Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Hati-Hati Pangkas Anggaran, Jangan Sampai Ekonomi Melemah

12 Feb 2025

Rencana pemerintah memangkas anggaran sebesar Rp 306,70 triliun demi efisiensi menuai kekhawatiran karena berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa anggaran besar diperlukan untuk renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, belum ada kepastian apakah dana efisiensi ini juga akan dialokasikan untuk sektor tersebut.

Sebagian besar anggaran yang dipangkas, yakni Rp 100 triliun, akan digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara sekitar Rp 200 triliun dialokasikan untuk hilirisasi pertanian. Kebijakan ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, yang meminta penundaan pembahasan anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) 2025 karena adanya rekonstruksi anggaran.

Menurut Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, penghematan besar ini justru bisa berdampak negatif lebih besar dibandingkan efek positif dari program MBG. Ia memperingatkan bahwa daya beli masyarakat bisa melemah dan pertumbuhan ekonomi 2025 berpotensi lebih rendah dibanding 2024. Ambisi Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 pun semakin sulit terwujud. Wijayanto menilai efisiensi anggaran ini perlu dikaji ulang, terutama agar tidak memicu PHK massal yang bisa menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menyetujui efisiensi anggaran, tetapi menekankan pentingnya selektivitas dalam pemangkasan. Ia mengusulkan penghapusan jabatan wakil menteri, staf khusus, dan tenaga ahli yang tidak esensial sebagai bentuk efisiensi lain yang lebih tepat sasaran.

Pemangkasan anggaran dalam skala besar ini masih menjadi perdebatan. Pemerintah perlu mempertimbangkan efeknya secara lebih mendalam agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi

Negara-Negara Asia Jadi Sasaran Tarif Baru AS

12 Feb 2025

Ekonom global memperkirakan India dan Thailand akan menjadi target tarif berikutnya dari Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump, seiring ambisinya untuk mengurangi perbedaan tarif perdagangan. Analis Nomura, Sonal Varma, menilai negara-negara Asia yang mengenakan tarif tinggi pada ekspor AS berisiko menghadapi tarif balasan yang lebih besar, sehingga negosiasi dengan Trump menjadi penting untuk melindungi perekonomian kawasan.

Menurut ekonom Bloomberg Maeva Cousin dan ekonom Deutsche Bank George Saravelos, India memiliki potensi risiko tinggi karena tarif rata-ratanya terhadap barang AS 10% lebih tinggi dibandingkan tarif AS pada barang India. Sementara itu, Chetan Ahya dari Morgan Stanley menghitung bahwa India dan Thailand bisa menghadapi kenaikan tarif 4%-6%, meskipun langkah-langkah seperti peningkatan pembelian produk AS, termasuk energi dan pertahanan, bisa menjadi alat negosiasi yang efektif.

Ahya juga memperingatkan bahwa kebijakan tarif Trump kali ini tampak lebih agresif dibandingkan perang dagang AS-China pada 2018-2019, sehingga ketegangan perdagangan global bisa semakin meluas. Namun, rincian kebijakan tarif ini masih bergantung pada keputusan Trump selanjutnya.

Dengan demikian, negara-negara Asia harus bersiap menghadapi potensi lonjakan tarif AS, sembari memperkuat strategi diplomasi ekonomi untuk memitigasi dampak negatif terhadap perdagangan dan pertumbuhan ekonomi mereka.

Ekonomi

Konsumen Mulai Cemas Soal Ketersediaan Lapangan Kerja

12 Feb 2025

Optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi menurun pada awal 2025, terutama karena kekhawatiran terhadap ketersediaan lapangan kerja. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat di 127,2, turun 0,5 poin dari Desember 2024. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) juga mengalami penurunan, sedangkan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) justru meningkat, menunjukkan harapan ekonomi di masa depan masih ada.

Salah satu faktor utama turunnya optimisme adalah PHK yang meningkat, di mana 77.965 orang kehilangan pekerjaan pada 2024, lebih tinggi dari 2023. Kekhawatiran semakin besar akibat efisiensi anggaran pemerintah, yang menyebabkan PHK di beberapa lembaga penyiaran seperti TVRI dan RRI, serta potensi pemutusan tenaga honorer di berbagai instansi. Akibatnya, masyarakat mulai mengurangi konsumsi dan tabungan, dengan proporsi pendapatan untuk konsumsi turun menjadi 73,6%, dan untuk menabung turun menjadi 15,3%.

Meski begitu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa keyakinan konsumen terhadap ekonomi masih kuat. Namun, kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan bahwa 90% lebih warganet di media sosial mengkhawatirkan PHK massal. Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, menilai sulit bagi ekonomi tumbuh lebih tinggi jika lapangan kerja terus menyusut. Menurutnya, pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja, baik melalui APBN maupun investasi, serta didukung dengan kebijakan suku bunga rendah.

