;
Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Perkembangan Perbankan Syariah 2025

13 Jan 2025
Sektor perbankan dan keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan populasi mayoritas Muslim terbesar kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin dalam ekonomi syariah global. Sektor perbankan syariah telah melalui tahun 2024  dengan baik, di tengah berbagai dinamika global dan domestik yang cukup menantang. Mulai dari meningkatnya tensi geopolitik dunia, fluktuasi di sektor bisnis dan keuangan, juga pergantian kepala pemerintahan, baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Hal itu terlihat dari aset perbankan syariah global yang melanjutkan tren pertumbuhannya pada 2024. Tercatat pada 2024, prospek aset perbankan syariah global mencapai 2.580 miliar dollar AS, atau naik 8,82 persen secara tahunan (year on year/yoy). Persentase kenaikan ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 5,47 persen yoy.

Demikian pula di tataran nasional, sektor perbankan syariah juga mampu bertumbuh dengan baik, baik dari sisi aset, penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan, maupun peningkatan layanan. Pertumbuhan perbankan syariah yang solid dan memiliki resiliensi setidaknya tecermin dari capaian kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang menjadi pemimpin pangsa pasar di Indonesia. Sejak didirikan melalui proses merger pada 1 Februari 2021, BSI terus tumbuh secara sehat dan berkualitas. BSI mencatatkan pertumbuhan aset dalam tiga tahun terakhir mencapai 48 persen sejak 2020 hingga Desember 2023. Hingga kuartal III-2024, kinerja keuanganBSI tumbuh positif dari segi aset, pembiayaan, serta dana pihak ketiga (DPK). Semua terjaga pada level digit ganda di atas 15 persen.

Torehan BSI yang tumbuh impresif berkelanjutan tak terlepas dari strategi transformasi yang konsisten dan berkesinambungan, khususnya digitalisasi layanan perbankan syariah yang terus diperkuat dengan menghadirkan super apps BYOND. Prospek 2025 Lalu, bagaimana prospek perbankan syariah pada 2025? Tahun ini diproyeksikan menjadi momentum positif bagi ekonomi syariah di Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang semakin baik, serta kesadaran masyarakat yang terus meningkat, inilah saatnya sektor perbankan syariah memanfaatkan momentum untuk meningkatkan kontribusinya pada perekonomian. Sektor ini juga diuntungkan dengan tren penurunan BI rate secara gradual yang mendukung peningkatan pembiayaan. Proyeksi pertumbuhan pembiayaan syariah pada 2025 diperkirakan mencapai Rp 713 triliun, naik 12,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam menghadapi peluang ini, inovasi menjadi kata kunci. (Yoga)

Perekonomian Global 2025: Peluang dan Tantangan

13 Jan 2025

Tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun penuh tantangan dan peluang bagi ekonomi global, dengan agenda politik besar, terutama pemilu di sekitar 40 negara. Risiko politik dan geopolitik tetap menjadi ancaman besar bagi pasar keuangan global, sementara dampak dari perang, seperti yang tercatat dengan 56 konflik bersenjata saat ini, akan terus mempengaruhi pasar dan rantai pasokan global.

Lanskap ekonomi global pada 2025 diperkirakan akan tetap tangguh, meskipun menghadapi ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan mencapai 3,2% hingga 3,3%, dengan ekonomi AS diperkirakan tumbuh stabil pada 2%, meskipun terpengaruh oleh kebijakan politik yang lebih proteksionis di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Sementara itu, ekonomi Jerman menghadapi tantangan struktural, sementara Inggris diharapkan mengalami pertumbuhan 2% berkat kebijakan inovasi dan teknologi.

Negara-negara Asia, termasuk India dan Indonesia, diperkirakan akan terus tumbuh dengan kecepatan tinggi, masing-masing dengan proyeksi 6,5% dan 5,1%, didorong oleh faktor demografi yang menguntungkan. Sementara itu, China dihadapkan pada tantangan tarif dan ketidakstabilan pasar properti, dengan proyeksi pertumbuhan yang lebih rendah sekitar 4,5%. Indonesia diharapkan melanjutkan momentum pertumbuhannya pada kisaran 5%–5,2%.

