugas itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dengan ketentuan pelaksanaan paling lambat 12 Januari 2025. Pelaksanaan peralihan itu mensyaratkan regulasi berupa peraturan pemerintah (PP) tentang peralihan tugas yang saat ini masih dalam persiapan pengundangan. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menyampaikan, peralihantugas pengaturan dan pengawasan tersebut sebagai bagian dari transformasi dalam rangka menciptakan ekosistem keuangan digital yang diharapkan lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

”Insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini sesuai dengan tanggal peralihan tugas, yaitu pada 10 Januari 2025 yang akan datang,” katanya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Desember 2024 OJK, Selasa (7/1/2025). Hasan melanjutkan, OJK telah melakukan berbagai inisiatif untuk mendukung peralihan tugas tersebut. OJK juga bekerja sama dengan Badan Peng- awas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) membentuk tim transisi. Dari aspek pengawasan, OJK sudah menyusun berbagai pedoman internal terkait pelaksanaan pengawasan untuk aset keuangan digital, termasuk aset kripto. OJK juga mengembangkan kapasitas teknologi terkait pengawasan aset kripto. Berdasarkan data OJK, jumlah investor per November 2024 tercatat 22,11 juta investor, meningkat dibandingkan dengan Oktober 2024 sebanyak 21,63 juta investor. Pada periode yang sama, nilai transaksi aset kripto meningkat 68 persen menjadi Rp 81,41 triliun. (Yoga)

Ekonomi

Indonesia Resmi Jadi Anggota Penuh BRICS

08 Jan 2025

Pemerintah Brasil sebagai ketua bergilir BRICS 2025 mengumumkan Indonesia resmi tergabung sebagai anggota penuh BRICS. Tidak lama setelah pengumuman tersebut di Brasil, China langsung mengeluarkan pernyataan berisi ucapan selamat atas bergabungnya Indonesia. Pernyataan itu diumumkan Kementerian Luar Negeri Brasil, Senin (6/1/2025) waktu setempat atau Selasa (7/1) dini hari WIB. ”Sebagai negara kekuatan ekonomi terbesar dan berpenduduk terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kesamaan dengan negara-negara anggota BRICS dalam mendukung reformasi institusi-institusi global dan berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat kerja sama Dunia Selatan (Global South),” demikian pernyataan Kemenlu Brasil.

Perkumpulan BRICS berdiri tahun 2009 dengan anggota awal—sesuai singkatan namanya—Brasil, Rusia, India, dan China, disusul Afrika Selatan tahun 2010. Tahun 2024, aliansi tersebut memperluas keanggotaannya dengan bergabungnya Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab. Arab Saudi juga diajak untuk bergabung, tetapi belum memutuskan. Sejumlah negara, yakni Turki, Azerbaijan, dan Malaysia, secara resmi telah mendaftarkan diri untuk bergabung. Negara Asia Tenggara lain, seperti Thailand dan Vietnam, juga berminat untuk masuk BRICS. Dalam pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI, Pemerintah Indonesia menyebut bergabung ke dalam BRICS mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu-isu global serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

”Indonesia memandang keanggotaannya di BRICS sebagai langkah strategis untuk meningkatkankolaborasi dankerja sama dengan negara berkembang lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan yang berkelanjutan,” demikian per- nyataan Kemenlu RI. Johannesburg Brasil mengungkapkan, pemimpin negara-negara BRICS mendukung pencalonan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan, Agustus 2023. Namun, pendaftaran resmi Indonesia baru dilakukan di KTT BRICS di Kazan, Rusia, akhir 2024, menunggu selesainya Pilpres Indonesia 2024. Setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mendaftarkan Indonesia masuk BRICS pada KTT di Kazan. ”Dalam kapasitas sebagai ketua bergilir BRICS, 1 Januari-31 Desember 2025, Pemerintah Brasil hari ini, 6 Januari, meng- umumkan bergabung secara resmi Republik Indonesia sebagai anggota penuh BRICS,” demikian pernyataan Kemenlu Brasil, Senin (6/1). (Yoga)