Sementara itu, Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menambahkan bahwa penurunan optimisme konsumen juga dipengaruhi oleh faktor musiman. Pada akhir tahun, biasanya lapangan pekerjaan lebih banyak tersedia karena meningkatnya permintaan tenaga kerja selama liburan.

Dengan kondisi ini, diperlukan langkah nyata dari pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, terutama dengan menciptakan kesempatan kerja baru agar daya beli masyarakat tidak terus melemah.

Ekonomi

Perang Dagang Membuka Peluang Baru

12 Feb 2025

Kinerja PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) diprediksi mendapat keuntungan dari perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China, khususnya pada sarung tangan medis. Dengan kenaikan tarif impor AS terhadap sarung tangan China dari 7,5% menjadi 25% pada 2024, lalu meningkat hingga 50% pada 2025, permintaan berpotensi beralih ke produsen di Malaysia dan Indonesia, termasuk MARK.

Menurut VP Marketing, Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi, kondisi ini membuka peluang ekspor bagi MARK, terutama ke Malaysia yang sudah menjadi pelanggan utama mereka. Per September 2024, nilai penjualan ekspor MARK meningkat 90% atau Rp 582 miliar di Asia.

Selain itu, Analis Buana Capital Sekuritas, Daniel Tay, menyoroti upaya riset dan pengembangan (R&D) MARK untuk menciptakan cetakan sarung tangan yang lebih ringan, yang mampu menghemat biaya energi sebesar US$ 0,1 per 1.000 unit. Inovasi ini berpotensi meningkatkan pangsa pasar MARK dari 40% menjadi 60% dalam empat tahun ke depan serta menaikkan harga jual hingga 20% lebih tinggi dibanding cetakan saat ini.

Dari sisi produksi, MARK berencana meningkatkan utilisasi kapasitas dari 65% menjadi 70% pada 2025, dengan proyeksi pertumbuhan volume penjualan sebesar 10% secara tahunan. Meski demikian, perlu diwaspadai potensi gangguan akibat pasokan gas yang tidak mencukupi, yang bisa berdampak pada kinerja operasional.

Buana Capital Sekuritas memproyeksikan laba MARK pada 2024 tumbuh 85% yoy menjadi Rp 288 miliar, sementara Oktavianus Audi memperkirakan laba bersih MARK mencapai Rp 344 miliar pada 2025, meningkat 20,7% dari tahun sebelumnya.

Dengan potensi kenaikan permintaan dan strategi efisiensi yang dijalankan, prospek MARK tetap positif, meskipun tantangan seperti pasokan gas dan persaingan tetap perlu diperhatikan.

Ekonomi

BTN Lahirkan Perbankan Syariah Terbesar Nomor Dua

12 Feb 2025

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) di awal tahun ini semakin mematangkan proses kelahiran bank syariah terbesar kedua di Indonesia. Terlihat dari proses akuisisi yang dimulai terhadap bank umum syariah, yakni PT Bank Victoria Syariah (BVIS). BTN menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham BVIS dengan mengambil alih 100% saham BVIS dari para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria internasional Tbk, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta. Adapun, Victoria Investama merupakan pemegang saham mayoritas BVIS dengan kepemilikan 80,18% dan BPH Jakarta 0,0016%. Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh BVIS dengan kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 100% dari seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal sebesar Rp1,06 triliun. BVIS melakukan pembelian BVIS dengan sumber pendanaan internal yang telah disiapkan sesuai rencana bisnis bank. Direktur BTN Nixon LP Napitupulu berharao proses akuisisi ini dapat selesai sebelum semester 1-2025 berakhir sehingga proses merger antara UUS BTN dan BVIS bisa dijakankan. (Yetede)

Ekonomi

Penghematan di Sektor Infrastruktur Perlu Dikaji Ulang

12 Feb 2025

Pengusaha meminta penghematan anggaran di sektor infrastruktur dikaji ulang. Alasannya, proyek infrastruktur masih dibutuhkan untuk menyokong Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pemangkasan infrastruktur yang terlalu masif dikhawatirkan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor konstruksi. Hitungan Gabungan Pengusaha Indonesia (Gapensi), sekitar 2 juta pekerja konstruksi terancam terkena PHK akibat kebijakan tersebut. Hal ini perlu dicegah oleh pemerintah. Ketua Umum Gapensi Andi Rukman Karumpa mengatakan, penghematan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memiliki efek berganda yang besar, tidak hanya di dunia usaha, tetapi pekerja informal yang menggantungkan hidup di sektor konstruksi. Mereka bisa kehilangan pekerjaan. "Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah terkait penghematan anggaran. Namun, pemangkasan anggaran Kementerian PU hingga 50% perlu dikaji kembali, karena efek proyek infrastruktur besar dan menyokong Asta Cita," kata dia. Andi menjelaskan, 80% anggota Gapensi masuk dalam katagori pengusaha UMKM. itu sebabnya, dia berharap proyek infrastruktur yang sudah berjalan tidk boleh berhenti, meskipun APBN terbatas, agar kinerja UMKM konstruksi tidak turun dalam. (Yetede)

