Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Anggaran Coretax Kembali Jadi Perdebatan

15 Feb 2025

Proyek sistem administrasi pajak Coretax DJP yang diklaim canggih kini mendapat sorotan karena anggaran yang membengkak dan dugaan ketidaksiapan sistem sebelum peluncuran. Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) Rinto Setiyawan mengungkapkan bahwa proyek ini tidak hanya menghabiskan Rp 1,3 triliun, tetapi mencapai Rp 5,4 triliun. Biaya tinggi ini diduga disebabkan oleh gaji pegawai yang direkrut dua kali lipat dari pegawai biasa serta kenaikan pangkat tanpa dasar hukum.

Selain itu, Rinto juga mengkritik perubahan mendadak dari sistem PSIAP menjadi Coretax pada Agustus-September 2024, yang mengejutkan banyak pegawai teknis karena sistem dinilai belum siap untuk diluncurkan pada Januari 2025. Pengembang Coretax, yakni LG CNS dan Qualysoft, disebut banyak menggunakan software gratis dalam pengembangannya.

Rinto menilai pengembangan Coretax mengalami kesalahan urutan, di mana regulasi dan aplikasi didahulukan sebelum proses bisnis tersusun dengan baik, menyebabkan sistem tidak berjalan optimal. Akibatnya, IWPI telah melaporkan dugaan korupsi proyek ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Januari 2025, dan KPK telah meminta klarifikasi lebih lanjut mengenai laporan tersebut.

Sementara itu, Ditjen Pajak masih menjalankan dua sistem pajak sekaligus, yakni Coretax DJP dan sistem lama. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa Ditjen Pajak diberikan waktu hingga akhir April 2025 untuk memperbaiki Coretax, dengan syarat tidak mengganggu penerimaan negara, terutama dalam masa pelaporan SPT Tahunan PPh.

Dengan adanya dugaan penyimpangan ini, transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap proyek Coretax menjadi penting agar sistem pajak yang diharapkan efisien justru tidak menjadi beban negara.

Ekonomi

Sinergi BUMN & Kampus untuk Optimalisasi Tambang

15 Feb 2025

Pemerintah dan DPR RI sedang mempercepat pembahasan RUU Minerba dengan target penyelesaian pada 18 Februari 2025. Salah satu perubahan penting dalam revisi ini adalah terkait pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) oleh perguruan tinggi. Bob Hasan, Ketua Baleg DPR RI, menjelaskan bahwa perguruan tinggi hanya akan berperan sebagai penerima manfaat dari tambang, sementara BUMN yang akan menjadi operator tambangnya. Keputusan ini telah disetujui dalam Panitia Kerja (Panja) Baleg pada 14 Februari 2025.

Namun, perubahan ini tidak berlaku bagi UMKM dan organisasi masyarakat keagamaan, yang tetap tidak diperbolehkan mengelola tambang. Menurut Tri Winarno, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, perguruan tinggi hanya sebagai penerima manfaat, bukan pemilik izin usaha pertambangan (IUP). Selain itu, RUU Minerba juga mengatur skala prioritas penerima tambang dan kepastian tata ruang dalam sektor pertambangan.

Meski begitu, proses pembahasan RUU ini dikritik oleh Bisman Bachtiar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep). Ia menilai revisi ini hanya formalitas karena sudah ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah tanpa adanya perdebatan politik yang berarti. Ia juga mengkritik kurangnya transparansi dan partisipasi publik, karena RUU dan daftar inventarisasi masalah (DIM) tidak dapat diakses secara terbuka. Menurutnya, hal ini menjadikan proses revisi cacat secara formal, mirip dengan revisi UU Minerba pada tahun 2020 yang dilakukan dalam waktu singkat di tengah pandemi Covid-19.

Dengan minimnya keterbukaan dalam pembahasan, revisi RUU Minerba ini menuai kekhawatiran terkait akuntabilitas dan dampaknya terhadap sektor pertambangan nasional.

Ekonomi

Investor Baru, Grup Jarum, Perkuat Fondasi Remala Abadi (DATA)

15 Feb 2025

PT Remala Abadi Tbk (DATA), perusahaan penyedia layanan internet, optimistis akan mencatat pertumbuhan signifikan pada tahun 2025, terutama setelah masuknya Grup Djarum sebagai pemegang saham pengendali baru. Akuisisi ini dilakukan melalui PT Iforte Solusi Infotek, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), yang membeli 40% saham DATA dari Verah Wahyudi Singgih Wong dan Jimmi Anka.