Ekonomi

Pasar Saham Indonesia Masih Mengalami Tekanan

08 Jan 2025

Fenomena kenaikan harga saham pada bulan Januari yang dinantikan oleh investor belum terlihat di awal tahun 2025. Pasar saham Indonesia masih mengalami tekanan akibat keluarnya dana asing yang dipicu oleh ketidakpastian ekonomi global. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin (6/1/2025), ditutup di level 7.080. Padahal, pada perdagangan akhir pekan lalu, Jumat(3/1), IHSG ditutup positif di level 7.164 atau menguat 1,82 persen dalam seminggu, sementara pada periode sama aktivitas jual bersih oleh investor asing sebesar Rp 817,08 miliar. Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas, Dimas Krisna Ramadhani, dalam analisisnya mengatakan, IHSG memiliki potensi penguatan hingga level 7.290-7.300. Sayangnya, gagalnya IHSG masuk ke posisi itu membuka peluang IHSG untuk melanjutkan tren penurunan sejak September 2024.

”Jika melihat data foreign flow yang masih mencatatkan outflow di pasar reguler hingga perdagangan terakhir, probabilitas lebih besar untuk IHSG melanjutkan downtrend-nya sejak September,” ujarnya, Selasa (7/1). Investor asing masih menanti data dan kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Pada Kamis (9/1), bank sentral AS, The Federal Reserve, mengadakan pertemuan yang akan membahas kemungkinan hasil keputusan suku bunga yang akan diumumkan pada 30 Januari mendatang. Umumnya, ketika outlooter hadap kondisi ekonomi AS dan keputusan suku bunga disampaikan pada FOMC Minutes akan berpengaruh terhadap pergerakan market saham, baik di AS maupun global. Data ekonomi AS, seperti data ketenagakerjaan dan Non-Farm Payrolls Desember, akan memberikan gambaran kondisi ekonomi AS. Berdasarkan konsensusnya, jumlah lapangan pekerjaan di luar pertanian untuk bulan Desember akan mencatatkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sebelumnya.

Ekonomi

Perbankan Pelat Merah Menjadi Andalan Utama di Balik Target Dividen BUMN

08 Jan 2025

Perbankan pelat merah masih menjadi andalan utama di balik terlampauinya target dividen BUMN yang disetorkan ke kas negara sepanjang 2024. Sejumlah transformasi yang terus berjalan di tubuh BUMN diharapkan mampu membuat perbaikan kinerja yang lebih merata di bermacam sektor. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pos Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) alias dividen BUMN sepanjang 2024 senilai Rp 86,4 triliun. Capaian ini melampaui target yang dicanangkan Kementerian Keuangan dan disanggupi Kementerian BUMN pada 2024 senilai Rp 85,8 triliun. Dividen Rp 49,52 triliun atau 57,39 persen disumbangkan oleh Himpunan Bank-bank Negara (Himbara). Setoran dividen Himbara untuk kas negara pada 2024 meningkat dari tahun 2023 senilai Rp 40,84 triliun.

Setoran dividen BUMN perbankan pada 2023 juga menjadi penyumbang utama pendapatan KND di tahun tersebut yang mencapai Rp 82,1 triliun. Kontribusinya 49,74 persen. Kementerian BUMN mencatat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi perusahaan pelat merah dengan setoran dividen terbesar ke kas negara senilai Rp 25,7 triliun pada 2024. Berikutnya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan setoran dividen senilai Rp 17,1 triliun. Adapun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, masing-masing menyetorkan dividen Rp6,2 triliun dan Rp 420 miliar. Dihubungi Selasa (7/1/2024), pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menjelaskan, pemulihan perekonomian pascapandemi Covid-19 pada 2023 telah mendatangkan profit signifikan bagi BUMN, khususnya di sektor perbankan.