Ekonomi

Menkeu Berjanji Akan Perbaiki Sistem Coretax

12 Feb 2025

Pemerintah memberlakukan dua sistem perpajakan pada tahun 2025 akibat ketidaksiapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Langkah tersebut dianggap sebagai jalan tengah yang tepat untuk saat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun berjanji memperbaiki sistem Coretax. ”Saya tahu sebagian dari Anda yang hadir masih komplain soal Coretax. Kami akan terus memperbaiki layanan itu. Membangun sistem yang kompleks seperti Coretax, dengan lebih dari 8 miliar transaksi, itu tidak mudah,” kata SriMulyani saat menyampaikan sambutan pada acara Mandiri Investment Forum 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (11/2/2025). Sri Mulyani menegaskan, Coretax tetap dibutuhkan untuk mendorong sistem pengumpulan pajak yang terdigitalisasi yang memudahkan pemerintah sekaligus wajib pajak dalam urusan pajak. ”Kami bukan lagi mencari-cari alasan. This is not an excuse (ini bukan alasan). Saya hanya mau menjelaskan bahwa kami akan terus memperbaiki sistem tersebut,” ucapnya. Keputusan untuk tidak menerapkan Coretax sepenuhnya pada 2025 diambil dalam rapat dengar pendapat antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).

Rapat yang digelar secara tertutup itu memutuskan, sistem pajak lama alias Sistem Informasi DJP (SIDJP) masih akan digunakan untuk mengantisipasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax yang bermasalah. Dengan demikian, beberapa urusan pajak masih dapat menggunakan sistem lama, sementara urusan tertentu sudah memakai Coretax. Konsultan pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, mengatakan, sudah banyak kesulitan yang dihadapi wajib pajak akibat implementasi Coretax yang bermasalah sejak 1 Januari 2025. Contohnya, akibat sistem yang terkendala, selama satu bulan terakhir staf administrasi pajak di berbagai perusahaan terpaksa bekerja lembur hingga dini hari. Ada pula kabar staf pajak dipecat karena dianggap tidak bisa bekerja gara-gara Coretax. ”Sampai ada guyonan staf pajak kerjanya tiga sif. Walau telah bekerja sampai dini hari pun, tidak ada jaminan pekerjaan mereka lancar karena memang aplikasi Coretax belum siap digunakan. Di satu sisi, mereka dituntut bekerja, di sisi lain aplikasi yang dibutuhkan belum siap,” kata Raden.

Ia berharap, dengan pemerintah memutuskan memakai sistem pajak ganda, kesulitan yang dihadapi staf administrasi pajak itu bisa berakhir. Pengusaha kena pajak dapat memilih tetap menggunakan sistem lama, seperti e-Faktur Desktop untuk menerbitkan faktur pajak Konsultan pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, mengatakan, sudah banyak kesulitan yang dihadapi wajib pajak akibat implementasi Coretax yang bermasalah sejak 1 Januari 2025. Contohnya, akibat sistem yang terkendala, selama satu bulan terakhir staf administrasi pajak di berbagai perusahaan terpaksa bekerja lembur hingga dini hari. Dipecat gara gara Coretax Ada pula kabar staf pajak dipecat karena dianggap tidak bisa bekerja gara-gara Coretax. ”Sampai ada guyonan staf pajak kerjanya tiga sif. Walau telah bekerja sampai dini hari pun, tidak ada jaminan pekerjaan mereka lancar karena memang aplikasi Coretax belum siap digunakan. Di satu sisi, mereka dituntut bekerja, di sisi lain aplikasi yang dibutuhkan belum siap,” kata Raden. Ia berharap, dengan pemerintah memutuskan memakai sistem pajak ganda, kesulitan yang dihadapi staf administrasi pajak itu bisa berakhir. (Yoga)

