Kepastian mengenai peluncuran bursa karbon pada Selasa (26/9/2023) minggu depan disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan (OJK) Mahendra Siregar di Jambi, Senin (18/09/2023). Pada hari yang sama, OJK memberi izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Keputusan Anggita Dewan Komisioner Nomor KEP-77/D.04/2023 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan. Adapun bursa karbon merupakan suatu sistem yang mengatur  perdagangan karbon atau catatan kepemilikan unit karbon. Di Bursa karbon tersebut dilakukan aktivitas jual beli kredit atas pengeluaran karbon dioksida atau gas rumah kaca. Melalui perdagangan itu, tingkat emisi di bumi diharapkan  bisa berkurang. Merespon penyelenggara bursa karbon di Indonesia, Direktur PT Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Nelwin Aldriansyah menyampaikan, perseroan menyambut  baik hadirnya bursa karbon di Indonesia. (Yetede)

JAKARTA,ID-Fluktuasi harga komoditas menjadi perhatian pemerintah di tengah penyusunan Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) 2024, karena akan berpengaruh pada pos belanja subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Berkaitan itu, pemerintah dan badan Angaran (Banggar) DPR menyepakati alokasi subsidi energi meningkat dari usulan awal menjadi Rp189,1 triliun pada 2024. menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan gejolak perekonomian global yang terjadi pemerintah, sudah mengubah asumsi makro RAPBN 2023 tentang Indonesia Crude Price (ICP) dari US$ 82 dalam penyusunan RAPBN 2024. Begitu juga dengan asumsi lifting minyak dari 625 ribu liter per hari menjadi 635 ribu liter per hari. "Geopolitik dan disrupsi rantai pasok yang mempengaruhi harga komoditas, yang paling bisa kita lihat adalah harga minyak yang telah bergerak sekarang di atas US$ 80 ke US$ 82 per barel," kata Sri Mulyani. (Yetede)

Memasuki tahun politik 2024, parlemen dan pemerintah bersepakat mengerek alokasi subsidi energi. DPR setuju untuk meningkatkan alokasi anggaran subsidi energi tahun 2024 dari usulan awal pada Agustus 2023. Alokasi anggaran subsidi energi tahun depan ditetapkan Rp 189,10 triliun. Angka ini naik 1,73% dari usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang mencapai Rp 185,87 triliun. Anggota Komisi II sekaligus anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2024 Nurul Arifin menyampaikan, alokasi subsidi energi tersebut meliputi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu dan elpiji tabung 3 kg sebesar Rp 113,2 triliun, meningkat dari usulan awal sebesar Rp 110  triliun. Sementara itu, subsidi listrik disepakati Rp 75,8 triliun, atau masih sama dengan usulan awal. Adapun volume BBM tahun depan dipatok sebesar 19,58 juta kiloliter (kl), terdiri dari minyak tanah 0,58 juta kl, dan minyak solar 19 juta kl. Kemudian, volume elpiji 3 kg dipatok 8,03 juta metrik ton, serta subsidi tetap minyak solar sebesar Rp 1.000 per liter. Alasan peningkatan subsidi energi pada tahun depan lantaran sejumlah indikator seperti minyak mentah dan nilai tukar bergerak volatil. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja itu menjelaskan, ada banyak perubahan pada prospek ekonomi domestik dan global dalam tiga minggu terakhir. Salah satu contohnya harga minyak Brent yang naik menjadi US$ 95 per barel atau naik 11%. "Dalam situasi ekonomi seperti ini, asumsi-asumsi dasar terus berubah," kata Menkeu.

