Geliat PT Solusi Energi Digital Tbk (WIFI) mengembangkan bisnis internet murah (affordable internet) dengan menjangkau 49 juta pelanggan (household) dalam lima tahun ke depan makin terang benderang. Terbaru WIFI mempertebal modal hingga total Rp 9,8 triliun. Suntikan dana segar tersebut masing-masing berasal dari peningkatan modal (private placement) sebesar Rp 4 triliun dari Nippon Telegraph and Telephone East Corporation (NTT East) dan Rp5,8 triliun akan bersumber dari aksi penambahan modal melalui  hak memesan terlebih dahulu (HMTED) atau right issue akan digunakan untuk pembangunan jaringan Fiber to The Home (FTTH) sebanyak 4 juta sambungan di Jawa dan 1,64% sisanya sebagai modal kerja. NTT East merupakan entitas anak perusahaan dari perusahaan telekomunikasi terbesar asal Jepang, Nippon Telegraph and Telephone Corporation  (NTT Group). NTT East memperbesar modal ke Grup Surge ditandai melalui perjanjian pemegang sajam dengan entitas anak WIFI yaitu PT Jaringan Infra Andalan (JIA) dan perjanjian penyertaan saham dengan entitas anak WIFI yang lain yakni PT Integrasi  Jaringan Ekosistem (IJE) atau WEAVE. "Telah terjadi kesepakatan pemegang saham di mana NTT East melakukan peningkatan modal (private placement) kepada IJE dengan nilai investasi sebesar Rp 4 triliun dalam bentuk tunai dan dalam bentuk lainnya," jelas Direktur WIFI Shannedy Ong. (Yetede)

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sepakat untuk terus membela kemerdekaan Palestina, dan keduanya juga berkomitmen membantu membangun kembali Gaza setelah luluh lantak dibombardir militer Israel. Komitmen itu masuk dalam perayaan bersama (joint statement) Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan setelah keduanya merampungkan pertemuan empat mata dan pertemuan bilkateral di Istana Kepresiden Turki, Ankara, Kamis (10/4/2025) malam waktu setempat. "Kami mengapresiasi sikap Indonesia terhadap isu Palestina. Dalam beberapa waktu ke depan, kami akan terus bekerja sama dengan Indoneisa membangun kembali Gaza, dan membela kepentingan Palestina," kata Presiden Erdogan. Dalam kesempatan yang sama, yang dihadiri oleh media-media nasional Turki dan Indonesia, Erdogan juga menyampaikan komitmennya untuk terus  bekerja sama dengan Indonesia dalam kerangka-kerangka kerja sama multilateral, diantaranya seperti di PBB, OKI, G20, D8, dan MIKTA. Komitmen yang sama juga disampaikan disampaikan oleh Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama di Istana Kepresidenan Turki. Presiden Prabowo menekankan Indonesia dan Turki satu suara untuk isu-isu yang  menyangkut kemerdekaan Palestina, perdamaian di Ukraina, dan stabilitas di Suriah. (Yetede)

OJK terus menekankan kepada sektor jasa keuangan, utamanya perbankan untuk melakukan ujia daya tahan (stress test) terkait dampak  kebiajakn tarif resiprokal  AS terhadap negara mitra dagangnya. Sebagian besar lembaga jasa keuangan di Indonesia, baik perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi masih memdokuskan  operasinya di pasar domestik dan kawasan Asia Tenggara. Hanya sebgaian kecil yang memiliki eksposur aset atau lini bisnis yang terhubung langsung dengan pasar AS.  Meski eksposur aset atau lini bisnis yang terhubung langsung dengan pasar AS. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa dilakukan pengawasan bahwa dilakukan yang lebih intens secara individual bank. Ketika ada perubahan kondisi  global maupun domsetik, OJK selalu memberikan arahan kepada bank.

"Ini stretss test itu sudah lebih regular sekarang yang dilakukan oleh teman-teman bank, tentu dengan berbagai skenario dan menyiapkan  mitigasi risiko yang lebih tepat," ucap Dian. Sesuai ketentuan OJK, bank  juga diwajibkan membentuk tambahan modal di atas  persyaratan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko. Ini berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas risiko keuangan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dampak volatilitas nilai tukar akibat perang tarif AS. Dian juga melihat eksposur  bank terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Menurut, risiko depresiasi rupiah kecil, tercermin dari posisi devisa neto (PDN) bank terhadap valuta asing (valas) hanya sebesar 1,55%, jauh dari threshold  20%. "Nah, ini saya kira memang volatilitas ini perbankan ini relatif sebetulnya kecil sampai saat ini. Mudah-mudahan akan selamanya demikian  dan akan semakin kuat," sambung Dian. (Yetede)

