Wacana pemerintah memblokir platform media sosial yang memperbolehkan konten pornografi diproduksi dalam platform dianggap kurang tepat. Selain fungsi keseluruhanyang ada dalam platform ikut tertutup, pemblokiran platform media sosial juga melanggar kebebasan berpendapat. Tagar #tolakblokirx dan #elaelo ramai dibicarakan di media sosial sejak akhir pekan lalu. Pada Selasa (18/6) pukul 15.00 WIB, kedua tagar menjadi trending nasional urutan pertama dan kedua di platform X (dulu Twitter). Konteks kemunculan kedua tagar sebenarnya berkaitan. Banyak warganet menduga platform media sosial Elaelo sebagai pengganti X. Apalagi, X baru-baru ini dikecam oleh Pemerintah Indonesia karena kebijakan terbarunya yang memperbolehkan konten pornografi dewasa yang diproduksi secara suka sama suka asalkan ”diberi label dengan benar dan tidak ditampilkan secara mencolok”. Platform X juga diduga menjadi salah satu tempat maraknya konten judi daring.

Saat menghadiri raker dengan Komisi I DPR, Senin (10/6), di Kompleks DPR, Jakarta, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengancam akan menutup X jika masih membolehkan peredaran konten pornografi. Kementerian telah bersurat ke X sebagai bentuk peringatan. Dalam siaran pers sesi Ngopi Bareng Kominfo, Jumat (14/6), Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pihaknya meminta platform media sosial yang beroperasi di Indonesia mematuhi aturan yang berlaku. Salah satunya tidak memuat konten yang mengandung pornografi ataupun judi daring. Menanggapi adanya platform media sosial yang memperbolehkan pengguna mengunggah konten yang mengandung pornografi, dia memastikan Pemerintah Indonesia akan memutus akses platform tersebut. (Yoga)

Kehadiran Starlink di Indonesia langsung memunculkan polemik. Dengan semua potensi yang di- bawanya, satelit orbit rendah atau low earth orbit yang jumlahnya sudah ribuan di atas Bumi, termasuk ratusan di antaranya di langit Indonesia, itu langsung menyengat pelaku industri telekomunikasi Indonesia. Tak hanya menawarkan kemampuan akses internet supercepat, yakni hingga 300 Mbps, Starlink bahkan diberitakan sudah menyiapkan telepon genggam khusus. Pelaku industri telekomunikasi (telko) ibarat kena prank. Sebab, awalnya mereka mengira Starlink hanya akan menawarkan layanan bisnis ke bisnis (B2B) dan operator telko lokal akan bisa mendapatkan peluang menjadi partner koneksi di Indonesia. Teknologi akses internet yang dimiliki Starlink akan terus berkembang.

Jika itu yang terjadi, cepat atau lambat, mereka bisa menggeser teknologi lama dan mendisrupsi kemapanan industri telko nasional. Diungkapkan atau tidak, para pelaku industri telko khawatir dengan sikap pemerintah yang terkesan memberi karpet merah kepada jaringan satelit milik Elon Musk tersebut. Keprihatinan itu ditambah pernyataan pemerintah, termasuk Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengatakan bahwa BTS tidak diperlukan lagi karena sudah ada Starlink. Sementara, penyedia aplikasi dan media berbasis internet atau pemain over the top (OTT), seperti Google, Meta,X,Youtube, Instagram, Netflix, dan Whatsapp, sudah lama menumpang secara gratis untuk berjualan di jaringan internet milik operator telko lokal.

Ironisnya, hingga saat ini pembuat regulasi belum juga menyusun aturan fair-share agar para pemain OTT tersebut membayar kompensasi ke operator pemilik jaringan ataupun membayar pajak kepada negara dengan efektif. Situasi ini menggambarkan bagaimana telko cenderung menjadi dumb pipe yang hanya berperan menyalurkan data bagi pelanggan, tetapi tidak mampu memonetisasinya secara efektif. Di sisi lain, operator telko sudah berinvestasi sangat besar untuk membangun jaringan dan membayar konsesi spektrum kepada pemerintah. Namun, karena persaingan yang ketat, mereka harus menjual paket internet dengan margin keuntungan yang relatif rendah.

