Proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara ibarat menjadi pertaruhan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo di pengujung masa baktinya yang akan berakhir pada Oktober 2024. Masa depan proyek itu, tergantung kepada kemampuan fiskal negara dan tentu saja, estafet kepemimpinan ke depan. Pertama kalinya, empat partai politik (parpol) pengusung calon presiden Ganjar Pranowo berkumpul di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (6/7). Pertemuan itu dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Ahmad Muqowam, dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq. Satu poin penting dalam pertemuan itu, parpol pengusung Ganjar Pranowo bersepakat untuk melanjutkan berbagai program dan kebijakan strategis pemerintahan Presiden Jokowi. Isu kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga menjadi agenda utama. Pembangunan IKN Nusantara merupakan satu proyek monumental yang dicetuskan di era Presiden Jokowi. Proyek dengan tujuan menjadikan wilayah Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan Indonesia ke depan. “Itu juga akan menjadi bagian dari sebuah komitmen apa yang akan dilakukan oleh Mas Ganjar [Pranowo] pada saat memimpin nanti,” kata Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq seusai menghadiri pertemuan yang berlangsung kurang lebih 2 jam itu. Alhasil, muncul kekhawatiran proyek IKN Nusantara tak akan berlanjut apabila terjadi pergantian kepemimpinan. Guna menjamin kelangsungan proyek IKN Nusantara dan beberapa proyek monumental lain seperti Kereta Cepat Jakarta—Bandung, sejak awal tahun ini Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) seperti PP No. 6/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Setidaknya, ada tiga tujuan dari penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Pertama, mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional. Kedua, mendorong entitas MRPN lebih proaktif dan antisipatif terhadap perubahan organisasi dan lingkungan. Dan ketiga, memberikan keyakinan kepada entitas MRPN dalam menghadapi ketidakpastian untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Kementerian Keuangan mengumumkan nilai anggaran yang digelontrokan untuk proyek infrastruktur prioritas pada Januari hingga Mei 2023 seperti proyek jalan tol, bendungan hingga IKN Nusantara senilai Rp22 triliun. Adapun, percepatan investasi sektor prioritas telah terealisasi sebesar Rp39 triliun hingga 31 Mei 2023. Realisasi tersebut mencapai 22,12% dari total alokasi investasi untuk sektor prioritas pada 2023. Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Hedy Rahadian saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR pada Rabu (5/7) menyatakan proses pembangunan infrastruktur di kawasan IKN Nusantara berjalan sesuai dengan rencana. Economics and Public Policy Researcher Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai langkah pemerintah yang menerbitkan beragam peraturan tentu bertujuan untuk menarik minat investor berinvestasi di proyek strategis, termasuk IKN Nusantara. Sementara itu, Executive Director of Developing Countries Studies Center (DCSC) Zaenal A Budiyono menuturkan pemerintah saat ini tentunya berharap agar megaproyek dapat dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru.