Stok beras yang dikelola Perum Bulog kini berada di titik terendah dalam sembilan tahun terakhir. Di tengah situasi itu, pemerintah melirik opsi impor guna mendongkrak stok. Di sisi lain, penyerapan beras dalam negeri cenderung lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Situasi itu dinilai menjadi tanda perlunya mengevaluasi tata kelola Bulog serta kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk memperkuat daya serap dalam negeri. Stok beras akhir tahun yang dikelola Perum Bulog cenderung turun dari 1,61 juta ton pada 2014, lalu 945.532 ton (2017), 956.138 ton (2020), dan 808.311 ton (2021). Sementara per Jumat (25/11) stok Bulog berada di kisaran 571.000 ton. Penurunan itu sejalan dengan penyerapan beras dalam negeri yang cenderung turun. Pada semester I-2022, realisasinya 550.134 ton. Padahal, pada semester I-2018, realisasinya 1 juta ton, lalu 748.365 ton (2019), 696.297 ton (2020), dan 739.133 ton (2021). Data Badan Pangan Nasional (NFA) yang dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI, Rabu (23/11), menunjukkan, realisasi serapan beras oleh Bulog semester I tahun ini 25,6 % lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Padahal, produksi beras nasional meningkat, pada semester I-2022 mencapai 18,6 juta ton, sedangkan periode sama tahun sebelumnya 1,81 juta ton. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia Guntur Subagja, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan HPP dan menaikkannya. ”Saat ini jadi momentum mengevaluasi HPP. Petani berharap Bulog menyerap lebih besar saat harga turun. Selain itu, pemerintah sudah mengurangi pupuk subsidi,” ujarnya, Jumat (25/11). Kebijakan HPP yang berlaku bagi Bulog dalam menyerap gabah/beras dalam negeri tertuang dalam Permendag No 24 Tahun 2020 tentang Penetapan HPP untuk Gabah atau Beras. Regulasi ini menyebutkan, HPP untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan Rp 4.250 per kg, gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp 5.250 per kg, sedangkan HPP beras di gudang Bulog Rp 8.300 per kg. Guntur mengusulkan, pemerintah menaikkan HPP GKP di tingkat petani di atas Rp 5.000 per kg. Dengan demikian, Bulog mampu bersaing dengan pelaku perberasan lainnya dalam menyerap gabah/beras. (Yoga)

Di tengah upaya pemerintah mendongkrak investasi hulu migas seperti kegiatan pencarian sumber cadangan baru, sejumlah tantangan masih mengadang. Para investor mengharapkan adanya konsistensi kebijakan hulu migas dan fleksibilitas kontrak bagi hasil guna mengatrol realisasi investasi. Peristiwa hengkangnya sejumlah investor global di beberapa blok migas seperti Shell di Blok Masela pada 2020, Chevron di Indonesian Deepwater Development (IDD) pada 2019, dan ExxonMobil di Blok East Natuna pada 2017, harus menjadi perhatian serius pemangku kepentingan migas. Padahal, potensi produksi pada blok-blok migas tersebut cukup besar. Apalagi gairah investor migas menambah guyuran modal masih belum pudar. Hal ini terlihat dari realisasi investasi hulu migas Indonesia yang mencapai US$9,2 miliar per Oktober 2022. Angka ini merupakan 70% dari target US$12,1 miliar. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bahkan cukup optimistis ihwal pencapaian realisasi investasi hulu migas pada tahun ini, khususnya terkait kegiatan eksplorasi. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Mohammad Kemal melihat perkembangan positif dari sisi eksplorasi pada tahun ini. Pihaknya memproyeksikan sampai akhir tahun ini, realisasi pengeboran sumur eksplorasi akan mencapai 35 sumur.

