Neraca perdagangan Indonesia masih surplus di tengah perlambatan ekonomi negara mitra dagang utama dan gejolak nilai tukar rupiah. Penurunan permintaan serta harga komoditas batubara dan minyak sawit juga mampu disubstitusi dengan sejumlah komoditas lain. BPS, Rabu (19/6) merilis, neraca perdagangan migas dan nonmigas Indonesia pada Mei 2024 surplus 2,93 miliar USD. Capaian itu membuat Indonesia mencatatkan surplus dagang selama 49 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Hal itu tidak lepas dari kinerja ekspor migas dan nonmigas yang tumbuh 13,82 % secara bulanan dan 2,86 % secara tahunan menjadi 22,33 miliar USD. Adapun impornya senilai 19,4 miliar USD atau naik 14,82 % secara bulanan dan turun 8,83 % secara tahunan.

Peningkatan nilai ekspor pada Mei 2024 tersebut terutama didorong peningkatan ekspor nonmigas. Secara umum, kinerja ekspor itu masih didominasi tiga komoditas utama, yakni bahan bakar mineral, termasuk batubara; lemak dan minyak hewani/nabati, termasuk CPO dan produk turunan; serta besi dan baja. Namun, pertumbuhan nilai ekspor tertinggi justru terjadi pada komoditas selain tiga komoditas ekspor utama itu. Sejumlah komoditas itu adalah alas kaki yang tumbuh 33,82 % secara bulanan; kendaraan dan bagiannya 26,8 %; nikel dan produk turunan 26,77 %; mesin dan perlengkapan elektrik beserta bagiannya; serta bijih logam,terak, dan abu 25,5 %.

Nilai impor perlahan mulai naik, setelah dalam tren penurunan sejak akhir tahun lalu. Kenaikan tersebut antara lain didorong lonjakan impor barang konsumsi atau bahan pangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor pada Mei 2024 mencapai US$ 19,40 miliar, atau terbesar setelah November 2023 (lihat tabel). Angka ini tumbuh 14,82% month to month (mtm), setelah kontraksi secara bulanan sejak Desember 2023. Bukan hanya nilainya, volume impor Mei juga naik. Volume impor bulan lalu tercatat 19,25 juta ton, naik dari April sebesar 17,21 juta ton.

Bahkan volume impor tersebut menjadi yang terbesar sepanjang tahun berjalan 2024. Salah satu pendorongnya adalah impor barang konsumsi yang tercatat US$ 1,73 miliar, naik signifikan 20,59% mtm. Kinerja itu disebabkan lonjakan impor pangan, terutama beras. "Impor pangan jika dirinci, pertama beras naik 165,27% dibandingkan Januari hingga Mei 2023," ungkap Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah dalam konferensi pers, Rabu (19/6). Kabar baiknya, porsi impor barang konsumsi hanya 9,49% dari total impor. Impor Indonesia masih didominasi bahan baku atau penolong sebesar 73,16% dan tumbuh dua digit mencapai 12,46% mtm. Selain itu, impor barang modal dengan porsi 17,35% dan tumbuh dua digit yakni 22,28% mtm. Di sisi lain, nilai ekspor Mei tercatat US$ 22,33 miliar atau naik masing-masing 13,82% mtm dan 2,86% yoy.

Kinerja ekspor terutama ditopang kenaikan ekspor besi dan baja yang meningkat masing-masing 1,22% mtm dan 8,30% yoy. Sementara ekspor batubara dan minyak sawit mentah menurun secara bulanan maupun tahunan. Surplus neraca perdagangan disokong oleh surplus pada komoditas nonmigas sebesar US$ 4,26 miliar. Di saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit US$ 1,33 miliar. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, penurunan impor secara tahunan dipicu tingginya basis pada periode sama 2023. Selain itu, "Pertumbuhan ekspor China ke Indonesia yang mencapai dua digit secara bulanan," kata Josua, kemarin. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, kenaikan impor sejalan dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat setelah menurun pasca Idul Fitri lalu. Makanya, volume impor juga meningkat.

