Laju ekonomi di sisa tahun ini mungkin saja tak mulus lantaran beragam tantangan domestik dan global. Kendati demikian, optimisme Indonesia masih membumbung karena roda penopang produksi manufaktur dan konsumsi yang bergerak selaras maju. Hal itu tecermin dari kinerja beberapa indikator ekonomi yang parkir di zona positif sepanjang semester I/2023. Termutakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi indeks harga konsumen (IHK) Juni 2023 di angka 3,52% (year-on-year/YoY). Angka ini pun berada dalam jangkauan target Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023 yang dipatok sebesar 3,5%—4,5%. Selain berhasil kembali digenggam, normalisasi inflasi itu juga lebih cepat dari ekspektasi pemangku kebijakan yang memperkirakan pelandaian IHK akan terjadi pada kuartal III/2023. Sejalan dengan itu, sisi produksi pun mencatatkan peningkatan kinerja yang tampak dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur lansiran S&P Global yang mencapai 52,5 pada Juni. Sektor manufaktur pun eksis di zona ekspansi dan lebih baik ketimbang Mei di level 50,3. Sinyal positif juga ditunjukkan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) yang acap kali menggerakkan IHK. Kendati optimistis, rupanya pemerintah juga tetap menjaga kewaspadaan. Presiden Joko Widodo, Senin (3/7), mengingatkan kepada seluruh pembantunya untuk tetap mewaspadai aneka risiko yang berpotensi menyeret ekonomi nasional ke zona bawah. Kepala Negara meminta jajaran pemerintah untuk melakukan langkah strategis guna memastikan ekonomi Indonesia pada semester II/2023 tumbuh positif. Antara lain dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga serta menjaga ketersediaan dan harga bahan pangan yang berdampak pada inflasi. Merespons instruksi Kepala Negara itu, otoritas fiskal dan moneter di Tanah Air langsung tancap gas untuk terus memacu sektor-sektor pemantik mesin ekonomi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Ke­uangan Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui optimalisasi fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun dari sisi moneter, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono, mengatakan bank sentral akan terus memaksimalkan kerja sama dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan normalisasi inflasi meningkatkan keberanian pelaku usaha melakukan ekspansi karena efisiensi bisnis yang meningkat. Khususnya komponen energi, logistik, suku bunga acuan, dan tenaga kerja.

Presiden Jokowi memulai kunjungan kenegaraan di Australia, Senin (3/7). Aliansi Indonesia-Australia untuk bahan ba ku baterai wahana listrik, pelonggaran visa bagi warga Indonesia, dan kerja sama perdagangan akan jadi pembahasan dalam kunjungan itu. Gubernur Jenderal Australia David Hurley dan PMi Australia Anthony Albanese dijadwalkan menerima Presiden, Selasa. Presiden juga menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin perusahaan di Australia yang telah dan akan berinvestasi di Indonesia.

”Sejumlah agenda prioritas yang akan dibahas di Australia utamanya investasi, perdagangan karena ada kenaikan perdagangan dan investasi yang cukup drastis dari Australia, kemudian di bidang kesehatan dan transisi energi, serta peningkatan SDM,” kata Presiden dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. Peneliti Centre for Policy Development, Andrew Hudson, mengatakan, salah satu isu yang bisa digarap Indonesia-Australia adalah bahan baku baterai. ”Indonesia-Australia sama-sama memiliki nikel. Walakin, Australia memiliki litium dan baterai tidak bisa dibuat tanpa litium,” kata Hudson. ”Australia-Indonesia tidak hanya punya cadangan mineral penting ini, keduanya juga berkomitmen serius dan ini benar-benar peluang,” kata Jennifer Mathews, Presiden Dewan Bisnis Australia-Indonesia. (Yoga)

Harga daging ayam ras broiler di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada hari Senin (3/7/2023) masih bertahan tinggi, yakni pada kisaran Rp 50.000 per kilogram. Sejumlah pedagang menilai kenaikan harga didorong oleh kenaikan biaya produksi yang naik seiring dengan naiknya harga pakan dan bibit ayam. (Yoga)

 Elpiji 3 kilogram di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan langka. Harganya pun naik dari sebelumnya Rp 18.500 menjadi Rp 30.000 per tabung. Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Regional Sulawesi Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan, menjelang libur panjang pekan lalu, stok telah ditambah. ”Kami masih mengecek di mana letak persoalan hingga terjadi kelangkaan,” katanya, Senin (3/7/2023). (Yoga)