Inflasi global diperkirakan akan melandai, memberikan ruang bagi pelonggaran suku bunga kebijakan, meskipun dengan ketidakpastian seiring kebijakan proteksionis yang semakin kuat. Di Indonesia, sektor keuangan, terutama perbankan, diperkirakan akan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan proyeksi investasi langsung meningkat dan menciptakan lapangan kerja lebih banyak.


Utang Jumbo Jatuh Tempo Jadi Alarm Bahaya

13 Jan 2025
Tahun 2025 menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dengan tingginya utang jatuh tempo. Kepala Ekonom BCA, David Sumual, mencatat bahwa Surat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp 922,4 triliun, dengan puncaknya pada kuartal II dan III 2025. Sementara itu, utang pemerintah yang jatuh tempo mencapai Rp 800,33 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp 94,83 triliun.

David memperingatkan risiko crowding out, yakni perebutan likuiditas antara pasar SBN dan SRBI, yang dapat memperketat likuiditas domestik. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyoroti penurunan kepemilikan asing pada SRBI menjadi 24,27%, yang dapat memicu pelemahan nilai tukar rupiah jika terjadi arus keluar modal. Ia juga memperkirakan kenaikan imbal hasil SRBI dan SBN, dengan yield SBN tenor 10 tahun diproyeksikan naik menjadi 7,3% pada kuartal II 2025.

Ketidakpastian global, termasuk kebijakan perdagangan Presiden terpilih AS, Donald Trump, turut memperburuk situasi, sehingga biaya berutang menjadi mahal. Josua juga menyoroti tantangan menarik investor asing akibat penguatan dolar AS dan premi risiko yang tinggi.

Meski demikian, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menegaskan bahwa pemerintah menerapkan pengelolaan utang yang berhati-hati dengan menjaga risiko nilai tukar, suku bunga, dan refinancing tetap terkendali. Pemerintah juga berkomitmen menjaga stabilitas pasar keuangan, termasuk pasar SBN, untuk menghadapi kondisi global yang dinamis.

Diharapkan, katalis positif seperti investasi dan kenaikan harga komoditas (CPO, cokelat, kopi) dapat membantu mendukung stabilitas ekonomi di tengah tekanan berat tersebut.

Emiten Migas: Tantangan di Tengah Ketidakpastian Permintaan

13 Jan 2025
Kinerja sektor minyak dan gas (migas) diproyeksikan tetap positif meskipun dihadapkan pada tantangan global dan domestik. Christian Sitorus, analis MNC Sekuritas, menyoroti ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan gangguan pasokan energi global akibat penutupan pipa gas Rusia sebagai pendorong potensi kenaikan harga minyak mentah. Namun, lemahnya permintaan minyak dari Tiongkok dan kebijakan transisi energi global menekan prospek harga minyak.

Organisasi OPEC+ mempertahankan pemangkasan produksi hingga Desember 2024 untuk menjaga stabilitas harga, sementara Bank Dunia memperkirakan harga minyak global akan turun hingga 8,8% pada 2025 akibat kelebihan pasokan. Sementara itu, harga gas alam diproyeksikan meningkat, terutama di Eropa dan AS, sebagai dampak dari ketidakpastian geopolitik.

Di Indonesia, pemerintah berupaya meningkatkan investasi migas melalui skema bagi hasil (gross split) yang dinilai lebih menguntungkan. Analis Indo Premier Sekuritas, Ryan Winipta, menilai skema ini positif bagi emiten seperti Medco Energi International Tbk (MEDC). Ryan merekomendasikan buy MEDC dengan target harga Rp 1.700 per saham, sementara Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) mendapat rekomendasi hold dengan target harga Rp 1.500 per saham.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Timothy Wijaya, menurunkan peringkat sektor migas menjadi netral karena revisi harga minyak yang diprediksi turun menjadi US$ 75 per barel pada 2025. Penurunan ini dipengaruhi oleh surplus pasokan, lemahnya konsumsi Tiongkok, dan potensi peningkatan produksi minyak di AS.

Di sisi lain, Indonesia berkomitmen memperkuat ketahanan energi dengan target lifting minyak 605.000 barel per hari pada 2025 dan produksi 1 juta barel per hari pada 2030, serta mempercepat transisi energi bersih. Meski demikian, potensi pelebaran defisit perdagangan migas masih menjadi tantangan besar.