”Sumbangan dividen untuk negara memang masih terus bertumpu pada Himbara. Secara historis, sektor perbankan selalu jadi kontributor utama setoran dividen BUMN kepada kas pemerintah,” ujarnya. Setoran dividen BUMN 2024 tumbuh 5,23 persen dibandingkan dengan realisasi pada 2023 senilai Rp 82,1 triliun. Sumbangan dividen BUMN berkontribusi 14,94 persen dari total PNBP sepanjang 2024 senilai Rp 579,5 triliun. Menurut Toto, dari tahun ketahun, nilai laba yang dihimpun Himbara berjalan linier dengan nilai setoran dividen ke negara. Sebagai contoh, saat kinerja Himbara sedang ”tiarap” karena faktor pandemi Covid-19, nilai dividen yang disumbangkan BUMN ke kas negara juga ikut turun. Belum merata Di sisi lain, struktur setoran dividen BUMN yang masih terkonsentrasi pada sejumlah perusahaan, terutama Himbara, menunjukkan pemerataan kinerja BUMN melalui berbagai upaya restrukturisasi oleh Kementerian BUMN belum menciptakan nilaitambah baru yang mampu mengangkat kinerja BUMN secara merata. (Yoga)

Ekonomi

Apple Negosiasi dengan Kemenperin soal Investasi di Indonesia

08 Jan 2025

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menerima empat orang manajemen Apple Inc di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (7/1/2025). Pertemuan berlangsung tertutup mulai sekitar pukul 15.30 dan selesai pukul 17.45. Agus hanya hadir kurang lebih 30 menit. Saat ditemui media sekitar pukul 16.20, dia menyebutkan, keempat orang manajemen Apple Inc yang hadir, antara lain Vice President of Global Policy Apple Nick Amman, Corporate Communications and Public Relations Apple Brett Galvin, dan Government Affairs Southeast Asia Apple Mirza Natadisastra. Keempat unsur pimpinan Apple itu tiba di gedung Kemenperin sekitar pukul 14.30 atau satu jam lebih awal dari jadwal pertemuan. Tidak ada satu pun dari keempatnya yang mau menjawab pertanyaan media ketika mereka menunggu masuk ke ruangan pertemuan.

Agus mengatakan, dirinya hanya memberikan arahan kepada tim teknis Kemenperin yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Taufiek Bawazier. Tim teknis ini masih bernegosiasi dengan empat orang manajemen Apple hingga pukul 16.59. ”Bagian dari substansi negosiasi tidak bisa kami sampaikan ke publik. Tidak etis disampaikan sekarang. Akan disampaikan saat semuanya ada sepakat,” ujarnya. Agus menekankan, proposal resmi dari Apple telah ia terima pada Senin (6/1). Dia berharap ada negosiasi yang bisa menghasilkan substansi yang signifikan. ”Pokoknya, saya sudah sampaikan bahwa bagi kami, 1 miliar dollar AS tidak cukup. Saya sampaikan tadi kepada mereka bahwa isu ini telah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Bisa saja deal malam ini, besok, minggu depan, atau bulan depan. Meski demikian, yang kami targetkan adalah substansinya,” ujarnya.

Agus mengklaim, warga Indonesia pada dasarnya sangat mendukung langkah pemerintah untuk mendorong Apple bisa menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan fasilitas produksi atau pabrik. Masyarakat juga mendukung agar pemerintah tetap menerapkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Ketika ditanya oleh media, apakah Kemenperin optimistis negosiasi Apple akan berhasil, Agus hanya menyebut supaya didoakan. ”Doain saja,” katanya. Manajemen Apple keluar dari ruangan sekitar pukul 17.45. Dengan demikian, total durasi negosiasi 2 jam 15 menit. Sayangnya, tidak banyak pernyataan yang keluar. Nick Amman hanya menyebut diskusi berlangsung baik. ”This is a great discussion (Ini adalah sebuah diskusi yang bagus),” ujarnya singkat. Kewajiban TKDN ”Drama” antara Apple dan Pemerintah Indonesia bermula dari larangan peredaran ponsel pintar Iphone 16. Alasannya, Apple belum memenuhi kewajiban TKDN. (Yoga)