Ekonomi

Efisiensi APBN Mestinya Tak Semata-mata Utak-atik Pengeluaran

11 Feb 2025

Efisiensi APBN semestinya dilakukan tak semata hanya dengan mengutak-atik pengeluaran, melainkan perlu dikerjakan dengan strategi lebih luas melalui reformasi struktural yang juga mencakup upaya meningkatkan penerimanaan negara yang lebih adil dan berkelanjutan. Tanpa itu, pemangkasan anggaran justru bisa berdampak kontraproduktif seperti turunnya efektivitas pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur pemangkasan anggaran hingga Rp306,69 triliun dinilai memiliki beragam implikasi. Efisiensi adalah langkah yang cukup positif, asalkan ditujukan untuk mengurangi pemborosan, menekan belanja yang tidak produktif, dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkaan memberikan manfaat optimal bagi rakyat. Namun, jika pemangkasan hanya difokuskan untuk membiaya MBG, itu justru memicu krisis fiskal baru. "Dalam kasus ini, ada beberapa indikasi bahwa kebijakan (pemangkasan anggaran) ini lebih bersifat reaktif ketimbang hasil dari perencanaan yang matang," ujar peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (Ideas) Muhammad Anwar kepada Investor Daily. (Yetede)

Ekonomi

Saham Taipan Tertekan, Keuntungan Menipis

11 Feb 2025

Saham-saham konglomerat yang selama ini menjadi pilar utama kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti yang dimiliki oleh Prajogo Pangestu, Happy Hapsoro, dan Sugianto Kusuma (Aguan), justru menjadi beban utama bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal tahun 2025. Aksi jual yang marak terjadi pada saham-saham mereka menyebabkan penurunan harga yang signifikan, dengan saham seperti BREN milik Prajogo Pangestu turun hampir 28,3% year-to-date (YtD). Beberapa saham konglomerasi lainnya seperti ASII milik Grup Astra dan BBCA yang dikelola oleh Grup Djarum juga turut mengalami penurunan yang memberikan tekanan terhadap IHSG.

Penurunan harga saham ini dianggap sebagai koreksi pasar yang wajar mengingat tingginya volatilitas saham-saham konglomerat tersebut. Beberapa analisis menyebutkan bahwa saham-saham ini sudah naik terlalu tinggi, sehingga memberi ruang untuk koreksi lebih lanjut. Meskipun demikian, ada pandangan bahwa penurunan ini bersifat sementara, asalkan ada perbaikan fundamental di masa mendatang.

Koreksi harga saham-saham milik Prajogo Pangestu, khususnya setelah MSCI mengecualikan saham-sahamnya dari indeks global, memicu aksi jual besar-besaran. Hal ini menyebabkan pasar lebih banyak dipengaruhi oleh spekulasi ketimbang kondisi fundamental. Meskipun demikian, beberapa analis masih memberi rekomendasi positif pada saham-saham seperti BBCA, yang berpotensi menguat setelah pembagian dividen dan kebijakan moneter yang mendukung.

Dalam menghadapi dinamika ini, manajemen perusahaan konglomerasi seperti BREN dan RAJA menegaskan bahwa mereka tetap fokus pada penguatan bisnis jangka panjang dan tidak dapat mengendalikan pergerakan harga saham di pasar. Mereka berharap dapat terus menjaga keberlanjutan bisnis meskipun volatilitas saham mereka cukup tinggi di pasar.

Ekonomi

Skandal eFishery, Peringatan bagi Tata Kelola Startup

11 Feb 2025

Kasus dugaan manipulasi keuangan yang menimpa eFishery, sebuah startup yang pernah menjadi unicorn, menjadi peringatan penting bagi dunia usaha di Indonesia terkait pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). eFishery diduga melakukan praktik window dressing dalam laporan keuangan untuk menarik investor dan mempertahankan valuasi perusahaan, dengan nilai yang diperkirakan mencapai US$600 juta atau sekitar Rp9,7 triliun.

Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan dari komisaris, yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Komisaris harus melakukan pengawasan menyeluruh dan memberikan arahan kepada direksi jika ada indikasi penyimpangan, serta bertanggung jawab secara hukum jika terjadi kerugian akibat kelalaian mereka. Tanggung jawab hukum ini tidak hanya berlaku bagi direksi, tetapi juga bagi komisaris sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Pengawasan terhadap pelaporan, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap hukum harus dilakukan dengan keahlian yang tepat, termasuk akuntansi forensik. Kasus eFishery juga mengingatkan bahwa meskipun laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), tanggung jawab tetap berada pada direksi dan komisaris. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus dikelola oleh individu yang profesional dan kompeten untuk menghindari praktik kecurangan di masa depan. Ke depan, eFishery diharapkan menempatkan direksi dan komisaris yang memenuhi kualifikasi yang tepat agar tidak terulang lagi praktik yang merugikan ini.