IHSG kembali menguat pasca demo yang berakhir ricuh pekan ini. Hal ini menunjukkan kembalinya kepercayaan investor terhadap bursa saham. Analis memprediksi IHSG bisa mencapai 6.800 di akhir tahun. Beberapa sentimen yang memengaruhi pasar ke depan, antara lain:

• perang dagang AS vs China
• kebijakan moneter The Fed
• hasil pemilihan umum 2019
• perkembangan defisit neraca dagang Indonesia
• penurunan harga komoditas

Pemerintah masih merumuskan cara menghidupkan kembali PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro). Perusahaan yang gagal bayar utang kepada kepada pemerintah sejak tahun 2012 itu kemungkinan besar segera diserahkan ke PT Pertamina.

TPPI yang mati suri meninggalkan banyak utang, khususnya kepada pemerintah dan Pertamina. Rencananya utang-utang itu akan dikonversi menjadi saham pemerintah. Hanya saja, rencana itu belum diputuskan. Yang pasti, pemerintah ingin TPPI hidup kembali.

Di Indonesia sudah terdapat industri hilir pengolah minyak mentah. Namun, industri hulu petrokimia belum ada. TPPI diharapkan bisa mengisi kekosongan itu sekaligus mengurangi impor migas yang selama ini membebani neraca dagang.

Akhirnya pemerintah merilis aturan turunan UU 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Aturan turunan tersebut berupa PP 31 Tahun 2019 yang berlaku sejak 3 Mei 2019. Aturan itu menjadi awal bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan sertifikasi produk halal. PP ini memberi 10 wewenang kepada BPJPH, mulai dari merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH hingga menjalin kerja sama dengan lembaga domestik, maupun pihak luar negeri terkait penyelenggaraan JPH.

Untuk melakukan sertifikasi produk halal, BPJPH bakal membutuhkan banyak auditor halal. Saat ini BPJPH tengah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) auditor halal. Penyusunan tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menteri Agama menerangkan PP JPH akan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen halal. Ia menyebut permintaan komoditas halal terus meningkat. Sertifikasi halal akan diterapkan bertahap dimulai dari makanan dan minuman.

AS mencoba terus mencari sekutu dalam memusuhi Huawei Technologies Inc. Setelah gagal di banyak negara Eropa, AS tampaknya mencoba mendekati Korea Selatan agar ikut menghentikan penggunaan produk-produk dari Huawei. Kantor resmi AS sudah meminta LG Uplus, perusahaan manufaktur di Korea Selatan, agar menghentikan pasokan dari Huawei. Namun, meskipun menjadi sekutu AS, kemungkinan Korea Selatan menolak produk Huawei sulit terwujud. Soalnya hampir 25% ekspor Korea Selatan pada empat bulan awal tahun 2019 menuju ke China.

Saratoga mengalami kerugian Rp 6,2 triliun pada akhir 2018. Meski demikian, perusahaan yang 21,5% sahamnya dimiliki Sandiaga Uno ini tetap akan ekspansi, bahkan membagikan dividen. RUPS yang digelar kemarin (22/5), menyetujui pembagian dividen total Rp 298,4 miliar. Dividen tersebut berasal dari pendapatan dividen yang diterima dari anak usahanya, Nantinya, investor mendapat jatah Rp 110 per saham.

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) memutuskan menutup sejumlah rute penerbangan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi imbas kebijakan penurunan tarif batas atas tiket pesawat. Garuda menutup rute Jakarta-London, serta mengurangi frekuensi penerbangan Jakarta-Amsterdam, termasuk rute domestik seperti Morotai, Maumere, dan Bima. Langkah itu dilakukan karena beban biaya bahan bakar untuk penerbangan ke daerah terpencil lebih mahal 80% dibanding rute favorit. Semakin banyak layanan rute, beban operasional penerbangan tentunya bertambah.

Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Perang dagang AS-China yang kembali memanas menjadi alasannya. OECD memproyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2019 menjadi 3,2% dari sebelumnya 3,3%. Meski memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi, lembaga itu memperkirakan ada peluang pertumbuhan lebih baik menjadi 3,4% pada tahun 2020. OECD meminta AS-China segera menyelesaikan persoalan yang menghambat negosiasi dagang.

Setelah Huawei Technologies, AS sedang mempertimbangkan sanksi untuk perusahaan pengawas video China Hikvision. Sanksi ini akan membatasi Hikvision membeli teknologi AS. Sebaliknya, perusahaan AS harus mendapat izin pemerintah untuk memasok komponen ke Hikvision. Sama seperti dengan Huawei, Hikvision tak gentar dengan sanksi dari negeri Paman Sam itu. Sebagai informasi, sekitar 42% saham Hikvision dimiliki negara.

Udang menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. Namun, produksi udang dari beberapa negara seperti India, Vietnam, dan Ekuador mengalami kenaikan signifikan. India mencatatkan penginkatan produksi hingga lebih dari 60% dalam kurun waktu 2012-2017. Namun, Indonesia masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi udang. Beberapa lokasi pengembangan tambak budi daya udang diantaranya, Sulawesi Barat (Pasang Kayu, mamuju) dengan luas lahan 1.300 ha produksi 20.800 ton/tahun, Sulawesi Tengah (Parigi Montong, Banggai)  dengan luas lahan 900 ha produksi 14.400 ton/tahun, Jawa Barat (Karwang) dengan luas lahan 250 ha produksi 4.000 ton/tahun, Lampung (Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Pesisir Barat)  dengan luas lahan 1.450 ha produksi 23.200 ton/tahun, dan Sulawesi Selatan (Barru, Maros, Pangkep, dan Bulukumba)  dengan luas lahan 475 ha produksi 7.600 ton/tahun. Negara tujuan ekspor udang Indonesia pada 2018  didominasi ke AS dengan jumlah 129,9 ribu ton, kedua Jepang 31,2 ribu ton, dan wilayah Asean 11,6 ribu ton.

Ketergantungan masyarakat terhadap uang tunai masih cukup besar meskipun penggunaan uang elektronik cukup masif. Hal itu terlihat dari peningkatan kebutuhan uang tunai pada musim Lebaran. Berdasarkan data Bank Indonesia, per April 2019, nilai transaksi uang elektronik secara tahunan mencapai Rp10,67 triliun. Menurut Deputi Gubernur BI, tren positif gerakan nontunai tetap diikuti oleh kenaikan kebutuhan uang tunai selama periode idul fitri. Bank sentral mencatat kebutuhan uang pecahan kecil (UPK) tertinggi sejak 5 tahun terakhir. Secara rata-rata kenaikan UPK berkisar 13,3%, namun tahun ini sebesar 13,5%. Bank sentral menyiapak UPK sebesar Rp 217,1 triliun. Kebutuhan UPK di Jawan non-Jabodetabek Rp84 triliun, Jabodetabek Rp51,5 triliun, Sumatra Rp41,2 triliun, dan kawasan timur Indonesia Rp40,4 triliun.