Badan Pusat Statistik mengungkapkan nilai impor beras selama 5 bulan pertama tahun ini telah menembus US$1,44 miliar atau setara dengan Rp23,56 triliun atau melonjak 224,26% dibandingkan dengan periode yang sama 2023. Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) M. Habibullah menyatakan nilai impor beras pada Januari—Mei 2023 sekitar US$446,6 juta atau setara Rp7,31 triliun. Menurutnya, lonjakan nilai impor komoditas pangan utama itu terjadi sejalan dengan peningkatan realisasi impor beras pada periode Januari—Mei 2024 sebesar 165,27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 2,26 juta ton. “Impor beras naik sebesar 165,27% dibandingkan Januari—Mei 2023,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (19/6). Secara terperinci, total volume impor beras selama periode 5 bulan 2024 sebanyak 2,26 juta ton didominasi impor beras dari Thailand sebanyak 918.901 ton. Negara lain yang memasok beras impor ke Indonesia pada periode tersebut yaitu Vietnam sebanyak 624.741 ton, Pakistan sebanyak 390.846 ton, India 58.215 ton, dan Kamboja sebanyak 25.000 ton. Sisanya sebanyak 248.461 ton beras diimpor dari negara lainnya. Habibullah melanjutkan nilai impor beras Indonesia terhadap Thailand sepanjang Januari—Mei 2024 mencapai US$597,63 juta, sedangkan nilai impor beras dari Vietnam sebesar US$402,54 juta. Khusus nilai impor beras dari Pakistan menembus US$245,9 juta, nilai impor beras beras dari India sebesar US$29,89 juta, dan nilai impor beras dari Kamboja tercatat mencapai US$16,25 juta.

Dalam kesempatan berbeda, Kementerian Pertanian (Kementan) secara terang-terangan mengungkapkan produksi beras nasional anjlok sepanjang 2023. Sekretaris Jenderal Kementan Prihasto Setyanto mengatakan, penurunan produksi beras pada tahun lalu disebabkan, salah satunya akibat persoalan pupuk bersubsidi. Selain volume pupuk subsidi yang terbatas, aksesibilitas terhadap pupuk subsidi menjadi biang kerok lainnya. Prihasto menyebutkan ada sekitar 17%—20% petani tidak bisa menggunakan Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi. Di sisi lain, ada sekitar 30 juta petani masyarakat desa hutan yang tidak menerima pupuk subsidi. Di sisi lain, Pirhasto mengeklaim bahwa revisi Permentan No. 10/2022 menjadi Permentan No. 1/2024 menjadi solusi tata kelola pupuk yang lebih baik. Dalam beleid teranyar itu, Kementan nenambahkan pupuk organis masuk ke dalam jenis pupuk bersubsidi bersama Urea, NPK, NPK khusus. Dalam aturan terbaru, petani harus tergabung dahulu ke dalam kelompok tani (poktan) dan terdaftar ke dalam e-RDKK yang bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Adapun, pendanaan petani penerima pupuk kini dievaluasi setiap 4 bulan sekali dari sebelumnya hanya satu kali setahun.

Sebaliknya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan bahwa ada risiko kekurangan produksi beras pada tahun ini hingga 5 juta ton. Pada semester II/2024, Arief memproyeksikan produksi beras anjlok seiring dengan defi sit produksi beras periode Januari—Juli 2024 sebesar 2,6 juta ton. Arief belum bisa berspekulasi ihwal potensi tambahan kuota impor beras tahun ini. Adapun, pemerintah sebelumnya telah menetapkan impor beras pada 2024 sebanyak 3,6 juta ton. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyebutkan realisasi impor beras sudah mencapai 2 juta ton dari penugasan 3,6 juta ton tahun ini. Sebagian besar beras impor didatangkan dari Vietnam, Thailand, sama Pakistan. Sementara itu, peneliti Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian menyebutkan bantuan pangan beras atau bansos beras tidak menjawab persoalan krisis beras di dalam negeri secara tuntas. Menurutnya, hampir 54% rumah tangga penduduk miskin di Indonesia mayoritas bekerja di sektor pertanian. Artinya, banyak di antara penerima bansos beras selama ini adalah dari kalangan petani.

