Meskipun telah meluncurkan layanannya di Bali dan Maluku, pemerintah meminta Starlink, salah satu lini bisnis SpaceX, untuk membuka kantor di Indonesia, untuk perlindungan data pribadi, layanan konsumen, serta penerimaan negara. ”Kalau pusat operasional jaringan (network operation center/NOC)-nya tidak ada di sini, Starlink bisa dimanfaatkan untuk main judi daring dan pornografi. Saya tidak mau mereka over the top dan tidak ada tanggung jawabnya ke kita. Ini berbahaya karena ada risiko data kita diambil,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi di sela konferensi pers dalam rangkaian Forum Air Sedunia Ke-10 yang diadakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Minggu (19/5). Budi Arie menegaskan, keberadaan NOC di Indonesia membuat UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berlaku bagi Starlink.

Tak ada keistimewaan bagi Starlink karena pemerintah juga mewajibkan perusahaan itu membayar pajak, seperti PPh dan PPN. NOC di Indonesia juga krusial bagi pelayanan konsumen. Starlink, lanjut Budi Arie, telah mengantongi izin stasiun radio (ISR) dan memenuhi uji laik operasi (ULO). Saat ditanya terkait tenggat bagi Starlink membuka kantor di Indonesia, dia menjawab akan mengevaluasi secara berkala. Dia juga mempertimbangkan layanan Starlink yang tidak berbasis kabel penting untuk memberikan akses internet bagi daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, serta wilayah kepulauan. Pada Minggu, pukul 16.45 Wita, CEO SpaceX Elon Musk hadir di Puskesmas Pembantu Sumerta Kelod, Denpasar.

Mengenakan kemeja batik berwarna hijau dan berkalung ronce bunga kamboja, dia didampingi Budi Arie serta Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk menyaksikan uji coba layanan Starlink di puskesmas tersebut. Saat uji coba berlangsung, sambungan konferensi video dengan puskesmas pembantu di Klungkung, Bali, tersendat setidaknya dua kali. Elon mengatakan, penyediaan jaringan komunikasi dapat menyelamatkan nyawa, khususnya di klinik-klinik yang berada di area terpencil. ”Konektivitas internet dapat menjadi life changer, bahkan life saver,” ujarnya. Berdasarkan laman resmi Starlink, biaya langganan layanan internet untuk area tempat tinggal dipatok Rp 750.000 per bulan dan pemasangan perangkat keras senilai Rp 7,8 juta. Bagi pelaku bisnis, Starlink menawarkan layanan internet dengan tarif langganan Rp 1,1 juta per bulan dan jasa pemasangan Rp 7,8 juta. (Yoga)

Fenomena tecnology decoupling dan friendshoring bisa berpeluang mengakselerasi  industrialisasi  dan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Untuk itu,  Indonesia perlu menggali peluang perdagangan dari kedua fenomena itu. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani, Indonesia bisa mengambil peluang bila bisa melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menarik investor-investor nilai global atau global value chains (GVC) ke Indonesia. "Indonesia pun sebenarnya negara yang cukup diperhitungkan sebagai calon tujuan decoupling & frienshoring," ucap dia kepada Investor Daily. Decoupling mengacu pada praktik memisahkan atau mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global. Di sisi lain, friendshoring mencerminkan kecenderungan beberapa negara  untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara yang dianggap sebagai potensial ancaman atau pesaing. "ini seharusnya menjadi pemicu kita untuk terus membenahi diri dan lebih fokus meningkatkan daya saing komparatif Indonesia dengan benchmark  pengara pesaing kita saat ini," kata dia. (Yetede)

CEO SpaceX Elon Musk  telah meresmikan operasional Starlink, penyedia jasa internet berbasis satelit yang merupakan bagian dari bisnis SpaceX, untuk Indonesia di Bali, Minggu (19/05/2024) sore. Pemerintah Indonesia pun memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan perlakuan atau insentif khusus untuk pengembangan bisnisnya di Tanah Air. Karena itu, Starlink akan mendapat perlakuan yang sama (level of playing field) seperti penyedia layanan internet (internet service provider/ISP) dan operator telekomunikasi (telko) lain yang beroperasi di Indonesia, yakni harus membayar pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Menteri Informasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, sebagai ISP berbasis satelit dari Amerika Serikat, Starlink tidak akan mendapatkan insentif dari pemerintah serta wajib membayar pajak dan iuran lain kepada negara seperti ISP dan operator telko lainnya. "Pokoknya apa yang dibebankan kepada operator seluler atau operator telekomunikasi di Indonesia harus juga sama dibebankan kepada Starlink, supaya ada level playing of field-nya," kata Budi Arie. (Yetede)

Starlink tetap harus memenuhi sederet persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah, termasuk memarkir jaringan pusat operasionalnya di dalam negeri untuk memastikan layanannya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Kedatangan Elon Musk ke Indonesia untuk meresmikan layanan Starlink tidak membuat pemerintah melonggarkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan itu untuk bisa beroperasi di dalam negeri. Pemerintah pun bakal secara berkala memantau kepatuhan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa satelit low earth orbit Starlink tetap harus memiliki jaringan pusat operasi atau network operation center (NOC) di Indonesia. Pengadaan infrastruktur tersebut diperlukan untuk menjamin keamanan data masyarakat Indonesia, seperti tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. “Itu [network operation center] kalau dia tidak bikin, enggak akan bisa [beroperasi]. 

