Industri hulu migas menaruh harapan pada pemerintahan presiden dan wapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, agar ada perbaikan berkelanjutan di sektor tersebut. Kendati terdapat sejumlah tantangan, industri hulu migas masih memegang peranan penting dalam keamanan energi. Besarnya potensi sumber daya, terutama gas bumi, mesti teroptimalkan. Dalam beberapa tahun terakhir, di tengah menguatnya tuntutan transisi energi, industri hulu migas masih menantang, termasuk belum optimalnya realisasi produksi siap jual (lifting) minyak bumi. Sementara target 1 juta barel minyak per hari pada 2030 sudah menanti. Namun, di sisi lain, ada harapan besar dengan ditemukannya sumber-sumber gas bumi jumbo pada 2023.

Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong menilai capaian pemerintahan Presiden Jokowi di sektor hulu migas, secara umum, relatif baik. Karena itu, penting agar pemerintahan 2024-2029 meningkatkannya dari segala aspek. ”Saat ini antara lumayan baik dan baik. Jadi, (selanjutnya) jangan mundur, tetapi maju. Kami tahu membuat kebijakan dalam beberapa tahun ini tidaklah mudah. Tapi, itu tidak cukup. Sebab, negara lain bergerak terus (meningkatkan capaian). Mesti ada continues improvement,” kata Marjolijn di sela-sela konferensi pers Road to IPA Convention & Exhibition (Convex) 2024, di Jakarta, Selasa (7/5). Marjolijn menambahkan, pemerintahan berikutnya mesti diberi kesempatan.  

Peralihan pemerintahan dari Jokowi-Ma’ruf Amin ke Prabowo-Gibran juga diharapkan berjalan dengan baik oleh para pelaku industri hulu migas. Salah satu upaya industri hulu migas dalam transisi energi ialah pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS). Pada awal 2024, terbit Perpres No 14 Tahun 2024 tentang CCS, melengkapi Permen ESDM No 2/2023 tentang Penyelenggaraan CCS dan CCUS pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. CCS pun akan menjadi salah satu bahasan yang akan didiskusikan dan diulas dalam IPA Convex 2024 yang akan digelar di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, 14-16 Mei 2024. (Yoga)

Sairan (72) petani, menunjukkan tanaman padinya yang rusak akibat terserang hama wereng batang coklat, di Desa Karangrau, Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (7/5/2024). Banyak petani yang gagal panen dan merugi jutaan rupiah akibat serangan hama wereng tersebut. (Yoga)

Pertumbuhan tahunan produk domestik bruto atau PDB berdasarkan lapangan usaha di sektor pertanian tanaman pangan pada triwulan I-2024 terkontraksi sangat dalam, yakni -24,75 % secara tahunan, melanjutkan pertumbuhan negatif sektor tersebut sejak awal 2023. Pertanian tanaman pangan mencakup tanaman budidaya yang menghasilkan pangan untuk konsumsi yang mengandung karbohidrat dan protein, antara lain, padi, jagung, dan kedelai. BPS mencatat, ekonomi Indonesia pada triwulanI (Januari-Maret) 2024 tumbuh 5,11 % secara tahunan. Seluruh lapangan usaha penopang ekonomi tumbuh positif, hanya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh -3,54 % secara tahunan.

Pada triwulan I-2023 dan triwulan II-2023, sektor pertanian tanaman pangan tumbuh -3,01 % dan -3,26 %. Pada triwulan III-2023 dan IV-2023, pertumbuhannya juga masih terkontraksi, masing-masing -1,32 % dan -10,02 %. Dalam konferensi pers pada 6 Mei 2024, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terkontraksi akibat El Nino, yang menyebabkan penurunan produksi komoditas pertanian, khususnya tanaman pangan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, Selasa (7/5) berpendapat, El Nino memang menjadi penyebab utama. Kendati begitu, ada sejumlah faktor lain yang membuat pertumbuhan sektor pertanian tanaman pangan anjlok drastis. Pada Januari-Maret 2024, data Kerangka Sampel Area BPS menunjukkan total produksi beras nasional sebanyak 5,78 juta ton, turun 37,98 % dibandingkan triwulan I-2023 di 9,32 juta ton. ”Untuk menambal penurunan produksi beras, pemerintah memutuskan mengimpor beras pada 2023 dan 2024. Mendatangkan beras dari luar negeri, input sektor tanaman pangan, khususnya padi, terhadap PDB menjadi sangat kecil,” kata Tauhid. (Yoga)