Perdagangan di Bursa Efek Jakarta (BEI) telah terbuka kembali setelah libur panjang Idul Fitri 28 Maret hingga 7 April 2025. Selama hari Raya, pasar global mengalami gejolak signifikan akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan AD dan respons balasan dari Tiongkok. Seperti diperkirakan para pelaku pasar modal, situasi yang sama terjadi pada saat perdagangan di BEI dibuka kembali pada Selasa 8 April 2025. IHSG sempat turun 9,19% dan menyentuh level 5.912,06. Sebelum libur Idul Fitri 2025, pada Kamis, 27 Maret 2025 , IHSG ditutup menguat 0,59% ke level 6.510,62. Penurunan yang terjadi pada hari pertama pasca libur Idul Fitri membuat BEI mengambil langkah untuk trading halt atau penghentian sementara perdagangan. Gejolak ini dipicu oleh kombinasi faktor eksternal seperti kebijakan tarif resiprokal AS terhadap sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, serta depresiasi nilai tular Rupiah yang menembus sempat menyentuh angka psikologis Rp 17.000 per dolar AS di pasar luar negeri. DI tengah kondisi pasar yang bergejolak ini, kunci utama bagi investor adalah tetap tenang dan tidak mengambil keputusan emosional. Perlu diingat, tujuan investor di pasar modal adalah jangka panjang. Pasar saham memang naik-turun dan itu normal. Gejolak harian bukan alasan untuk mengubah tujuan investasinya adalah untuk dana pensiun 10-20 tahun lagi, maka penurunan saat ini tidak akan berdampak signifikan dalam jangka panjang. (Yetede)

Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan jeda 90 hari atas pemberlakuan tarif impor resiprokal AS untuk menyusun kerangka kerja sama dengan negara-negara ASEAN sebelum melanjutkan negosiasi bilateral dengan Gedung Putih. Pada Rabu (9/4) siang waktu Washington DC atau Kamis (10/4) dini hari WIB, Presiden AS, Donald Trump mengumumkan penundaan implementasi pemberlakuan sebagian tarif bea masuk impor resiprokal tinggi selama tiga bulan atau 90 hari. Dengan penundaan sementara, tarif bea masuk untuk Indonesia yang semula ditetapkan jadi 32 % per 9 April 2025 akan berada di angka 10 % hingga tiga bulan ke depan. Penundaan ini tidak berlaku bagi China yang tarif bea masuknya meroket hingga 125 %.

Dilansir Reuters, Menkeu Sri Mulyani di sela pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, menyatakan, Indonesia akan memanfaatkan jeda 90 hari untuk menyusun kerangka kerja sama dengan negara-negara kawasan sebelum melanjutkan negosiasi dengan Gedung Putih. Menurut Sri Mulyani, konsesi yang ditawarkan Indonesia harus dapat dihormati secara timbal balik oleh negara lain. Indonesia juga perlu bekerja sama dengan negara-negara ASEAN guna meningkatkan ketahanan kawasan. Sebelum penundaan penerapan tarif impor 90 hari diumumkan Gedung Putih, enam dari sembilan negara di Asia Tenggara yang menjadi target Pemerintah AS telah dikenai tarif yang jauh lebih besar dari perkiraan, yakni berkisar 32-49 %, dimana tarif untuk Uni Eropa sebesar 20 %, Jepang 24 %, dan India 27 %.

Ekonom Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Syafruddin Karimi, menilai, keputusan pemerintah dalam menyusun kerangka kerja sama bersama negara-negara ASEAN untuk memperkuat ketahanan kawasan sebagai langkah diplomasi yang strategis. ”Di tengah tekanan tarif sepihak dari AS, Indonesia tak hanya merespons secara bilateral, tapi juga memilih membangun solidaritas regional sebagai upaya memperkuat posisi tawar kolektif,” ujarnya. Kerangka kerja sama ini harus diwujudkan dalam agenda konkret, seperti penguatan rantai pasok regional, harmonisasi standar industri, dan perluasan pasar intra-ASEAN agar tidak berhenti pada retorika. Sehingga, dapat dibentuk koalisi negara berkembang untuk menyeimbangkan kekuatan negara adidaya yang makin agresif. ASEAN harus menjadi kekuatan ekonomi yang lebih mandiri, tangguh, dan dihormati dalam arsitektur global.  (Yoga)

UU No 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang ditetapkan pada 25 Februari ramai-ramai digugat ke Mahkamah Konstitusi. Para hakim konstitusi salah satunya diminta untuk membatalkan pasal-pasal yang mengatur pemisahan keuangan Danantara dan BUMN dari keuangan negara. Ketentuan tersebut dikhawatirkan akan membuka celah gratifikasi sekaligus menghambat upaya pemberantasan korupsi. Hingga Kamis (10/4) MK sudah menerima tujuh permohonan pengujian konstitusionalitas UU No 1/2025 tersebut. Salah satu permohonan diajukan tiga mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, yaitu A Fachrur Rozi, Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, dan Muhammad Jundi Fathi Rizky.