Kita punya UU Perlindungan Data Pribadi. Kami tetap bersikeras bahwa NOC-nya harus ada di Indonesia, sehingga pemerintah bisa melakukan langkah-langkah jika mereka melanggar regulasi,” katanya, Minggu (19/5). Pemerintah, kata Budi, juga bakal melakukan pengawasan terhadap penggunaan Starlink agar tidak disalahgunakan untuk mengakses situs judi daring hingga pornografi. Dalam progresnya, saat ini pemerintah masih terus melakukan koordinasi dengan Starlink terkait dengan pengadaan infrastruktur tersebut. Perlindungan data pribadi, katanya, menjadi penting saat layanan internet Starlink mulai dipasarkan di Indonesia. Adanya layanan konsumen bakal mempermudah penyelesaian berbagai persoalan sengketa transaksi hingga perlindungan data konsumen di Indonesia. Meski begitu, dia mengakui bahwa teknologi internet berbasis satelit milik Starlink mempunyai kapasitas kecepatan yang mumpuni. Hal itu sejalan dengan langkah pemerintah yang memprioritaskan penggunaan layanan internet Starlink untuk keperluan sektor pendidikan dan kesehatan. 

Dalam kesempatan terpisah, CEO SpaceX Elon Musk mengaku tertarik untuk berinvestasi di Indonesia setelah melihat implementasi Starlink di Bali dan Maluku. Musk juga mengaku sangat antusias untuk menghadirkan konektivitas ke berbagai tempat di Indonesia, khususnya 3T. Koneksi internet, menurutnya, dapat membawa perubahan yang bermakna bagi para penerimanya, terlebih bila masyarakat terbantu untuk memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan. Di sisi lain, sejumlah pengamat industri telekomunikasi menilai kehadiran Starlink di Indonesia bisa membuat bisnis operator terancam, bahkan mengalami gulung tikar. Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa kehadiran Starlink di Indonesia akan banyak memakan bisnis Internet Service Provider (ISP) dan operator telekomunikasi. Imbasnya, ISP dan operator telekomunikasi akan terkena dampak yang cukup signifikan.

Keberadaan aplikasi serba otomatis biasanya disukai oleh masyarakat karena memudahkan kerja dan aktivitas sehari-hari. Namun, jika jumlahnya terlalu banyak, justru membuat rumit. Keberadaan 27.000 aplikasi layanan publik yang dioperasikan oleh kementerian, lembaga, dan pemda, sering membuat masyarakat kerepotan. Karena itu, pemerintah berencana mengintegrasikan semua itu ke dalam satu aplikasi. Sebuah mimpi besar yang menantang, tetapi diyakini mampu menyelesaikan masalah birokrasi dan pelayanan publik yang selama ini masih dikenal berbelit-belit dan berbiaya tinggi. Pada Rabu (15/5) di Jakarta, Menteri PAN/RB Abdullah Azwar Anas mengenalkan prototipe aplikasi itu melalui perangkat elektroniknya. Dengan antusias, ia menjelaskan rencana akselerasi transformasi digital melalui portal satu pintu pelayanan publik tersebut.

Azwar Anas mengatakan, selama ini setiap kementerian, lembaga, dan pemda mengeluarkan berbagai jenis aplikasi yang tidak terhubung satu dengan lainnya. Di Kemenkes, misalnya, terdapat 400 aplikasi puskesmas. Aplikasi-aplikasi itu tidak terkoneksi satu dengan lainnya sehingga kerap merepotkan masyarakat. ”Rakyat harus install aplikasi, mengisi data, install lagi, isi data lagi. Rakyat bukannya semakin terbantu, tetapi malah semakin rumit,” tutur politikus PDI Perjuangan ini. Ada sembilan prioritas layanan dalam aplikasi itu nantinya. Pertama adalah digital ID atau IKD. Prioritas selanjutnya, pertukaran data, pembayaran digital, dan layanan administrasi ASN. Selain itu, terdapat pula prioritas layanan SIM online dan perizinan keramaian dari Polri, layanan bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga layanan pendidikan. Keberadaan aplikasi yang terkoneksi satu dengan lainnya sangat penting bukan saja untuk memperlancar layanan publik, melainkan juga mendukung pembangunan.

