Perum Bulog mengusulkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 19,051 triliun untuk kebutuhan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,5 juta ton pada tahun depan. Sisanya, Rp 4,051 triliun untuk penggantian selisih atas harga beli dan harga jual Bulog.

Harga pembelian beras (HPB) Bulog ditetapkan sebesar Rp 10.801 per kilogram (kg), sedangkan harga jualnya harus lebih rendah, yakni Rp 8.100 per kg. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, sejauh ini, pengadaan CBP menggunakan dana Bulog yang diperoleh dari perbankan dengan kredit komersial. Namun, Bulog tidak memiliki kepastian pasar untuk menyalurkan CBP lantaran tidak lagi menjadi pemasok tunggal bantuan beras kepada keluarga kurang mampu.

Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, menjelaskan, perhitungan kebutuhan subsidi beras yang mencapai Rp 4,051 triliun tersebut berdasarkan harga pembelian beras (HPB) tahun 2021 sebesar Rp 10.801 per kg. Buwas menyampaikan, selama terdapat produksi gabah, Bulog akan terus berupaya membelinya dengan harga yang sudah diatur pemerintah. Namun, Bulog tak bisa sekadar melakukan penyerapan tanpa memperhitungkan ruang penyaluran beras itu. Mayoritas beras yang diproduksi Bulog merupakan CBP yang kini tak jelas penggunaannya.

Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk mengembalikan fungsi Bulog sebagai penyedia dan pendistribusi utama beras dalam program bantuan sosial yang diberikan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) mengusulkan perubahan formula penetapan harga patokan mineral yang telah diatur pemerintah. Mereka menolak membeli nikel sesuai dengan harga tersebut jika penghitungannya tak diubah.

Ketua Umum AP3I, Prihadi Santoso, menyatakan formula yang disusun pemerintah terlalu memihak penambang. Dalam penghitungan tersebut, kata dia, pemerintah belum mengakomodasi dua faktor penting yang mempengaruhi biaya pengolahan dan pemurnian. 

Prihadi menyatakan harga patokan juga belum mempertimbangkan diskon yang biasanya didapatkan pengusaha smelter saat melakukan transaksi berdasarkan pergerakan harga di bursa global London Metal Exchange (LME). Dalam praktiknya, menurut dia, penjualan mineral tak pernah sama dengan harga acuan LME.

Prihadi mengklaim anggota AP3I telah menyusun formula lain yang dirasa menguntungkan kedua belah pihak, yang telah diserahkan kepada Kementerian Perindustrian sebagai bahan kajian harga patokan mineral yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2020.

Namun Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin mengatakan smelter lokal tetap tidak mau melakukan kontrak dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Sebagian penambang menahan penjualan lantaran transaksi dilakukan berdasarkan kontrak dengan harga yang lebih rendah dari harga patokan. 

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, menyatakan formula harga patokan mineral telah dibahas dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk penambang dan pelaku usaha smelter. 

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, menyatakan pemerintah tengah membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi implementasi harga patokan mineral.

Chief Financial Officer PT Hartadinata Abadi Tbk Deny Ong menyebutkan pihaknya merevisi proyeksi pertumbuhan pendapatan 2020 menjadi maksimal tumbuh 20 persen. Perusahaan juga merambah kanal dalam jaringan untuk menjual perhiasan dengan membuka ”toko” perhiasan di laman e-dagang Shopee. Pada 2019, Hartadinata Abadi membukukan laba bersih Rp 150,25 miliar atau tumbuh 21.3 persen secara tahunan

Pergerakan harga batubara dalam sepekan terakhir terus menanjak. Hal ini sejalan dengan membaiknya tren harga komoditas global. Jika merunut pergerakan harga batubarasejak 19 hingga 26 Juni 2020, harga batubara pada kontrak Oktober 2020 tercatat naik 0,71% dari US$ 56,45 per ton menjadi US$ 56,85 per ton hingga akhir pekan lalu.