JAKARTA, ID – Utang MIND ID sebesar US$ 4 miliar yang digunakan untuk mengakuisisi PT Freeport Indonesia akan lunas pada 2024 mendatang, atau satu tahun lebih cepat. Proses akusisi Freeport dilakukan dalam bentuk divestasi saham sebanyak 51%, berlangsung pada 2018 silam senilai US$ 3,8 miliar. Dari sisi pengembalian utang karena akuisisi, kami yakini diperiode 2024 sudah bisa terlunasi,” kata Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (24/11). MIND ID merupakan BUMN Holding Industri Pertambangan yang beranggotakan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), PT Aneka Tambang (Persero), dan PT Timah (Persero) Tbk Berdasarkan catatan Investor Daily, pelunasan utang tersebut lebih cepat satu tahun dibandingkan paparan Orias Petrus Moedak yang kala itu menjadi Direktur Utama MIND ID dalam rapat dengan Komisi VII DPR pada akhir Maret 2021. Penerbitan utang global tersebut terbagi atas empat termin yakni US$ 1 miliar dengan tenor tiga tahun dan yield 5,5%. Kedua, sebanyak US$ 1,25 miliar dengan tenor lima tahun dan yield 6%. Ketiga, US$ 1 miliar dengan tenor 10 tahun dan yield 6,875%, lalu keempat sebanyak US$ 750 juta dengan tenor 30 tahun dan yield 7,375%. (Yetede)

JAKARTA, ID – Perum Bulog tetap akan menjalankan rencana impor beras sesegera mungkin sebagaimana diperintahkan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) guna mengamankan stok cadangan beras pemerintah (CBP) akhir tahun ini. Salah satu pertimbangannya, BUMN pangan tersebut tidak ingin kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa waktu lalu terulang pada komoditas beras. Menurut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas), pemerintah telah memutuskan untuk melakukan impor beras guna memenuhi kebutuhan CBP pada akhir tahun ini yang semakin menipis. Hal itu dilakukan agar tragedi kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu tidak terulang pada komoditas beras, Saat ini, stok beras CBP di Perum Bulog mencapai 597.919 ton dan diperkirakan pada Desember 2022 stok semakin berkurang hingga 399.500 ton. Padahal, jumlah yang aman untuk cadangan beras nasional di kisaran 1,1-1,5 juta ton. “Dahulu, kita pernah direpotkan dengan kelangkaan minyak goreng, jangan sampai itu terulang pada beras,” ujar Buwas di Jakarta, Kamis (24/11/2022). (Yetede)

Dengan tergopoh-gopoh, Irsyad Durahman berlari ke tenda pengungsi korban gempa Cianjur yang berada di Kampung Cibereum Kaler, Desa Cibereum, Kecamatan Cugenang, kemarin siang, sambil mengatur  nafasnya yang terengah-engah, pria 43 tahun itu mengabarkan  bahwa ada mobil relawan yang datang untuk mengantar  tenda dan selimut. Setelah empat hari, akhirnya kami punya tenda yang lebih layak dan ada selimut," kata Irsyad ketika ditemui di posko Kecamatan Cugenang. Pendistribusian berjenjang dari tingkat kabupaten hingga kantor desa itu menjadi upaya pemerintah agar penyaluran bantuan  yang diminta kantor desa sebelum pukul 09.00 WIB. Setelah daftar permohonan bantuan diterima, posko bantuan di kabupaten segera mendiskusikan bantuan ke kecamatan hingga pukul 12.00 WIB. Pendistribusian bantuan untuk korban gempa Cianjur yang sudah berjalan selama ini memang dianggap merata. Terutama bagi pengungsi yang berada di perkampungan  dan jauh dari jalan raya. (Yetede)

Peran gas bumi bakal semakin vital dalam transisi energi global, termasuk di Indonesia, untuk mengurangi penggunaan BBM atau batubara di sector pembangkit listrik. Permintaan gas bumi akan meningkat pesat dan mencapai puncaknya tahun 2050 saat konsumsi gas meningkat 11 kali lipat dibandingkan konsumsi pada 2022. Dengan situasi itu, investasi yang lebih besar dan pembangunan infrastruktur gas yang masif dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemakaian gas dalam transisi energi. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi panel acara 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022 yang diselenggarakan SKK Migas, Kamis (24/11) di Badung, Bali. Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, gas bumi akan semakin banyak dikonsumsi sebelum sumber energi terbarukan digunakan sepenuhnya 100 % sebagai sumber energi primer pembangkit listrik. Apalagi, Indonesia memiliki target menaikkan produksi gas menjadi 12 miliar standar kaki kubik per hari pada 2030 atau dua kali lipat produksi saatini sebanyak 6,5 miliar standar kaki kubik per hari.

