Ekonomi
( 40733 )[Tajuk] Mencukur Setan Gundul
Apakah setan gundul di industri keuangan kita? Meski tidak kelihatan, namun adanya dugaan penipuan di industri finansial menandakan adanya setan gundul. Sebut saja, dugaan manipulasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), perusahaan pembiayaan furnitur legendaris merek Columbia. Korbannya mayoritas kalangan perbankan dengan nilai mencapai Rp 2,4 triliun yang nyaris macet. Mirisnya, melebarnya efek dugaan penipuan SNP Finance itu justru akibat keterlambatan dan kendornya mekanisme pengawasan industri keuangan.
Persoalan SNP Finance hanya satu dari sekian contoh. Kita belum lupa dengan dugaan "pembobolan" keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA). Kini bola penyelesaiannya ada di tangan otoritas. Yang jadi pertanyaan, mengapa berbagai "kejahatan" di industri pasar keuangan dan pasar modal itu nyaris tidak pernah dituntaskan dengan aturan pasar modal? Mayoritas kasus itu diselesaikan melalui jalur pidana umum, bukan delik pidana pasar modal. Akibatnya, UU Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal bak mandul tanpa gigi.
Moral ceritanya, inilah saat yang tepat untuk merevisi UU Pasar Modal. Selain tak relevan dengan laju zaman, UU Pasar Modal baru harus mempertajam taring otoritas bisa lebih tegas. Kita berharap, beleid baru nantinya bisa mencukur gundul para setan gundul di industri keuangan dalam negeri.
Dilema Penentuan Tarif Tiket Pesawat Terbang
Kementerian Perhubungan hadapi dilema kepentingan konsumen dan kelangsungan industri. Pemerintah berencana menurunkan tarif batas atas tiket (TBA) pesawat seminggu ke depan. Namun, punurunan TBA tak sejalan dengan tren kinerja perusahaan penerbangan. Meskipun demikian, perusahaan penerbangan mau tak mau harus mengikuti kebijakan tersebut. Pemerintah perlu melibatkan maskapai dalam merumuskan struktur dan komponen biaya.
Perikanan Budi Daya, Investor Asing Kepincut Pabrik Pakan
Beberapa investor asing tertarik untuk membangun pabrik pakan udang dan ikan di Indonesia dengan upaya pemerintah meningkatkan produksi perikanan. Beberapa calon investor itu berasal dari China, Taiwan, Inggris, dan Belanda. Bahkan, minat mereka untuk masuk ke Indonesia sudah diutarakan sejak akhir 2016. Pada 2016, ada tiga perusahaan asing yang berniat mendirikan pabrik pakan ikan di Indonesia, yakni Royale De Heuss dari Belanda, Tong Wei dan Haid Group dari China. Selain itu masih ada sejumlah perusahaan lainnya, yaiut Skretting dari Inggris, Thai Union dari Thailand, dan Evergreen dari Taiwan. Namun, hingga saat ini baru dua perusahaan yang telah merealisasikan yaitu Tong Wei yang sudah memulai produksi awal tahun ini, dan Evergreen akan segera merampungkan konstruksi pabrik dan diprediksi mulai beroperasi September atau Oktober 2019.
Tingginya minat investor asing untuk menanamkan dananya di sektor pakan perikanan budi daya dalam negeri, katanya, dipicu oleh produksi perikanandi dalam negeri yang sangat tinggi. KKP menyadur data dari Food and Agriculture Organization (FAO) mencatat bahwa produksi udang budi daya Indonesia pada 2018 mencapai 733.600 ton atau meningkat 6,07% dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya 691.603,98 ton.
Tarif Tiket Pesawat Hambat Laju Ekonomi Nasional
Lonjakan harga tiket pesawat mulai berdampak negatif pada ekonomi Indonesia. Bukan hanya merugikan konsumen, industri terkait seperti perhotelan, pariwisata dan ekonomi daerah ikut terdampak. Puncaknya, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2019 hanya 5,07% jauh di bawah prediksi 5,2%. BPS mencatat, penumpang domestik kuartal I-2019 hanya 18,32 juta penumpang atau turun 17,66% dibanding periode sama tahun lalu.
Pemerintah masih mencari solusi. Salah satu opsinya adalah menurunkan tarif batas atas. Untuk itu, pemerintah akan membahas dengan pelaku usaha. KPPU saat ini juga sudah menurunkan investigator untuk mengusut dugaan kartel dalam menetapkan harga tiket. Namun, menurut Komisioner KPPU Guntur Saragih, hingga kini belum ada kesimpulan KPPU.