Ekonomi

Sapi Perah Berbasis Kandang Koloni Dikembangkan untuk Menopang MBG

08 Jan 2025

Peternakan sapi perah terintegrasi berbasis kandang koloni tengah dikembangkan untuk menopang program Makan Bergizi Gratis. Peternak, koperasi susu, serta perusahaan swasta dan milik negara dilibatkan. Sebanyak 200.000 sapi perah Brasil juga bakal didatangkan tahun ini. Anggota Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Bayu Aji Handayanto, mengatakan, pemerintah melibatkan GKSI dalam pengelolaan peternakan sapi terintegrasi berbasis kandang koloni. Peternakan itu bakal digarap bersama ID Food, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I, peternak lokal, dan industri pengolahan susu (ITS). ”Nota kesepahamannya telah ditandatangani akhir tahun lalu. Pada tahap awal akan dikembangkan di Malabar, Jawa Barat. Ke depan bakal dikembangkan juga di Jawa Timur dan Jawa Tengah,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa (7/1/2025). Bayu menjelaskan, PTPN I telah menyediakan seluas 2.000 hektar (ha). Lahan itu akan digunakan, antara lain, untuk kandang koloni sapi seluas 600 hektar dan pengembangan tanaman pakan sapi.

Jumlah sapi perah yang bakal dibudidayakan 30.000 ekor. Sapi-sapi di kandang koloni itu akan dipelihara petani atau peternak lokal di bawah GKSI. Jadi, para petani/peternak itu tidak memelihara sapi di rumah masing-masing, tetapi di kandang koloni yang telah disediakan. Hasil perahan susu, lanjut Bayu, akan dibeli GKSI. Kemudian, GKSI akan menjual susu itu ke ID Food dan industri pengolahan susu. GKSI juga akan mengolah sebagian susu itu secara mandiri menjadi susu UHT kemasan 150 mililiter dan 200 mililiter. ”Produk-produk susu olahan itu akan digunakan untuk menopang program Makan Bergizi Gratis pemerintah dan memenuhi kebutuhan susu nasional,” katanya. Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan kebutuhan susu segar hingga 2029 mencapai 8,5 juta ton. Dari jumlah itu, 4,9 juta ton merupakan kebutuhan susu reguler dan 3,6 juta ton untuk program Makan Bergizi Gratis, Untuk memenuhi kebutuhan itu, Kementan telah membuat cetak biru impor sapi perah dan produksi susu nasional pada 2025-2029. Sepanjang lima tahun itu, pemerintah bakal mengimpor 1 juta sapi perah dan menargetkan produksi susu nasional meningkat menjadi 8,17 juta ton.

Impor bertahap Impor sapi dan target produksi susu itu bakal dilakukan dan dicapai secara bertahap. Pada 2025, pemerintah akan meng- impor 200.000 sapi perah dengan target produksi susu 1,55 juta ton. Pada 2026 dan 2027, sapi perah yang diimpor masing-masing sebanyak 300.000 ekor dan 400.000 ekor dengan target produksi susu masing-masing 2,07 juta ton 2,9 juta ton. Kemudian ada 2028, impor sapi perah berkurang menjadi 100.000 ekor dengan target produksi menjadi 6,53 juta ton. Pada 2029, pemerintah tidak lagi mengimpor sapi perah dan menargetkan produksi susu bisa mencapai 8,17 juta ton. Adapun kekurangan kebutuhan susu, yakni 0,33 juta ton,tetap akan dipenuhi dari impor. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengemukakan, pemerintah akan mulai mendatangkan200.000 sapi perah impor pada tahun ini. Sapi-sapi itu diimpor dari Brasil. Sapi perah dari Brasil dipilih lantaran sapi tersebut cocok dengan kondisi iklim tropis Indonesia. ”Selain itu, negara tersebut telah berstatus zona bebas penyakit mulut dan kuku (PMK). Indonesia juga telah memiliki peraturan pemerintah (PP) yang sudah memungkinkan untuk mendatangkan sapi dari Brasil,” katanya melalui siaran pers. (Yoga)