”Gas bumi akan menjadi pilihan untuk menggantikan pemakaian BBM pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Sampai 2025, kapasitas PLTD yang akan diganti dengan tenaga gas sebanyak 499 megawatt (MW). Selain gas, sumber energi terbarukan yang akan didorong sebagai sumber energi primer pembangkit listrik ditargetkan menjadi 18.500 MW sampai 2025,” kata Dadan. Dengan skenario pencapaian emisi nol bersih pada 2060 dan penghentian operasi pembangkit listrik berbahan bakar batubara di 2040, menurut Deputy Chief of Party USAID Mike Crosetti, pada 2050 konsumsi gas meningkat 11 kali lipat dibandingkan konsumsi gas tahun ini. Namun, akselerasi dalam mencapai target nol emisi bersih tersebut membutuhkan investasi yang lebih besar. Kebijakan penetapan harga gas untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan fluktuasi harga gas internasional akan memengaruhi pencapaian target tersebut. (Yoga)

Perusahaan migas Thailand, PTT Exploration and Production, yang bertanggung jawab atas kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor, setuju membayar kompensasi kepada petani dan nelayan di Indonesia sebesar 192,5 juta dollar Australia (Rp 2 triliun). ”Kerusakan lingkungan ini harus diperbaiki,” ujar Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Kamis (24/11). (Yoga)

Rencana pemerintah mengimpor beras untuk cadangan pangan yang dikelola Perum Bulog masih menanti realisasi komitmen pengadaan dalam negeri dari Kementan. Padahal, semakin lama Bulog menyepakati kontrak impor dengan eksportir di negara mitra, tantangan logistik makin besar. Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi, saat dihubungi, Kamis (24/11) mengatakan, ”Penjadwalan (impor merupakan) hal paling krusial karena menyangkut pengangkutan, seperti mencari kapal, waktu bongkar muat, perjalanannya, hingga sampai pelabuhan. Penjadwalan menentukan realisasi impor sampai di Indonesia”. Bayu mengilustrasikan, beras sebanyak 500.000 ton merupakan jumlah yang besar untuk kapal logistik berkapasitas 5.000-10.000 ton. Dengan demikian, pengirimannya perlu dijadwalkan berdasarkan pembagian volume pengiriman.

Dirut Perum Bulog Budi Waseso khawatir libur nasional di negara mitra berdampak pada operasional angkutan dan tenaga kerja logistik. Realisasi impor beras semakin menantang mengingat prediksi cuaca yang menyebabkan gelombang tinggi. Padahal, menurut dia, Bulog sudah mengantongi kuota impor 500.000 ton sejak rapat koordinasi terbatas bersama kementerian/lembaga terkait. Rencana impor muncul karena stok beras pemerintah makin kritis, sementara pengadaan dari dalam negeri seret seiring berakhirnya masa panen. Per Kamis (24/11), stok beras yang dikelola Bulog 583.000 ton. Realisasi  pengadaan dari dalam negeri 918.000 ton, sedangkan penyaluran untuk operasi pasar 985.000 ton. Jika dibandingkan dengan situasi 9 tahun terakhir, angka itu merupakan stok beras terendah yang dikelola Bulog. (Yoga)

CIANJUR-Sejumlah kendaraan TNI hilir mudik di sepanjang jalan menuju Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu kemarin.Kendaraan itu berusaha membuka akses jalan ke sejumlah kampung di Cugenang yang tertutup tanah longsor dan reruntuhan bangunan akibat gempa Cianjur, Senin lalu. Pendiri Sekolah Relawan Bayu Gawtama, mengatakan banyak donatur dan relawan yang membawa bantuan untuk korban gempa terperangkap dalam kemacetan di jalur alternatif Desa Gasol, Kecamatan Cugenang. Mereka melintasi jalan alternatif  ke Cugenang ini karena jalur utama ke kecamatan tersebut kembali ditutup akibat longsor susulan. Menurut Bayu, lokasi yang seharusnya mendapat bantuan adalah wilayah seperti Gasol dan beberapa wilayah di Cugenang. Sebab hampir seluruh bangunan di wilayah ini roboh akibat gempa. Warga setempat juga terpaksa mengungsi di tenda darurat yang dibuat secara mandiri. "Mereka juga kekurangan makanan," katanya. (Yetede)

