INFRASTRUKTUR JALAN : TRIK AMANKAN BIAYA LOGISTIK
Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih perbaikan jalan di sebagian daerah untuk menjaga jalur produksi tetap baik serta mencegah lonjakan biaya logistik nasional. Biaya logistik di Indonesia adalah salah satu yang paling mahal di dunia. Data International Symposium on Sustainable Transportation Forum Conference pada 2019 mencatat biaya logistik Indonesia mencapai 22%—27% terhadap PDB. Kondisi itu masih tertinggal dibandingkan dengan Jepang yang mencapai 11% dari PDB dan Amerika Serikat yang hanya 9% terhadap PDB. Bila disandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand juga masih kalah karena negara itu memiliki biaya logistik 14% terhadap PDB dan Vietnam 18% terhadap PDB. Terbaru, Bank Dunia juga menurunkan peringkat Logistics Performance Index Indonesia pada posisi ke-61 pada 2023 dari sebelumnya pada 2018 pada peringkat ke-46. Salah satu pemicu tingginya biaya logistik di Tanah Air adalah infrastruktur jalan yang belum memadai. Padahal, distribusi barang di Indonesia masih didominasi menggunakan jalur transportasi darat. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan rusak perlu terus digenjot agar jalan produksi dan logistik tidak terganggu. Menurut Kepala negara, gangguan jalan raya berpotensi menaikkan ongkos logistik yang pada akhirnya bisa memicu kenaikan inflasi. Kondisi jalan di Lampung yang rusak parah merupakan salah satu contohnya. Tak hanya itu, Kepala Negara menyebut bahwa perbaikan infrastruktur jalan rusak yang berada di Provinsi Sumatra Utara perlu segera dikerjakan pemerintah. Perbaikan tersebut tidak hanya untuk ruas Jalan Gunting Saga, tetapi juga jalan di Asahan. Presiden merencannakan perbaikan jalan bisa dimulai pada Juli setelah proses identifikasi dilakukan secara lengkap. Setidaknya, dia menyebut 260 kilometer jalan nasional di Provinsi Sumatra Utara berada dalam kondisi rusak. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut bahwa upaya tersebut dilakukan lantaran banyaknya kerusakan infrastruktur di sejumlah jalan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Pemerintah akan menyiapkan anggaran Rp32,7 triliun untuk melakukan perbaikan jalan rusak di sejumlah daerah.
Tags :
#InfrastrukturPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023