Direktur Utama DATA, Agus Setiono, menilai kemitraan dengan Grup Djarum akan memperkuat infrastruktur dan mempercepat ekspansi perusahaan, terutama dalam pengembangan jaringan dan layanan internet. Saat ini, DATA berfokus pada segmen business-to-business (B2B) dengan merek Tachyon, namun di tahun 2025 akan lebih agresif menggarap pasar business-to-customer (B2C) melalui produk Nethome, yang menawarkan koneksi hingga 100 Mbps dengan harga mulai Rp 200.000 per bulan.

Sebagai bagian dari ekspansi, DATA menargetkan pembangunan 500.000 home connect dengan investasi sekitar Rp 200-250 miliar. Secara keseluruhan, DATA mengalokasikan capex sebesar Rp 500 miliar untuk pengembangan jaringan dan infrastruktur. Dengan dukungan Iforte dan skema kerja sama operasi (KSO), Agus optimistis pendapatan DATA bisa tumbuh hingga dua kali lipat (100%) pada tahun 2025.

Hingga akhir 2024, DATA telah mengoperasikan 11.000 km fiber optic di 34 provinsi, dengan jaringan yang menghubungkan kota-kota utama seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Pada periode sembilan bulan hingga 30 September 2024, pendapatan DATA meningkat 13,1% menjadi Rp 249,01 miliar, sementara laba bersih melonjak 104,14% dari Rp 25,41 miliar menjadi Rp 52,25 miliar.

Dengan sinergi bersama Grup Djarum, penguatan infrastruktur, dan ekspansi ke segmen ritel, DATA berpotensi menjadi pemain utama dalam industri layanan internet di Indonesia.

Ekonomi

Risiko Perang Dagang Kian Nyata

15 Feb 2025

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menerapkan tarif imbal balik terhadap negara-negara yang mengenakan pajak impor atas barang-barang AS. Langkah ini meningkatkan kekhawatiran akan perang dagang global, terutama dengan negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Trump menegaskan bahwa AS akan mengenakan tarif yang sama dengan yang dikenakan oleh negara lain terhadap produk AS.

Trump telah memerintahkan timnya untuk menghitung bea masuk yang dikenakan negara lain dan menyesuaikan tarif AS. Kebijakan ini bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, dengan hasil studi diharapkan rampung pada 1 April 2025, menurut Howard Lutnick, Menteri Perdagangan AS.

Sejak menjabat pada 20 Januari 2025, Trump telah menerapkan tarif impor baja dan aluminium pada 12 Maret 2025 serta mengenakan tarif 10% terhadap barang impor dari China. Trump juga mempertimbangkan tarif tambahan untuk barang dari Kanada, Meksiko, kendaraan, semikonduktor, dan produk farmasi.

Kebijakan ini memicu negosiasi dagang, salah satunya dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, yang meminta pelonggaran tarif dengan menawarkan peningkatan pembelian minyak, gas, dan pesawat tempur dari AS. Sekretaris Luar Negeri India, Vikram Misri, menyatakan bahwa kesepakatan ini bisa tercapai dalam tujuh bulan ke depan.

Namun, kebijakan tarif ini menuai kritik. Tiffany Smith, Wakil Presiden Perdagangan Global National Foreign Trade Council, menyatakan bahwa idealnya, kebijakan perdagangan harus mendorong kerja sama dengan mitra dagang untuk menurunkan hambatan tarif, bukan malah meningkatkannya.

Kebijakan tarif imbal balik Trump berpotensi memperburuk hubungan dagang global dan memicu kenaikan harga di tingkat konsumen, meskipun Trump mengklaim tujuannya adalah menurunkan harga dalam jangka panjang.