JAKARTA,ID-PT Pertamina Hulu Energi (PHE) memiliki kapitalisasi  pasar (market cap) hingga US$ 20 miliar atau setara Rp 300,5 triliun. Anak usaha PT Pertamina (Persero) ini berencana mengeksekusi penawaran umum perdana (Initial puclic offering/IPO) saham paling lambat tahun depan. Menurut Wakil Menteri BUMN 1, Pahala N Mansury, Kementerian BUMN masih terus mencermati perkembangan pasar dalam dua pekan kedepan. Soalnya, penggalangan dana publik akan bergantung pada selera investor di pasar ekuitas. "Kalau memang ada timing-nya, kami akan lihat dalam satu sampai dua bulan ini. Tapi ini tergantung pasar ekuitas  seperti apa. Kalau misalnya enggak, maka kita akan tunda dan dilihat tahun depan," kata Pahala di sela jumpa pers rencana penyelenggaraan seminar CFA Society Indonesia di Jakarta, Senin (3/7/2023). Pahala menuturkan, dokumentasi registrasi pertama dan kedua untuk IPO PHE sudah didafttarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun untuk registrasi selanjutnya, Kementrian BUMN dan perseroan masih melihat perkembangan pasar. (Yetede)

LONDON,ID,-Perusahaan-perusahaan raksasa minyak dan gas dunia dilaporkan mengintensifkan  perburuan cadangan baru karena bertaruh bahwa permintaan  akan terus naik dalam jangka panjang, faktor pendorong lain adalah mereka menginvestasikan kembali sebagian dari rekor laba dari lonjakan harga BBM yang dipicu oleh perang di Ukraina. Kebangkitan eksplorasi migas-terutama di Eropa- mencerminkan komitmen baru terhadap minyak  dan gas setelah Shell dan BP kembali berikrar untuk mengurangi produksi dan berinvestasi dalam energi terbarukan sebagai bagian dari transisi energi. Namun mereka juga harus merespon tekanan dari mayoritas investor untuk memaksimalkan keuntungan dari minyak dan gas. Daripada  berinvestasi di bisnis energi terbarukan yang marginnya lebih rendah. Akan tetapi, dipenuhinya tekanan itu berlawanan dengan protes dari minoritas investor aktivis yang ingin perusahaan minyak lebih dekat dengan upaya global untuk mengurangi perubahan iklim. Minat baru akan cadangan dan produksi migas merupakan perubahan haluan  180 derajat bagi BP. Karena perusahaan ini telah memecat sebagian besar staf dari unit ekplorasinya tiga tahun lalu. (Yetede)

Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupaya mengendalikan harga pangan strategis yang melambung saat Idul Adha. Salah satu agenda prioritas Bapanas adalah pengendalian harga daging ayam yang hingga kemarin terpantau masih tinggi, yang secara rata-rata nasional di tingkat pedagang eceran sebesar Rp 38.690 per kilogram, naik dibanding pada Senin pekan lalu, 26 Juni 2023, yang sebesar Rp 38.230 per kg. Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan harga wajar daging ayam saat ini Rp 38-40 ribu per kg untuk ayam karkas atau utuh dengan tulang dan Rp 50 ribu per kg untuk daging ayam filet atau tanpa tulang. Kenaikan harga daging ayam dipicu oleh kenaikan harga pakan dan bibit ayam di kalangan peternak.

“Harga acuannya Rp 36.750 per kg berdasarkan Peraturan Bapanas Nomor 5 Tahun 2022 yang ditetapkan pada Oktober 2022, yang kala itu menggunakan asumsi harga pakan Rp 6.000 per kg dan harga bibit ayam alias day-old chicken (DOC) sekitar Rp 7.000 per ekor,” ujar Ketut, kemarin, 3 Juli 2023. Sedangkan saat ini harga pakan sudah menyentuh Rp 9.000-9.500 per kg dan DOC Rp 8.000 per ekor. Bapanas pun mencoba mencari jalan tengah di antara peternak, pedagang, dan konsumen untuk menemukan titik keseimbangan harga baru yang wajar bagi seluruh pihak, baik di hulu maupun di hilir. “Kami mengumpulkan semua pihak untuk duduk bersama, memetakan, karena rantainya sebenarnya tidak banyak, dari farm, rumah potong hewan unggas, hingga pedagang. Kita atur marginnya dengan baik,” katanya. (Yetede)

Badan Pangan Nasional atau NFA meminta pelaku usaha gula membeli gula kristal putih di tingkat petani seharga Rp 12.500 per kg per 3 Juli 2023. Langkah itu diambil setelah penawaran harga lelang gula petani di musim giling tebu tahun ini turun dari Rp 12.440 per kg menjadi Rp 11.650 per kg. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) NFA No 159/TS.02.02/K/6/2023 tentang Harga Pembelian Gula Kristal Putih di Tingkat Petani. SE tersebut ditandatangani Kepala NFA ub. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa pada 27 Juni 2023. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, saat ini musim giling tebu sedang berlangsung. Sembari menunggu peraturan NFA tentang harga pokok penjualan (HPP) gula kristal putih di tingkat petani dan harga acuan penjualan (HAP) gula di tingkat konsumen, NFA menerbitkan SE itu guna membantu petani tebu.