Lonjakan harga minyak mentah bukan saja menyulut kinerja emiten pertambangan  minyak dan gas (migas). PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX),  emiten  di bidang jasa migas juga turut kecipratan berkah  harga minyak dunia. Direktur APEX Mahar Atanta Sembiring berharap harga minyak dapat berada di level yang baik yang bisa bertranslasi positif terhadap kinerja APEX. Meskipun efek kenaikan harga minyak terhadap kinerja APEX akan dirasakan secara tidak langsung. "Saat penandatanganan kontrak, kami hanya tekan dari daily rate yang tidak dapat diubah. Daily rate merupakan gambaran kebutuhan dari rig dan itu adalah gambaran harga pasar yang berlaku,” kata Mahar, dalam public expose insidentil yang digelar secara virtual, Selasa (19/9). Saat ini, APEX juga aktif mengikuti tender, baik offshore maupun onshore, baik di lingkup PT Pertamina maupun perusahaan panas bumi (geotermal). Saat ini, APEX memiliki 5 rig yang aktif dan akan beroperasi. Yakni  satu rig jack up, dua rig swamp barge dan satu unit rig darat bagi Grup Pertamina. Pertama, Rig Tasha  yang beroperasi hingga Juli 2024 di Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. Kedua, Rig Yani  yang beroperasi hingga November 2024  di Pertamina Hulu Mahakam Kalimantan Timur. Ketiga, Rig Raisis yang beroperasi hingga Maret 2024 di Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. Keempat, Rig 9 yang beroperasi hingga kuartal I-2024 untuk PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) di Ulubelu, Lampung. Kelima, Rig 10  yang akan bekerja pada kuartal III- 2023 untuk PT Medco Energi Internasional Tbk di Suban, Sumatra Selatan.

Besarnya Investasi yang perlu dikeluarkan untuk mengembangkan panas bumi mengadang perkembangan salah satu energi terbarukan itu di Tanah Air. Sejak dilirik oleh pemerintah 4 dekade lalu, kapasitas terpasang geotermal baru mencapai 10% dari potensi yang tersedia. Asosiasi Panas Bumi Indonesia (Api) menyoroti lambannya pengembangan panas bumi di Tanah Air, Dengan potensi yang mencapai sekitar 24 gigawatt (GW), hingga kini kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP baru mencapai 2.378 megawatt (MW). Padahal, pengembangan geotermal telah dilakukan oleh pemerintah sejak 40 tahun lalu. Prijandaru Effendi, Ketua Umum Api, mengatakan bahwa mahalnya investasi yang perlu dilakukan menjadi penyebab utama lambannya pemanfaatan panas bumi di Indonesia. Terlebih, geotermal memiliki risiko yang tidak kalah tinggi jika dibandingkan dengan energi baru terbarukan (EBT) lainnya. Untuk memompa realisasi pemanfaatan panas bumi, kata dia, semua pemangku kepentingan harus berani melakukan upaya luar biasa agar bisa menjadikan geotermal sebagai andalan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun mengakui bahwa upaya mengejar kapasitas terpasang panas bumi sebesar 7,2 GW pada 2025 penuh tantangan. Meski begitu, pemerintah tetap akan melakukan percepatan target yang dipatok pada 2030. "Kalau [target] 2025 mungkin karena sudah dekat, tetapi untuk [target] 2030 kami masih memiliki waktu untuk mengejarnya," kata Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Harris Yahya. Direktur Jendral Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Yudo Dwinanda priadi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa insentif untuk menarik lebih banyak investasi swasta. Selain menyediakan berbagai pemanis untuk mengungkit bisnis panas bumi, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak dari luar negeri. Salah satunya Selandia Baru yang telah mendukung pengembangan geotermal di Indonesia sejak 5 tahun lalu dengan memberikan bantuan senilai 10,6 juta dolar Selandia Baru melalui bantuan teknis dan peningkatan kapasitas. 

