Pemasok Biomassa Keluhkan Harga Beli

;

Pemasok Biomassa Keluhkan Harga Beli

12 Jul 2023 Kompas

Harga beli produk dan kepastian regulasi menjadi tantangan bagi pihak swasta yang memasok biomassa. Oleh sebab itu, perlu subsidi khusus terhadap sektor usaha transisi energi agar dapat menarik investor swasta asing ataupun domestik. Berdasarkan peta jalan transisi energi, pada tahun 2025, pemerintah menargetkan 52 PLTU melakukan pencampuran biomassa dan batubara (co-firing) dengan kebutuhan biomassa mencapai 10,2 juta ton. Sementara menurut data Kementerian ESDM, pasokan biomassa tercatat baru mencapai 1,7 ton per triwulan I-2023. Bahan bakar biomassa (B3M) yang bisa digunakan untuk co-firing, antara lain, serbuk kayu, serpihan kayu, cangkang sawit, sekam padi, tempurung kelapa, dan limbah pertanian serta produk kehutanan lainnya. Di antara B3M tersebut, produk serpihan kayu (wood chip) dan pellet kayu (wood pellets) saat ini mulai dilirik oleh sejumlah perusahaan.

Anggota Dewan Pengawas Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Fauzi Imron, mengatakan, salah satu tantangan memenuhi kebutuhan biomassa tersebut adalah harga yang kurang kompetitif. Harga beli pemerintah, dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), masih rendah sehingga mengakibatkan harga di rantai pasok bawah tidak menarik, baik untuk pelaku usaha maupun masyarakat yang menyuplai bahan baku. ”Harga yang ditentukan masih terlalu rendah sehingga tidak memenuhi kaidah keekonomian. Maka, dibutuhkan peran pemerintah pusat dalam menentukan harga yang baik,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (11/). (Yoga)