Ekonomi
( 40733 )Tekanan dan Ancaman Tarif Trump Dilawan Oleh China
Presiden AS Donald Trump akan menambah bea masuk impor produk China, kalau China berkeras mengenakan tarif serupa untuk barang-barang AS yang masuk ke China. Trump mengumumkan, China akan dikenai bea masuk impor tambahan 50 % lagi, jika sampai Selasa (8/4) China tidak membatalkan BMI 34 % untuk seluruh impor dari AS. Trump juga mengancam akan membatalkan semua rencana perundingan dagang dengan China. Namun, China tidak mau menyerah pada tekanan atau ancaman Trump dan akan tetap jalan terus dengan rencana balasannya. Jika AS hendak bekerja sama dengan China, bukan dengan cara menekan, apalagi mengancam.
”Kami akan melindungi hak dan kepentingan kami yang sah. Langkah hegemonik AS atas nama ’timbal balik’ melayani kepentingan egoisnya dengan mengorbankan kepentingan sah negara lain dan mengutamakan AS daripada aturan internasional. Ini khas unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi ekonomi,” kata jubir Kedubes China untuk AS, Liu Pengyu. Jika Trump memberlakukan tarif tambahan 50 %, berarti perusahaan-perusahaan AS akan membayar tarif total sebesar 104 % atas impor dari China. Totalnya menjadi 104 % Karena tariff tersebut merupakan tambahan dari tarif 20 % pada Maret lalu dan tambahan 34 % yang diumumkan pekan lalu. Para pejabat Kemendag China sudah bertemu perwakilan dari 20 bisnis AS, termasuk Tesla dan GE Healthcare. Pada pertemuan itu, China mendesak perusahaan-perusahaan AS untuk mengambil tindakan konkret mengatasi masalah tarif. (Yoga)
Anjloknya Pasar Saham dan Rupiah di Perdagangan Perdana Pasca-Lebaran
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 7,9 % ke level 5.996,14 pada perdagangan perdana pasca libur panjang, Selasa (8/4) seiring tekanan sentimen global yang menggoyahkan kepercayaan investor asing. Di sisi lain, langkah intervensi agresif BI belum cukup meredam gejolak di pasar valuta asing. Pelemahan IHSG sejalan dengan harga saham di seluruh sektor yang bergerak di zona merah. Saham dari perusahaan di sektor material dasar mengalami pelemahan terdalam sebesar 10,54 %, menyusul sektor teknologi yang minus 10,23 % dan sektor konsumsi siklikal yang minus 8,82 %. Sebelumnya, pada pembukaan perdagangan seusai libur panjang Lebaran, Selasa pagi, IHSG langsung jeblok hingga 9,12 % dari level 6.510,62 ke level 5.912.
Faktor kebijakan tarif Presiden AS, Donald Trump yang mendunia masih menjadi pemberat IHSG. Head Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi berpandangan bahwa tekanan yang masih cukup kuat mendorong IHSG stagnan di zona negatif dan gagal bertahan di atas level psikologis 6.000 pada penutupan perdagangan. Investor asing pada Selasa tercatat melakukan penjualan saham Rp 3,87 triliun. Di satu sisi, pergerakan IHSG relatif stagnan disebabkan perubahan kebijakan oleh BEI, berupa perubahan batas persentase penurunan harga saham atau auto rejection bawah (ARB) menjadi 15 % dari sebelumnya 35 %. ”Sementara itu, kami melihat pasar juga belum sepenuhnya merespons positif seiring penyampaian sikap pernyataan pemerintah terkait tarif AS karena panic selling yang masih tinggi,” ujarnya.
Tekanan tersebut masih akan berlangsung dalam jangka waktu pendek dan menengah. Tekanan itu akan berkurang jika ada intervensi dari BI untuk menguatkan nilai tukar rupiah, strategi dan implementasi kebijakan pemerintah yang propasar, termasuk relaksasi suku bunga, serta rilis kinerja perusahaan di bursa yang masih resilien. Langkah intervensi secara agresif yang ditempuh BI belum cukup mampu meredam gejolak saat pasar valuta asing (valas) kembali dibuka pada Selasa. Nilai tukar rupiah dalam perdagangan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) pun ditutup Rp 16.849 per dollar AS atau melemah 1,7 % dibanding perdagangan 27 Maret 2025. (Yoga)
Tarif Trump membuat Gusar Pengusaha AS
Gugatan pada tarif bea masuk impor AS akan bertambah. Para konglomerat menyebut tarif yang ditetapkan Presiden AS, Donald Trump itu bisa memicu ”musim dingin nuklir ekonomi” global. Dilaporkan media AS, Fortune, pada Selasa (8/4) Kadin AS sedang mempertimbangkan gugatan terhadap keputusan Trump tersebut. Pertimbangan dilakukan selepas sejumlah perusahaan besar yang menjadi anggota Kadin AS keberatan dengan tarif baru bea masuk impor (BMI) AS. Perusahaan-perusahaan itu tidak berani maju sendiri ke pengadilan. Mereka takut menjadi sasaran kemarahan Trump dan para pendukung fanatiknya. Di sisi lain, mereka bisa sangat terpukul oleh tarif baru BMI. Biaya produksi meningkat sehingga potensi laba bisa terpangkas drastis.