Peluang Penurunan Suku Bunga Kredit Semakin Terbuka

13 Jan 2025
Meski Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan menjadi 6% pada September 2024, rata-rata bunga kredit perbankan justru mengalami kenaikan. Hingga November 2024, rata-rata bunga kredit mencapai 9,22%, naik dibanding September yang berada di 9,19%. BI menyebut kenaikan ini disebabkan oleh upaya perbankan memaksimalkan keuntungan dengan menaikkan bunga kredit dan menekan bunga dana.

Namun, beberapa bank mulai menurunkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Bank Central Asia (BCA) menurunkan SBDK ritel menjadi 8,3% dan SBDK kredit mikro menjadi 8,22%. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menyatakan bahwa BCA berusaha menjaga bunga kredit tetap bersaing sambil memperhatikan kondisi ekonomi makro dan likuiditas. Ia juga menjelaskan bahwa SBDK hanya menjadi indikasi bunga efektif terendah dan belum mencakup premi risiko debitur.

CIMB Niaga, di bawah kepemimpinan Presiden Direktur Lani Darmawan, juga menurunkan SBDK segmen KPR menjadi 8,11%. Namun, Lani menegaskan bahwa bunga kredit secara umum belum turun karena biaya dana yang masih tinggi dan penurunan BI rate sebesar 25 bps belum cukup signifikan.

Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo menyebut bahwa Bank Mandiri cenderung mempertahankan SBDK dalam dua tahun terakhir akibat dinamika ekonomi makro dan bunga acuan yang masih tinggi. Hal ini mencerminkan perlunya waktu lebih lama bagi pemangkasan suku bunga BI untuk berdampak pada bunga kredit perbankan.

Petani Resah Padahal di Lumbung Pangan Milik Sendiri

13 Jan 2025

RENCANA Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan kepala daerah terpilih untuk mengikuti agenda pembekalan atau retret disambut baik oleh Pramono Anung. Gubernur Jakarta terpilih itu mengaku siap mengikuti acara tersebut jika digelar setelah pelantikan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyatakan bersedia mengikuti retret karena tujuannya baik, yaitu menyelaraskan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Apalagi retret ini merupakan kegiatan yang diinisiasi Prabowo selaku presiden. “Pastinya saya akan ikut,” kata Pramono, yang mengalahkan calon usungan koalisi partai pendukung Prabowo dalam pilkada Jakarta, Ridwan Kamil. Rencana retret untuk kepala daerah terpilih ini sebelumnya diungkapkan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Yusril beralasan, perlu ada sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah sehingga diperlukan penyelarasan persepsi dengan cara menyelenggarakan retret.

“Semua kepala daerah akan dikumpulkan supaya kami mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi pemerintah,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025. Namun mengenai kapan dan di mana retret ini akan dihelat, Yusril melanjutkan, bergantung pada jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024, gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan kepala daerah 2024 diagendakan dilantik pada 7 Februari 2025.
Sedangkan bupati-wakil bupati serta wali kota-wakil wali kota akan dilantik pada 10 Februari 2025. Masalahnya, terdapat banyak gugatan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi yang baru selesai disidangkan pada 11 Maret 2025 sehingga berpotensi memundurkan waktu pelantikan. Seorang politikus Partai Gerindra bercerita, rencana retret kepala daerah terpilih akan dilaksanakan di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Alasannya, selain agar menyerupai kegiatan retret para menteri kabinet Prabowo sebelumnya, Lembah Tidar di kompleks Akademi Militer dianggap sebagai tempat yang bagus untuk mengenalkan nilai-nilai patriotisme bagi para kepala daerah saat memimpin kelak. “Ini rencana yang sudah lama disampaikan sebetulnya,” ucap politikus tersebut. Retret kepala daerah, kata politikus ini, juga menjadi upaya Prabowo menyelaraskan dan memperoleh dukungan pemerintah daerah. Apalagi tidak semua kepala daerah terpilih yang memenangi pilkada 2024 diusung partai koalisi pendukung Prabowo, yaitu Koalisi Indonesia Maju plus. “Supaya semua kebijakan pusat juga bisa dieksekusi daerah, agar sejalan,” ujarnya. Dua relawan Prabowo yang ditemui Tempo menguatkan cerita politikus Partai Gerindra tersebut. Ia mengatakan retret kepala daerah merupakan keinginan lama Prabowo yang sudah disampaikan berulang kali. (Yetede)