Ekonomi

Ambisi MR. DIY jadi Pemain Retail Terdepan di Sektor Perlengkapan Rumah Tangga

15 Feb 2025

Ekspansi toko diseluruh penjuru Tanah Air terus PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY) lakukan untuk menjadi pemain terdepan di sektor perlengkapan rumah tangga. Selain fokus memperkuat operasional di lapangan, perseroan juga mengedepankan aspek pemasaran. Terbaru, emiten yang populer dengan brand MR DIY ini meresmikan pembukaan toko di Bulukumba, Sulawesi Selatan, pada Jumat (14/2/2025). Toko tersebut menjadi store kedua perseroan di kabupetan yang terkenal dengan pembuat kapal pinisi ini. Pembukaan toko tersebut sekaligus menggenapi toko ke-1.000 yang dioperasikan oleh DIY. Head of Commercial MR.DIY Indonesia Michael Cohen menyampaikan bahwa pembukaan toko ke-1.000 di Bulukumba menjadi tonggak sejarah bagi perseroan. Sebab, bukan saja mencerminkan pertumbuhan sebagai perusahaan, juga komitmen perusahaan untuk menjangkau seluruh keluarga Indonesia di manapun berada. MDIY sebagaimana dalam prospektusnya yang dipublikasikan mengumumkan bahwa sekitar 30% dari dana hasil penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) digunakan untuk membiayai pembukaan toko mulai dari biaya deposit dan uang sewa toko, renovasi, sampai pengadaan perabotan dan perlengkapan toko. (Yetede)

Ekonomi

Penjualan Mobil Listrik Jauh dari Target

15 Feb 2025

Puluhan model dan merek baru mobil listrik baterai (battery electric vehicle/BEV) meluncur ke pasar Indonesia. Insentif masif pun telah dikucurkan pemerintah, sehingga total pajak BEV hanya 2% dibandingkan mobil lain 40% lebih, yang membuat harganya turun tajam. Akan tetapi, faktanya, penjualan BEV masih sangat rendah. Pada 2024, penjualan BEV memang naik menjadi 43 ribu unit tahun 2024 dari 2023 sebanyak 17 ribu unit, Namun, kontribusinya ke total pasar hanya 4,9%. Dibandingkan tahun sebelumnya 1,7%. Tren ini diprediksi tidak berubah banyak tahun 2025. Padahal, dalam Permenperin 6/2022, penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda empat pada 2025 ditargetkan mencapai 400 per unit, dengan pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM) dan emisi karbon 5 juta barel dan 1,84 juta ton. Selanjutnya, penjualan mobil listrik ditargetkan mencapai 6000 ribu unit pada 2030, dengan pengurangan impor BBM dan emisi karbon 7,5 juta barel dan 2,76 juta ton. Lalu pada 2035, penjualan mobil listrik dibidik 1 juta unit, dengan pengurangan impor bahan bakar minyak dan emisi karbon 12,5 juta barel dan 4,6 juta ton. (Yetede)

Ekonomi

Rasio Kredit Macet Bank Besar Membaik

15 Feb 2025

Kualitas kredit empat bank besar di Indonesia sepanjang 2024 menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan rasio non-performing loan (NPL) di masing-masing bank. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatat rasio NPL terendah di 0,97%, turun dari 1,01% pada Desember 2023. Direktur Utama Darmawan Junaidi menegaskan bahwa Bank Mandiri memperkuat manajemen risiko dan menjaga rasio pencadangan di 304%.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatat NPL gross di 1,8%, lebih baik dibandingkan Desember 2023 di 1,9%. Manajemen BCA menyebutkan kredit korporasi menjadi penyumbang utama NPL, mencapai 40,2% atau setara Rp 16 triliun.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) juga mencatat penurunan NPL dari 2,1% pada Desember 2023 menjadi 2% pada Desember 2024. NPL terbesar berasal dari bisnis UMKM kelas menengah yang mencapai 5,7%, meski membaik dari 6% di tahun sebelumnya. Direktur Keuangan BNI, Novita Widya Anggaraini, menyatakan bahwa BNI tetap menjaga kualitas aset di tengah tantangan global.

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mencatat rasio NPL 2,94%, turun dari 3,12% pada Desember 2023. Penyumbang terbesar NPL di BRI adalah UMKM kelas kecil dengan rasio 4,42%, membaik dari 4,88% tahun sebelumnya. Direktur Utama BRI, Sunarso, menekankan bahwa BRI telah mempersiapkan pencadangan yang cukup dengan rasio NPL coverage mencapai 215%. BRI menargetkan NPL tetap di bawah 3%, sambil tetap mendorong pertumbuhan kredit yang naik 6,7% menjadi Rp 1.355 triliun pada 2024.

Perbaikan NPL di bank-bank besar mencerminkan upaya penguatan manajemen risiko dan pencadangan kredit, meskipun masih terdapat tantangan dari sektor korporasi dan UMKM.