Gejolak cuaca menyebabkan kalender tanam yang biasanya mengikuti perhitungan tradisional pranata mangsa tak bisa diterapkan lagi. Para petani di pusat produksi padi di Pulau Jawa harus berjuang menghadapi ketidakpastian cuaca, nyaris tanpa pendampingan. ”Saat ini mangsa bodho (musim bodoh). Musim kemarau dan panas, tiba-tiba hujan. Musim hujan, bisa panas kering. Jadinya petani sering tertipu musim,” kata Wardiono (58), Ketua Kelompok Tani Manunggal Roso, Desa Sumber, Klaten, Jateng. Ditemui di sanggarnya, bersama belasan petani lain, Jumat (14/6) sore, Wardiono, yang dikenal sebagai penggerak petani alami, menyampaikan kian beratnya beban petani saat ini. ”Petani saat ini semakin terimpit keadaan. Harga jual pa nen tidak pasti, demikian juga cuaca. Sementara hama semakin banyak dan harga-harga kebutuhan semakin meningkat,” katanya.

Menurut Wardiono, perhitungan tradisional ini tak bisa lagi jadi patokan dalam pertanian. Situasi lebih sulit dihadapi para petani yang lahannya tak didukung irigasi dan bergantung pada tadah hujan. Bahkan, prediksi BMKG, menurut Tri Joko (52), petani di lahan tadah hujan dari Temu Wangi, Klaten, sudah tak dapat diandalkan. ”Lima tahun lalu prediksi BMKG soal kemarau panjang ternyata malah hujan. Petani tembakau di Klaten bangkrut, jagung juga hancur,” ucapnya. ”Belakangan, BMKG mulai tepat, tetapi masih sulit juga jadi pegangan karena belum rinci,” ujarnya. Menurut Tri, petani di lahan tadah hujan lebih rentan terhadap gejolak cuaca. ”Tanam padi di sawah kalau dua minggu saja tidak ada hujan bisa kekeringan. Di lahan kering juga gulmanya lebih banyak,” katanya.

Tamrin Khamidi, petani dari Desa Jembayati, Tegal, Jateng, mengatakan, cuaca tak menentu menjadi penyebab petani di wilayahnya gagal tanam padi. ”Tahun lalu hanya 50 % petani di Tegal yang bisa tanam saat MT 2 (musim tanam kedua),” ucap anggota Gerakan Petani Nusantara ini. Semakin sulitnya memprediksi cuaca dan banyaknya serangan hama menyebabkan banyak petani padi beralih menanam hortikultura. Pergeseran komoditas ini juga dipicu perubahan suhu yang kian panas. Fitriawati (45), petani dari Jembayat, Tegal, juga mengungkapkan, daerah tempatnya bertani menyerupai Bumijawa. ”Tanam padi lebih sering ruginya. Selain biaya mahal, cuaca juga tidak menentu. Akhirnya lebih banyak tanam mentimun dan kacang panjang,” katanya. (Yoga)

Pekerja terlihat sedang menata tabung elpiji yang baru tiba di pangkalan elpiji di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Selasa (18/6/2024). Satuan Kerja husus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong peningkatan produksi elpiji dalam negeri. Dalam hal ini, SKK Migas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengidentifikasi ada sekitar 1,5 juta metrik ton gas per tahun yang berpotensi dijadikan elpiji. (Yoga)

Harga rata-rata nasional gula konsumsi di tingkat eceran masih tinggi meskipun produksi gula pada musim giling tebu tahun ini berlimpah. Penyebabnya diperkirakan gula hasil produksi tersebut masih di pedagang dan belum didistribusikan secara merata. Berdasar Panel Harga Pangan Bapanas, per 18 Juni 2024 pukul 14.15 WIB, harga rerata nasional gula konsumsi di tingkat eceran Rp 18.220 per kg. Harga itu masih tinggi kendati mulai turun 0,55 % dibanding harga rerata Mei 2024 yang sebesar Rp 18.360 per kg. Namun, secara tahunan, harganya naik 19,9 %. Harga gula tertinggi berada di Papua Tengah, yakni Rp 40.000 per kg, jauh di atas harga acuan penjualan (HAP) sementara gula konsumsi di tingkat eceran di wilayah Papua, Maluku, dan daerah tertinggal, terdepan, terpencil, dan perbatasan (3TP) Rp 18.500 per kg.