Pemerintah perlu mengoptimalkan produksi beras pada musim tanam I yang diperkirakan berlangsung pada Oktober-Desember 2023 untuk menambah cadangan beras pemerintah dan ketahanan pangan nasional. Kemung-kinan gagal panen juga perlu diantisipasi karena masih ada petani di sejumlah daerah yang menanam padi pada musim tanam III. Pada Jumat (15/9) air Waduk Kedungombo mulai digelontorkan untuk pengairan sawah pada musim tanam I, pada Jumat dini hari. Air tersebut sampai di Bendung Klambu, Kabupaten Grobogan, Jateng, pada Jumat pagi dan langsung dibagi ke sejumlah saluran irigasi menuju Demak, Pati, Kudus, dan Grobogan pukul 06.00.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Demak Hery Sugihartono, Jumat, mengatakan, meskipun air sudah digelontorkan, petani tidak bisa segera tanam karena harus membasahi dan mengolah sawah. Tanam padi di Demak diperkirakan baru berlangsung awal Oktober 2023 sehingga panen diperkirakan terjadi pada Desember 2023 hingga Januari 2024. ”Agar hasil panen musim tanam I optimal, sumber air irigasi pada musim kemarau panjang akibat dampak El Nino ini harus dikelola dengan baik. Pemerintah dan petugas pengelola air diharapkan membaginya dengan rata dan mengantisipasi tidak terjadi rebutan dan sabotase air,” ujarnya. (Yoga)

Merosotnya harga batu bara acuan ke titik terendah dalam 2 tahun terakhir membuat pelaku usaha memutar otak melakukan efisiensi agar margin perusahaan tetap terjaga. Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mencatat merosotnya harga batu bara acuan atau HBA ke level US$133,13 per ton pada September menambah beban pelaku usaha yang sedang terimpit beragam persoalan, seperti meningkatnya biaya operasional dan naiknya tarif royalti. Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengatakan bahwa pelaku usaha batu bara mesti mengefisienkan operasionalnya agar bisa tetap bertahan, dan tidak menghentikan kegiatan pertambangan di lapangan. “Tentu saja melakukan efisiensi dalam bisnis, dan dalam segala hal,” katanya, Senin (18/9). Efisiensi tersebut, kata Hendra, menjadi salah satu jalan untuk meloloskan margin perusahaan pertambangan yang tertekan karena merosotnya HBA dalam beberapa bulan terakhir. “Harapan kami akan rebound lagi, karena pada kuartal IV biasanya demand batu bara meningkat, termasuk dari Tiongkok yang diperkirakan permintaan di sisa akhir tahun menguat,” ucapnya.

Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memutuskan HBA dengan kesetaraan kalori 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 12,26%, sulphur 0,66%, dan Ash 7,94% berada di harga US$133,13 per ton. Kemudian HBA I dengan kesetaraan nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR, total moisture 21,32%, sulphur 0,75%, dan Ash 6,04% seharga US$89,11 per ton. Lalu, HBA II dengan kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR, total moisture 35,73%, sulphur 0,23%, dan Ash 3,90% senilai US$53,83 per ton. Adapun, HBA III dengan kesetaraan nilai kalori 3.400 kcal/kg GAR, total moisture 44,30%, sulphur 0,24%, dan Ash 3,88% berada di harga US$31,82 per ton. Singgih Widagdo, Ketua Indonesia Mining & Energy Forum (IMEF), mengatakan bahwa sebenarnya pelaku usaha bisa memanfaatkan peningkatan impor batu bara China dengan menggenjot produksinya untuk kemudian dikirim ke Tiongkok. Di sisi lain, pemerintah terus memperbaiki formula HBA agar bisa mendekati harga riil, termasuk menambah HBA III. Staf Khusus Menteri ESDM Irwandy Arif mengatakan bahwa perbaikan formula harga dilakukan untuk membuat HBA sebagai tolok ukur pungutan royalti dapat mendekati harga riil transaksi di pasar.