Ketiganya mempersoalkan Pasal 3H Ayat (2), Pasal 3X Ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 Ayat (5) UU BUMN karena bertentangan dengan konstitusi. Pasal-pasal itu, intinya, mengatur keuntungan atau kerugian yang dialami Danantara dan BUMN dalam melaksanakan investasi merupakan keuntungan atau kerugian Danantara dan BUMN itu sendiri. Pasal itu juga mengatur Danantara dan pegawainya serta anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Rozi mengatakan, ketentuan pada pasal-pasal tersebut merugikan masyarakat. Sebab, telah memisahkan keuangan Danantara / BUMN dengan keuangan negara saat menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian BUMN / Danantara bukan keuntungan atau kerugian negara.

Padahal, adanya kerugian negara merupakan salah satu unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 3 UU No 31/1999 yang telah diperbarui menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Karena itu, kata Rozi, keberadaan pasal-pasal pemisahan keuangan Danantara / BUMN dengan keuangan negara dalam UU BUMN dikhawatirkan menjadikan korupsi di lingkungan BUMN semakin sulit diberantas. Selain itu, keberadaan Pasal 3X Ayat (1), Pasal 9G, dan Pasal 87 Ayat (5) UU BUMN yang mengatur seluruh pejabat dan pegawai BUMN bukan pejabat negara juga dinilai dapat membuka celah gratifikasi di lingkungan Danantara / BUMN. Sebab, salah satu unsur dalam delik gratifikasi, seperti dimaksud di dalam Pasal 5 UU Pemberantasan Tipikor, adalah adanya unsur penyelenggara negara. (Yoga)

Microsoft berencana memperlambat atau menghentikan sementara beberapa pembangunan tahap awal proyek pusat data di sejumlah lokasi. Penundaan proyek itu mencakup proyek senilai 1 miliar USD di Licking County, Ohio, AS. NoelleWalsh, Presiden Operasi KomputasiAwan Microsoft, Rabu (9/4) mengatakan, perubahan umum terjadi pada industri yang berkembang pesat. Pembangunan pusat data adalah program multitahun dan padat modal untuk memastikan perusahaan memiliki infrastruktur memadai di lokasi yang tepat. ”Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan untuk cloud dan AI kami tumbuh lebih dari yang pernah kami perkirakan. Untuk memenuhi peluang ini, kami mulai melaksanakan proyek penskalaan infrastruktur terbesar dan paling ambisius dalam sejarah kami,” tutur Walsh lewat sebuah unggahan di pelantar LinkedIn.

Pada tahun fiskal ini, Microsoft akan tetap menghabiskan 80 miliar USD lebih untuk terus membangun infrastruktur pusat data. Microsoft tengah berinvestasi di sejumlah negara, termasuk Australia, sejak Oktober 2023 dan Afrika Selatan sejak Maret 2025. Adapun tahun fiskal Microsoft berakhir pada Juni 2025. Sebelumnya, Microsoft telah menghentikan tahap akhir proyek pusat data besar di Wisconsin untuk sementara, Desember lalu. Analis di TD Cowen juga melaporkan, awal tahun ini, Microsoft mengurangi beberapa perluasan pusat data internasional dan membatalkan sewa beberapa pusat data yang dioperasikan perusahaan lain di AS. Microsoft telah memiliki lebih dari 350 pusat data di 60 kawasan. Pusat data merupakan infrastruktur yang menjadi tulang punggung komputasi awan dan AI. (Yoga)

Penjatuhan tarif impor 10 % oleh Presiden AS, Donald Trump kepada Australia tidak hanya memukul kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua negara. Di sisi pertahanan dan keamanan juga terancam. Aliansi Australia-Inggris-AS atau AUKUS kini goyah. Merujuk Kantor Berita Reuters, Kamis (10/4) muncul keraguan atas masa depan penjualan kapal selam nuklir untuk Angkatan Laut Australia. Australia sejatinya mengalami defisit dalam neraca perdagangan dengan AS. Namun, Trump pada 2 April 2025 tetap mengenakan tarif 10 % untuk Australia dengan alasan, kawan ataupun lawan sudah terlalu lama mencurangi AS dari segi perdagangan. AUKUS dibentuk pada 2021 dengan niat menjegal pengaruh China di Indo-Pasifik. Skema aliansi ini terdiri dari dua pilar.