Lumbung Pangan tapi Merisaukan Petani

13 Jan 2025
Petani di Jawa Timur masih harus menghadapi beragam persoalan, dari harga gabah yang tak ideal, akses pupuk bersubsidi, hingga irigasi. Mereka berharap janji-janji pemerintah menyejahterakan petani terbukti. Runik Sri Astuti Kebijakan swasembada pangan yang digulirkan Presden Prabowo Subianto disambut sukacita oleh para petani di Jawa Timur. Mereka menanti janji menyejahterakan petani terbukti. Namun, masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi sehari-hari, mulai dari masalah pupuk, irigasi, hingga ancaman jatuhnya harga gabah saat panen musim hujan dan panen raya. Sebagian kecil wilayah Jatim mulai memasuki musim panen padi pada Januari 2025. Area panen masih sporadis atau belum merata. Sebelum panen raya, harga gabah di tingkat petani biasanya masih relatif tinggi. Namun, faktanya di sejumlah daerah harga gabah justru cenderung rendah. ”Harga gabah paling bagus hari ini di wilayah Jember dan sekitarnya di kisaran Rp 5.000-Rp 5.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP) atau kering sawah,” ujar Ketua Kelompok Tani Subur Makmur Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jatim, Jumantoro, Minggu
(12/1/2025).

Harga tersebut jauh di bawah harga ideal, yakni Rp 6.500 hingga Rp 7.500 per kg. Salah satu pemicunya, kualitas gabah pada panen musim hujan ini kurang bagus karena memiliki kadar air tinggi, yakni lebih dari 20 persen. Selain itu, banyak tanaman padi yang roboh diterjang angin kencang sehingga terpaksa dipanen lebih awal. Kondisi itu diperparah oleh produktivitas padi yang rendah. Rata-rata hanya menghasilkan 4,5 ton gabah per hektar sawah. Hasil itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata produksi pada kondisi normal yang mencapai 6-7 ton per hektar. Menurut Jumantoro, harga gabah yang diterima petani itu belum mampu menutup biaya produksi pada kisaran Rp 20 juta-Rp 23 juta per hektar. Biaya produksi itu lebih tinggi jika petani tidak memiliki lahan sendiri sehingga mereka harus menyewa lahan. Oleh karena itu, Jumantoro yang juga Ketua Perkumpulan Petani Pangan Indonesia meminta pemerintah segera merealisasikan kebijakan mengenai harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500 per kg untuk menjaga keberlangsungan usaha para petani. (Yoga)

Pemerintah Berencana Menerapkan Pemungutan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan

13 Jan 2025
Pemerintah berencana menerapkan pemungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK pada semester kedua 2025. Center For Indonesia Strategic Development Iniatitives (Cisdi) menilai penerapan kebijakan tersebut membuat pemerintah dapat menghemat Rp 40,6 triliun. Chief Research and Policy Cisdi Olivia Herlinda mengatakan pemungutan cukai minuman berpemanis memberikan dampak ganda yang positif. “Pengurangan konsumsi akan berkontribusi pada penurunan beban penyakit tidak menular, termasuk diabetes melitus tipe 2 dan bertambahnya manfaat ekonomi dari pemasukan cukai,” ujarnya kepada Tempo, Senin, 13 Januari 2025. Selain itu, penerapan cukai MBDK dapat mengurangi beban pembiayaan kesehatan sekaligus meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Sebelumnya Cisdi telah melakukan analisis modeling implementasi pemungutan cukai minuman berpemanis. Cisdi memulai riset tersebut pada 2024, dengan judul Estimating the Health and Economic Impact of Sugar-Sweetened Beverage Taxes on Type 2 Diabetes Burden in Indonesia

