Pemerintah terus mendorong daya beli masyarakat, utamanya di periode Ramadan dan Lebaran, melalui sejumlah kebijakan strategis. Bersama para pelaku usaha, pemerintah juga menggelar sejumlah program menarik agar bisnis di sektor ritel kembali menggeliat. Untuk menaikkan daya beli masyarakat, pemerintah memastikan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), TNI, Polri, Hakim, dan pensiunan akan dicairkan pada 17 Maret 2025 atau dua minggu sebelum lebaran. Sementara, gajike-13 bagi ASN akan diberikan pada Juni 2025, bertepatan dengan awal Tahun Ajaran Baru Sekolah.

Pemerintah menegaskan bahwa perusahaan aplikator akan segera memberikan THR untuk pengemudi ojek digital, dalam bentuk Bonus Hari Raya (BHR) sebesar 20% pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi. BHR Keagamaan diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya IdulFitri 1446 H. Pemberian THR ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. "Kami optimis karena adanya THR akan mendorong konsumsi masyarakat. Namun, tantangannya adalah memastikan stok barang, terutama produk impor, tetap tersedia," kata Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah di Jakarta. (Yetede)

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang beranggotakan empat bank BUMN bakal kembali mendapat tambahan tugas dari negara. Ke empat bank itu diminta untuk memberikan pendanaan kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang akan dibentuk pemerintah. Himbara diharapkan tetap bersikap hati-hati (prudent) dan tegas dalam menjalankan tugas baru itu. Presiden Prabowo berencana membangun Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di 70.000-80.000 desa untuk menciptakan pusat ekonomi, yang mencakup pembangunan gudang dan enam gerai yang menjual produk pertanian. Pembangunan Koperasi Merah Putih tersebut akan menggunakan Dana Desa. Anggaran yang diperlukan untuk masing-masing koperasi mencapai Rp 3-5 miliar. Pemerintah telah menyediakan anggaran setiap tahun melalui alokasi Dana Desa yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan bagi Koperasi Merah Putih.

Himbara terlebih dahulu akan memberikan pendanaan kepada koperasi tersebut. Program ini dinilai memberikan manfaat langsung khususnya dalam meningkatkan taraf hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, mayoritas penduduk miskin berada di desa, dengan jumlah 13,01 juta jiwa dari total jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 24,06 juta jiwa. Selain itu, data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemendesPDTT) tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 75.753 desa di Indonesia, sebanyak 7.154 masuk dalam kategori desa tertinggal dan 4.850desa masuk kategori desa sangattertinggal. (Yetede)

PT Bank MuamalatIndonesia Tbk mencatat volume pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) syariah iB Hijrah Baitullah tumbuh lebih dari tiga kali lipat secara tahunan (year on year/yoy) pada akhir 2024. Lonjakan pertumbuhan tersebut disebabkan kebutuhan perumahan di Indonesia yang masih sangat tinggi menjadi pendorong pencapaian tersebut. Direktur Bank Muamalat, Karno melalui keterangan tertulisnya menyatakan, peningkatan volume pembiayaan atau booking KPR iB Hijrah Baitullah tersebut sejalan dengan melonjaknya number of account (NoA) yang mencapai lebih dari lima kali lipat pada periode yang sama.

"Untuk menggenjot pembiayaan KPR syariah, Bank Muamalat menawarkan program KPR iB Hijrah Baitullah dengan hadiah porsi pendaftaran haji atau paket umrah tanpa diundi. Ada juga opsi hadiah lain seperti wakaf masjid, wisata halal, dan logam mulia," imbuh Karno, Selasa (11/3/2025). Bank Muamalat menawarkan skema angsuran ringan dengan tenor hingga 25 tahun melalui produk pembiayaan perumahan. Nasabah dapat memilih skema angsu?ran berjenjang (step-up) atau tetap(fixed) sepanjang tenor.

Karno menjelaskan, margin pembiayaan KPR mulai dari 5,88% per tahun selama dua tahun untuk skema step up. Tersedia pula single margin setara mulai 9,25% fixed selama 10 tahun KPR iB Hijrah Baitullah menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Tujuan pembiayaan menyesuaikan kebutuhan nasabah seperti untuk pembelian rumah, takeover, top up maupun refinancing. "Harga rumah yang kami biayai umum-nya berkisar Rp 300 juta hingga Rp 5 miliar. Rata-rata harga rumah yang diminati nasabah Bank Muamalat sekitar Rp 850juta,"sambung Karno. (Yetede)

Pemerintah meyakini Indonesia mampu tidak impor beras hingga tahun depan. Syaratnya, produktivitas tanaman padi terjaga dan cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog memadai. Karena itu, pemerintah mendorong dua hal agar syarat itu terpenuhi, yakni pupuk bersubsidi tersedia tepat waktu serta Bulog dapat menyerap minimal 2 juta ton dari potensi surplus 3,59 juta ton setara beras di Januari-April 2025. Menurut Menko Pangan Zullkifli Hasan, merujuk proyeksi BPS, produksi beras nasional Januari-April 2025 mencapai 13,95 juta ton, rekor tertinggi dalam tujuh tahun terakhir atau sejak Janruari-April 2019. Sementara, konsumsi beras sekitar 2,6 juta ton per bulan atau 10,4 juta ton di Januari-April 2025. Artinya, Indonesia akan surplus 3 juta ton setara beras di Januari-April 2025.