Berdasar data Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, tren kenaikan tipis atas pendapatan operator telko pada periode 2013-2022 hanya 5,6 %, lebih kecil dibanding tren kenaikan biaya hak penggunaan di 12,1 %. Apalagi, dibanding lonjakan data seluler yang mencapai 80,7 % pada rentang yang sama. Mengantisipasi hal itu, para operator telko harus siap bertransformasi, idealnya mereka harus bertransformasi menjadi perusahaan teknologi (techco). Sebagai techco, perusahaan telko tidak hanya menyediakan layanan yang bertumpu pada kepemilikan jaringan, tetapi juga menyediakan layanan digital inovatif yang menawarkan solusi dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Di luar kontroversi yang terjadi, bukan tak mungkin kehadiran Starlink bisa memicu momentum bagi para operator telko lebih serius bertransformasi ke techco. (Yoga)

Kehadiran layanan internet berbasis satelit orbit rendah, Starlink, di Indonesia ditanggapi beragam. Kelompok yang mendukung kehadiran Starlink berpandangan jaringan itu dapat melayani internet di daerah-daerah terpencil dan terluar. Sementara itu, mereka yang keberatan dengan kehadiran jejaring bisnis milik Elon Musk tersebut menilai pasar yang dilayani Starlink bertubrukan dengan bisnis di industri telekomunikasi maupun penyedia jasa internet berbasis kabel optik. Pemerintah memastikan kehadiran Starlink tak akan mengganggu ekosistem di industri telekomunikasi. Akan tetapi, apa jaminannya?Jauh sebelum layanan Starlink beroperasi pun, perangkat untuk mengakses layanan itu sudah dijual di berbagai platform. Pemerintah bergeming dengan fenomena tersebut. Pemain industri telekomunikasi pun mewanti-wanti agar bisnis yang dijalankan Starlink dibatasi, tidak merambah segmen yang selama ini sudah digarap oleh penyedia layanannya yang ada.

Setelah melewati masa uji coba, layanan internet berbasis satelit orbit rendah milik Elon Musk, Starlink resmi beroperasi di Indonesia pada 19 Mei 2024. Pemerintah memastikan aspek legalitas dan pemenuhan regulasi mesti dipenuhi oleh korporasi itu. Menjawab kekhawatiran sejumlah anggota Komisi I DPR dalam Rapat Kerja pekan lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh regulasi untuk operasional Starlink terpenuhi. “Kami terus mengupayakan equal playing fi eld[kesetaraan regulasi]. Starlink harus memiliki NOC [network operation center] di Indonesia. Customer servicejuga harus di Indonesia. Aspek perpajakan juga kami koordinasikan dengan Kemenkeu dan DJP,” katanya. Budi menjamin Starlink tidak diberlakukan sebagai anak emas dalam kegiatan investasi di Indonesia. Pangsa pasar penggunaan Starlink di berbagai negara, katanya, tak mencapai 1% dari total populasi. Dengan penyerapan yang rendah tersebut, mestinya operator seluler masih dapat bersaing. “Enggak perlu khawatir soal Starlink, karena data terakhir di Amerika Serikat hanya 0,2% dari market share [pengguna Starlink]. Di Kanada hanya 0,5%, di Australia juga 0,5%, dan di Selandia Baru hanya 0,8% pengguna Starlink,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Perizinan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DJPPI) Kemenkominfo Falatehan menuturkan bahwa SpaceX melalui suratnya kepada Kemenkominfo pada 16 September 2021, menyampalkan maksud untuk menghadirkan layanan satellite broadband ke hampir setiap negara dan lokasi, termasuk wilayah paling terpencil dan belum terhubung di Indonesia. Saat ini, lanjut dia, Starlink telah mengantongi Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Layanan Jaringan Tetap Tertutup Media VSAT pada 6 Aprll 2024 dan Layanan Akses Internet/ISP pada 21 April 2024. Awalnya, kata Falatehan SpaceX sempat menolak membangun perusahaan di Indonesia. Proses perjalanan izin usaha Starlink Services Indonesia untuk beroperasi di Indonesia berlangsung alot. “Kami memaksa mereka harus punya gatewaydan perangkat yang ada di Indonesia, tadinya mereka [Starlink] enggak mau. Itu kenapa ini [prosesnya] alot,” tuturnya. Dia menyampaikan kantor layanan Starlink di Indonesia berlokasi di kawasan Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Sudirman Central Business District (SCBD). Sebelumnya, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koorfi nasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut Starlink berinvestasi sekitar Rp30 miliar di Indonesia.