Analis Central Capital Futures Wahyu Tribowo Laksono menilai, tren harga batubara ke depan masih akan melanjutkan peningkatan. Bahkan dia merevisi outlook harga batubara ke depan, sejalan dengan prospek yang bakal lebih positif seiring oil trend yang naik juga. Wahyu memperkirakan harga batubara jangka panjang kisaran US$ 40-US$ 120 per ton. Sementara harga konsolidasi tahunan batubara diprediksi di rentang US$ 50-US$ 60 per ton, dan jangka menengah US$ 50-US$ 70 per ton. Sementara itu, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Andy Wibowo Gunawan menilai, kenaikan harga batubara dalam sepekan terakhir cenderung flat.

Perusahaan minyak dan gas bumi (migas) swasta yang tergabung dalam Aspermigas berencana mengembangkan delapan kluster proyek kilang mini dengan kapasitas total mencapai 20 000 barel per hari. Ketua Umum Aspermigas, John S Karamoy menyampaikan, pihaknya sedang menunggu jaminan dari pemerintah misalnya izin kepastian offtaker atau pembeli produk. Hal ini sudah direncanakan beberapa tahun lalu tapi belum berjalan. Menurutnya, pihaknya bersama BUMD ingin merealisasikan dan mengharapkan kedelapan unit bisa selesai di tahun 2027. Kelak kilang mini itu juga dapat mengonversi 1 barel minyak mentah menjadi BBM di atas 80%.

Ia menambahkan, ada banyak kendala ketika perusahaan Indonesia mau jadi pelaku atau investor untuk kilang, antara lain Pertamina masih menguasal produk-produk kilang yang dinilai turut berdampak pada market share. Kendala lainnya adalah kepastian suplai minyak dari Kontraktor kontrak Kerja Sama (KKKS), kepastian lahan hingga bankability sebuah proyek. Namun menurutnya sebagian besar persyaratan sudah dilakukan, hanya saja ada satu yang mengganjal, khususnya dari luar yaitu sovereign guarantee.

Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Soerjaningsih menyebutkan, pemerintah tidak memberikan batasan maupun larangan bekerjasama dalam penugasan PT Pertamina. Dia menjamin pemerintahan siap memberikan sejumlah fasilitas pendanaan seperti tax holiday dan soal kepastian lahan. Bahkan, dukungan juga diberikan untuk pengerjaan kilang dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Kementerian ESDM menargetkan merampungkan sebanyak 52 proyek smelter pada tahun 2020, namun proyek pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan mineral atau smelter banyak tertunda, bukan hanya akibat wabah Covid-19 melainkan juga sulitnya mencari pendanaan sebagaimana disampaikan Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Irwandy Arief. Sebagai konsekuensi proyek yang tertunda itu, investasi di lini pembangunan smelter bakal bergeser. Setidaknya ada dua skenario. Pertama, jika pandemi selesai pertengahan tahun ini, maka investasi proyek smelter diperkirakan hanya terwujud US$ 1.9 miliar atau 50% dari target. Kedua jika pandemi berlanjut hingga akhir tahun maka rencana investasi bergeser menjadi tahun 2021.

Adapun target investasi smelter pada tahun ini mencapai US$ 3,76 miliar, jauh di atas realisasi Investasi smelter tahun lalu di posisi US$ 1.41 miliar Oleh karena itu, kementerian ESDM sudah menyiapkan program untuk membantu membuka akses pendanaan tersebut dan Irwandy mengklaim sudah ada proyek yang berhasil menjajaki pendanaan dari program itu. Disisi lain, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Yunus Saefulhak bilang target pencapaian smelter sebanyak 52 di tahun 2022 direvisi. Sebab, ada empat smelter yang tidak mengalami kejelasan terkait kelanjutan proyeknya, masing masing tiga smelter nikel dan satu smelter pasir besi.

PT Pertamina (Persero) mendapat tugas dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melepas entitas sub holding perusahaan ke pasar saham. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, langkah pelepasan anak usaha ke bursa saham prosesnya masih lama. 