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) menyebut, angka surplus beras di Januari-April tahun ini akan mencapai 3,59 juta ton. "Ini kabar gembira. Kalau tahun ini Bulog bisa menyerap dari 3,5 juta ton setara beras itu enggak usah semua, 2 juta ton saja, maka tahun ini kita pastikan stok beras kita aman. Kita tidak perlu impor lagi sampai tahun depan,"ungkap Menko Zulkifli. Salah satu pendukung terwujudnya surplus beras itu adalah pupuk bersubsidi yang terdistribusi dengan baik. Tersedianya pupuk sebelum waktu tanam akan mempengaruhi produktivitas pertanian. Karena itu, selain mendorong Bulog menyerap minimal 2 juta ton surplus beras di Januari-April2025, pemerintah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi agar RI benar-benar tidak impor beras lagi hingga 2026. (Yetede)

Menaker, Yassierli mengatakan, per Februari 2025, total ada 11.025 karyawan Sritex Group, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Yassierli menyebut PHK tersebut terjadi di Srítex Group sejak Agustus 2024 lalu. Sritex Group menaungi empat perusahaan, yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Primayuda Mandirijaya, PT Sinar Pantja Djaja, dan PT Biratex Industries. "Jumlah pekerja Sritex Group yang ter-PHK mulai Agustus (2024) sebenarnya itu sudah ada beberapa," kata Yassierli dalam rapat Komisi IX DPR RI, Selasa (11/3/2025). Pada Agustus 2024 lalu PHK telah dilakukan pada 340 pekerja, sebelum Sritex Group dinyatakan pailit. PHK ini terjadi di PT Sinar Pantja Djaja, Semarang. Pada 1 Januari 2025 kurator melakukan PHK terhadap 1.081 pekerja PT Bitratex Industries. "Kasusnya di Bitratex ini akhirnya pekerja yang minta di PHK karena mereka membutuhkan kepastian," jelas Yassierli.

Berikutnya pada 26 Februari 2025sebanyak 9.604 pekerja yang terdiri atas 8.504 orang dari PT Sritex Sukoharjo, 956 orang oleh PT Primayuda Boyolali, 40 orang dari PT Panca Jaya Semarang, dan 104 dari PT Bitratex Industries Semarang. Menaker Yassierli mengaku hingga kini pesangon dan tunjangan hari raya (THR) untuk eks karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) belum dibayar. “Pembayaran pesangon untuk eks pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Group akan dilakukan usai harta asset pailit telah terjual. Yang belum adalah terkait pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), kemudian uang penggantian hak yang akan dibayar dari hasil penjualan aset boedel, dan THR juga sama akan dibayar dari hasil penjualan aset boedel," kataYassierli. Untuk upah eks pekerja Sritex, kurator telah membayar upah mantan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex hingga Februari 2025. (Yetede)

Sektor konsumer di pasar saham Indonesia tengah menghadapi tantangan akibat melemahnya daya beli masyarakat, yang tercermin dari penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan deflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada awal 2025. Meskipun demikian, sektor konsumer masih optimistis untuk bangkit, seiring dengan harapan terhadap momentum Ramadan, Lebaran, dan ekspansi beberapa perusahaan besar. Beberapa emiten konsumer, seperti ICBP, MYOR, dan CMRY, diperkirakan akan mendapat dukungan dari kebijakan pemerintah yang pro-pertumbuhan, meskipun margin mereka dapat tertekan akibat kenaikan harga bahan baku.

Analis seperti Baruna Arkasatyo dan Joanne Ong dari CGS International Sekuritas Indonesia memprediksi pemulihan konsumsi akan terjadi paling cepat pada Mei 2025, setelah musim panen dan pelaksanaan program pemerintah. Di tengah kondisi pasar yang lesu, sektor konsumer tetap menunjukkan potensi melalui rencana IPO dari beberapa perusahaan, seperti PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. yang sedang dalam proses penawaran umum. Meskipun prospek daya beli menjadi tantangan utama, sektor konsumsi masih menjadi penopang utama perekonomian Indonesia, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk tetap melaksanakan IPO.

Menurut Liza Camelia Suryanata dari Kiwoom Sekuritas, konsumsi tetap menjadi sektor yang penting meskipun kondisi ekonomi sedang sulit, dan hal ini memberikan keyakinan bahwa sektor konsumer dapat tetap menarik minat pasar meskipun pasar saham secara keseluruhan sedang tertekan.

Pasar saham Indonesia masih mengalami tekanan akibat berbagai sentimen negatif. Terbaru, Goldman Sachs menurunkan peringkat saham Indonesia dari overweight menjadi market weight serta menyesuaikan peringkat Surat Utang Negara (SUN) tenor 10–20 tahun menjadi netral. Hal ini sejalan dengan proyeksi defisit anggaran Indonesia yang naik dari 2,5% menjadi 2,9% terhadap PDB, mendekati batas maksimal 3% yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Menurunnya optimisme konsumen dan perubahan pola belanja masyarakat menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang dapat berdampak pada daya beli dalam jangka panjang. Survei Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2025 turun ke 126,4, terutama akibat kekhawatiran terhadap ketersediaan lapangan kerja. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja saat ini turun menjadi 106,2, sementara ekspektasi untuk enam bulan ke depan juga melemah ke 134,2.