Harga gula terendah berada di Jatim, yaitu Rp 16.660 per kg, di bawah HAP sementara gula konsumsi di tingkat eceran untuk wilayah di luar Papua, Maluku, dan daerah 3TP. Tenaga ahli Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Yadi Yusriadi, Selasa (18/6) mengatakan, harga rerata nasional gula konsumsi di tingkat eceran memang masih tinggi. Penyebabnya diperkirakan bukan pada produksi, melainkan lebih karena gula hasil produksi Mei-medio Juni 2024 berada di pedagang dan belum didistribusikan secara merata. ”Dari sisi produksi relatif tidak ada masalah karena hampir semua pabrik gula (PG) mulai menggiling tebu sejak Mei 2024. Dalam sebulan, rerata produksi gula nasional berkisar 400.000-450.000 ton.

“Kalau untuk memenuhi kebutuhan bulanan gula, yakni sebanyak 240.000-250.000 ton, seharusnya cukup,” ujarnya. Bapanas memang menaikkan harga acuan pembelian (HPP) gula petani dari Rp 12.500 per kg menjadi Rp 14.500 per kg. Namun, seiring dengan mulai masifnya produksi gula nasional, harga gula petani justru turun dan cenderung berada di bawah HPP. Dalam lelang gula yang sudah dilakukan sejumlah PG, harga gula petani yang sempat tembus Rp 14.900 per kg, saat ini berada di kisaran Rp 14.200-Rp 14.500 per kg. ”Jadi, penyebab harga gula masih tinggi lebih pada distribusinya yang belum merata, karena itu, pemerintah diharapkan bisa mendorong agar distribusi gula semakin merata, terutama di wilayah timur Indonesia dan 3TP,” kata Yadi. (Yoga)

Proyek siap jalan alias clean and clear di sektor energi baru terbarukan atau EBT diharapkan mampu memperkokoh serapan investasi pada tahun ini dari sektor energi dan sumber daya mineral, yang sepanjang tahun lalu mendominasi penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat bahwa realisasi investasi wilayah ini sepanjang tahun lalu mencapai Rp39,89 triliun. Dari jumlah itu, sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) menyerap sekitar Rp23,21 triliun atau memiliki porsi sekitar 58,18%. Meskipun, serapan tenaga kerja dari sektor ini banyak mencapai 1.092 orang yang terdiri atas 1.059 tenaga kerja Indonesia, dan 36 orang tenaga kerja asing. Capaian itu masih kalah dari serapan investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, serta ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk mendatangkan investor ke berbagai sektor penting selain sektor pertambangan.Hal ini bukan tanpa sebab. Dengan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, NTB mampu memantik investasi nontambang wilayah ini sepanjang 2019—2022.

Untuk itu, Regional Investment Relation Unit (RIRU) NTB —yang lebih dikenal dengan Tim Promosi Ekonomi Daerah (TPED)—meluncurkan enam proyek investasi clean and clear. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPw BI NTB) Berry Arifsyah Harahap menjelaskan bahwa proyek investasi clean and clear yang ditawarkan ke investor, antara lain tiga proyek EBT yang terdiri atas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kabupaten Lombok Tengah, dua proyek waste inceneration di Kabupaten Lombok Barat, dan tiga pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, imbuhnya, ada juga dua proyek di sektor pariwisata, yaitu Hotel Bintang 5 Gili Gede di Kabupaten Lombok Barat dan Hotel Bintang 5 Seven Spring Under Kerakas Beach di Kabupaten Lombok Utara.

Bahkan, imbuhnya, banyak calon investor yang nantinya akan berkunjung ke lokasi-lokasi proyek untuk memastikan kesiapan lokasi berdasarkan dokumen kajian dan studi kelayakan (feasibility study/FS) yang telah dipersiapkan. “Khusus proyek investasi clean and clear, Provinsi NTB berhasil menarik banyak calon investor dengan perincian PLTS diminati 12 calon investor, waste incineration oleh 10 calon investor, PLTB oleh 10 calon investor, hotel bintang lima Gili Gede oleh 9 calon investor, hotel bintang lima Seven Spring Under Kerakas Beach oleh 7 calon investor, dan rumput laut terintegarasi oleh 6 calon investor,” jelasnya dalam keterangan resminya yang diterima Bisnis, Selasa (18/6). Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi menjelaskan bahwa Pemprov NTB menyambut baik para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ingin berinvestasi dan mengembangkan produk di wilayah ini.