BMI akan membuat harga semua produk impor ke AS melonjak. Sebagian bisa dua kali lipat dari harga sekarang. Sejumlah konglomerat AS juga menolak tariff itu. Elon Musk, yang mengucurkan ratusan juta USD untuk kampanye Trump, termasuk yang menolak. Ia secara personal menyerang penasihat perdagangan dan industri Trump, Peter Navarro. Ia menyebut pelajaran ekonomi di Harvard University, tempat Navarro belajar, tidak baik. Navarro membalas dengan mengatakan, Musk sebaiknya jualan mobil saja. Musk berharap setidaknya sebagian sekutu dan mitra AS tidak dikenai BMI. Sebaliknya, Navarro penyokong utama pemberlakuan tarif BMI pada semua mitra dagang AS.
Konglomerat lain yang juga donatur Trump dan Republikan, Bill Ackman, ikut memprotes kebijakan tarif Trump. Menurut dia, kebijakan itu bisa memicu ”musim dingin nuklir ekonomi” global. Tarif Trump, kata Ackman, memicu ”perang nuklir” ekonomi. Ia berharap Trump menunda pemberlakuan BMI sampai setidaknya tiga bulan mendatang. Dalam periode itu, AS bisa berunding dengan sejumlah negara untuk mencari solusi defisit neraca perdagangan barang AS. Tarif Trump bisa memicu perang dagang. Negara-negara saling menghambat ekspor. Dampaknya, perdagangan internasional terhenti. Padahal, perdagangan internasional menjadi salah satu penggerak utama perekonomian global. (Yoga)
Kriteria MBR untuk Rumah Bersubsidi Diubah
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan perubahan terhadap standar kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak menerima manfaat dari program rumah bersubsidi. Perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan perumahan dengan kondisi ekonomi terkini. Untuk sementara waktu, keputusan ini akan diberlakukan secara terbatas, yakni hanya untuk wilayah Jabodetabek, khusus untuk sektor perumahan. Menteri PKP, Maruarar Sirait menyampaikan bahwa sebelumnya kriteria MBR ditetapkan berdasarkan batas maksimal pendapatan bulanan sebesar Rp 7 juta bagi pekerja lajang. Sementara, bagi pekerja yang sudah menikah atau memiliki keluarga, batas pendapatannya sebesar Rp 8 juta per bulan.
Namun, setelah berkoordinasi dan menyepakati perhitungan dengan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, kriteria tersebut direvisi. Kini, pekerja lajang berpenghasilan hingga Rp 12 juta dan pekerja berkeluarga dengan penghasilan gabungan maksimal Rp 13 juta tetap masuk kategori MBR. Maruarar mengemukakan, untuk sementara, keputusan ini berlaku bagi pekerja di wilayah Jabodetabek. Penyesuaian ini perlu dilakukan karena inflasi yang terus meningkat sekaligus memperbarui aturan Keputusan Menteri PUPR pada 2023. ”Standar dari (penghitungan) ini, menggunakan desil 8. Standar hidup tiap provinsi itu, berbeda-beda. Kami sudah bantu Kementerian PKP untuk hitung standar desil 8. Hal ini hanya berlaku terkait perumahan,” ujar Amalia di Jakarta, Selasa (8/4). Maruarar menargetkan dalam dua pecan aturan dapat dirilis. Setidaknya Senin (21/4) keputusan menteri telah tuntas. (Yoga)
Jasa Ojek Mengangkut Barang ke Daerah Terpencil
Sejumlah tukang ojek terlihat mengangkut barang melalui jalan tanah yang sempit dan jelek di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Selasa (8/4/2025). Tarif jasa ojek dari ibu kota kabupaten menuju kecamatan dengan jarak tempuh sekitar 126 kilometer tersebut mencapai Rp 700.000 per orang dan barang rata-rata Rp 5.000 per kilogram akibat akses jalan yang rusak parah (Yoga)
Pengusaha Meminta Pemerintah agar Jangan Kebablasan Merelaksasi TKDN
Selain meningkatkan impor bahan baku dari AS, Pemerintah RI juga tengah mengkaji relaksasi syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi produk asal AS yang masuk ke Indonesia. Pelaku industri meminta agar relaksasi ini tidak diberlakukan untuk semua negara guna menghindari potensi banjir barang impor di pasar domestik. Aturan TKDN adalah salah satu isu nontarif yang disoroti AS dalam menerapkan tarif impor 32 % terhadap produk-produk asal Indonesia. AS meminta Indonesia bisa menyesuaikan kebijakan syarat TKDN-nya terhadap sejumlah produk AS. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia, Redma Gita Wirawasta mengatakan, untuk menjaga daya saing produk industri dalam negeri agar terserap optimal di pasar, pemerintah harus jeli dalam mengkaji rencana relaksasi TKDN.