”Melalui SE itu, harga gula di tingkat petani diharapkan bisa terjaga minimal Rp 12.500 per kg sehingga penghasilan petani meningkat,” kata Arief ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (2/7). Pemerintah sebenarnya akan mengeluarkan peraturan NFA baru tentang HPP gula di tingkat petani dan HAP gula di tingkat konsumen. Dalam peraturan baru itu, HPP gula di tingkat petani ditentukan Rp 12.500 per kg, lebih tinggi dari HPP lama Rp 11.500 per kg. NFA juga menentukan HAP gula konsumsi sebesar Rp 14.500 per kg. Khusus wilayah Indonesia bagian timur, HAP gula konsumsi ditetapkan Rp 15.500 per kg. Kedua HAP itu naik dari tahun lalu yang masing-masing Rp 13.500 per kg dan Rp 14.500 per kg. Dalam SEitu dijelaskan,NFA bersama kementerian/lembaga terkait sudah mengharmonisasikan Draf Perubahan Peratur an NFA No 11 Tahun 2022. Hasil revisi regulasi itu masih dalam proses pengundangan sehingga perlu ditetapkan SE. (Yoga)

Pascagempa di Bantul, DI Yogyakarta, PT Pertamina (Persero) memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji aman. Selain infrastruktur energi tak terdampak gempa, pasokan BBM, elpiji, dan avtur di Yogyakarta dan Jawa Tengah juga lancar. ”Stok BBM, elpiji, dan avtur cukup sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam siaran pers, Minggu (2/7/2023). (Yoga)

Teori menyebutkan, negara dengan sumber daya alam melimpah, seperti Indonesia, cenderung tak dapat memanfaatkan sumber daya alam itu untuk meningkatkan perekonomian. Meski hilirisasi dapat menjadi solusi, pemerintah perlu fokus pada salah satu komoditas yang berpotensi jadi unggulan dan bijak dalam mengelolanya. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) bertajuk ”Larangan Ekspor Mineral dan Implikasinya” menyebut kebijakan hilirisasi tambang seakan-akan dilakukan untuk mematahkan kutukan negara yang memiliki kekayaan sumber daya (resource curse). Professor Emeritus of Economic Geography Lancaster University Richard Auty pada 1993 menggunakan istilah ”kutukan sumber daya” untuk menggambarkan ketidakmampuan negara-negara yang kaya akan sumber daya mineral memanfaatkan kekayaan itu untuk meningkatkan perekonomiannya. Peneliti makroekonomi LPEM UI, Nauli Desdiani, mejelaskan, salah satu persoalan yang dialami negara dengan sumber daya melimpah adalah kebergantungan pada komoditas sebagai sumber pendapatan.

Pengolahan bahan mentah melalui kebijakan hilirisasi dapat mendatangkan nilai tambah agar teori kutukan sumber daya itu terpatahkan. ”Kebijakan hilirisasi pemeintah saat ini sebetulnya sudah tepat, terutama supaya bisa mendorong nilai tambah ekspor. Selama ini, kita sangat bergantung pada komoditas mentah untuk meningkatkan posisi Indonesia di rantai pasok global,” kata Nauli saat di- hubungi, Sabtu (1/7). Ragnar Torvik dalam penelitiannya, ”Why do some resource-abundant countries succeed while others do not?” (2009), menyebut, terdapat beberapa faktor yang membuat suatu negara dapat berhasil terlepas dari kutukan sumber daya, antara lain sistem pemerintahan, kualitas kelembagaan, jenis sumber daya, dan upaya industrialisasi/hilirisasi. Nauli menambahkan, setidaknya dibutuhkan waktu empat tahun bagi Indonesia dalam menerapkan larangan ekspor mineral mentah untuk bisa menarik investasi guna mendorong hilirisasi. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan komoditas mana yang bisa didorong untuk menjadi produk unggulan. (Yoga)