Gempa bumi M 5,6 yang mengguncang Cianjur dan Sukabumi, Jabar, pada Senin (21/11) dan menewaskan ratusan orang, bukanlah yang pertama dan bisa berulang. Bencana kali ini harus menjadi pelajaran memperkuat mitigasi agar gempa berikutnya tak menelan korban jiwa. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa M 5,6 kali ini berada 10 km barat daya Kabupaten Cianjur dan 15 km timur laut Kota Sukabumi. Hiposenter gempa 10,152 km di bawah tanah. Catatan sejarah menunjukkan Kabupaten Cianjur Sukabumi, yang dilalui sesar darat Cimandiri, berulang kali dilanda gempa. Gempa kali ini pun bukan terkuat yang bisa terjadi di jalur sesar ini. Laporan Supartoyo dan tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dalam ”Katalog Gempa Bumi Merusak di Indonesia 1612-2014” menyebutkan, pada 10 Oktober 1834 terjadi gempa yang merusak bangunan dan memicu retakan jalan Bogor-Cianjur. Diperkirakan intensitas guncangannya mencapai VIII-IX modified mercalli intensity (MMI). Setelah kemerdekaan Indonesia, gempa bumi juga berulang kali melanda Cianjur-Sukabumi, pada 2 November 1969 (M 5,4), 26 November 1973 (M 4,3), dan 10 Februari 1982 (M 5,5).

Gempa bumi berkekuatan M 5,1 terjadi pada 12 Juli 2000. Supartoyo melaporkan, di Sukabumi 35 orang mengalami luka-luka, 365 bangunan rusak berat, dan 633 bangunan rusak ringan. Gempa juga menyebabkan kerusakan RS Cibadak. Rangkaian gempa di Cianjur-Sukabumi ini pada umumnya berkekuatan skala menengah. Bahaya gempa bumi yang sumbernya sesar darat bukan hanya kekuatannya, juga kedekatan sumber gempa dengan permukiman. Sekalipun kekuatannya relatif kecil, pusat gempa yang dangkal membuat efek guncangannya lebih kuat. Berdasarkan rekaman intensity meter BMKG, gempa di Cianjur-Sukabumi ini memiliki getaran terkuat VII dalam skala MMI, lebih kecil dibandingkan intensitas gempa pada 1834, sebagaimana dilaporkan Supartoyo. Skala MMI ini merekam efek guncangan gempa di tanah yang bisa direspons bangunan. Selain dipengaruhi kekuatan gempa dan kedalamannya, juga jalur penjalaran gelombang dan kondisi tanah setempat.

Risiko gempa bumi di jalur Cianjur-Sukabumi sebenarnya telah disadari sejak zaman Belanda. Menurut kesaksian astronom sepuh Bambang Hidayat (88), Belanda dulu melarang masyarakat di Cianjur dan Sukabumi membangun rumah tembok serta merekomendasikan penggunaan bahan kayu dan bambu. Di kawasan Cugenang, yang dalam gempa kali ini mengalami longsor dan banyak menelan korban jiwa, keberadaan hunian tidak diperbolehkan. Bambang yang pernah menjadi Kepala Observatorium Bosscha dan Guru Besar Departemen Astronomi ITB mengatakan, larangan itu kemungkinan terkait dengan keberulangan gempa. Setelah kemerdekaan, larangan membangun rumah tembok dianggap sebagai politik Belanda untuk merendahkan martabat masyarakat Indonesia. Bangunan tembok dianggap simbol kemakmuran, sebaliknya rumah kayu dan bambu simbol ketertinggalan. Padahal, rumah tembok lebih rentan terhadap guncangan gempa, sekalipun bisa direkayasa agar tahan gempa. Sementara itu, secara tradisional, masyarakat Indonesia sebenarnya telah memiliki kemampuan membangun rumah kayu dan bambu yang tahan gempa. (Yoga)