Buruh pikul tampak membawa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Gudang Bulog Utama, Cimahi, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, naiknya harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP dari Rp 10.500 menjadi Rp 12.500 per kilogram tersebut demi menjaga keberlangsungan petani Tanah Air. (Yoga)

Kebutuhan gas industri akan terus meningkat. Hal itu sejalan dengan pertumbuhan industri yang juga terus naik. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita  mengatakan, setiap pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan industri. "Setiap pertumbuhan ekonomi itu kan didukung pertumbuhan industri. Kalau ekonomi kita 5-6% artinya kita ingin industri tumbuh di atas 6%. Artinya, kebutuhan gas industri akan semakin besar," kata dia. Menperin mengemukakan, kebutuhan gas industri meliputi gas oksigen sebesar 587 ribu ton per tahun, antara lain untuk memasok ke rumah sakit, bengkel, industri kecil, akukultur, produksi baja dan stainless steel. Sementara itu, gas nitrogen sebesar 673 ribu ton per tahun, antara lain untuk memasok ke rumah sakit, pendinginan, produksi stainless steel dan gas inert, pengeboran minyak  dan enhanced oil recovery. (Yetede)

Pemerintah menyiapkan pemberian relokasi maupun ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak persoalan 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyiapan relokasi maupun ganti rugi tersebut merupakan upaya pemerintah agar masyarakat tidak dirugikan dalam proses pengerjaan proyek strategis IKN. Dalan kunjungannya ke IKN kali ini, dirinya berdiskusi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) Basuki Hadimuljono untuk segera menindaklanjuti penyelesaian lahan di IKN tersebut. "Pokoknya saya berharap semua harus selesai 27 Mei," kata Luhut. Lebih lanjut Menteri PURP Basuki menjelaskan pemberian relokasi maupun ganti rugi itu dilakukan melalui skema Penganan Sosial Dampak Masyarakat Plus. (Yetede)

Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) bersama Eramet Indonesia melakukan studi potensial mineral kritis di dalam negeri. Studi ini guna memahami potensi Indonesia dalam rantai pasok industri kendaraaan elektrik dan membantu mengembangkan  strategi industri kendaraan elektrik di indonesia. Eramet merupakan perusahaan pertambangan dan  metalurgi multinasional asal Prancis. Kemitraan ini diresmikan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama  oleh Kepala Pusat Sumber Daya Mineral dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi Kementrian ESDM Agung Pribadi dan Direktur Eramet Indonesia Bruno Faour, di Jakarta, Senin (6/5/2024). Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Staf Khusus Menteri  ESDM bidang Percepatan Bidang Tata Kelola Minerba Kementerian ESDM Irwandy Arif dan Deputi Kepala Departemen Ekonomi Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia Pauline Leduc. "Studi bersama mengenai mineral-mineral kritis, terutama soal potensi cadangan litium di daerah  yang belum dikembangkan di Indonesia, belum pernah dilakukan sebelumnya. Pada akhirnya, studi ini berperan untuk memahami potensi Indonesia dalam rantai pasok industri kendaraan listrik dan membantu mengembangkan strategi industri kendaraan listrik di Indonesia," kata Irwandi. (Yetede)