[Tajuk] Tsunami Akuntansi
Istilah tsunami digunakan untuk menggambarkan besarnya dampak implementasi serentak PSAK 71, 72, dan 73 mulai 1 Januari 2019. Jika tidak diantisipasi, penerapan ketiga standar itu akan menjadi bencana bagi korporasi. Dampak besar itu karena dua hal. Pertama, ketiganya menuntut perubahan pelaporan akuntansi yang mendasar. Berdasarkan PSAK 71 (tentang Instrumen Keuangan), sebuah bank atau multifinance harus menyediakan pencadangan kerugian semua jenis kredit, bahkan yang berstatus lancar sekalipun. PSAK 72 mensyaratkan korporasi mengenali semua kontrak sebelum mengakui pendapatan atas kontrak-kontrak itu. Sementara, PSAK 73 mendorong korporasi mencatat transaksi sewa sebagai financial lease bukan sekedar operating lease, sehingga akan memengaruhi aset dan liabilitas di neraca.
Kedua, ketiga PSAK akan memengaruhi banyak sektor. PSAK 72 misalnya, sudah pasti akan memengaruhi semua perusahaan, karena hampir semua perusahaan punya kontrak dengan pelanggannya. Masalahnya, mayoritas korporasi belum siap menerapkan ketiga standar baru itu. Oleh karena itu, OJK, DSAK, asosiasi-asosiasi industri, serta para stakeholder lain harus berteriak lebih keras agar korporasi segera mempersiapkan diri.
Holding Keuangan Tunggu KSSK
Pembentukan holding BUMN sektor keuangan hingga kini masih terkatung-katung. Kabar terakhir, Kemkeu sebagai salah satu anggota KSSK belum memberi lampu hijau pembentukan holding keuangan BUMN. Kendati pembentukan holding belum tuntas, Kementerian BUMN sudah menyiapkan tiga agenda yang bakal digulirkan, meliputi: permodalan, pendalaman pasar, dan big data di industri keuangan.
Boeing Sembunyikan Kesalahan Fitur 737 Max
Boeing Co disebut menyembunyikan informasi soal tak bekerjanya salah satu alat peringatan di kokpit pesawat Boeing 737 max 8 selama setahun lebih. Persoalan mengenai hal tersebut baru dijelaskan kepada kalangan industri dan pejabat negara selepas kecelakaan penerbangan LionAir JT-610 yang menggunakan jenis pesawat itu di Indonesia pada Oktober 2018 lalu.
Dilansir Associated Press pada Senin 6 Mei 2019 fitur keamanan yang bermasalah itu semacam lampu yang dimaksudkan untuk memepringatkan pilot saat dua sensor pembaca angle of attack (AOA) alias sudut serang pesawat menunjukan informasi yang tak sesuai. Para insinyur di Boeing sudah menyadari pada 2017 bahwa sistem peringatan tersebut hanya menyala jika maskapai membeli fitur opsional yang dijual terpisah. Fakta itu disembunyikan Boeing dari regulator penerbangan Amerika Serikat hingga kemudian terjadinya kecelakaan di Indonesia.
Pernyataan resmi Boeing menurut Associated Press justru memuncukan pertanyaan soal cara Boeing menangani permasalahan dengan pihak berwenang ataupun maskapai penerbangan. Boeing menyatakan, pesawat 737 max laik terbang tanpa sistem peringatan tersebut dan menyatakan bahwa ketaksesuaian pembacaan sudut kemiringan pesawat bukan persoalan besar. Alat penunjuk lainnya masih bisa memberi tahu perihal kecepatan pesawat, ketinggian, performa mesin, dan faktor lainnya yang mendukung keselamatan penerbangan.
Sementara itu juru bicara administrasi penerbangan federal AS (FAA) menyatakan bahwa mereka pertama kalinya diberitahukan oleh Boeing soal lampu peringatan yang tak menyala itu selepas kecelakaan LionAir di Indonesia. Jika Boeing mengkomunikasikan persoalan itu lebih cepat dengan maskapai penerbangan bisa jadi mengurangi atau menghilangkan faktor kebingungan (pilot). Pihak Boeing juga menyatakan persoalan sistem peringatan yang memerlukan fitur tambahan agar dapat bekerja muncul saat perangkat lunak dipasang di pesawat. Kendati demikian pihak Boeing menolak memberitahukan nama vendor perangkat lunak tersebut.
Dalam pernyataan tersebut pihak Boeing menyatakan, karena lampu peringatan tersebut tak mempengaruhi keselamatan, perusahaan itu memutuskan untuk memutuskan koneksi dari indikator tambahan. Artinya pada seluruh produksi 737 max mendatang, lampu peringatan dijanjikan bisa menyala tanpa harus diimbuhi perangkat tambahan.