Nicke menjelaskan, Initial Public Offering (IPO) anak usaha butuh proses yang panjang. Memang dalam pembentukan proses struktur baru, Pertamina akan menjadi perusahaan yang lebih terbuka dan besar. Namun, tidak serta-merta melepas aset atas Pertamina begitu saja. Nicke pun menjelaskan, langkah IPO yang hendak dilakukan perusahaan memang untuk mencari pendanaan, namun tak hanya melalui skema IPO, ada cara lain, seperti global bonds, proyek financing, dan equity partnership.

Direktur Strategi Portofolio dan New Ventures Iman Rachman menjelaskan, Pertamina butuh waktu sekitar satu sampai tiga tahun ke depan untuk bisa merealisasikan hal ini. Pasca-pencatatan sebagai badan hukum pun, perusahaan tersebut perlu melakukan operasional sehingga bisa menunjukkan kinerja keuangan yang menguntungkan dan terlihat berapa besar market cap dari kinerja subholding tersebut.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berpesan tegas kepada direktur utama Pertamina dalam dua tahun ke depan harus bisa menyiapkan dua anak usaha Pertamina bisa melantai di bursa atau menawarkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Erick, target IPO itu merupakan salah satu dari pengukuran kinerja atau key performance indicator (KPI).

Kebijakan relaksasi impor bawang putih dan bawang bombai yang sempat diberikan Kementerian Perdagangan pada masa pandemi dinilai membuka celah penyalahgunaan oleh para importir nakal. 

Ketua Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia Valentino berpendapat relaksasi impor yang berlangsung mulai dari 17 Maret sampai dengan 31 Mei tersebut juga telah mengganggu realisasi aturan wajib tanam yang seharusnya dijalankan oleh importir bawang putih. 

Sekadar catatan, relaksasi impor bawang putih tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/2020. Dalam aturan itu, mekanisme importir bawang putih memang hanya membebaskan importri dari kewajiban SPI dan LS. 

Akan tetapi, pasca diberlakukannya relaksasi tersebut, Kementerian Pertanian justru menemukan puluhan importir yang melakukan pengadaan bawang putih tanpa mengantongi RIPH dari Ragunan.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengungkap, Kementan telah melaporkan 34 importir dan meminta Satgas Pangan melakukan penelusuran atas distribusi bawang putih impor yang masuk ke Tanah Air tanpa RIPH.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan utang pemerintah kepada perseroan sudah menembus Rp 96,5 triliun. Menurut Nicke, pemerintah baru membayarkan sebanyak Rp 45 triliun. 

Nicke menjelaskan bahwa angka Rp 90,5 triliun berasal dari kompensasi selisih harga jual eceran (HJE) yang merupakan penugasan pemerintah dalam memberikan subsidi BBM solar dan premium. Piutang tersebut akumulasi dari angka tiga tahun terakhir. 

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan pemerintah memiliki utang kepada BUMN sebesar Rp 108 triliun. Menurut dia, jumlah tersebut merupakan utang yang sudah terjadi sejak 2017.

Direktur Utama Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Aluminium ( Mind Id ), Orias Petrus Moedak menyatakan terdapat enam proyek hilirisasi pertambangan yang proses pembangunannya tertunda akibat wabah korona ( Covid-19 ). Hal ini jelaskan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa ( 30/6 ). Enam proyek hilirisasi yang mengalami penundaan, pertama, Smelter Grade Alumina Reflney ( SGAR ) DI Mempawah Kalimantan Barat milik PT Inalum ( PERSERO ) dan PT Aneka Tambang Tbk ( Persero ). Kedua, proyek upgrading atau peningkatan teknologi tungku reduksi semelter dan refinery alumina milik inalum. Ketiga, proyek Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Tanjung Enim Sumatra Selatan milik PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan Huadian Corporation. Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman juga mempertanyakan smelter feronikel (Feni) milik ANTM yang belum memiliki pasokan listrik meski konstruksi sudah mencapai 97.98%.