Tenaga kerja terampil semakin banyak dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas pusat data. Di Indonesia, Batam dan Jabodetabek menjadi wilayah target pembangunan pusat data. ”Industri fasilitas pusat data kekurangan suplai tenaga kerja. Pada saat pandemi Covid-19, kebiasaan warga bergeser ke digital dan berbagai industri mengikuti tren itu dengan gencar melakukan transformasi digital,” ujar CEO NeutraDC Nxera Batam Indrama YM Purba seusai sharing session di Jakarta, Jumat (14/6). Transformasi digital terus berlanjut setelah pandemi dan membutuhkan fasilitas pusat data. Kebutuhan talenta terampil untuk pusat data berasal dari berbagai latar pendidikan.

Ini mengikuti komponen-komponen di pusat data, antara lain, bangunan fisik, jaringan, keamanan siber, dan UPS. ”Talenta untuk fasilitas pusat data itu banyak, dari konsultan, tenaga konstruksi, hingga operasional. Baik di Batam atau Jabodetabek sedang (marak) pembangunan pusat data. Ketika ditanya apakah kekurangan talenta, ya, jawabannya kurang,” kata Indrama. Mengutip laporan riset Uptime Institute, 53 % operator fasilitas pusat data di dunia pada 2022 melaporkan kesulitan menemukan karyawan yang memenuhi syarat. Padahal, pada 2021, hanya 47 % operator pusat data yang melaporkan susahnya mencari talenta terampil. Pada 2018, hanya 38 % operator yang kesulitan.

Laporan yang sama menyebut, setidaknya 2,3 juta pekerja penuh waktu akan dibutuhkan untuk menjaga pusat data tetap beroperasi secara global pada 2025. Permintaan itu terutama datang dari raksasa internet dan penyedia kolokasi pusat data di Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika. Guna mengatasi kekurangan talenta fasilitas pusat data, Uptime Institute menyarankan, para pemimpin industri harus bekerja sama meningkatkan perekrutan dan pelatihan. Strategi perekrutan dan pendampingan tradisional harus diganti dengan pendekatan baru yang memanfaatkan transformasi digital dan tren inovasi terkini. NeutraDC Nxera Batam, kata Indrama, akan mengombinasikan tenaga kerja dari dalam dan luar Batam dengan harapan supaya ada transfer ilmu. (Yoga)

Tomiji Suzuki (89) pernah lupa membawa gigi palsu. Pengalaman itu menginspirasinya membuat aplikasi pengingat menggunakan suara cucunya. Ia telah mengembangkan 11 aplikasi untuk pengguna ponsel. Ia fokus mengembangkan aplikasi untuk keperluan orang lansia seperti dirinya. Seluruhnya gratis. ”Hal-hal seperti lupa gigi palsu dan lain-lain itu betul terjadi pada orang lansia. Generasi muda tidak akan memahami kebutuhan dan keinginan orang lansia,” ujarnya pada AFP, Kamis (13/6). Hampir 33 % penduduk Jepang berusia 65 tahun ke atas, menjadikan Jepang sebagai negara tertua di dunia setelah Monako. Setelah pensiun pada 2010, Tomiji mulai belajar pemrograman perangkat lunak.

Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membantunya membuat aplikasi-aplikasi tersebut. Sejak pensiun, ia mendalami penyusunan kode (coding) aplikasi. ”Saya suka menciptakan sesuatu. Saya bisa mengembangkan aplikasi sendiri. Saya pikir ide yang bagus juga kalau, misalnya, saya bikin aplikasi dan Apple akan memasarkannya ke seluruh dunia,” kata Tomiji. Ia mengajukan 1.000 pertanyaan ke aplikasi AI saat mengembangkan Outing Prep Voice Slide Show. Menurut dia, AI guru terbaik. Bahkan, dia menerbitkan buku cara penggunaan AI sebagai pembimbing pemrograman. Aplikasi buatan Tomiji yang paling populer disebut Pee Count Record yang diunduh 30 kali setiap minggu.