Ekonomi

Di Tengah isu Pemangkasan Anggaran, Proyek Pakai Hibah

15 Feb 2025

Di tengah isu pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga negara, Kementerian Komunikasi dan Digital mengusulkan agar penyelesaian pembangunan proyek Pusat Data Nasional atau PDN yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, menggunakan pinjaman dan hibah luar negeri atau PHLN. Usulan ini telah mendapat dukungan dari Komisi I DPR. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan hal itu sebagai bagian dari dokumen kesimpulan rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Publik, dan Dewan Pers, Kamis (13/2/2025). Dalam kesimpulan, alokasi pagu anggaran Komdigi pada 2025 semula sebesar Rp 7,7 triliun. Setelah pemangkasan, total pagu anggaran menjadi sebesar Rp 3,8 triliun. Pagu setelah efisiensi ini mencakup pagu anggaran tiga mitra Kementerian Komdigi, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Komisi Informasi Publik Pusat, dan Dewan Pers.

”KomisiIDPR mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Komdigi sebesar Rp 9,6 triliun yang di dalamnya termasuk Rp 280 miliar dari PHLN yang dipergunakan untuk menyelesaikan proyek PDN Cikarang. PDN Cikarang harus segera selesai dan beroperasi. Sekarang, masih pakai PDN sementara yang rentan diretas,” ujar Dave. Pembangunan proyek PDN Cikarang sejauh ini sudah dibiayai pinjaman Pemerintah Perancis dan APBN. Total anggaran pembangunan proyek ini mencapai Rp 2,7 triliun. Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi Ismail menjelaskan, penyelesaian proyek PDN Cikarang memang perlu kucuran PHLN baru atau tambahan khusus. Tujuannya agar menjamin PDN Cikarang dapat beroperasi. Saat ini pembangunannya sudah hampir final. ”Kami sedang mendiskusikan hal itu (kucuran PHLN baru) dengan Kementerian Keuangan,” ucapnya. Ismail menambahkan, secara prinsip, operasionalisasi PDN Cikarang memerlukan PDN cadangan untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan data yang tersimpan. Dengan kata lain, pengelolaan PDN seharusnya tidak terpusat di satu titik lokasi.

”Jadi, kebutuhan PDN pada jangka panjang memang masih besar. PDN Batam semestinya bisa menjadi PDN redundant, tetapi tawaran pinjaman pada pihak Korea Selatan tidak berjalan baik sehingga tidak dilanjutkan,” kata Ismail. Anggaran KNKT Seperti Kementerian Komdigi, anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga terpangkas. Kemenhub menerima pagu anggaran efektif sebesar Rp 17,7 triliun. Namun, Komite Nasional Keselamatan Transportasi(KNKT)tidak mengantongi anggaran untuk menginvestigasi kecelakaan. Imbasnya, instansi tersebut terancam tidak dapat menjalankan tugas dan perannya mengkaji ragam kecelakaan yang terjadi. ”Pemangkasan anggaran memang terjadi pada semua (lini). Kami sedang minta untuk mengajukan anggaran yang paling minimal untuk KNKT,” ujar Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/2). Kemenhub tengah berupaya agar KNKT mendapatkan tambahan anggaran. Beberapa di antaranya anggaran untuk perjalanan dinas investigasi, langganan perangkat lunak (software) guna membaca kotak hitam, baik kapal maupun pesawat; langganan internet; dan pembelian alat pelindung diri. (Yoga)