Sejumlah negara besar, seperti Australia, Inggris, Estonia, dan India, telah sukses membangun portal satu pintu. Hasilnya, negara-negara yang mampu mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) punya kemampuan yang meningkat di bidang pemberantasan korupsi, kemudahan berusaha, dan penyelenggaraan penegakan hukum. Di India, pembangunan portal satu pintu berhasil mempercepat proyeksi pertumbuhan ekonomi dari rencana 47 tahun menjadi 7 tahun. Di Estonia, pertumbuhan per kapita meningkat 10 kali lipat dalam 20 tahun. Portal layanan satu pintu di Inggris dapat diakses melalui https://www.gov.uk/. Portal yang dikelola oleh Government Digital Service (GDS) di bawah Kantor Perdana Menteri Inggris ini berhasil mengintegrasikan 2.000 lebih situs web menjadi satu portal. Portal ini menampung lebih dari 7.700 layanan dalam satu kali log in. (Yoga)

Kehadiran layanan internet Starlink milik milarder Amerika Serikat (AS) ELon Musk diyakini bakal berkontribusi  terhadap ketersediaan akses internet yang makin berkualitas dan merata di Tanah Air. Sehingga, keberadaan Starlink ini bisa ikut menopang geliat ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan melonjak  menjadi US$ 109 miliar pada tahun 2025 dan US$ 360 miliar pada 2030, dari pencapaian tahun lalu yang senilia US$ 82 miliar. Lebih dari itu, bertambahnya operator ini juga akan mendorong persaingan  pasar internet broadbrand  di Tanah Air dikuasai hanya oleh satu operator saja, yakni Indihome.

"Dominasi ini menciptakan persaingan yang tidak sehat, mengingat Indihome didukung oleh infrastruktur Telkom yang menguasai jaringan telepon nasional," ujar Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda kepada Investor Daily. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023, Indihome mendominasi pasar layanan fixed bradbrand di Indonesia dengan pangsa pasar hingga mencapai 54,21%. (Yetede)

Rencana merjer antar dua perusahaan telekomunikasi (telko), yakni PT XL Axiata Tbk dengan PT Smartfren Telecom Tbk, disambut positif. Sebab, penggabungan kedua perusahaan tersebut akan menjadikan bisnisnya lebih baik dan efisien. Selain itu, pengerucutan hanya tiga operator saja diyakini akan menjadikan industri telko di tanah Air lebih sehat di tengah kekhawatiran pertumbuhan bisnis seluler yang mulai jenuh dan stagnan. Pada akhirnya, rumor rencana merjer antara XL Axiata dengan PT Smartfren pun akan mendekati kenyataan. Hal itu akan terjadi karena pemilik saham mayoritas kedua perseroan tersebut telah menandatangani MoU merjer yang diumumkan pada Rabu (15/5/2024) pekan ini. 

Jika nanti terealisasi, jumlah oprator telko di Indonesia pun berkurang menjadi tiga saja dari saat ini masih empat. Mereka terdiri atas PT Telkom yang merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Indosat Tbk atau dikenal sebagai Indosat Ooredoo Huthinson (IOH), serta gabungan XL Axiata dan Smartfren yang sekarang sedang berproses. Simulasi dan perhitungan data berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit  tahun 2023 pun akan menjadikan  XL Axiata dan Smartfren lebih kuat, bersaing, dan sehat dilihat dari potensi kinerja pendapatan dan laba bersih, jumlah pelanggan, serta jumlah pelanggan, serta jumlah menara penguat sinyal selulernya. (Yetede)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berhasil mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor telekomunikasi (telko) senilai Rp 26,52 triliun pada 2023 atau turun Rp0,61 triliun (-2,25%) dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya Rp27,13 triliun. Namun pencapaian PNBP telko tahun 2023 juga lebih baik atau melampaui 105,74 dari yang ditargetkan senilai Rp25,08 triliun. PNBP Kemenkominfo berasal dari dua sumber utama, yakni Biaya Hak Penggunaan (BHP) Telko dengan besaran kontribusi terhadap total PNBP Kemenkominfo tahun lalu masing-masing sebesar 80,31% dan 4,96%.

Selain itu, terdapat PNBP yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) dan lainnya di Kemenkominfo yang berkontribusi sebesar 15,20%. BPH frekuensi selama ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI). Dalam catatannya, Kemenkominfo berhasil  memungut BPH frekuansi Rp 21,14 triliun, BPH Telko Rp1,24 triliun, PNBP BLU (USO) Rp3,12 triliun, sertifikasi perangkat telekomunikasi Rp 217 miliar, Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP) Rp 37 miliar, serta PNBP lainnya Rp 520 miliar pada 2023. (Yetede)

Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) saat ini bukan hanya mencemaskan para ahli di semua bidang, tapi juga para pekerja. Ada kekhawatiran mendalam di kaum pekerja mereka akan tergantikan oleh AI. Saat ini, sudah menjadi tumpuan beberapa perusahaan teknologi dunia dan juga mulai dilirik sebagai masa depan teknologi militer. Tak dapat dinafi kan, ada kemungkinan pengaruh AI akan lebih permanen di masa mendatang. Melansir Context.id, yang mengutip dari Fortune, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengatakan AI ini akan menghantam pasar tenaga kerja layaknya tsunami. Prediksinya, transformasi apik dari AI akan berdampak pada 60% pekerjaan di negara maju dan 40% pekerjaan di seluruh dunia dalam jangka waktu dua tahun ke depan.