Perum Bulog telah merealisasikan penyerapan domestik sebesar 326.780 setara beras yang diperoleh melalui skema cadangan beras pemerintah atau public servis obligation (CBP/PSO) 278.333 ton dan komersial 48.448 ton. Sepanjang 2024, Bulog menargetkan pengadaan dalam negeri 900 ribu ton diantaranya melalui skema CBO/PSO dan 300 ribu lainnya dengan mekanisme komersial. Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandri mengatakan, Perum Bulog mendapatkan penugasan dari Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) untuk menstabilkan harga  ditingkat produsen dan konsumen. Khususnya di produsen, Bulog fokus melakuakn pengadaan gabah/beras dalam negeri dalam menyikapi  panen raya saat ini yang diperkirakan masih berlangsung hingga Juni. "Target pengadaan domestik Bulog tahun ini 900 ribu ton, CBP 600 ribu ton dan komersial 300 ribu ton. Dari target 600 ribu ton itu, hingga 4 Mei 2024, baru terealisasi sekitar 46% dan 54% akan kami kejar sampe musim panen akhir Mei ini," ungkap Epi. (Yetede)

Suhu udara yang panas belakangan ini membawa berkah selama masa panen padi. Kartono, 39 tahun, petani asal Desa Nunuk, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menuturkan sinar terik matahari membantu proses pengeringan gabah. Percepatan pengeringan penting untuk mencegah kerusakan beras. Rendemen atau persentase beras yang dihasilkan penggilingan juga bakal meningkat. Tapi pada saat yang sama, udara panas juga membuat Kartono khawatir. Sebab, masa tanam padi kedua tidak lama lagi akan datang. "Di beberapa wilayah, sawah tadah hujan rawan gagal tanam dan gagal panen," tuturnya kepada Tempo, kemarin, 7 Mei 2024.

Di tengah cuaca panas, Kartono berujar, sumur bor terkadang tak bisa menjadi solusi bagi sawah tadah hujan. Pasalnya, air cenderung cepat menguap dan habis. Selain itu, pekerjaan pembuatan sumur bor membutuhkan banyak biaya. Dia mengimbuhkan, sejumlah petani di Desa Nunuk berpotensi menunda penanaman padi untuk mencegah kerugian. Kondisi ini perlu diwaspadai karena bisa mengancam produksi beras nasional pada masa tanam kedua pada Juni mendatang

Kekhawatiran akan produksi pada masa tanam kedua juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia Muhammad Nuruddin. Dia memperkirakan pasokan air masih mencukupi karena fenomena cuaca panas berbeda dengan El Nino panjang pada tahun lalu. Tapi masalahnya adalah hama. Pada musim kemarau, menurut Nuruddin, hama padi cenderung berkembang biak dengan cepat. Ditambah cuaca yang makin panas, dia khawatir jumlahnya akan makin membeludak. "Sekarang ini masuk musim kawin tikus. Ketika Juni-Juli nanti, anak-anak tikus itu akan besar," tuturnya. (Yetede)

Asosiasi Energi Surya Indonesia langsung melakukan memastikan kesiapan anggotanya untuk mengeksekusi kuota Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS atap yang telah disepakati oleh PT PLN (Persero) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari berharap kuota yang telah disepakati PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat dibarengi dengan adanya peta jalan pemasangan PLTS atap dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, PLN dan Kementerian ESDM telah sepakat untuk mematok kuota PLTS atap sebesar 3,375 gigawatt (GW) pada periode 2024—2025.Rencananya, besaran kuota itu bakal ditambah sampai dengan 2028, selepas kuota yang dialokasikan sebesar 3,375 GW itu habis diutilisasi pada 2025.Untuk diketahui, aturan anyar soal kuota PLTS atap tertuang dalam dalam Peraturan Menteri ESDM No. 2/2024. 

Lewat aturan itu, periode kuota mestinya ditetapkan secara berkala 5 tahunan lewat usulan PLN, sehingga periode kuota kali ini mestinya ditarik hingga 2028. Adapun, hitung-hitungan kuota PLTS atap itu tidak jauh berbeda dari target kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis EBT dalam RUPTL pada 2025. Saat itu, total 3,6 GW kapasitas PLTS atap ditargetkan bisa masuk ke dalam sistem kelistrikan nasional pada 2025. Lewat data Kementerian ESDM, akumulasi kapasitas pemasangan PLTS hingga akhir 2023 berada di level 573,8 MW.