Ekonomi

Inkonsistensi Kebijakan Efisiensi Anggaran

15 Feb 2025

Idealnya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah perlu didukung. Bila perlu, kebijakan tersebut dikawal publik sekaligus diawasi agar konsisten. Alasannya sederhana, selama ini kerap kali terjadi kebocoran anggaran negara akibat praktik-praktik pemborosan, penyelewengan, hingga korupsi. Namun, meski Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi khusus terkait efisiensi anggaran, pada praktiknya kebijakan tersebut tidak mudah terealisasi. Publik malah cenderung melihat bahwa pemerintah inkonsisten dalam mempraktikkan kebijakan efisiensi anggaran. Dalam beberapa hari terakhir kita melihat ada kebijakan pemerintah pusat yang justru kontradiktif dengan upaya efisiensi dan malah terkesan memboroskan anggaran. Pengangkatan staf khusus di sejumlah kementerian hingga kegiatan retret kepala daerah terpilih jauh dari kesan pemerintah serius mengefisienkan anggaran. Instruksi Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran yang dikeluarkan di awal masa jabatannya mungkin agak bertolak belakang dengan postur kabinet pemerintahannya yang lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Meski mungkin Presiden ingin lebih fokus dalam menangani berbagai permasalahan, sehingga ada penambahan portofolio dalam Kabinet Merah Putih. Namun, menambah jumlah kementerian dengan pos menteri dan wakil menteri yang diisi oleh para politisi pendukung pemerintah lebih terasa semangat akomodasi politiknya dibandingkan upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Seharusnya postur birokrasi pemerintahan tetap ramping dan sederhana sehingga lebih efisien dalam bekerja. Rekrutmen staf khusus oleh sejumlah menteri jelas mengesampingkan birokrasi yang ramping dan efisien. Pemerintah sebenarnya dapat belajar dari negara-negara lain dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Amerika Serikat dan Vietnam menjalankan efisiensi anggaran dengan semangat memangkas birokrasi.

Reformasi birokrasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik dapat dijalankan sebagai salah satu kebijakan efisiensi anggaran. Semangatnya bukan semakin memperbesar postur birokrasi. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran lebih terasa berdampak pada pegawai pemerintah di level menengah ke bawah. Sementara pejabat di level atas hingga tingkat menteri masih belum ada semangat penghematan anggarannya. Para pejabat level atas masih mendapatkan fasilitas pengawalan hingga mobil dinas mewah berkapasitas mesin sangat besar. Ruangan mereka masih tetap sejuk dengan pendingin udara, sementara para pegawai negeri di level bawah terpaksa mencari tempat di luar kantor untuk sekadar ngadem dari panasnya suhu udara. Bila inkonsistensi efisiensi anggaran ini tetap berlanjut, kita khawatir niat baik pemerintah agar banyak program prioritas dapat terwujud sesuai targetnya malah tidak tercapai. (Yoga)

Ekonomi

Presiden Prabowo Menegaskan Honorer hingga Uang Kuliah Tak Terdampak

15 Feb 2025

Pemerintah menegaskan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisienkan anggaran tidak akan berdampak pada tunjangan kinerja dosen, beasiswa, dan uang kuliah. Efisiensi juga dipastikan tak akan berdampak pada tenaga honorer. Tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi tenaga honorer. ”Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian dan lembaga tidak berdampak terhadap tenaga honorer. Jadi, tidak PHK,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat mengklarifikasi sejumlah isu yang beredar terkait dampak efisiensi anggaran negara, bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Selain Sri Mulyani, hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta para Wakil Ketua DPR, mulai dari Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, hingga Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dasco menyatakan, klarifikasi oleh Sri Mulyani dibutuhkan agar tidak terjadi simpang siur informasi terkait penghematananggaran. ”Ada beberapa poin yang menjadi pertanyaan masyarakat selaku konstituen kami kepada DPR,” kata Dasco kepada Sri Mulyani di hadapan para awak media. Tukin dosen Selain tenaga honorer, Sri Mulyani memastikan tunjangan kinerja (tukin) 97.734 dosen dari empat kategori dosen di perguruan tinggi negeri bakal tetap cair. Keempat kategori dosen dimaksud, dosen dari perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH), dosen untuk perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PTN-BLU), dosen dari PTN satuan kerja (PTN-Satker), dan dosen di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Sri Mulyani menjelaskan, dosen PTN-BH telah dan terus mendapatkan tunjangan kinerja sesuai standar. Dosen untuk PTN-BLU telah menerima renumerasi atau tunjangan kinerja.

Sri menekankan, pada dosen PTN-BLU yang belum menerapkan sistem remunerasi akan menerima tunjangan yang sama. Remunerasi tersebut juga akan didapatkan dosen PTN-Satker dan LLDikti dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi. ”Jadi, mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi,tetapi belum tunjangan kinerja atau remunerasi. Saat ini kami se- dang memproses penghitungan dan pendataan, perpres (peraturan presiden) juga dalam proses untuk final dan akan diselesaikan dalam waktu dekat,” paparnya. Selain tunjangan untuk dosen, Sri Mulyani juga menekankan, biaya operasionalisasi kampus, uang kuliah, hingga beasiswa juga tak akan terdampak. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga dipastikan tidak terdampak efisiensi. Sebanyak 40.030 penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga dipastikan akan tetap mendapatkan haknya. (Yoga)