Analisis tersebut menunjukkan penerapan cukai sebesar 20 persen pada 2024 hingga 2033 berpotensi menurunkan konsumsi minuman berpemanis dan gula harian rata-rata sebanyak 5,4 gram untuk laki-laki dan 4,09 gram untuk perempuan. Sehingga dapat mencegah lebih dari 3 juta kasus baru diabetes melitus tipe 2 (DMT2). Selain itu dapat menurunkan angka kematian akibat DMT2 dengan menyelamatkan 455.310 jiwa. Pada akhirnya akan menguntungkan bagi perekonomian negara. “Pemerintah dapat menghemat hingga Rp 40,6 triliun, yaitu potensi pengurangan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh penanganan penyakit diabetes tipe 2,” ujar Olivia. Bahaya Makanan Olahan Ultra, Penyakit Jantung, Diabetes, sampai Kematian Dini Hilangnya beban ekonomi karena kematian dan disabilitas akibat diabetes melitus tipe 2 juga membuat Indonesia mampu menghemat biaya langsung atau biaya pengobatan sebesar Rp 24,9 triliun. Olivia menambahkan, penghematan dari biaya tak langsung atau kerugian akibat hilangnya produktivitas ekonomi karena diabetes diprediksi sebesar Rp 15,7 triliun. (Yetede)
 

Taufik Bawazier Dilantik Jadi Dirjen IKTF oleh Agus Gumiwang

13 Jan 2025
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melantik Taufik Bawazier sebagai Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) pada Senin, 13 Januari 2025. Agus mengambil sumpah jabatan Taufik beserta belasan pejabat lain di Gedung Garuda Kementerian Perindustrian. Usai menyandang posisi baru, Taufik mengungkap tekadnya mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang kelima. "Hilirasi sama nilai tambah sama industrialisasi itu mau kita dorong kuat, juga subtitusi impor," ujarnya kepada wartawan pada Senin, 13 Januari 2025. Taufik mengatakan, akan turut berfokus pada Asta Cita ketiga yang membidik peningkatan lapangan kerja lewat program padat karya. Secara khusus ia menaruh perhatian pada permasalahan industri tekstil di dalam negeri. Ia menyebut sejumlah strategi yang ingin diterapkan pada industri tekstil. 

"Untuk tekstil akan kami coba lihat semua, kami sensus, kami recovery, kami lihat, nanti bisa stabil. Baru stabil baru kami dorong mana segmen yang paling unggul di indonesia," kata Taufik merinci. Lelaki kelahiran Gresik tahun 1969 ini beberapa kali menjadi pejabat tinggi di Kementerian Perindustrian.  Menurut laman Kemenperin, Taufik menjadi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) sejak 08 Mei 2020 sampai 2024. Sebelumnya ia bekerja sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri sejak Januari 2020. Pada 14 November 2018 Taufik ditunjuk menjadi Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, serta menjalankan peran sebagai Direktur Industri Kimia Hilir sejak September 2017. (Yetede)

Peluang Baru Dibuka Oleh Pelni

13 Jan 2025
PT Pelayaran Indonesia (Pelni/Persero) menyatakan membuka peluang investasi baru diluar skema Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2027. Direktur Utama Pelni Tri Andayani menyatakan, potensi skema investasi baru selain skema  PMN ini, masih berada dalam kajian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan kementerian Keuangan (Kemekeu). "Saat ini memang Kemenhub dan Kemenkeu mengkaji skema selain PMN yang memberikan ruang kepada Pelni untuk berinvestasi. Namun, yang pasti kami konsen dulu pada PMN untuk mengganti kapal baru yang sudah tua," ucap Anda. Anda menuturkan, Pelni telah mendapatkan PMN tahap awal sebesar Rp 1,5 triliun untuk uang muka pembelian tiga kapal baru, dari total PMN yang diajukan tahap pertama sebesar Rp 4 triliun. "Masih ada Rp 2,5 triliun lagi untuk pelunasan yang akan diajukan tahun ini. PMN tersebut melalui proses yang panjang dari pembahasan awal yang dilakukan sejak Mei 2022 hingga cair pada awal 2025. Tentu ini masih membutuhkan proses panjang sebab masih ada proses lelang yang akan kita buka nantinya," ungkapnya. (Yetede)