TKDN merupakan instrumen penting untuk melindungi industri Tanah Air. Karena itu, relaksasi syarat TKDN sebaiknya hanya untuk produk AS demi kepentingan negosiasi dengan Donald Trump. TKDN tidak boleh direlaksasi untuk semua negara. ”(Aturan) Yang disederhanakan cukup yang AS minta saja. Kalau semua tata niaga (TKDN) dibuka, kita bisa banjir impor dari China, Vietnam, dan Bangladesh. Jadi, cukup produk dari AS saja yang dilonggarkan, seperti TKDN produk alat kesehatan asal AS,” kata Gita, Selasa (8/4). Ia meyakini, dengan negosiasi peningkatan volume impor kapas dari AS sebanyak 20-50 % serta relaksasi TKDN khusus beberapa produk AS, Indonesia bisa mendapatkan potongan tarif impor dari Trump. Menurut dia, masih ada ruang untuk meningkatkan volume impor bahan baku dari AS untuk sektor tekstil dan produk tekstil dalam negeri. (Yoga)
Jurus Pemerintah Menghadapi Penerapan Tarif Resiprokal dari Ekspor Hingga Insentif
Saham Masih Atraktif, Saatnya untuk Cicil Beli
Kredit Menganggur di Bank Menumpuk
Perbankan nasional di awal tahun ini mencatatkan fasilitas kredit yang belum ditarik nasabah (undisbursed loan/UL) mencapai Rp2.348,9 triliun, meningkat 11,75% secara tahunan (year on year/yoy). Apabila ditelaah, kredit menganggur di Januari 2025 ini mengalami tren yang terus meningkat pertumbuhannya. Berdasarkan pada OJK, dari sisi permodalannya, kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 3 menjadi 3 kelompok dengan kredit menganggur terbanyak, mencapai Rp922,78 triliun, tumbuh 9,15% (yoy). Berikutnya, UL di KBMI 4 tercatat Rp 892,37 triliun, melesat 16,57% (yoy) menjadi yang tertinggi. Diikuti oleh KBMI 2 dengan fasilitas kredit yang belum ditarik Rp407,96 triliun, naik 7,3% (yoy).
Serta KBMI 1 dengan UL tumbuh 10,74% (yoy) menjadi Rp125,78 triliun per Januari 2025. Sementara itu dilihat berdasarkan kepemilikannya, bank umum swasta nasional (BUSN) mencatatkan kredit menganggur mencapai Rp1.541,06 triliun, naik 9,24% (yoy). Kemudian, kredit menganggur dari kuartet bank persero tumbuh tinggi 25,32% (yoy) menjadi Rp 484,33 triliun. Diikuti kantor cabang luar negeri (KC-BLN) dengan fasilitas kredit belum ditarik Rp298,33 triliun atau naik 8,09% (yoy). Undisbursed loan merupakan fasilitas kredit yang telah disetujui bank namun belum ditarik oleh debitur. Untuk kredit investasi, biasanya memang ditarik secara bertahap oleh debitur. (Yetede)
Pemberi Andil pada Inflasi
Tarif listrik merupakan komoditas utama yang memberikan andil tertinggi terhadap inflasi bulanan pada Maret 2025 dengan kontribusi sebesar 1,18%. Sementara itu, untuk mengantisipasi inflasi pada kuartal tahun kedua pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan pangan, terutama ketika musim kemarau sudah tiba. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa tingkat inflasi tahunan pada Maret 2025 sebesar 1,03% year on year (yoy), tercatat lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi tahunan pada Maret 2024 yang mencapai 3,05% (yoy). Namun, tingkat inflasi tahunan pada Maret 2025 masih lebih tinggi daripada Februari 2025 yang tercatat mengalami deflasi hingga 0,09% (yoy).
Setelah langkah pemerintah memberikan diskon listrik sebesar 50% selama bulan Januari-Februari 2025 mendorong terjadinya deflasi pada Januari 2025. Tarif listrik mengalami deflasi 32,03% dan memberikan sumbangan ke deflasi sebesar 1,47%. Adapun diskon tarif listrik memberikan andil deflasi pada Februari 2025 sebesar 0,67%. Adapun program pemerintah tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan, pada Maret 2025 terjadi inflasi secara bulanan sebesar 1,65 month-to-month (mtm), dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,48 pada Februari 2025 menjadi 107,22 pada maret 2025. Pihaknya mencatat bahwa kelompok pengeuaran yang terbesar adalahan perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi sebesar 8,45% (mtm). (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