Ombudsman Republik Indonesia mengusulkan kepada pemerintah segera menetapkan harga eceran tertinggi gabah untuk mengganti harga eceran tertinggi beras seiring dengan lonjakan harga komoditas pangan itu. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan selama ini kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras tidak efektif menstabilkan harga komoditas itu. Aturan HET disebut hanya mengatur harga beras premium di pasar modern. “Kalau pasar tradisional tidak ada yang namanya HET itu,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/9). Seharusnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan HET gabah kering panen (GKP) di tingkat penggilingan untuk menahan laju kenaikan harga gabah.Di sisi lain, kebijakan HET untuk beras premium dikhawatirkan bakal menghambat pasokan beras di pasar modern, seiring dengan makin tertekannya usaha pabrik beras premium karena modal produksi yang lebih besar dibandingkan harga penjualan berasnya yang dipatok sesuai HET. Pemerintah juga diminta berkaca dari kejadian kelangkaan minyak goreng pada tahun lalu akibat kebijakan penetapan satu harga minyak goreng Rp14.000 per liter. Saat itu, minyak goreng justru langka karena pasok­an makin berkurang karena kebijakan tersebut.

Fasilitas penyimpanan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) milik PT Elnusa Petrofin di Kabupaten Indagiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau mulai beroperasi. Fasilitas yang dikelola oleh anak usaha PT Elnusa Tbk. (ELSA) itu sukses menyalurkan BBM perdana setelah dibangun sejak 2021. Manager Corporate Communication and Relations Elnusa Petrofin Putiarsa Bagus Wibowo mengatakan bahwa jenis BBM yang disalurkan pada aksi salur perdana itu antara lain produk Pertalite, Pertamax, dan Biosolar dari tangki yang berada dilokasi tersebut. Fasilitas yang mulai dibangun pada April 2021, memiliki total enam tangki timbun dengan kapasitas penyimpanan sebesar 2x1.500 kiloliter (KL) Pertalite, 2x1.500 KL Pertamax, dan 2x1.500 KL Biosolar. Semua tahap operasional dikerjakan dengan ketat, termasuk pemantauan ketahanan stok BBM, pemeliharaan kualitas produk, memastikan keandalan dalam hal Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkunan (K3L), serta kesiapan fasilitas operasional armada mobil tangki sebelum BBM disalurkan ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Indagiri Hilir.

TAK biasanya Nur Lina berkeliling mendatangi sejumlah kios beras di Pasar Jaya Pademangan Barat, Jakarta Utara, kemarin. Hal ini ia lakukan demi mendapatkan beras dengan harga termurah. Harga beras yang kian tinggi membuat beban pengeluaran ibu rumah tangga tersebut kian berat. “Saya sampai mendatangi lima kios untuk mencari beras paling murah,” kata dia saat dijumpai Tempo di pasar tersebut. Sebelum ke Pasar Jaya Pademangan Barat, Nur mampir ke tiga toko di pinggir jalan hingga ke minimarket. Setelah bertanya ke sana-sini, akhirnya ia memutuskan membeli beras di Pasar Jaya seharga Rp 50 ribu untuk 5 kilogram. “Lebih murah Rp 2.000. Lumayan, meski capek banget jalan kaki.” Bukan hanya Nur yang rela mondar-mandir mengecek harga supaya mendapatkan beras murah. Warga Pademangan lainnya, Putri Lestari, juga menceritakan kisah serupa. 

Ia mengatakan telah mampir ke minimarket sebelum mendatangi salah satu toko beras di Pasar Jaya. Perempuan berusia 34 tahun itu memutuskan membeli beras di toko tersebut karena harganya lebih murah ketimbang di minimarket. “Premium lebih murah di Pasar Jaya. Tadi saya cek di minimarket 5 kg harganya Rp 69 ribu. Di sini harganya Rp 65 ribu,” kata Putri. Ia mengatakan selisih itu sangat berarti di tengah semakin mahalnya beras.Menyitir panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga rata-rata beras medium di tingkat pedagang eceran kemarin dibanderol Rp 12.930 per kilogram, sementara harga beras premium mencapai Rp 14.560 per kilogram. Harga kedua jenis beras tersebut melonjak dibanding harga pada bulan yang sama tahun lalu. Waktu itu, beras medium masih dijual seharga Rp 10.950 per kilogram, sedangkan beras premium Rp 12.480 per kilogram. (Yetede)