Ekonomi

Misi Baru: Membuat Kertajati Lebih Sibuk

08 Jan 2025

Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, mengalami penurunan penumpang domestik hingga 67% pada Januari-Oktober 2024, tetapi penumpang internasional meningkat signifikan sebesar 139%. Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus, menyatakan bahwa wisatawan mancanegara (wisman), terutama dari Malaysia, menjadi kontributor utama lonjakan ini, didukung pembukaan Tol Cisumdawu dan pengalihan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara di Bandung.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Benny Bachtiar, mengungkapkan strategi pemerataan kunjungan wisatawan dengan fokus pada kawasan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan). Upaya ini mencakup pengembangan destinasi, pelibatan influencer, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi kebutuhan wisatawan internasional.

Bandara Kertajati juga akan kembali menjadi titik keberangkatan dan kepulangan haji pada 2025, sebagaimana ditegaskan Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dengan dukungan pembangunan fasilitas Asrama Haji Indramayu, termasuk rencana pembangunan tower tambahan dan klinik kesehatan.

Bank Indonesia melalui Kepala Perwakilan BI Cirebon, Hestu Wibowo, menilai kawasan Ciayumajakuning memiliki potensi besar untuk memanfaatkan keberadaan Bandara Kertajati dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Kombinasi peningkatan kunjungan wisatawan, keberangkatan haji, dan strategi pengembangan destinasi menjadikan bandara ini pusat strategis bagi penguatan sektor pariwisata dan ekonomi Jawa Barat.

Ekonomi

Empat Komoditas Pangan Benar-Benar Disetop untuk Diimpor

08 Jan 2025

SEJAK kembali menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman berulang kali mengungkapkan targetnya ihwal swasembada pangan. Amran optimistis Indonesia bisa menghentikan impor sejumlah komoditas pangan, khususnya beras dan jagung. Pemerintah menargetkan jumlah produksi beras pada 2025 mencapai 32,8 juta ton. Angka tersebut meningkat hampir 2 juta ton dibanding hasil produksi pada 2024 yang tercatat sebesar 30,34 juta ton. Amran mengatakan Presiden Prabowo Subianto dengan misi Asta Cita menginstruksikan pemenuhan kebutuhan pangan dari dalam negeri secepatnya.

"Seperti arahan Bapak Presiden, kita harus mewujudkan swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kalau semua kabupaten bergerak, target ini pasti terwujud," ucap Amran di Bangkalan, Jawa Timur, seperti dikutip dari keterangan resmi pada Selasa, 7 Januari 2025. Ia pun yakin tahun ini Indonesia bisa bebas dari impor beras karena produksi dalam negeri diproyeksikan meningkat. Merujuk pada Kerangka Sampel Area Padi Badan Pusat Statistik, potensi produksi beras pada Januari dan Februari 2025 masing-masing sebesar 1,2 juta ton dan 2,08 juta ton. Proyeksi produksi padi tahun ini lebih besar dibanding realisasi produksi beras pada periode yang sama tahun lalu, yakni 0,86 juta ton pada Januari dan 1,35 juta ton pada Februari.

Salah Arah Diversifikasi Pangan. Akibatnya, impor harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Untuk memenuhi kebutuhan beras sebesar 31,2 juta ton, pemerintah mengimpor 3,85 juta ton beras pada 2024. Dalam beberapa tahun terakhir, volume impor beras juga terus meningkat. Pada 2022, misalnya, impor beras hanya sebesar 420 ribu ton, tapi kemudian angkanya melonjak pada 2023 menjadi 3,06 juta ton dan menembus 3,85 juta ton pada 2024. Besarnya volume impor beras inilah yang mengantarkan Indonesia sebagai salah satu negara importir beras terbesar di dunia. Namun Amran tetap yakin produksi beras nasional dapat meningkat tahun ini dengan berbagai program yang dilaksanakan Kementerian Pertanian. Beberapa program itu adalah optimalisasi lahan seluas 500 ribu hektare dan pencetakan sawah baru seluas 700 ribu hingga 1 juta hektare per tahun. (Yetede)