Gita sebelumnya juga telah menyatakan bahwa Pemprov NTB membuka lebar pintu investasi pada tahun ini, terutama di sejumlah sektor unggulan seperti pariwisata dan kelautan dan perikanan yang memang menjadi andalan NTB. Pada awal 2024, Gita mengatakan bahwa penjajakan kepada investor terus dilakukan, baik dalam maupun luar negeri. Pemprov NTB juga menawarkan kemudahan perizinan demi mengejar realisasi investasi. Di sektor pariwisata berkelanjutan, kata Gita, sejumlah investor sudah berkomitmen untuk berinvestasi di Lombok Timur. Di sektor kelautan dan perikanan, Pemprov NTB juga tengah menjajaki pengembangan potensi laut NTB dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Gita meminta BRIN membantu pengembangan potensi laut di Lombok Selatan dan Teluk Saleh Sumbawa, seperti pengembangan rumput laut terintegrasi. Di sektor EBT, Pemprov NTB juga menjajaki investasi dengan Korea Selatan. NTB termasuk daerah yang siap dalam pengembangan EBT, terutama untuk mendukung sektor pariwisata berkelanjutan.

Logo Perum Bulog telah berubah dari matahari menjadi Bulog Next sejak 21 Mei 2024. Belum sebulan evolusi identitas dan visi-misi perusahaan berjalan, Presiden Jokowi meminta Bulog mengakuisisi sumber beras di Kamboja. Inikah kisah Bulog Next yang mengusung slogan ”mengantarkan kebaikan” ke depan? Dalam setahun terakhir, Bulog yang telah berusia 57 tahun ditempa dengan sejumlah tantangan. Bulog diminta pemerintah menstabilkan stok dan harga beras di saat produksi beras nasional turun akibat dampak El Nino. Di tengah situasi yang dibarengi tahun politik itu, Bulog juga diminta menyalurkan bantuan 10 kg beras bagi keluarga berpenghasilan rendah, yang menyasar 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2023 dan 22 juta KPM pada 2024.

Untuk itu, pada 2023, pemerintah yang masih memiliki utang kepada Bulog Rp 16 triliun meminta Bulog mengimpor beras sebanyak 3,5 juta ton. Bulog mampu merealisasikannya sebanyak 3 juta ton di tengah kesulitan finansial dan lonjakan harga beras dunia. Selain itu, Bulog juga diperintahkan menyerap gabah atau beras di dalam negeri. Pada Januari-medio Juni 2024, Bulog mampu merealisasikannya sebanyak 700.000 ton setara beras atau melebihi target 600.000 ton. Hingga akhir tahun ini, Bulog optimistis bisa menambahnya menjadi 900.000 ton. Sejumlah upaya itu membuat Bulog memiliki stok beras yang cukup kuat, yakni 1,8 juta ton per medio Juni 2024. Dari jumlah itu, 30 % merupakan hasil pengadaan gabah atau beras dalam negeri.

Pada 10 Juni 2024, Bapanas memperkirakan produksi beras pada semester II-2024 akan turun sehingga harga beras berpotensi naik pada 2-3 bulan ke depan (Kompas, 10/6/2024). Bulog juga menemukan sejumlah solusi atas problem yang ada, mulai dari penyelesaian piutang pemerintah, modal usaha, kanal penyaluran beras, modernisasi penggilingan padi, hingga model kemitraan dan bisnis. Bulog juga terus mengembangkan kemitraan dengan petani dan penggilingan kecil. Sejumlah upaya yang dilakukan, melalui mekanisme kontrak pertanian dengan petani dalam program Makmur dan mendistribusi beras bersama penggilingan-penggilingan kecil. Kendati begitu, sejumlah PR membayangi. Pertama, menjaga warung dan kios pangan pengendali inflasi di sejumlah daerah di Indonesia agar bisa menjadi kanal penyaluran beras Bulog permanen.

Kedua, belum ada aturan tegas tentang boleh tidaknya beras operasi pasar Bulog dioplos untuk dijual lagi dengan harga di atas HET. Seharusnya, beras operasi pasar Bulog tidak boleh dioplos dan dijual di atas HET. Ketiga, Bulog perlu memperbanyak kemitraan dengan penggilingan-penggilingan padi kecil di sejumlah daerah sentra beras. Keempat, Bulog perlu memiliki CPP, termasuk CBP ideal yang ditopang dengan peningkatan produksi dan produktivitas padi. Di tengah berbagai PR itu, pergantian logo matahari menjadi Bulog Next bakal membawa sejumlah konsekuensi. Perubahan itu diharapkan lebih membumikan peran Bulog yang semula sebagai sumber kehidupan menjadi sang pengantar kebaikan di dalam negeri. Kisah Bulog Next ke depan tidak hanya sekadar mengakuisisi sumber beras Kamboja, tetapi juga mampu menuntaskan sejumlah PR tersebut. (Yoga)