Aplikasi ini dibuat setelah dia menjalani operasi hernia, dua tahun lalu. Perawat di rumah sakit selalu menanyakan sudah berapa kali dia buang air kecil. Setelah operasi, intensitasnya sampai 12 kali buang air kecil sehari. ”Saya tidak dapat mengingatnya dan harus dicatat. Karena itu, saya buat saja aplikasinya untuk membantu mengingat,” ujarnya. Tomiji sering dibantu teman-temannya di kelompok Senior Programming Network (SPN) untuk mengembangkan aplikasi. Pendiri SPN, Katsushiro Koizumi (51), menilai AI bisa sangat membantu mempermudah hidup orang lansia. Dia selalu mengajak anggota-anggota SPN menggunakan AI dalam aplikasi mereka. (Yoga)

Fasilitas pusat data milik patungan Singtel, Telkom Indonesia, dan MedCo yang berlokasi di Kawasan Industri Kabil, Batam, yakni NeutraDC NXera Batam, dengan total investasi Rp 1,4 triliun, ditargetkan siap beroperasi pada triwulan III-2025. Fasilitas pusat data berkapasitas 51 megawatt IT Load ini disiapkan khusus untuk melayani permintaan pusat data perusahaan yang tengah mengembangkan serta memanfaatkan kecerdasan buatan. Proses groundbreaking sudah dilakukan November 2022. Namun, pemasangan tiang pancang (piling) baru dilakukan pada Kamis (13/6).

Dirut PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) Andreuw Th AF mengatakan, tak ada kendala investasi maupun regulasi di balik jeda waktu dari proses groundbreaking ke piling. Namun, perusahaan di balik NeutraDC NXera memilih berhati-hati menetapkan fokus segmen yang akan disasar NeutraDC NXera Batam. ”Satu-dua tahun lalu, animo inovasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan belum terlalu kuat. Namun, semakin ke sini, era teknologi kecerdasan buatan semakin pasti. Kami juga memperhatikan situasi geopolitik global karena akan memengaruhi logistik peralatan teknologi serta persaingan fasilitas pusat data di ASEAN. Maka, kami melakukan penyesuaian dengan menetapkan NeutraDC NXera Batam adalah fasilitas pusat data siap kecerdasan buatan,” ujarnya.

Targetnya, NeutraDC NXera Batam akan 70 % melayani permintaan perusahaan yang tengah mengembangkan inovasi kecerdasan buatan dan 30 % sisanya melayani segmen perusahaan pada umumnya. Karena fokus menjadi fasilitas pusat data siap kecerdasan buatan, pembangunan NeutraDC NXera Batam butuh pendekatan khusus. Misalnya, mekanisme liquid cooling atau pendinginan cair dan daya kekuatan lantai gedung dinaikkan menjadi 2,5 ton. Mekanisme ini dilakukan karena teknologi kecerdasan buatan lazim mengonsumsi energi listrik dan infrastruktur yang besar. (Yoga)

PT Astra Digital Arta (AstraPay) tahun ini mengincar pertumbuhan nilai transaksi bruto (gross transaction value/GTV) sebesar 30% secara yoy. Selain itu, sejumlah pengguna AstraPay juga didorong hingga 15 juta user di akhir 2024. CEO AstraPay Rina Apriana mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan pengembangan. Sejak didirikan pada September 2021, saat ini terdapat 13 juta pengguna dan akan terus ditingkatkan hingga 15 juta pada akhir tahun ini. Selain itu, jumlah transaksi mencapai 138 juta dengan GTV mencapai Rp93,2 triliun hingga saat ini. AstraPay juga memiliki lebih dari 100 partner, dengan jumlah merchant UMKM mencapai 24 ribu, dimana 7.000 diantaranya merupakan channel Astra. (Yetede)

Tekad Ahmat Nuri, Kades Sepakung sejak 2013, menghadirkan internet ke Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Semarang, Jateng diawali keluhan masyarakat. Tahun 2016, masyarakat Sepakung belum mencicipi berbagai manfaat internet, seperti terhubung dengan orang lain di berbagai belahan dunia, mengakses pengetahuan dan hiburan, serta melakukan aktivitas jual beli daring. Padahal, di daerah lain, hal itu bisa diakses dengan mudah. Kondisi geografis Desa Sepakung di lembah yang dikepung sejumlah gunung dan perbukitan membuat kawasan itu tak terlingkupi sinyal internet. ”Jangankan sinyal internet, sinyal telepon seluler saja sulit. Kalau mau menelepon atau mengirim SMS, kami harus pergi ke titik-titik tertentu,” kata Ahmat, Selasa (21/5).

