Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai 16 Maret 2025 mencapai Rp 44,73 triliun dengan 788.237 debitur. Program KUR menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan UMKM secara nasional. Berkaitan itu, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman meminta bank penyalur agar mengikuti aturan yang berlaku, serta target yang sudah dicanangkan pada KUR 2025 yaitu sebesar Rp 300 triliun.

Untuk mencapai target tersebut masih terdapat kendala, mulai dari isu terkait administrasi, informasi ketentuan dan kriteria KUR, hingga soal agunan tambahan. "Target penyaluran KUR 2025 sebesar Rp300 triliun, dengan target debitur baru sebanyak 2,34 juta orang, dan target debitur graduasi sebesar 1,17 juta orang, serta 60% penyaluran untuk sektor produksi," ungkap Maman, Rabu (19/3/2025).

Pemerintah RI melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjajaki kerja sama penjaminan mutu dan ekspor hasil perikanan dengan Pemerintah Sudan. Indonesia ingin membidik Sudan sebagai hub ekspor produk perikanan nasional kepasar Afrika. "Sudan memiliki historis hubungan bilateral yang erat dengan Indonesia. Sudan juga membuka peluang pasar bagi perikanan darat Indonesia seperti catfish, tilapia, gurame dan seterusnya," tutur Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini, Rabu (19/03/2025). Hal itu didasarkan hasil pertemuan Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini dan Dubes Republik Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali di Jakarta. Selain memiliki potensi pasar untuk produk perikanan air tawar, Sudan tertarik obat dan pakan ikan.

“Tentunya ini peluang yang harus segera kita analisa untuk diversifikasi ekspor dari sektor kelautan dan perikanan," ujar Ishartini. Posisi geografis Sudan sangat strategis sebagai hub bagi negara-negara tetangganya yang tidak memiliki wilayah laut (land-lock countries). Keseluruhan jumlah penduduk Sudan dan land-lock countries sekitarnya lebih dari 200 juta jiwa dan menjadikan Sudan sebagai pintu masuk logistik termasuk produk perikanan. “Pak Dubes sampaikan, Sudan ini seperti lokomotif bagi negara-negara di sekitarnya, peluang pasar perikanan sangat besar hanya saja eksportir perlu inisiatif untuk memulai penetrasi pasar Sudan dan sekitarnya," kata dia. (Yetede)

Pasar menilai arah kebijakan ekonomi pemerintah masih belum jelas, sedang koordinasi antar sektor dinilai kurang sinkron selama triwulan I-2025. Akibatnya, kepercayaan pasar terus melemah seiring meningkatnya ketidakpastian kebijakan. Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang bahkan sempat menyebabkan penundaan perdagangan pada sesi pembukaan pertama, Selasa (18/3) jadi salah satu refleksi kondisi tersebut. Di sisi lain, berbagai indikator menunjukkan sinyal pelemahan ekonomi yang berisiko membuat pertumbuhan stagnan di kisaran 5 %, atau mengalami stagnasi. Pada penutupan pasar, IHSG berada di level 6.223,39 atau melemah 3,84 % dibanding penutupan hari sebelumnya, sekaligus mencatatkan kinerja terburuk sejak 2021.

Bahkan, IHSG sempat jatuh hingga ke level 6.011,84 pada penutupan sesi pertama perdagangan atau anjlok 6 %. Untuk meredam pelemahan lebih dalam, BEI bahkan sempat menghentikan perdagangan saham selama 30 menit pada pukul 11.19 WIB. Penurunan IHSG ini tidak sejalan dengan kinerja beberapa pasar saham harian di bursa luar negeri yang justru positif. Kondisi ini menandakan faktor utama kejatuhan bursa saham berasal dari domestik. Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan, kondisi ekonomi domestik yang sedang bermasalah dapat mengakibatkan perekonomian Indonesia tumbuh rendah. Bahkan, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 hanya 4,9 %. (Yoga)

Marah pada korupsi yang menggurita di negaranya, anak-anak muda Serbia tiada henti berunjuk rasa. Empat bulan terakhir, Serbia diguncang unjuk rasa anak-anak muda. Unjuk rasa terbaru, terbesar sejauh ini berlangsung pada Sabtu (15/3). Dilaporkan, 100.000 hingga 300.000 orang turun ke jalan, mulai dari ibu kota Belgrade hingga kota-kota kecil, menentang korupsi masif di pemerintahan Serbia. Pemantik unjuk rasa besar-besaran di Serbia adalah korupsi. Pemicunya, insiden ambruknya atap stasiun kereta di Novi Sad, kota terbesar kedua, yang menewaskan 15 orang, November 2024, yang baru direnovasi pada 2022, tetapi sudah ambruk dan menelan korban jiwa. Insiden itu mengungkap adanya borok korupsi.

Setelah diguncang demonstrasi, aparat hukum Serbia mengusut kasus stasiun Novi Sad. Sejumlah pejabat, termasuk PM Milos Vucevic, Menhub dan Infrastruktur Tomislav Momirovi, serta penggantinya, Milan Duric, mundur. Namun, di mata anak-anak muda pengunjuk rasa, harapan mereka tak berhenti di situ. Mereka menginginkan perubahan menyeluruh, yang bisa memupus kanker korupsi di Serbia. Sedemikian kuat gurita korupsi di Serbia, segala perkara hingga urusan mencari pekerjaan tak lepas dari praktik korupsi. Sangat bisa dimaklumi jika anak-anak muda di negara itu marah dan menumpahkannya lewat serangkaian unjuk rasa.

Ivana, mahasiswa Universitas Novi Sad, mengatakan, ”Ijazah saya tidak akan berguna selama korupsi dan kolusi mewabah. Lapangan kerja terbuka bukan karena saya terampil. Saya bisa dapat kerja kalau mau menyuap atau jadi kroni,” ujarnya (Kompas, 18/3/2025). Data Transparency International memperlihatkan, Serbia menduduki peringkat ke-105 dari 180 negara soal indeks persepsi korupsi. Hal ini diperburuk oleh catatan Freedom House yang menempatkan Serbia sebagai negara dengan kebebasan  terbatas dengan nilai 56 dari skala 0-100. (Yoga)