Pilar pertama ialah pengerahan delapan kapal selam bertenaga nuklir untuk berpatroli di Australia dan sekitarnya. Pilar kedua adalah saling berbagi pengetahuan dan teknologi antara Canberra, London, dan Washington DC. Total dana proyek pengadaan kapal selam berte- naga nuklir ini adalah 368 miliar dollar Australia. ”Kita memiliki dua kendala. Australia masih harus melunasi biaya 2 miliar dollar Australia untuk pembuatan tiga kapal selam kelas Virginia. Kalaupun lunas, belum ada jaminan bisa selesai dan dikirim tepat waktu,” kata Menhan Australia, Richard Marles di Canberra, Kamis (10/4). Hal ini karena 35 % bahan baku pembuatan kapal dan kapal selam di AS diimpor dari negara lain. Semua mitra dagang AS dikenai tarif impor oleh Trump. Dampaknya, kemungkinan besar harga pembuatan kapal selam kelas Virginia akan naik. Kenaikan tarif juga akan menghambat rantai pasok. (Yoga)

Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memperkirakan aksi balas-membalas tarif AS dengan China dapat menggerus perdagangan kedua negara sebesar 80 %. Perang tarif berkelanjutan itu juga berpotensi menggerus produk domestik bruto atau PDB dunia hingga 7 %. Pada 2 April 2025, AS mengenakan tarif resiprokal terhadap China sebesar 34 %. Selang tak lama, China membalas AS dengan mengenakan tarif yang sama. AS membalas dengan menaikkan tarif terhadap China sebesar 84 %. China pun memasang bea masuk produk impor dari AS sebesar 84 %. Terbaru, AS marah. Tarif balasan yang bakal dikenakan ke China sebesar 104 % dinaikkan menjadi 125 % pada Rabu (9/4) siang waktu setempat. AS bahkan menunda 90 hari penerapan tarif resiprokal terhadap negara-negara lain di luar China.

Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala, Rabu (9/4) waktu setempat, di Geneva, Swiss, mengatakan, meningkatnya ketegangan AS-China akan menimbulkan kontraksi tajam perdagangan kedua negara. ”Tindakan tit-for-tat (saling balas) di antara dua ekonomi terbesar di dunia, yang perdagangan bilateralnya mencakup 3 % dari perdagangan global, membawa implikasi yang lebih luas, yakni merusak prospek ekonomi global secara serius,” ujarnya melalui siaran pers. Dampak negatif ekonomi makro tidak akan terbatas pada AS dan China, tetapi akan meluas ke negara-negara lain, terutama negara yang paling kurang berkembang. Tindakan balas-membalas tarif itu berpotensi memicu fragmentasi perdagangan global berskala besar. ”Pembagian ekonomi global menjadi dua blok dapat menyebabkan penurunan jangka panjang dalam PDB riil global hingga 7 %,” katanya.  (Yoga)

Pemerintah mulai menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo mengenai pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Satgas dibentuk guna memulai pembahasan rutin. Akhir Juni 2025, pemerintah menargetkan setidaknya koperasi ini sudah berbadan hukum. Namun, konsep dan skema pendanaan soal pembentukan 80.000 koperasi belum diputuskan. ”Segera kami tindak lanjuti dengan rapat koordinasi untuk mempercepat pembentukan. Karena inpresnya judulnya, kan, percepatan. Saya diminta mengoordinasi dan nanti akan ditambah dengan satuan tugas (satgas) yang akan bertugas harian,” tutur Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (10/4).

Pihaknya akan fokus pembentukan terlebih dahulu. Begitu pula soal pendanaan yang akan diatur Menkeu dan Menteri BUMN. ”Karena pengalaman yang lalu, koperasi-koperasi ini betul-betul harus kita tolong dengan baik dan profesional,” kata Zulkifli yang sekaligus Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menargetkan pembentukan koperasi harus dituntaskan secepatnya. Setidaknya, akhir Juni 2025, koperasi sebagai badan hukum sudah berdiri. ”Targetnya akhir Juni seluruh 80.000 Koperasi Desa Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Pihaknya masih akan melihat perkembangan mendatang, apakah 80.000 koperasi ini akan dibentuk baru seluruhnya atau memperbarui yang sudah ada. Dalam diskusi tersebut, tercatat sekitar 52.000 desa tidak memiliki koperasi, sedang 32.000 desa sudah mempunyai koperasi. Setiap Koperasi Merah Putih akan dianggarkan Rp 5 miliar. Ketika dikalikan dengan rencana pembangunan 80.000 koperasi, berarti total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 400 triliun. Demi memenuhi anggaran tersebut, ia memastikan, pemerintah tidak membutuhkan investasi dari luar negeri. (Yoga)