Tim Pengendali Infl asi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memacu produksi cabai dan unggas untuk menjaga laju inflasi agar tetap berada di kisaran 2,5%—3%. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Winda Putri Listya menjelaskan penanaman cabai dan unggas dikemas dalam program Tancapkan Gas atau Tanam Cabe Pelihara Ikan dan Unggas yang terdiri atas kegiatan kampung aneka cabai, kampung unggas, pembenihan ikan, dan NTB MALL. “Program ini merupakan implementasi dari strategi 4K khususnya dari aspek ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga yang outputnya adalah terkendalinya angka infl asi NTB sebesar 3,02% sesuai dengan target angka inflasi nasional tahun 2023 yaitu 3,0 ±1%,” katanya dalam keterangan resmi, akhir pekan lalu. 

Menurutnya, upaya peningkatan produksi cabai dan unggas karena selama ini dua komoditas tersebut memberi andil yang besar terhadap inflasi NTB. Selama ini, harga cabai yang bisa melambung tinggi di musim tertentu bisa mendorong naiknya infl asi, begitu juga dengan telur yang harganya fluktuatif karena dipengaruhi oleh produktivitas ayam petelur. Selain itu, TPID Sidak Pasar Pemantauan Harga Bahan Pokok, Gerakan Operasi Pasar Murah dengan melakukan mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah minus, sinergi bersama asosiasi dan pengusaha untuk pengendalian inflasi, melakukan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat, serta pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) dalam rangka pengendalian ketersediaan pasokan komoditas di NTB. Untuk mendukung target lumbung pangan, pemerintah membangun sejumlah bendungan di NTB yang akan mengairi sawah dan menyuplai kebutuhan air rumah tangga.

Presiden Jokowi menyebut inflasi tahunan Indonesia pada Mei 2024 di 2,84 % merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Pencapaian ini dinilai patut diapresiasi karena inflasi pada satu dekade lalu masih di angka 9,6 %. Pertumbuhan ekonomi pun baik, berada di angka 5,11 %. ”Ini segar, segar kalau seperti ini. Tapi, kita harus tetap waspada, hati-hati, tidak boleh lengah. Tantangan ke depan tidak mudah. Saya kira, Bapak, Ibu, emuanya sudah mendengar warning Sekjen PBB bahwa dunia menuju pada neraka iklim. Ngeri,” ujar Presiden Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/6). Dalam TPID Award tersebut, provinsi yang meraih kinerja terbaik tahun 2024 adalah Kepri, Jateng, Kalsel, Sultra, dan NTB.

DKI Jakarta tergolong provinsi dengan inflasi rendah. Adapun kabupaten/kota berkinerja terbaik adalah Pekanbaru, Madiun, Banjarmasin, Bone, dan Mataram. Presiden menyebut tantangan iklim ini sebagai neraka ik lim karena suhu akan mencapai rekor tertinggi pada lima tahun ke depan. ”Hati-hati, satu tahun terakhir ini kita rasakan betul adanya gelombang panas, periode terpanas. Di India bahkan sampai 50 derajat, di Myanmar 45,8 derajat, panas sekali,” tambahnya. Menurut Presiden, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) bahkan memprediksi situasi dunia akan mengalami kelaparan berat pada 2050 jika kondisi seperti saat ini dibiarkan.

Bencana kelaparan ini harus mulai diantisipasi karena 50 juta petani akan kekurangan air yang berdampak pada kekurangan pangan. ”Jangan main-main urusan kekeringan, urusan gelombang panas. Larinya bisa ke inflasi. Begitu stok tidak ada, produksi berkurang, artinya harga pasti akan naik. Hukum pasarnya seperti itu,” kata Presiden. Dalam tiga bulan terakhir, Kementan serta Kementerian PUPR diperintahkan bekerja sama dengan TNI untuk secepatnya memasang 20.000 pompa di sentra produksi beras. Pompanisasi diperlukan sebagai antisipasi kekeringan pada musim kemarau yang diperkirakan berlangsung mulai Juli hingga Oktober. (Yoga)