Perang Dagang, Arah Negosiasi AS-China Kian Tak Pasti
Pada saat pasar optimistis dengan gagasan bahwa perundingan dagang antara Amerika Serikat dan China sudah mendekati kesepakatan, muncul ancaman baru yang mengembalikan keadaan ke titik nol. Presiden AS Donald Trump secara dramatis meningkatkan tekanan kepada Beijing untuk segera mencapai kesepakatan dagang dengan mengancam akan menaikkan tarif atas barang asal China senilai US$200 miliar pada pekan ini dan akan menargetkan tarif pada produk tamabahan senilai miliaran dolar dalam waktu dekat.
Cuitan Trump di Twitter "Kesepakatan perdagangan dengan Tiongkok berlanjut, tetapi terlalu lambat, karena mereka berusaha untuk melakukan negosiasai ulang kembali. Tidak!". Langkah ini menandai peningkatan besar dalam ketegangan antara ekonomi terbesar di dunia dan pergeseran sikap Trump, padahal belum lama ini dia menyampaikan proses perundingan dagang telah mengalami kemajuan. Alhasil, pasar saham merosot dan harga minyak jatuh karena negosiasi makin diliputi keraguan.
Pasar keuangan global, yang sebagian besar telah memperkirakan ekspektasi kesepakatan perdagangan, mengalami kejatuhan. Trump mengatakan, tarif barang US$200 miliar akan meningkat menjadi 25% dari 10%, membalikkan keputusan yang dibuat pada Februari untuk mempertahankan tarif pada level 10% setelah melihat kemajuan antara kedua belah pihak. Trump juga mengatakan akan menargetkan tambahan produk China senilai US$325 miliar dengan tarif 25% dalam waktu dekat. Kebijakan ini pada dasarnya menargetkan semua produk yang diimpor ke Amerika Serikat dari China.
Batas Atas Tarif Pesawat Terbang Akan Diturunkan
Kemhub akan mengevaluasi tarif batas atas (TBA) angkutan udara untuk kelas ekonomi dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penurunan tarif batas atas akan berlaku bagi penerbangan full services maupun penerbangan low cost carrier. Sebagai informasi, Pasal 4 ayat 3 PerMenhub Nomor PM-20/2019 membagi besaran tarif atas 3 kelompok. Pengenaan tarif setinggi-tingginya 100% untuk penerbangan full services. Pengenaan tarif setinggi-tingginya 90% dari tarif maksimum untuk pelayanan standar menengah, dan penerapan tarif setinggi-tingginya 85% dari tarif maksimum untuk pelayanan minimum (low cost carrier).
Peran Perkebunan Bagi Perekonomian, Kelapa Sawit Dibenci Tapi Dirindu
Indonesia telah bergantung ke perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit menjadi modal pembangunan di daerah pada masa lalu, ceruk devisa nonmigas di masa kini, dan ketahanan energi di masa depan. Salah seorang petani yang sudah menikmati hasil dari kelapa sawit yaitu I Made Gunartha (55) seorang petani di Desa Belantik, Pasangkayu, Mamuju. Setelah 30 tahun, hidup sebagai seorang transmigran di Mamuju, sekarang sudah hidup jauh dari kekurangan. Pasalnya, pendapatannya sudah Rp50 juta per bulan. Belum lagi aset berupa bangunan di Denpasar Rp1,4 miliar, tanah di Nusa Penida Rp6 miliar, kebun sawit seluas 20 ha di Mamuju dan 200 ha di Sampit. Selain itu, masih terdapat bisnis batu bara dan sarang walet yang dirintisnya.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat sedikitnya ada 10 juta orang keluar dari garis kemiskinan sebagai akibat ekpansi bisnis sawit sejak 2000. Sementara itu, sebanyak 1,3 juta orang diantaranya terdampak langsung keluar dari garis kemiskinan. Industri kelapa sawit juga menyerap 7,5 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Perkebunan kelapa sawit rakyat memiliki 2,6 juta unit usaha yang mempekerjakan 4,6 juta orang.
BPS mencatat bahwa nilai ekspor minyak sawit tertinggi pada 2017 mencapai US$22,97 miliar. Namun 2018 mengalami penurunan menjadi US$20,34 miliar akibat melemahnya harga global. Kendati kinerja ekspor minyak sawit tengah tidak menentu dalam 1 tahun terakhir akibat perang dagang AS-China, sentimen negatif Uni Eropa dan produksi yang melonjak tajam, namun pada awal 2019, sektor minyak sawit ikut berkontribusi dalam menjaga cadangan devisa. Penyebabnya, impor migas tertekan turun, efek dari pemanfaatan bauran 20% bahan bakar nabati atau biodiesel (B20) telah menurunkan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