Berbagai upaya terus dilakukan, termasuk mendatangi kantor-kantor penyedia jasa jaringan internet. Tak berbilang jumlah kantor penyedia jasa jaringan internet yang didatangi Ahmat. Sayang, tak satu pun yang tertarik menambah jaringan atau membuka akses internet ke Sepakung. Atas saran pakar-pakar teknologi informasi, Ahmat membuat sendiri jaringan internet untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya. ”Akhirnya ada satu orang yang mau membantu saya. Dia bilang, pembuatan jaringan internet di Sepakung sangat sulit, tapi tidak mustahil untuk dilakukan,” ujarnya. Ia lantas membuat konsep pengelolaan penyediaan internet, dan melalui BUMDes Mandiri Jaya di Sepakung membeli berbagai perlengkapan pendukung teknologi jaringan nirkabel atau WiFi. Termasuk pemancar mini atau mini BTS, yang dipasang di setiap dusun

Dari pemancar-pemancar mini tersebut, internet disalurkan ke rumah-rumah warga yang berlangganan menggunakan kabel, dengan biaya bulanan Rp 150.000 untuk jaringan internet tak terbatas atau unlimited. Dalam waktu dua tahun, dari 2016-2018, Pemerintah Desa Sepakung mengeluarkan anggaran Rp 30 juta-Rp 40 juta untuk menyediakan jaringan internet bagi masyarakat. Hingga kini, 80 % dari total penduduk 4.600 jiwa yang tersebar di 12 dusun sudah bisa menikmati internet. Sejak adanya internet, sebagian pelayanan masyarakat di Desa Sepakung menjadi berbasis internet. Bahkan, pemerintah desa setempat membuat aplikasi bernama Pamdesa. Melalui aplikasi itu, warga bisa mengajukan surat permohonan dan surat pengantar, mulai dari pembuatan KTP, KK, hingga akta. ”Dengan adanya aplikasi itu, pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan lebih praktis dan lebih cepat. Warga tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor desa untuk mengurus beberapa dokumen tersebut,” tutur Ahmat.

Keberadaan internet juga berpengaruh pada sektor pariwisata di Desa Sepakung. Keindahan alam di desa tersebut awalnya tidak pernah terpublikasikan. Sejak internet masuk, pemerintah desa setempat dan warga gencar melakukan publikasi dan promosi pada potensi-potensi wisata setempat. Potensi-potensi wisata baru pun bermunculan seiring berjalannya waktu. Ahmat menyebut, kunjungan wisata ke desanya meningkat sepuluh kali lipat berkat gencarnya promosi dan sejumlah pengembangan yang dilakukan. Sebelumnya, jumlah kunjungan wisata di Desa Sepakung berkisar 1.000-2.000 orang per bulan. Kini mencapai 10.000 orang per bulan, yang membuat perekonomian masyarakat meningkat. Warga yang tadinya bekerja di luar wilayah mulai kembali bekerja di Sepakung. (Yoga)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjanjikan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap penyelenggara jasa telekomunikasi/internet di Indonesia, termasuk Starlink yang telah resmi mulai beroperasi sejak Minggu (19/5/2024). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua penyelenggara internet yang beroperasi di tanah Air mematuhi semua regulasi serta mendukung iklim persaingan usaha yang sehat. Ketua Tim Penanganan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemenkominfo, Falatehan mengatakan, selain melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi, pihaknya akan mengukur dampak  kehadiran Starlink  terhadap industri telekomunikasi (telko) dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat di Indonesia. "Jika terjadi persaingan usaha tidak sehat, Menkominfo berwenang melakukan evaluasi dan  menetapkan ketentuan yang wajib dijalankan oleh seluruh  penyelenggara telko, termasuk Starlink," ungkap Falatehan. (Yetede)